Kementrian Investasi / BKPM masih harus mengejar target investasi Rp 615,4 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target Rp 1.200 triliun yang dicanangkan Presiden Jokowi. Data terakhir Kemeninves / BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun, melonjak 32 % pencapaian periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil lahadalia (20/7) mengatakan realisasi investasi yang moncer pada kuartal II-2022 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan menembus 5 %, melampaui kuartal I-2022. (Yoga)

Tren kenaikan inflasi menggerus daya beli masyarakat di tengah kenaikan upah yang tidak seberapa. Untuk menjaga daya beli, kebijakan upah minimum yang akan kembali dibahas dalam waktu dekat bisa menjadi instrumen untuk mendorong kenaikan upah yang lebih proporsional dan selaras dengan tren inflasi. Dalam waktu setengah tahun, tingkat inflasi tahunan meningkat dari 1,87 % pada Desember 2021 menjadi 4,35 % pada Juni 2022. Meski masih lebih moderat dibandingkan dengan inflasi di negara lain, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Itu karena rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 %, di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 % akhir tahun ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (19/7) mengatakan, melihat kondisi saat ini, kebijakan upah minimum tahun 2023 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat harus menyesuaikan dengan tren kenaikan inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus habis oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia menilai, kenaikan upah minimum yang sejalan dengan inflasi seharusnya dimungkinkan, dengan asumsi pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut. ”Indonesia diyakini tidak akan resesi. Dengan asumsi pemulihan ekonomi kita terus berlanjut upah minimum seharusnya bisa didorong naik, minimal sebesar angka inflasi tahun 2022, yaitu sekitar 5 %,” kata Piter. (Yoga)

Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mendorong BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Presiden juga berharap, Indonesia dan Timor Leste segera menyelesaikan perjanjian bilateral investasi (investment treaty). Hal ini penting karena nilai investasi Indonesia di Timor Leste mencapai 818 juta USD. Investasi terutama di sektor perbankan, minyak dan gas, serta telekomunikasi. Hal ini terungkap dalam jumpa pers bersama Presiden Jokowi dan Presiden Timor Leste Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (19/7).

Kunjungan kenegaraan ke Indonesia menjadi yang pertama dilakukan Horta setelah kembali dilantik sebagai Presiden pada 19 Mei 2022. Sebelumnya, Horta juga jadi Presiden Timor Leste periode 2007-2012. Presiden Horta pun mengapresiasi dukungan Indonesia dalam pembangunan di Timor Leste, khususnya di bidang pendidikan, sumber daya manusia, serta ekonomi. Ia berharap ada peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi. ”Kemungkinan penguatan kerja sama lewat pembangunan bendungan untuk penyediaan air, kawasan industri di bagian timur dan sekitar perbatasan, Timor bagian barat,” katanya. (Yoga)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan Kabupaten Biak Numfor sebagai sentra ekspor hasil perikanan di wilayah pesisir Papua. Upaya ini untuk menggenjot hasil produksi perikanan yang masih sekitar 10 persen dari potensi 8 juta ton. ”Kami optimistis produksi komoditas perikanan Papua meningkat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal, Selasa (19/7/). (Yoga)

Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta menutup ruang bagi banyak orang untuk menikmati destinasi wisata superprioritas itu. Kunjungan wisatawan dikhawatirkan berkurang sehingga berdampak pada industri pariwisata setempat serta kehidupan masyarakat di sana. ”Binatang komodo kebanggaan orang NTT. Tapi tidak semua orang NTT bisa melihat komodo. Sebab harus kumpul duit banyak dulu,” kata Vita Kire (24), warga Kota Kupang, Selasa (19/7). Ia berencana liburan ke TNK Agustus nanti. Rencana itu ia batalkan ketika mendengar kenaikan tarif masuk ke sana.

 Menurut catatan Kompas saat mengikuti tur wisata ke TNK pada Juni 2022, biaya perjalanan dengan kapal kayu serta jasa pemandu sebesar Rp 700.000. Selain itu, biaya tiket masuk sekitar Rp 200.000. Wisatawan dibawa ke Pulau Padar, Pantai Pink, dan Pulau Komodo. Tiga lokasi itu paling digemari wisatawan. Di Pulau Padar, mereka naik ke puncak lalu berpose dengan latar belakang lekukan bukit yang saling membelakangi. Di Pantai Pink mereka berenang, kemudian ke Pulau Komodo untuk melihat reptil purba, yaitu komodo.

 Warga lokal terdampak Kenaikan tarif masuk TNK, menurut Direktur Yayasan Insan Lantang Mundur (Ilmu) Doni Pareira, menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat ataupun lingkungan sekitarnya. ”Sudah banyak sekali tamu yang batal ke Labuan Bajo gara-gara tarif baru. Ini sangat memukul,” katanya. (Yoga)

Banyak harapan publik dan pelaku industri keuangan terhadap sembilan angggota Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hari ini, Rabu (20/7), dilantik oleh Mahkamah  Agung. Mereka diharapkan mampu mengemban tugas utama OJK sebagai regulator dan pengawas industri keuangan  agar bertumbuh dan kembang secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Dewan komisioner baru OJK harus independen, kredibel, dan mengemban tugas semata-mata untuk menjaga keberlanjutan  industri keuangan yang sehat dan melindungi kepentingan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, kepada Investor Daily, Selasa (19/7). Salah satu aspek penting yang disoroti adalah konsentrasi kredit perbankan  pada satu-dua konglomerasi tertentu. Peraturan tentang legal  lending limit atau batas maksimum pemberian kredit harus ketat agar kredit perbankan tidak menumpuk dibeberapa konglomerasi tertentu saja. "Kalaupun dalam proses pemilihan ada pihak tertentu yang mendukung, dewan komisioner OJK harus tetap setia dan tegak lurus  mengawal industri keuangan," kata seorang pelaku industri keuangan yang tidak mau disebut namanya. (Yetede)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru Rp12,2 triliun pada semester I-2022, melonjak 82,1% dibandingkan periode sama tahun lalu  yang sebesar Rp 6,7 triliun. Perolehan tersebut mencapai hampir separuh dari target raihan kontrak sepanjang 2022 yang ditetapkan di kisaran Rp25-28 triliun. Corporate Secretary Adhi Karya  Farid Budiyanto mengatakan, realisasi kontrak baru hingga akhir Juni lalu itu diantara  berasal dari Proyek Pelebaran Jalan Tol Tangerang-Merak; Bendungan Jenelate di Gowa; Gedung Presisi Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri di Jakarta; serta Piping Works and Steel Structure Proyek Smelter Manyar, Gresik. "Dari perolehan kontrak baru itu, lini bisnis konstruksi mendominasi yakni sebesar 85%, kemudian disusul segmen properti sebesar 6%, dan sisanya merupakan lini bisnis lain," kata Farid, Selasa (19/7). Dilihat dari segmentasi sumber dana, Farid mengatakan, kontrak baru yang merealisasikan  Adhi Karya bersumber dari pemerintah sebesar 15%, BUMN dan BUMD sebesar 5% dan proyek kepemilikan swasta/lainnya termasuk proyek investasi sebesar 80%. (Yetede)

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi resesi karena kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta pengikatan harga pangan dan energi, yang menciptakan krisis tersendiri sangat nyata bagi banyak negara. "Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia akan terus menavigasi tantangan  tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," kata Sri Mulyani.  Selanjutnya, ia menyebut strategi kedua yakni tentang reformasi sistem kesehatan, dimana pandemi telah membuka aspek reformasi lain  yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan. "Indonesia menjadi negara diantara beberapa negara di dunia yang berhasil mengelola pandemi, jika Anda mengukurnya dari semua indikator. Tetapi tidak berarti bahwa kita telah selesai  dengan sistem kesehatan kita," tuturnya. Adapun gejolak perekonomian global terjadi karena inflasi di AS sudah mencapai 8,6% dan The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi inflasi tersebut. (Yetede)

Survei perbankan yang di rilis Bank Indonesia (BI)  mengindikasikan pada kuartal III-2022, secara kuartalan penyaluran  kredit baru diperkirakan  tumbuh positif, meski sedikit melambat dibandingkan kuartal II-2022. Hal ini terjadi karena permintaan kredit tidak setinggi pada kuartal II. Berdasarkan survei perbankan tersebut, perlambatan pertumbuhan kredit kuarta III tercermin pada saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan permintaan  kredit baru kuartal  III-2022 sebesar 95,7%, sedikit lebih rendah dibandingkan 96,9% pada kuartal sebelumnya. Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit  kepemilihan rumah/apartemen (KPR/KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh kredit multiguna  dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarakan sektor, penyaluran kredit baru pada  kuartal III-2022 diprioritaskan pada sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor perantara keuangan. Selain itu, kebijakan penyaluran kredit kuartal III-2022 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan kuartal sebelumnya. Kebijakan penyaluran kredit sejalan dengan perkiraan  pertumbuhan kredit baru yang sedikit melambat. (Yetede)