Sektor UMKM punya potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Digitalisasi ikut memperluas pasar sekaligus menjadi peluang terciptanya kemandirian ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM punya potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Lewat digitalisasi, sektor usaha tersebut akan berkembang kian optimal seiring meluasnya pasar. Kenaikan kelas sektor usaha tersebut sekaligus menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi. Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk ”Peran UMKM dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Transformasi Digital” yang digelar harian Kompas dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dengan dukungan Bank Jateng, di Gedung Ki Hajar Dewantara UNS, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/6/2022). Acara tersebut juga bagian dari Festival Bulan Bung Karno. Dalam pidato kuncinya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, kemandirian ekonomi belum benar-benar bisa dicapai bangsa ini meski sudah merdeka puluhan tahun lamanya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat ini jumlah UMKM 64,2 juta. Mereka berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Tenaga kerja yang diserap mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari mengatakan, untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 % pada 2024, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjangkau segmen ultra mikro. ”Segmen ini yang sebetulnya sangat membutuhkan layanan keuangan, tetapi belum tersentuh,” ujar Supari dalam konferensi pers ”Pesta Rakyat Simpedes” di Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (15/6). (Yoga)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan segera dimulai pada semester II-22022. Pemerintah sudah menyiapkan  anggaran sebesar Rp 47 Triliun untuk membangun sarana dan prasarana IKN  hingga tahun 2024.Bahkan pemerintah sedang menyiapkan  insentif untuk menarik partisipasi swasta dalam proyek IKN. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa proyek IKN hanya sebatas di atas kertas. Kepala otoritas IKN Bambang Susantono mengatakan, anggaran sebesar Rp 47 triliun dari APBN membangun gedung Istana, MA, MK, DPR, MPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden. "Crown funding itu usulan masyarakat. Swasta bisa lewat KPBU atau swasta murni. Swasta bisa bangun perkantoran lalu disewakan. Sejauh ini swsta tetap antusias walau Softbank mundur. IKN pasti jadi dibangun," tegas Bambang dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi  media di Jakarta (15/6). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan meyakini, perbankan nasional mampu bertahan (survive) di tengah gempuran tantangan yang berlangsung saat ini maupun di masa mendatang. "Saya rasa, untuk menjawab apakah perbankan tetap aman? Saya rasa dari prediksi dan kalkulasi yang dikatakan, ( perbankan) kita masih bisa survive. Inflasi 4,5% masih oke dibandingkan dengan negara lain yang sudah tinggi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Dia memaparkan perbankan nasional mencatatkan untung besar pada kuartal I-2022. Dengan demikian menjadi wajar karena masih banyak nasabah tredampak Covid-19 yang  tercatat sebagai beban. Hal ini akan terlihat ketika kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK berakhir pada 2023. "Kami juga yakin tidak 100% akan recovery. Hanya sektor tertentu ( yang masih pulih), terutama sektor yang terkait pariwisata dengan konsumen wisatawan mancanegara. Meskipun penerimaan warga negara asing  sudah diperbolehkan, tapi pemulihan sektor ini masih perlu waktu," jelas Umboh. (Yetede)

 Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi sepanjang 2022 bisa menyentuh 4,2%, lebih besar dibandingkan tahun lalu 1,87% sekaligus di atas sasaran BI 3% plus minus 1%. Hal itu dipicu kenaikan harga komoditas dan energi di pasar modal. "Berbeda dengan negara lain, karena koordinasi fiskal dan moneter yang erat, kenaikan harga energi  dan komoditas global tidak berdampak signifikan ke inflasi dalam negeri," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo. Menurut Perry, dana tersebut juga dapat digunakan pemerintah untuk mendanai biaya subsidi. Dengan upaya tersebut, Perry menilai pemerintah mampu meredam dampak kenaikan harga energi dan komoditas global terhadap inflasi dalam negeri. "Dalam jangka panjang, kita kembali ke pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menuju Indonesia Maju," ucap Perry. (Yetede)

PT Hutama Karya (Persero) memproyeksikan realisasi  dana penyertaan modal negara (PMN)  tahun anggaran 2023 senilai Rp 30,56 triliun akan diterima pada kuartal II tahun depan. "Saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun depan anggaran 2023 sebesar Rp30,56 triliun masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal. Sehingga Hutama Karya dapat  mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas JTTS," kata Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro dalam pernyataan resminya. Jika merujuk pada pencairan dana PMN di tahun sebelumnya, lanjut Aloysius. Hutama Karya memperkirakan realisasi PMN tahun anggaran 2023 akan diterima pada kuartal II-2023. Nantinya, PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas-ruas JTTS tahap I seperti, Rusa Binjai-Langsa Rp1,096 miliar, Rusa Indralaya-Muara Enim Rp1,028 miliar, Kuala Tanjung-Parapat Rp 3,037 miliar. Ruas Bengkulu-Tb. Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli-Banda Aceh Rp952 miliar, Ruas Padang-Sicincin Rp5,339 miliar, Ruas Pekan Bari-Pangkalan Rp797 miliar. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  menyatakan sudah ada sekitar Rp 889 triliun komitmen dari kementerian dan lembaga  untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari target pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah sebesar Rp400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022. Menteri Perindustrian Agus Guniwang Kartasasmita menerangkan, Presiden Jokowi memiliki study bahwa setiap Rp400 triliun pembelanjaan yang berasal dari produk dalam negeri itu akan  menambah 1,6% pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program dan upaya telah dilakukan pemerintah yang saat ini sedang diintensifkan adalah bisnis matching yang diawali oleh Kemenperin dan diikuti Kementerian lain. "Hari ini, (kemarin) sudah ada Rp880-an triliun komitmen dari kementerian dan lembaga  untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Dari komitmen itu tentu harus kita kejar  untuk menjadi kontrak," ucap dia kepada wartawan. (Yetede)

PT Bank negara Indonesia (persero) Tbk (BNI)  mendapat apresiasi sangat besar dari investor terhadap penerbitan obligasi berwawasan lingkungan. Hal ini terlihat dari minat  investor pada saat bookbuilding yang mencapai Rp21 triliun atau oversubscribed sebesar empat kali. Selain karena kredibilitas, langkah BNI terhadap  segmen ekonomi berkelanjutan  tergolong strategis sehingga mendorong minat investor menyerap green bond ini. Direktur Treasure dan Internasional BNI Henry Panjaitan menyampaikan, perseroan telah melaksanakan bookbuilding dan tetap menerima minat investor sebesar Rp21 triliun atau empat kali dari target penerbitan sebesar Rp 5 triliun. "Proses penawaran memang masih berlangsung. Namun kami masih sangat optimistis dengan kredibiltas kami sebagai pioneer green banking strategis kami mendorong pengembangan ekonomi hijau di Indonesia," imbuh Henry dalam keterangannya, Rabu. (15/6). "Diluar itu, kami juga akan menggunakan untuk konversi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air, dan air limbah yang berkelanjutan, hal ini  sejalan dengan BNI green bond framework," jelas Henry. (Yetede)

Satu hari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan  perombakan Kabinet Indonesia Maju, beredar delapan nama menteri yang disebut-sebut masuk kotak reshuffle. Separuh diantaranya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dalam reshuffle Rabu lalu, Presiden Jokowi akhirnya hanya merombak dua menterinya. Muhammad Lutfhi dan Sofyan Djalil diganti dari posisi masing-masing, yakni Menteri Perdagangan serta Menteri Agraria  dan Tata Ruang. Penggantinya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagngan; serta mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria. Jokowi menyatakan memilih mereka berdasarkan rekam jejak, pengalaman,dan kemampuan manajerial. "Mereka dipilih dan diangkat setelah melihat rekam jejak, pengalam,dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah Tanah Air," kata Jokowi di akun Twitter-nya setelah pelantikan, kemarin. (Yetede)

Keputusan Presiden Jokowi merombak kabinetnya atau reshuffle dianggap sebagai langkah untuk mencari aman meredam perpecahan dilingkup internal koalisi partai pendukung pemerintah. Bertambahnya tokoh partai politik di Kabinet Indonesia Maju bisa menguatkan pengaruh dan kekuasaan Jokowi diatas koalisi partai. Wakil Ketua Umum Partai Pembangunan, Asrul Sani, mengatakan perombakan kabinet membuat partai koalisi pemerintah  semakin kuat. PAN sejatinya telah menyatakan sikap bergabung dengan koalisi sejak Agustus 2021. Masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Kabinet Indonesia Maju mempertegas dukungan mereka. "Dari sisi kepentingan pemerintahan, komposisi kabinet seperti itu ideal. Dari sisi masyrakat sipil, tentu ada yang mengkritik. Hal tersebut wajar karena kekuatan  di luar pemerintah menjadi berkurang." kata Asrul di Kompleks Gedung DPR, kemarin. (Yetede)