Cadangan devisa kian tergerus di tengah pergerakan nilai tukar rupiah yang masih melemah. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada akhir Oktober 2022 sebesar US$ 130,2 miliar, turun US$ 600 juta dibanding posisi akhir September yang sebesar US$ 130,8 miliar. Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengatakan, turunnya cadangan devisa tersebut, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, cadangan devisa juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai tukar rupiah pun terpantau terus melemah. Per 4 November, rupiah ada di level Rp 15.736 per dollar AS. Rupiah menguat tipis pada tanggal 7 November kemarin, namun masih di atas kisaran Rp 15.700 per dollar AS. Meski demikian, cadangan devisa masih kuat karena setara pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) non-tunai sebesar Rp 2,51 triliun kepada Perum Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atawa Airnav Indonesia. PMN non-tunai itu berupa barang milik negara (BMN) Kementerian Perhubungan, yakni fasilitas navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan visual dan fasilitas komunikasi penerbangan pada bandar udara. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rionald Silaban mengatakan, pemberian penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, serta optimalisasi BMN. Diharapkan pemberian PMPP ini dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan standarisasi fasilitas yang digunakan untuk pelayanan navigasi penerbangan dan meningkatkan penerimaan negara.

Ancaman resesi kian nyata. Lihat saja, sejumlah industri tekstil di Tanah Air satu per satu mulai ambruk. Dari sekitar 15 emiten tekstil yang tercatat di BEI, hampir semuanya mengalami penurunan penjualan. Sejumlah faktor jadi pemicunya. Di antaranya, nilai rupiah yang makin melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Research & Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro menilai, lesunya permintaan menurunkan penjualan emiten. "Ini terutama dialami emiten yang mayoritas penjualannya ke pasar ekspor," kata Nico kepada KONTAN, Senin (7/11). Kinerja emiten tekstil dengan pendapatan berbasis rupiah juga anjlok. Hal ini dirasakan PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX). Pada kuartal III-2022, pendapatan HDTX hanya sebesar Rp 5,90 miliar, turun 34,12% dari Rp 8,95 miliar di kuartal III-2021.

Kinerja reksadana saham masih melaju positif sepanjang tahun ini, sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang masih positif 7,86%. Data Infovesta Utama mengungkapkan, return rata-rata reksadana saham, sebagaimana tercermin dari pergerakan Infovesta 90 Equity Fund Index, mencapai 4,15% sejak awal tahun dan naik 1,87% bulanan. Meski kinerja rata-rata reksadana lebih buruk dibanding IHSG, masih ada beberapa reksadana yang mampu mencetak kinerja lebih tinggi. Salah satunya reksadana milik Panin Asset Management. Berdasarkan data Infovesta Utama, reksadana Panin Dana Ultima, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan dan Panin Dana Ultima masing-masing mampu menghasilkan return 53,96%, 47,18%, 31,06% dan 21,13% dari awal tahun hingga akhir Oktober 2022.

Bagi Anda yang gemar berburu cuan dari proses initial public offering (IPO), tahun ini terhitung tahun yang baik. Ada banyak emiten baru yang menjajakan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Sejak awal tahun sampai kemarin, ada 50 emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa. Sejauh ini, sekitar 60% emiten yang melepas saham perdananya di pasar tahun ini membukukan kenaikan harga. Artinya, dengan asumsi investor membeli semua saham IPO saat penawaran umum, ia akan mencetak cuan. Bahkan imbal hasil yang dihasilkan kenaikan harga saham IPO tahun ini cukup dahsyat. Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk misalnya, mencatatkan kenaikan 1.800% sejak IPO sampai kemarin (8/11).

Penerimaan pajak digital terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) melaporkan, hingga 31 Oktober 2022 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp 9,17 triliun. Total penerimaan PPN digital itu terhitung sejak tahun 2020. Perinciannya, setoran tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, tahun 2021 senilai Rp 3,9 trilun, dan tahun 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Penerimaan pajak digital tersebut berasal dari 111 pemungut PMSE.

Kendati pulih lebih cepat dari hantaman pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun, industri logistik Indonesia harus bersiap menghadapi masalah yang tak kalah pelik pada 2023, yakni resesi global. Terlebih bagi mereka yang berbisnis lintas negara. Sebab, resesi yang merajalela berisiko membuat perdagangan antarnegara lesu karena permintaan yang menurun. Alhasil, para pelaku usaha sektor logistik pun perlu segera menyusun mitigasi agar dapat bertahan menghadapi aneka tantangan ekonomi, utamanya dari sektor eksternal. Wanti-wanti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para pelaku sektor logistik. Menurutnya, ancaman resesi global diprediksi dapat menghambat laju perekonomian pada 2023. Resesi global pun dapat membuat tantangan yang dihadapi pelaku sektor logistik makin besar. Kinerja logistik yang tecermin dalam lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal II/2020 sebesar -30,78% (year-on-year/YoY) hingga kuartal I/2021 sebesar -13,09%.

Kehadiran akses internet ikut mendorong tumbuhnya pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores. Kehadiran infrastruktur telekomunikasi membuat adopsi QRIS menjangkau hingga pasar tradisional. Fandi, seorang pedagang sayuran di Pasar Cancar, Kelurahan Waebelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, misalnya. Dia mengatakan lapaknya sudah menerima pembayaran menggunakan QRIS. Berkat pembayaran digital itu, katanya, pembeli tidak perlu membawa uang tunai lagi. “Iya belum lama ini ada beberapa pedagang pasar tradisional sini yang ditawarkan memakai QRIS, ya saya mau. Jadinya pembeli bisa ba yar lewat QRIS, tetapi cash juga masih kami terima,” tutur Fandi kepada Tim Jelajah Sinyal 2022 Bisnis Indonesia, Sabtu (5/11). Selain menggunakan QRIS, sinyal internet yang baik juga membantu para pedagang pasar untuk memantau perkembangan harga di kelurahan lain. Pedagang lain di Pasar Cancar, Wati, mengungkapkan bahwa pihaknya dapat mengikuti perkembangan isu yang mempengaruhi harga bahan pokok di pasar.

Meski sulit, presidensi G20 Indonesia bukanlah kebetulan. Saat dunia tengah didera krisis dan konflik, upaya RI membangun titik temu dari berbagai pihak yang kini berseberangan dalam satu forum multilateral sekelas G20 menegaskan era kebangkitan Asia. Di jalur keuangan (finance track), berbagai inisiatif kerja sama dapat disepakati oleh negara anggota G20 guna meringankan beban pembiayaan negara rentan dalam menghadapi ancaman multikrisis, mulai dari krisis pangan, kesehatan, utang, hingga energi. Salah satunya skema pembiayaan transisi energi melalui program Country Platform for Energy Transition Mechanism for a Just and Affordable Transition. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu, Sabtu (5/11) di Bogor, Jabar, mengatakan, tidak semua negara siap melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan dalam waktu cepat, butuh proses bertahap dan biaya besar untuk melepaskan diri dari energy fosil. Inisiatif itu beserta total dana komitmen yang disepakati oleh negara anggota G20 akan diumumkan di KTT G20 di Bali, 15-16 November 2022.

Sejumlah pencapaian pada level teknis kerja sama itu menandai kepemimpinan Indonesia di G20. Dalam konteks kawasan, capaian positif itu menopang kolaborasi ekonomi Asia. Kawasan itu, saat ini, secara keseluruhan adalah titik terang dalam perekonomian global yang sedang dalam ancaman resesi. Di Asia ada beberapa negara yang sangat baik kinerjanya. Proses dan perkembangan pembangunan di Asia sangat cerah. Asia Pasifik terus memainkan peran penting dalam produksi global. Hal itu terungkap dalam wawancara Direktur DivisiAsia Pasifik IMF Krishna Srinivasan dengan pers Asia pada 13 Oktober secara daring. Atas dasar tu, kata Srinivasan, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik 4 persen pada 2022 dan 4,3 % pada 2023. ”Meski pertumbuhan itu lebih rendah dari rata-rata 5,5 % yang dicapai Asia Pasifik selama dua dekade terakhir, kawasan ini melampaui kinerja perekonomian dunia,” kata Srinivasan. (Yoga)

Sebagai otoritas moneter, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap inflasi maupun fluktuasi nilai tukar dengan senjata utama, yakni suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ibarat jamu pahit bagi perekonomian. Agar tidak melulu yang pahit-pahit, BI membaur kebijakannya sehingga selain jamu pahit, ada juga jamu manis dari kebijakan  makroprudensial. Kebijakan ini diarahkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth). Demikianlah dua wajah kebijakan BI. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Oktober lalu, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 50  basis poin menjadi 4,75 %. Ini meneruskan tren kenaikan sebelumnya, 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada Agustus. Dengan demikian, sepanjang tahun ini BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin. Kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga diambil BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan data BPS, inflasi inti bulan Oktober 2022 sebesar 0,16 %. Secara tahunan, inflasi inti sebesar 3,31 %. Besaran inflasi inti tersebut melampaui titik tengah target BI, yakni 3 %. Dengan menaikkan suku bunga acuan, BI berharap inflasi inti dapat kembali menurun.

Agar kenaikan suku bunga tak terlalu pahit dirasakan masyarakat, BI pun menggunakan kebijakan makroprudensial sebagai jamu manis untuk masyarakat dan dunia usaha melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang sifatnya tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Salah satu kebijakan makroprudensial itu adalah melanjutkan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 % untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan). Kebijakan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2023. Dengan kebijakan tersebut perbankan dapat membiayai KPR sampai dengan 100 % dari harga properti. Ini berarti masyarakat yang ingin mengambil KPR, jika memenuhi syarat, tidak perlu lagi menyediakan uang muka. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan uang muka nol %. BI juga melanjutkan keringanan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit nol % untuk semua jenis kendaraan baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini juga berlaku efektif hingga 31 Desember 2023. (Yoga)