JAKARTA, ID – Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang terus unggul mengantarkan perseroan meraih predikat sebagai BUMN berprestasi yang memberikan kontribusi dividen dan pajak terbaik ke negara. Adapun total kontribusi BRI kepada negara pada tahun lalu mencapai sebesar Rp 26,5 triliun. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI adalah banknya rakyat, maka labanya berapapun juga akan dikembalikan kepada rakyat. Dia menyebutkan tahun lalu laba BRI mencapai Rp 32,4 triliun dan dikembalikan kepada negara sebesar Rp 26,5 triliun dalam bentuk dividen Rp 14,05 triliun, dan pajak Rp 12,5 triliun. “Kontibusi tersebut kemudian nanti oleh pemerintah dikelola masuk APBN dan kembali lagi menjadi berbagai program ke masyarakat, dan kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, BRI harus terus di-support oleh seluruh pihak,” kata Sunarso dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/12/2022). (Yetede)

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa mendeteksi manipulasi dalan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Padahal koalisi masyarakat sipil menduga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi faktual itu. Apalagi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sangat tertutup sehingga peluang kecurangan terbuka lebar. Anggota Bawaslu, Totok Haryono, menilai dugaan koalisi masyarakat  sipil itu memang beralasan. Peran Bawaslu sebagai pengawas pun tidak bisa maksimal. "Karena sumber daya manusia kami terbatas," kata dia, kemarin. "Kami juga tidak bisa mengakses Sipol, hanya bisa melihat berandanya.". Secara umum, Bawaslu memiliki dua mekanisme pengawasan, yakni menggunakan metode sampling. Sebab, jumlah personel KPU jauh lebih banyak dibanding petugas Bawaslu. (Yetede)

JAKARTA-Para pengembang layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap makin gencar berekspansi ditengah derasnya tren penggunaan sumber energi alternatif. Pasar pengguna panel surya tetap tumbuh, meski harus bertahap karena  porsi pemasangannya dibatasi maksimal 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. "Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industrimeningkat tiga kali lipat  dibanding pada 2021," kata Vice President Marketing PT Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo kemarin. Hingga akhir tahun ini, Xurya Daya-yang sempat dimodali US$ 33 Juta oleh entitas besar, yakni Mitsui and Co dan PT Surya Semensta Internusa Tbk- menyewakan infrastrukturnya di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. "Kesadaran untuk mempercepat peralihan ke energi bersih makin tinggi." katanya. "bisa juga minat meningkat karena biaya lsitrik meningkat." Skema sewa pun menjadi cara Group Sun Energy mengeruk pasar pengguna tenaga matahari. CEO Sun Energy, Dionpus Jefferson, mengatakan hanya 10% pelanggannya yang membeli alat. (Yetede)

Maskapai penerbangan berjadwal nasional mulai menjual mahal harga tiket pesawat domestik pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Harga tiket di rute gemuk seperti Jakarta—Denpasar, Jakarta—Medan, dan Jakarta—Surabaya dijual menyentuh tarif batas atas. Hasil penelusuran dari agen tiket daring Traveloka, maskapai layanan minimum (low cost carrier/LCC) Lion Air menjual tiket Jakarta—Denpasar untuk penerbangan 23 Desember 2022 seharga Rp1,46 juta per kursi. Bahkan, maskapai layanan penuh Garuda Indonesia menjual tiket di rute dan tanggal yang sama seharga Rp1,9 juta per penumpang. Padahal, tarif batas atas di rute itu tidak boleh lebih dari Rp1,43 juta per penumpang. Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pesawat siap operasi selama Natal dan tahun baru (Nataru) 2022/2023 hanya 402 unit atau anjlok 35,5% dibandingkan dengan Nataru 2018/2019 yang mencapai 544 unit. Berkurangnya alat produksi terjadi setelah maskapai mengembalikan sebagian besar armadanya ke perusahaan penyewaan (lessor) pesawat sebagai dampak pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19.Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Tumpal Manumpak menyatakan siap memaksimalkan utilisasi pesawat kendati ketersediaan jumlah armada pada akhir tahun ini hanya 50 unit-60 unit pesawat. Strategi itu diterapkan menyusul proyeksi jumlah penumpang pesawat selama periode Nataru 2022/2023 yang meningkat hingga 52,7% atau menjadi 3,62 juta penumpang dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya.

Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi mendorong maskapai berjadwal menambah armada seiring dengan lonjakan permintaan angkutan udara selama periode Nataru. Dia juga meminta maskapai mengenakan tarif terjangkau.“Kami mendorong rekan-rekan maskapai untuk segera merealisasikan peningkatan angkutan udara, baik menambah kapasitas jumlah pesawat maupun menambah rute penerbangan,” katanya. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menambahkan terdapat 402 unit pesawat yang siap melayani calon penumpang selama periode libur akhir tahun 2022 dan awal 2023.

Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) lazimnya membawa berkah bagi banyak sektor usaha. Kenaikan permintaan mulai dari sektor pangan, sandang, transportasi, perhotelan, hingga hiburan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang transaksi. Kendati demikian, dinamika Nataru membutuhkan kesiapan yang baik dari berbagai pihak agar berjalan lancar dan berkontribusi positif pada dunia usaha dan perekonomian. Pada sektor transportasi udara, pemerintah memprediksi jumlah penumpang pada periode Nataru kali ini mencapai 3,62 juta penumpang, tumbuh 52,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah maskapai penerbangan pun sudah ancang-ancang menambah armada untuk menangkap peluang tersebut. Tak hanya lalu lintas udara, jalur darat juga diperkirakan bertambah padat. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperkirakan sepanjang periode Nataru, bakal ada 2,73 juta kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta, PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), telah menegaskan bahwa stok Pertalite, Solar, dan Biosolar masih mencukupi kenaikan permintaan tersebut. Kendati demikian, hal yang penting dilakukan adalah menjamin kelancaran distribusi sehingga stok tersebut dapat dioptimalkan.

Kadin Indonesia memprediksi permintaan furnitur di dalam negeri tetap tinggi didorong proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan kondisi itu sangat memungkinkan jika pelaku industri furnitur nasional ingin mengalihkan sebagian pasarnya di tengah lesunya pasar ekspor komoditas unggulan itu. Saat ini, ketersediaan kayu yang memiliki komposisi lebih dari 50% dari seluruh bahan baku furnitur, berlimpah di Indonesia. “Sehingga, pelaku industri furnitur Indonesia tidak akan sulit memproduksi stok untuk pasar domestik karena diuntungkan dengan ketersediaan bahan baku kayu yang melimpah,” katanya kepada Bisnis, Jumat (9/12). Bobby menilai terdapat dua segmen pasar yang permintaannya ke depan masih menjanjikan untuk produk furnitur. Pertama, segmen ritel. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, imbuhnya, permintaan dari segmen ritel diperkirakan akan terus positif. Kedua, segmen proyek. Bobby menilai proyek pemerintah yang mengalokasikan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh positif bagi penjualan furnitur.

Kementerian Perhubungan mengisyaratkan persetujuan perpanjangan masa konsesi pengelolaan Kereta Cepat Jakarta--Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta adanya penambahan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung (KCJB). “KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukan penyesuaian terdapat masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek sehingga diperlukan penyesuaian menjadi 80 tahun,” ujarnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12). Di perjanjian itu, nilai investasi yang akan dibiayai KCIC sebesar US$5,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Selanjutnya, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi. Namun, melalui surat pada 15 Agustus 2022, KCIC meminta penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB. Perpanjangan masa konsesi dibutuhkan untuk memenuhi pendanaan biaya bengkak proyek yang mencapai US$1,45 miliar atau RP21,4 triliun.

JAKARTA – Seiring dengan pulihnya segmen UMKM, restrukturisasi kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga semakin melandai  BRI telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan pencadangan yang cukup, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan, nilai restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di BRI telah menurun signifikan sebesar 54,5% dari Rp 256,1 triliun saat awal pandemi, menjadi Rp 116,45 triliun pada akhir kuartal III-2022. Secara beriringan, jumlah nasabah restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sudah berkurang hingga 2,5 juta nasabah. “Saat ini, jumlah nasabah yang tersisa itu 1,4 juta nasabah. Jadi, turun 2,5 juta dari posisi tertinggi restrukturisasi Covid-19 BRI pada September 2020 sebesar 3,9 juta nasabah. Dan, terus dimonitor supaya kita bisa jaga kualitasnya dengan tetap baik,” ujarnya. (Yetede)

Sempat menyusut, likuiditas valuta asing atau valas di dalam negeri berpotensi kembali menebal. Salah satu pemicunya adalah langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengerek tingkat bunga penjaminan simpanan valas hingga 100 basis points (bps). Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi industri bank untuk menyesuaikan suku bunga simpanan valas agar lebih kompetitif dengan bank-bank di luar negeri. Ketersediaan valas, bakal membuat bank leluasa menyalurkan kredit yang belakangan permintaannya terus tumbuh. Kebijakan tersebut juga digadang-gadang dapat menarik devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini parkir di bank-bank luar negeri lantaran menawarkan suku bunga yang lebih menjanjikan. Jika merujuk data LPS, bunga simpanan valas maksimum hingga Oktober 2022 berada di level 1,17%. Sementara itu, bunga rata-rata simpanan valas pada periode yang sama berada di level 0,86%. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, keputusan itu diambil berdasarkan beberapa hal seperti kondisi perekonomian, perbankan, likuiditas, pasar keuangan, sampai dengan stabilitas sistem keuangan. “Alasannya, pertama, antisipasi forward looking terhadap ketidakpastian yang masih tinggi dari kondisi ekonomi, pasar keuangan, harga komoditas, dan kinerja ekspor,” ujarnya, Rabu (7/12). Kedua, LPS berupaya memberikan ruang bagi bank untuk merespons pergerakan likuiditas global, sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit. Ketiga, kebijakan lintas otoritas dalam menarik likuiditas valas, seperti DHE dari luar negeri.

Pascapenerbitan whitepaper Digital Rupiah 30 November lalu, salah satu pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana nasib uang lainnya baik uang bank sentral (kertas dan logam) dan uang privat (uang elektronik dan deposit) ke depan? Akankah musnah atau tetap bernyawa?. Jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas dijawab dalam whitepaper, bahwa Digital Rupiah menjadi komplemen dan hidup secara berdampingan (coexistence) dengan bentuk uang lainnya baik uang bank sentral maupun uang privat. Pertanyaannya, lantas bagaimana mewujudkan prinsip komplemen dan koeksistensi tersebut dalam desain Digital Rupiah yang dirancang? Komplemen dan koeksistensi hanya akan terwujud jika Digital Rupiah dapat dengan mudah saling mengonversi dengan berbagai bentuk uang lainnya, tidak hanya rupiah kertas dan logam, tapi juga saldo uang elektronik, deposit, atau bahkan dengan CBDC negara lainnya. Dalam peta jalan Digital Rupiah, BI juga secara eksplisit menyebutkan bagaimana tahapan keterhubungan Digital Rupiah dengan infrastruktur pendukungnya sesuai usecase di setiap tahapan. Misal, keterhubungan dengan RTGS di tahap awal untuk mewujudkan koeksistensi dengan rekening giro bank di bank sentral dan seterusnya hingga tahapan akhir yg menghubungkan Digital Rupiah dengan seluruh infrastruktur sistem pembayaran eksisting.