Sebagian pengembang akan mengambil inisiatif menaikkan harga rumah sederhana untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembang perumahan mengaku terbebani dengan biaya produksi yang terus meningkat, sedangkan patokan harga rumah bersubsidi tidak kunjung ada penyesuaian dalam tiga tahun terakhir. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan PerusahaanReal Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengemukakan, pihaknya masih terus menunggu janji pemerintah untuk menyesuaikan harga patokan rumah sederhana bersubsidi dengan kenaikan 7 %, setelah tiga tahun terakhir tidak ada perubahan. Jika tidak ada kejelasan penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi, pihaknya memperkirakan mulai tahun depan pengembang rumah bersubsidi akan berinisiatif menaikkan harga rumah karena arus kas dinilai sudah tidak bisa menutup biaya produksi. Dampaknya,harga rumah sederhana berpotensi naik 25 % dari patokan harga rumah bersubsidi saat ini.

Komponen kenaikan itu meliputi 7 % kenaikan harga rumah serta 17,5 % biaya PPN, PPh, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus ditanggung konsumen. Selama ini, skema rumah bersubsidi dibebaskan dari komponen biaya pajak tersebut. ”Dampaknya, target penyaluran rumah bersubsidi dan penuntasan backlog rumah bisa terancam,” kata Totok, dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2022 bertemakan ”Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia”, di Jakarta, Selasa (13/12). Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta, yang terbagi menurut zonasi. Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya berharap REI terus mengupayakan inovasi baru yang dapat mempercepat pencapaian target penyediaan rumah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Setelah melewati masa sulit pandemi, sektor perumahan juga diharapkan cepat bangkit kembali dan menjadi penopang ekonomi nasional. (Yoga)

BEI mengumumkan harga teoretis saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 204 untuk menyesuaikan harga perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai terkait aksi korporasi. ”Untuk rencana penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dulu (right issue) Garuda akan dilakukan prapencatatan pada 16 Desember 2022, BEI mengumumkan harga teoretis meskipun saat ini saham Garuda masih berada dalam kondisi suspensi,” ujar Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna, Selasa (13/12). (Yoga)

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf Norman Sasono, Selasa (13/12) mengatakan, pihaknya fokus terhadap wisatawan Nusantara (wisnus) yang dinilai berpotensi mengembangkan pariwisata di Indonesia. Menurut dia, meskipun terjadi pandemi Covid-19, pada 2020 pergerakan wisnus mencapai 500 juta pergerakan. Sementara pada 2021 meningkat menjadi 603 juta pergerakan. ”Tentunya di tahun 2022-2023 pasti akan menambah pergerakan wisatawan domestik ini,” katanya. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) akan mengubah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Tedy Alamsyah, saat dihubungi Selasa (13/12), menyambut baik perubahan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. ”Kami berharap perubahan nama itu akan meningkatkan citra industri dan bisa lebih dikenal tak hanya memberikan kredit,” katanya. (Yoga)

Rencana pemerintah mempertegas aturan penyimpanan dana devisa hasil ekspor di dalam negeri guna menguatkan cadangan devisa RI di tengah pelambatan ekonomi global dinilai tepat. Namun, langkah itu perlu diimbangi pemberian insentif serta jaminan agar tidak merugikan eksportir. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, surplus neraca perdagangan 30 bulan berturut-turut seiring ledakan harga komoditas belum banyak berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah ditengah pengetatan moneter oleh bank sentral AS, The Fed. Pada perdagangan Selasa (13/12) rupiah ditutup melemah 29 poin pada level Rp 15.657 per dollar AS. Depresiasi rupiah diperkirakan lebih buruk pada 2023 di tengah kenaikan suku bunga The Fed serta berakhirnya tren harga komoditas. Eko menilai, rupiah yang melemah di tengah tren surplus itu  menguatkan kekhawatiran bahwa dana devisa hasil ekspor (DHE) tidak semuanya disimpan di sistem perbankan dalam negeri, tetapi diparkir di luar negeri. Meski menguat lagi pada November 2022, cadangan devisa RI sempat turun tujuh bulan berturut-turut. ”Memang di satu sisi cadangan devisa dipakai untuk operasi moneter, tetapi itu juga menunjukkan kalau banyak dana devisa yang tidak masuk ke sistem perbankan nasional dari hasil ekspor kita,” kata Eko dalam sesi Indef School of Political Economy.

Oleh karena itu, arahan Presiden Jokowi yang meminta BI dan Kemenkeu membuat mekanisme demi menahan DHE lebih lama di dalam negeri dinilai sudah tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akan tetapi, langkah mengamankan DHE di dalam negeri tetap perlu dilakukan dengan hati-hati agar regulasinya tidak terlalu ketat hingga merugikan eksportir dan berbalik mengganggu iklim berusaha. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan itu dengan memberikan insentif atau jaminan selisih kurs kepada eksportir, khususnya untuk sektor industri manufaktur yang masih banyak bergantung pada belanja impor bahan baku. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya siap mendukung pemerintah dengan menyimpan devisa hasil ekspornya di bank dalam negeri. Pelaku usaha juga bersedia mengonversi DHE ke mata uang local atau rupiah. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa sekadar melarang dan memberi sanksi jika eksportir tidak memulangkan devisanya ke dalam negeri. Aturan tegas itu perlu diiringi dengan mekanisme suku bunga simpanan valas yang lebih menarik agar eksportir tidak memilih untuk menaruh dana devisanya di luar negeri. Selain itu, eksportir juga butuh jaminan selisih kurs. Pasalnya, selama ini, eksportir bisa merugi jika mengonversi devisa hasil ekspornya dalam bentuk rupiah. Sebab, mereka akan terkena kurs jual ketika simpanan dananya itu kelak dibutuhkan untuk membeli bahan baku impor. Apalagi, di tengah volatilitas nilai tukar rupiah saat ini. (Yoga)

Rencana pengaturan transportasi daring atau online setingkat Undang-Undang (UU) dapat dipastikan gagal. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Hal itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/12). Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU LLAJ yang sebelumnya masuk Prolegnas 2023 kini resmi dikeluarkan karena mengalami perubahan komposisi pandangan fraksi yang setuju maupun tidak setuju. Vice President (VP) Public Policy and Goverment Relation Gojek, Dhani Priatna Wiradinata mengatakan, meski RUU LLAJ tak jadi dibahas dalam Prolegnas 2023, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Gojek tetap akan berdiskusi dengan instansi pemerintah, ketika ada penyesuaian regulasi.

Keputusan besaran kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed dalam pertemuan 13-14 Desember ini jadi perhatian dunia. Pasalnya, tanda-tanda resesi dunia mulai tampak, terutama di zona euro. Kenaikan yang berlebihan untuk ke sekian kalinya akan mempercepat dunia memasuki jurang resesi. Meski demikian, prospek resesi,terutama di AS, belum jelas karena di tengah indikasi penurunan kegiatan ekonomi, beberapa indikator justru menunjukkan adanya ekspansi. Dampak lain dari kenaikan suku bunga The Fed adalah terlalu kuatnya dollar AS, terutama karena kehati-hatian pemodal internasional yang mengambil sikap ”cash is the king”. Penguatan mata uang dollar AS merupakan bebantambahan bagi pembayaran impor serta cicilan pokok dan pinjaman negara-negara berkembang serta emerging markets karena hampir semua transaksi global masih berdenominasi dollar AS. Indikasi awal resesi global terlihat dari penurunan harga minyak yang mendekati 70 dollar AS per barel. Awalnya harga minyak mencoba bertahan di kisaran 80-90 dollar AS per barel. Namun, pelemahan permintaan  dunia akibat antisipasi resesi dan penurunan kegiatan ekonomi akibat kebijakan mitigasi Covid-19 di China membuat harganya berada di kisaran bawah antara 70 dan 80 dollar AS per barel. Indikator awal di AS masih ambigu. Berbagai ramalan mengindikasikan resesi akan terjadi pada pertengahan 2023.

Satu indikator penting yang mengarah ke sana adalah angka PMI. Indeks PMI tiba-tiba berbalik dari zona ekspansi 50,4 pada Oktober ke kontraksi 47,7 pada November. Pertanda resesi lain adalah sudah terjadinya inverted yield curve, yakni imbal hasil untuk obligasi pemerintah bertenor jangka pendek lebih tinggi daripada yang bertenor jangka panjang. Para pemodal, karena ketidakpastian yang tinggi, beralih ke instrumen investasi finansial jangka pendek. Imbal hasil untuk obligasi treasury bertenor dua tahun tercatat 4,384 % berbanding dengan 3,692 % untuk obligasi treasury bertenor 10 tahun. Berlawanan dengan pertanda resesi di atas, pertumbuhan tahunan ekonomi AS pada triwulan III-2022 justru mencapai 2,9 % setelah dua bulan berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif 1,6 dan 0,6 %. Tekanan inflasi indeks harga konsumen (IHK) turun ke 7,7 % pada Oktober dari 8,2 % pada September. Menjelang pertemuan The Fed, perkembangan di atas menimbulkan perdebatan apakah selama ini kebijakannya terlalu hawkish. Dari berbagai headline di AS, tampaknya The Fed akan berubah (pivot) melunak, memberikan sinyal kenaikan berikutnya pada Desember adalah 50 basis poin, disusul 25 basis poin di awal 2023, ditanggapi dengan sinyal serupa oleh sejumlah bank sentral di dunia, di antaranya bank sentral Inggris (BOE), bank sentral Eropa (ECB), dan bank sentral Kanada (BOC). (Yoga)

Utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dalam denominasi dollar AS mencapai 70 % - 85 %. Utang negara-negara kelompok ini rentan terhadap apresiasi dollar AS dan kenaikan suku bunga. Ancaman serupa berlaku bagi negara-negara berkembang secara umum. Dunia di ambang badai utang kelima sejak 1970-an. Khusus tentang utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan memberikan pemaparan, Selasa (6/12) di Geneva, Swiss. Menurut Grynspan, setidaknya 88 negara mengalami depresiasi mata uang lokal terhadap dollar AS, 33 negara diantaranya lebih dari 10 %. Akibatnya, beban utang meningkat hanya karena apresiasi dollar AS. Kenaikan beban utang akibat apresiasi dollar AS setara dengan pengeluaran pemerintah tahunan untuk layanan kesehatan. Ini pada umumnya terjadi di Afika. Situasi itu mengorbankan kesempatan untuk pembangunan berkelanjutan di sejumlah negara. Sepanjang 2019-2021 saja ,ada kenaikan utang di lebih dari 100 negara berkembang sebesar 2 triliun dollar AS.

 ”Ini bukan karena buruknya pengelolaan keuangan negara, melainkan karena kejutan sistemik yang memukul banyak negara,” kata Grynspan. UNCTAD memperkirakan, rata-rata kenaikan suku bunga global yang terjadi sejak  2019 akan menyebabkan tambahan utang baru sebesar 1,1 triliun dollar AS pada 2023. Jumlah ini setara empat kali jumlah dana investasi yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi di negara-negara berkembang sebesar 250 miliar dollar AS. ”Utang tidak seharusnya menjadi penghalang meraih Agenda 2030 dan penyelamatan iklim global yang sedang dibutuhkan dunia,” kata Grynspan. Agenda 2030 merupakan program PBB untuk perdamaian dan kemakmuran manusia serta kelestarian alam sekarang dan di masa depan. UNCTAD meluncurkan data 20 negara yang paling parah terpukul beban utang. Somalia, menghabiskan 96,8 % penerimaan negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Sri Lanka menghabiskan 58,8 % penerimaan negara untuk pembayaran serupa. (Yoga)

Pupuk berperan strategis dalam sektor pertanian nasional. Di tengah penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yang masih menghadapi tantangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap bersiasat agar penyalurannya makin tepat sasaran. Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis pupuk, perseroan pelat merah tersebut juga mulai menjajal lini energi. Dirut Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman, Senin (12/12) di Jakarta mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi, dimana petani melaporkan kebutuhannya melalui kelompok tani, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok (e-RDKK) untuk disampaikan ke dinas pertanian di tingkat daerah hingga kementan. Tahun lalu, total kebutuhan dilaporkan petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi mencapai 25 juta ton. Di sisi lain, anggaran Kementan hanya 7,7 juta ton pupuk. Dengan demikian, ada selisih sekitar 17 juta ton pupuk. Titik permasalahan berikutnya ada di penebusan pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan alokasi sebesar 7,7 juta ton kepada petani melalui kios. Sayang, informasi mengenai keterbatasan anggaran yang membuat alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang dilaporkan tidak sampai hingga tingkat petani. Imbasnya, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah kurang dari yang didata. Situasi inilah yang membuat pupuk bersubsidi seolah-olah langka.

Untuk menyiasati tantangan pupuk bersubsidi di inisiasi aplikasi digital bernama Rekan yang memperkuat transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi Rekan membuat Pupuk Indonesia memperoleh data penebusan pupuk bersubsidi yang tepat harga, tepat jenis,  tepat tempat, tepat jumlah, hingga tepat  waktu. Aplikasi tersebut sudah diinisiasi sejak 2021. Hingga Juli 2022, sebanyak 27.500 kios dari 27.860 kios yang melayani pupuk bersubsidi telah menggunakan aplikasi itu. Rencana bisnis pupuk PT Pupuk Indonesia ke depan, Perusahaan membutuhkan penguatan kios komersial. Selama ini, penjualan pupuk dengan skema komersial umumnya menumpang pada kios yang menjual pupuk bersubsidi. Saat ini perusahaan sudah memiliki 300 kios komersial. Harapannya, pada akhir 2022 sudah ada 1.000 kios  komersial di Indonesia. Kami menargetkan kios-kios komersial ada disetiap kecamatan. Selain menjadi  bahan baku untuk pupuk, gas alam dapat dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan. Terdapat dua macam energi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses pembuatannya, yakni amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru menghasilkan komponen sampingan berupa karbon dioksida dalam proses pembuatannya. Adapun amonia hijau tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembuatannya karena cukup memproses nitrogen dan hidrogen. Pupuk Indonesia optimistis untuk bertransformasi ke perusahaan yang turut menggarap sektor energi karena kami sudah memiliki tangki, dermaga, hingga SDM pendukungnya. (Yoga)

Ombudsman RI menilai tata kelola izin usaha pertambangan di Indonesia perlu dibenahi karena ditemukan sejumlah masalah, baik dalam regulasi maupun implementasi. Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12) mengatakan hal itu setelah dilakukan kajian sistemik tata kelola dan kebijakan izin usaha pertambangan (IUP). Pengambilan data untuk kajian tersebut dilakukan di lima provinsi, yakni Kaltim, Kalsel, Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara. Kelima provinsi itu memiliki basis pertambangan berbagai macam komoditas. Mengenai regulasi, Om- budsman RI menilai Keputusan Menteri ESDM No 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penertiban dan Pendaftaran IUP cenderung diskriminatif.

Pasalnya, ada ketentuan yang membatasi klasifikasi pelapor dengan menentukan batas waktu belum lewat dua tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat izin usaha pertambangan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemprov dan pusat yang tidak memenuhi asas profesional, ketelitian, dan transparansi,” kata Hery. Selain itu, yang menjadi catatan lainnya adalah adanya proses pencatatan, administrasi, dan kearsipan yang tidak memadai sehingga sulit mencari dan mengakses data pertambangan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, karena perbedaan standar pelaksanaan pengalihan kewenangan. Problem-problem tersebut, lanjut Hery, berpotensi berdampak pada investasi. (Yoga)