Penurunan permintaan dari AS serta sejumlah negara di Eropa menekan pelaku industri mebel dan kerajinan di Tanah Air. Guna lepas dari tekanan itu, pelaku industri melirik peluang optimalisasi produk dan diversifikasi negara tujuan ekspor. Berdasarkan data yang dihimpun dan diolah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), nilai ekspor furnitur dan kerajinan sepanjang Januari-September 2022 mencapai 2,71 miliar USD atau tumbuh 7,71 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27,23 %. Realisasi ekspor mebel dan kerajinan 2021 mencapai 3,25 miliar USD. Namun, tahun ini nilainya diperkirakan turun menjadi 3,17 miliar USD. ”Secara umum (di negara-negara tujuan ekspor), inflasi membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, belanja (furnitur) turut berhenti,” kata Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur di sela simposium HIMKI di Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, ekspor produk itu tidak maksimal karenamarket shock akibat perang Rusia-Ukraina sehingga inflasi di negara tujuan tergolong tinggi. Terkait situasi itu, analis Perdagangan Ahli Madya Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Hamidi Hasyim, mengusulkan optimalisasi produk ekspor yang punya ceruk pasar, seperti tempat duduk lapisan kayu (kode HS 940161) dan furnitur ruang makan selain kursi (kode HS 940340). Setiap tahun, potensi ceruk pasar produk kelompok HS 940161 dan HS 940340 masing-masing 24,3 miliar USD dan 7,9 miliar USD. Namun, nilai ekspor kedua produksi tersebut sepanjang Januari-September 2022 masing-masing baru 39,4 juta USD dan 64,8 juta USD. (Yoga)

Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin beragam. Kamis (10/11), ada dua emiten baru lagi di bursa. PT Bersama Zatta Jaya Tbk merupakan emiten yang bergerak dalam bidang produksi mode Muslim. Emiten baru lainnya adalah PT Ketrosden Triasmitra Tbk yang memberikan layanan pembangunan, penjualan, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik. Zatta menjadi emiten ke-53 yang tercatat di bursa pada tahun 2022 disusul oleh Ketrosden. (Yoga)

PT Pos Indonesia, melalui anak usaha mereka, PT Pos Properti Indonesia, menggelontorkan investasi senilai Rp 5 miliar untuk pengembangan tahap kedua hub kreatif Pos Bloc yang berlokasi di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Total, Pos Indonesia mengucurkan dana hingga Rp 9 miliar untuk pengembangan ruang publik baru ini. Dirut Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan proyek ini merupakan langkah perusahaan menyediakan ruang kreatif bagi warga Ibu Kota. “Pos Bloc kini telah menjadi ruang kreatif untuk mewadahi UMKM memajang produknya yang telah melalui proses kurasi,” kata Faizal dalam acara peresmian Pos Bloc tahap kedua, kemarin. Menurut rencana, konsep serupa dihadirkan Pos Indonesia di sejumlah kota, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Faizal menjelaskan, langkah perseroan masuk ke sektor properti ini merupakan bagian dari strategi transformasi Pos Indonesia dari perusahaan penyedia jaringan dan layanan logistik menjadi perusahaan penyedia platform. “Kami akan terus berinovasi, baik secara fisik maupun digital,” kata dia. PT Pos Properti Indonesia telah memberikan kontribusi bagi pendapatan perseroan sebesar 13 % total pendapatan per tahun lalu yang mencapai Rp 4,4 triliun. “Pos Properti mengelola seluruh properti PT Pos di 2.970 titik bisnis,” kata Faizal. Dengan adanya anak usaha di sektor properti, PT Pos kini memiliki lima portofolio bisnis, yakni jasa keuangan, layanan kurir dan parsel, layanan logistik, universitas dan manajemen sistem transportasi, serta layanan properti. (Yoga)

Ada kabar baik bagi korban investasi ilegal atau investasi bodong. Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang mulai dibahas di DPR, ganti rugi akan dimungkinkan bagi korban kejahatan di sektor keuangan, seperti investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam. Wacana tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR saat menyampaikan Pengantar RUU PPSK yang juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan, Kamis (10/11) di Jakarta. “ Keberpihakan pada masyarakat akan diwujudkan dengan pengaturan ketentuan pidana, serta pengganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga keuangan seperti pinjol ilegal, investasi bodong, dan juga skema ponzi pada koperasi simpan pinjam,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu menegaskan, tata kelola yang baik serta penguatan penegakan hukum di sektor keuangan menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Terlebih pada tahun 2020, peringkat Indonesia dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Menurut dia, pemerintah ingin menerapkan konsep penegakan hukum kejahatan di sektor ekonomi, dengan mengedepankan pemulihan kerugian terhadap korban atau restorative justice. Sri Mulyani menjelaskan, apabila kerugian yang dialami korban kejahatan di sektor keuangan bisa dipulihkan, pemerintah berniat mempertimbangkan penghindaran pidana kepada pihak yang melakukan kejahatan. Artinya, pihak yang melakukan kejahatan akan terlebih dahulu diminta untuk mengakui kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada para korban. Namun jika itu tidak dilakukan, opsi terakhir adalah pemidanaan. (Yoga)

Indeks harga konsumen (IHK) di AS tetap naik pada Oktober 2022, namun di bawah perkiraan kalangan ekonom. Data inflasi Oktober ini memberi indikasi bahwa walau masih menjadi ancaman bagi ekonomi AS, tekanan inflasi mulai mereda. Menurut rilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Kamis, IHK di AS naik 0,4% pada Oktober 2022 dan 7,7% dibandingkan tahun lalu. Kalangan ekonom yang disurvei Dow Jones memprediksikan kenaikan masing -masing 0,6% dan 7,9%. Jika tidak memasukkan biaya makanan dan energi, inflasi inti di AS naik 0,3% pada Oktober dan 6,3% secara tahunan. Dibandingkan perkiraan masing-masing sebesar 0,5% dan 6,5%. Penurunan 2,4% harga kendaraan bekas juga membantu turunnya angka inflasi. Harga pakaian turun 0,7% dan layanan perawatan medis turun 0,6%. Pasar bereaksi tajam terhadap laporan tersebut. Indeks industrial Dow Jones naik lebih dari 800 poin.

Sedangkan imbal hasil Treasury turun tajam jatuh 0,22 poin persentase menjadi 4,41%. “Tren inflasi adalah perkembangan yang disambut baik, jadi itu berita bagus dalam hal laporan. Namun, investor masih mudah tertipu dan mereka masih tidak sabar menunggu poros Powell, dan saya tidak yakin itu akan datang dalam waktu dekat. Jadi saya pikir antusiasme pagi ini sedikit berlebihan,” kata Michael Arone, kepala strategi investasi di State Street Global Advisors, seperti dikutip CNBC. Powell pivot mengacu pada ekspektasi pasar bahwa Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell dan koleganya di The Fed akan segera memperlambat atau menghentikan laju agresif kenaikan suku bunga. Yang telah mereka terapkan untuk mencoba menurunkan inflasi. Bahkan dengan perlambatan tingkat inflasi itu, masih tetap jauh di atas target 2% Fed. (Yoga)

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 25,18 triliun atau setara 220 ribu unit untuk kuota pembiayaan KPR subsidi dengan skema Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023. Dirjen Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi MBR, baik melalui program pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan. “Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 25,18 Triliun untuk kuota pembiayaan KPR Subsidi FLPP TA 2023 sejumlah 220.000 unit, dan Rp 850 miliar untuk pembiayaan kepemilikan rumah melalui Tapera sejumlah 10.000 unit,” kata Iwan di acara ulang tahun Apersi ke-24 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (10/11).

PUPR juga minta komitmen serius dari para pelaku pembangunan dan pelaku sektor perumahan untuk menjaga kualitas rumah subsidi, karena di dalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. “Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan me[1]manfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi,” tandasnya. Lebih lanjut, Iwan mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70% rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung. Setidaknya terdapat dua indikator Bidang Perumahan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu kriteria rumah layak huni dan rasio KPR terhadap PDB. Capaian rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90 %, sedangkan capaian Rasio Outstanding KPR terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 3,22%. (Yoga)

PT Bumi Resource Minerals Tbk (BRMS) mulai mengoperasikan pabrik pengolahan bijih emas kedua pada awal November 2022 berkapasitas 4.000 ton bijih per hari. Selain itu, perseroan juga segera menyelesaikan pabrik yang berlokasi di Gorontalo. Direktur Bumi Minerals Herwin Hidayat menjelaskan, pembangunan pabrik emas kedua itu selesai pada akhir Oktober 2022 dan mulai beroperasi awal November. Pabrik tersebut diselesaikan dan dioperasikan oleh anak usaha perseroan yakni PT Citra Palu Minerals (CPM). Pabrik baru ini akan berkapasitas hingga 4.000 ton bijih perhari. “Pada tahap awal, pabrik ini akan memproduksi hanya sekitar 200-500 ton bijih per hari mulai kuartal IV-2022,” jelasnya usai paparan publik, di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Herwin mengatakan, pabrik tersebut tidak langsung full produksi di level 4.000 ton bijih per hari sesuai kapasitasnya, namun dilakukan secara berkala.

Kuartal keempat tahun ini, pabrik kedua tersebut rencananya produksinya hanya di level 200-500 ton bijih per hari. Kemudian, akan meningkat di kuartal I-2023 dengan targetnya menjadi 1.000-2.000 ton bijih per hari. “Selanjutnya, mulai bulan April 2023 hingga ke depannya akan full produksi di 4.000 ton bijih per hari, harapannya,” imbuh dia. Lebih lanjut, pada tahun depan juga perseroan berencana merampungkan pabrik produksi lainnya yang berlokasi di Gorontalo yang ditargetkan 2024. Saat ini perseroan telah memperoleh izin konstruksi dan produksi disetujui oleh pemerintah pada Februari 2019 dengan periode konstruksi 3 tahun dan periode produksi 30 tahun. Rencana untuk membangun pabrik pengolahan bijih emas dengan kapasitas 2.000 ton bijih/hari. Selain itu perseroan akan mendapatkan cadangan sebesar 10 juta ton bijih, membangun infrastruktur & fasilitas pendukung proyek tambang emas. Dana tersebut bersumber dari rencana penawaran umum terbatas. (Yoga)

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berhasil mencatatkan perolehan kontrak senilai Rp 2,2 triliun sampai dengan Oktober 2022. Angka tersebut melampaui target kontrak yang ditetapkan perseroan untuk tahun ini senilai Rp 2 triliun. Sekretaris Perusahaan Total Bangun Anggie S Sidharta menjelaskan, nilai kontrak yang diperoleh perseroan sampai dengan akhir Oktober 2022 sekitar Rp 2,2 triliun dengan  proyek yang ditangani berupa gedung multi fungsi (mixed use), perkantoran, edukasi, hotel, pusat perbelanjaan, dan industri. Sedangkan kinerja keuangan perseroan sampai September 2022, Total mencatatkan pertumbuhan pendapatan menjadi Rp 1,74 triliun sampai kuartal III-2022, naik 28,32% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 1,36 triliun. De[1]ngan jumlah laba kotor hingga kuartal III-2022 sebesar Rp 210 miliar atau naik 27% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 166 miliar.

Sayangnya, raihan laba perseroan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk malah turun 12,88% menjadi Rp 65,99 miliar dibanding periode sama tahun lalu Rp 75,74 miliar. Selain itu, TOTL akan mengincar perolehan kontrak baru sebesar Rp 2,6 triliun pada 2023. “Target perolehan kontrak baru tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,6 triliun. Dengan pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun, serta laba bersih sebesar Rp 95 miliar,” ujar Sekretaris Perusahaan Total Bangun Anggie S Sidharta dalam acara paparan publik TOTL secara virtual, Kamis (10/11/2022). Hingga saat ini, Anggie menambahkan proyek yang ditangani berupa gedung multi fungsi (mixed use), perkantoran, edukasi, hotel, pusat perbelanjaan, dan industri, dengan nilai proyek yang sedang dihitung oleh perseroan saat ini sebesar Rp 10 triliun. Proyek swasta mendominasi portofolio perseroan, dengan rinciannya, perkantoran 27%, industri 24%, apartemen 22%, bangunan multi fungsi 15%, hotel 6%, pusat data 3 p%, edukasi 2% dan rumah sakit 1%. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan jumlah Agen46 mencapai 165.059 per September 2022, meningkat 10,7% secara tahunan (year on year/yoy). Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul dari Agen46 mencapai Rp 2,66 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy). BNI Agen46 merupakan mitra agen Laku Pandai BNI baik perorangan atau badan hukum yang telah bekerja sama dengan BNI untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat berupa layanan laku pandai, layanan keuangan digital (LKD) dan layanan e-payment. Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, jumlah transaksi yang dilakukan masyarakat melalui Agen46 juga terus meningkat. Pada September 2022, transaksi bulanan masyarakat mencapai Rp 10,36 juta. Dia menegaskan, jika berminat menjadi BNI Agen46, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat untuk mengisi formulir dan akan dilayani sampai pengajuan diproses hingga selesai.

Pelaku usaha juga dapat mendaftarkan diri melalui situs registrasi online BNI Agen46 yaitu https://agenbni46.bni.co.id/register dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai formulir. “Jadi pendaftarannya sangat mudah, bisa langsung mendatangi kantor cabang BNI terdekat ataupun melalui layanan registrasi online resmi BNI Agen46,” ungkap Ronny dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11). Akses terhadap layanan perbankan masih menjadi tantangan yang dihadapi sebagian kalangan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). BNI mencoba untuk mengatasi permasalahan ini dengan mendongkrak peran BNI Agen46 di berbagai daerah 3T tersebut. (Yoga)

KALANGAN pengusaha harap-harap cemas dalam menatap prospek bisnis tahun depan. Sebab, gelombang resesi global bakal berdampak terhadap turunnya permintaan di pasar ekspor. Jika itu berlangsung dalam waktu lama, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Situasi ini mendorong pengusaha mengusulkan agar pemerintah menerbitkan aturan tentang fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak kerja tidak dibayar. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto bilang, saat ini UU Cipta Kerja mengatur jam kerja sebanyak 40 jam per pekan. Melalui usulan fleksibilitas jam kerja, maka jam kerja bisa diturunkan menjadi minimal 30 jam kerja per minggu. Upah disesuaikan jam kerja dan tidak ada PHK. "Usulan ini salah satunya karena berkurangnya permintaan pasar," ujarnya, Kamis (10/11).