Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terbaru berbasis prinsip (Prinsiple based) bagi industri fintech peer to peer (p2p) leding. Aturan ini diharapkan bisa lebih fleksibel dalam mengakomodasi  perkembangan industri, sekaligus memperkuat pengawasan lewat disiplin pasar (market conduct). Aturan ini terlampir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/fintech p2p  Lending). "POJK LPBBTI ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya, alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat  dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, "ungkap Deputi Komisioner Humas dan Logistik POJK Anto Prabowo. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan semakin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada ekonomi Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat. (Yetede)

Uni Eropa (UE) pada Kamis (14/7) menaikkan proyeksi inflasi 2022 untuk zona euro menjadi 7,6% dan untuk Eropa menjadi 8,3%. Revisi itu dipicu oleh dampak perang di Ukraina terhadap ekonomi benua biru. Setelah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/7) mencatatkan lonjakan inflasi tahunan tertinggi diangka 9,1%, kekhawatiran bahwa kenaikan harga-harga juga akan mencapai rekor tertinggi juga menyebar luas di Eropa. Data untuk Juni 2022 menunjukkan laju inflasi di zona euro mencapai rekor 8,6%. Situasi terbaru ini semakin menekan pemerintah masing-masing negara dan Bank Sentral Eropa (ECB). Pemerintah berusaha keras mengurangi dampak kenaikan harga-harga terhadap biaya hidup masyarakat. Pada Mei lalu, Komisi Eropa memperkirakan inflasi zona euro tahun ini mencapai 6,1% dan memperkirakan turun drastis jadi 2,7% pada 2023. Sekarang, proyeksi tersebut dinaikkan menjadi 7,6% dan 4%. (Yetede)

Tren positif perekonomian nasional yang tecermin dari geliat manufaktur tak boleh membuat dunia usaha terlena. Selain tensi geopolitik global masih tinggi, efek domino dari risiko resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akibat lonjakan inflasi patut diwaspadai. Kemarin, Kamis (14/7), Bank Indonesia merilis Prompt Manufacturing Index (PMI) Kuartal II/2022 mencapai 53,61. Angka itu lebih tinggi ketimbang kuartal I/2022 yang ada di 51,77. Kenaikan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada subsektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (56,05%); makanan, minuman dan tembakau (54,60%); serta logam dasar besi dan baja (53,47%). Bank Indonesia memperkirakan tren positif itu akan berlanjut di kuartal III/2022, dengan proyeksi PMI sebesar 54,02%. Merespons dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha berupaya mengantisipasi dampak global. Menurutnya, inflasi tinggi di Amerika Serikat bakal berdampak negatif terhadap arus kas dan daya saing industri manufaktur nasional lantaran kenaikan beban input produksi seperti bahan baku penolong impor. Adapun, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan lonjakan inflasi yang masih berlangsung di AS menaikkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed bulan ini hingga 100 basis poin, dari sebelumnya hanya 75 basis poin.
Menurutnya, dengan perkembangan ekonomi tersebut, resesi di AS diperki­ra­­­kan berlangsung lebih cepat, yaitu pada kuartal II/2022.
“Kalau perusahaan tidak bisa mengelola kenaikan beban ini, yang akan terjadi adalah stagnasi atau kontraksi pertumbuhan kinerja sektor manufaktur,” katanya, Kamis (14/7).

PT Pelita Air Service (PAS) bersinergi dengan PT Angkasa pura/AP (persero) untuk mengkaji bersama kelayakan operasi, teknik, dan bisnis pengelolaan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Banten. Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan mengatakan, kerja sama yang dilakukan  dengan PT Angkasa Pura II sebagai  upaya untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Bandara Pondok Cabe untuk dapat dikembangkan. "Dengan sinergi yang dilakukan dapat membuka peluang besar dalam memaksimalkan aset yang ada, sehingga nantinya Bandara Pondok Cabe dapat memfasilitasi berbagai kegiatan di bisnis sektor penerbangan dan  diharapkan dapat memperkuat ekosistem penerbangan Indonesia," kata Dendy dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (14/7). (Yetede)

Investasi dengan tema ESG (enviromental, social and governance) saat ini marak di­ta­war­kan oleh be­ra­gam pihak. Dari sisi permintaan, minat ter­ha­dap investasi ESG juga me­­ning­kat salah satunya aki­bat ke­inginan investor un­tuk ber­kon­tribusi dalam men­cegah ke­ru­sak­an lingkungan. Peningkatan minat terhadap investasi ESG mendorong kondisi terjadinya aliran dana ke sektor hijau. Kondisi tersebut sejalan dengan isi salah satu pasal Perjanjian Paris 2015 pasal 2 (c) yang menginginkan adanya peningkatan aliran modal ke sektor hijau. Dari sisi risiko, peningkatan aliran modal ke investasi ESG disebabkan oleh potensi terjadinya stranded asset pada industri energi fosil saat perekonomian mengalami proses transisi untuk mengalihkan ketergantungan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Praktik greenwashing me­ru­pa­kan skandal yang me­ma­n­faatkan minat investor un­tuk berkontribusi positif terhadap lingkungan. Mi­sal­nya, pada Mei 2022 DWS (yang merupakan unit usaha da­ri Deutsche Bank) diperik­sa oleh otoritas keuangan Jer­man akibat praktik greenwashing, di mana adanya du­ga­an klaim palsu DWS terkait dengan pengelo­laan dana meng­gunakan kriteria ESG. 

Pada kasus lain di Amerika pada bulan yang sama, sebuah unit dari Bank of New York Mellon (BNYM) terkena den­da dari otoritas keuangan Amerika akibat praktik green­washing pada reksa dana ESG yang dikelola oleh unit BNYM. Tema ESG merupakan isu yang kompleks dan tergolong sebagai isu yang relatif baru. Kebaruan isu ESG menyebabkan tidak adanya standardisasi terkait klaim ESG. Kondisi ini mendorong terjadinya keragaman sudut pandang terkait klaim ESG. Namun, keragaman tersebut tidak menjadi pembenaran terjadinya praktik greenwashing karena merupakan suatu bentuk kejahatan dengan cara membuat klaim palsu di seputar lingkungan. Greenwashing merupakan masalah besar yang membuat investor dan konsumen merasa telah berkontribusi untuk menjaga lingkungan, tetapi kenyataannya sama sekali ti­dak.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (persero)) atau PTPN Group melalui anak-anak usahanya terus melakukan  riset dan pengembangan guna  mendukung dan menyukseskan program swasembada pangan nasional. Hasil riset dan pengembangan  termutahkhir yang tengah yang tengah diimplementasikan perusahaan BUMN tersebut di lapangan adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan  lahan tebu sekaligus meningkatkan produksi kedelai melalui pilot project tumpang sari (intercropping) tebu-kedelai (Sistem Bule). Gagasan Sistem Bule tersebut diinisiasi oleh PTPN Group dan Kementerian BUMN yang mana dari luasan areal yang dimiliki PTPN  turut memberikan andil dalam meningkatkan produksi kedelai di Indonesia dan khususnya produksi tebu  untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi nasional. Untuk mengawal kesuksesan pengembangan Sistem Bule tersebut, PTPN Group bekerja sama dengan dua perguruan  tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institute Pertanian Bogor (IPB). (Yetede)

Kebijakan agresif bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve belum mampu mengendalikan inflasi. Secara mengejutkan, inflasi AS periode Juni melesat di atas proyeksi pasar, mencapai 9,1%. ini menimbulkan ekspektasi The Fed bakal mengerek suku bunga lebih agresif. Otomatis, ini membuat kekhawatiran terjadinya stagflasi global menguat, dan berdampak pada pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee masih yakin stagflasi belum akan terjadi di Indonesia lantaran inflasi masih terjaga. Hans menilai, keluarnya dana asing bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli. Namun, tetap sediakan uang tunai yang lebih besar sambil mencermati pasar saham.

Kabar tak sedap berhembus dari program pembangunan dan pengembangan bandara di daerah terpencil oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub). Proyek-proyek itu, hanya digarap oleh segelintir pihak. Indikasinya datang dari proyek Bandara Pogugol Buol di Sulawesi Tengah. Akhir 2021, Kemhub menggelar tender tiga proyek di bandara ini, dengan pagu masing-masing proyek mulai dari Rp 89,53 miliar hingga Rp 93,82 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, dari sebanyak 20 - 24 peserta tender, hanya satu perusahaan saja di masing-masing proyek yang mengikuti tahapan tender, mulai evaluasi kualifikasi. Alhasil, PT Pilar Indo Sarana melenggang dengan meraup dua proyek, yakni penyiapan badan runway dengan pagu Rp 93,83 miliar, dan runway strip dengan pagu Rp 93,18 miliar. Sementara proyek infrastruktur sisi darat, dengan pagu anggaran Rp 89,53 miliar, dimenangkan oleh PT Indra Jaya Abadi. Berdasarkan data yang terekam di situs lpse.dephub.go.id, Pilar Indo Sarana memenangkan sekitar 17 proyek. Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Nur Isnin Istiartono tidak berkomentar mengenai minimnya peserta tender sehingga sejumlah proyek pembangunan dan pengembangan bandara dikerjakan segelintir pihak. Dia menegaskan sebagian besar pekerjaan adalah sebagai upaya mempertahankan kinerja keselamatan dan pelayanan. "Itu tidak semuanya bandara baru," kata Nur kepada KONTAN, Kamis (14/7).

PT Semen Padang mencatatkan pertumbuhan ekspor semen sebanyak 227.442 metrik ton sepanjang semester I tahun ini. Jumlah tersebut 19,27% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 190.684 metrik ton. Group Head of Sales Semen Indonesia Group (SIG) Juhans Suryantan mengatakan bahwa torehan ekspor Semen Padang pada semester pertama tahun ini masih di bawah target yang ditetapkan perusahaan. Sepanjang tahun ini, Semen Padang ditargetkan mampu melepas 710.000 metrik ton semen ke pasar global.

Indonesia perlu bersiap mengurangi utang saat perekonomian global yang semakin rentang masuk ke jurang resesi. Pengurangan beban utang ini salah satu cara mengurangi risiko agar ekonomi Indonesia tidak terpapar oleh krisis global. Sebagai gambaran risiko global meningkat sejalan dengan lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS) pada Juni 2022 yang melonjak ke level 9,1% atau inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Secara tidak langsung, hal ini akan memberikan tekanan untuk Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuannya alias BI 7-Day Reserver Repo Rate (BI7DRR) lebih cepat. Walhasil beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah juga naik.