Ekonomi
( 40512 )INDUSTRI ASURANSI Ketegasan yang Konsisten
Setelah dua tahun kondisi keuangannya memburuk dan tidak kunjung mencapai persyaratan kesehatan finansial minimal sesuai ketentuan, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life pada Senin (5/12). Audit terakhir pada 2020 menunjukkan, rasio solvabilitas atau rasio kecukupan modal perusahaan membayar kewajiban kepada nasabah di masa mendatang (risk ased capital) Wanaartha Life mencapai minus 2.000 %, tersebut jauh di bawah atau 16 kali lipat lebih rendah dari ketentuan OJK, yakni 120 %. Artinya, kecukupan modal Wanaartha sudah sangat rendah sehingga sangat sulit membayar kewajibannya kepada nasabah. Diperlukan ketegasan otoritas untuk membenahi perusahaan asuransi yang bermasalah dengan tujuan melindungi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, langkah tegas ini bisa menciptakan efek gentar bagi perusahaan asuransi bermasalah lainnya agar segera berbenah dan memperbaiki tata kelolanya kalau tak mau berakhir sama seperti Wanaartha Life. Ketegasan diperlukan untuk mengangkat kembali kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi yang berada di titik nadir, karena kasus demi kasus perusahaan asuransi bermasalah terus bermunculan sehingga menggerogoti kepercayaan masyarakat.
Apabila upaya pembenahan tata kelola sampai upaya penyehatan kesehatan keuangan tak juga berhasil, OJK diberi kewenangan mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah agar masyarakat percaya bahwa perusahaan asuransi betul-betul dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat oleh otoritas. Ketegasan OJK menindak perusahaan bermasalah akan membuka jalan yang lebih lebar bagi reformasi industry asuransi yang kini tengah dilakukan. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang segera disahkan juga memperkuat reformasi industri asuransi. Salah satu poin pasal RUU ini adalah pengawasan industri asuransi dipecah dari industry keuangan non-bank (IKNB) sehingga menjadi bagian pengawasan tersendiri. RUU P2SK juga mendorong penguatan perlindungan nasabah asuransi seiring hadirnya program penjaminan polis yang akan dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui program penjaminan polis, harapannya, uang klaim nasabah yang tak terbayar akibat kesalahan manajemen perusahaan asuransi bisa dibayarkan oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan. (Yoga)
PERBERASAN, Regulasi soal Harga Diharapkan Menguntungkan Petani
Pemerintah tengah mengevaluasi struktur harga beras di hulu dan hilir. Evaluasi ini diharapkan berpihak kepada petani yang selama ini kerap menanggung rugi karena harga di bawah biaya produksi. Kerugian tersebut menggerus minat menanam dan dapat berimbas turunnya produksi gabah/beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Rapat itu membahas rendahnya serapan gabah/beras Perum Bulog saat panen raya dan berimbas pada kecilnya stok beras pemerintah pada masa paceklik saat ini. Arief mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras dan harga eceran tertinggi (HET). ”Evaluasi ini harus hati-hati karena pengaruhnya terhadap inflasi sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/12).
Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, struktur harga yang ada saat ini merugikan petani. Pemerintah diminta berpihak kepada petani dan tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan inflasi pangan. ”Apalagi, struktur HPP saat ini berada di bawah biaya pokok produksi,” katanya, Minggu (11/12). Akhir September tahun ini, AB2TI menghitung kenaikan 25-35 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya pada aspek biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan bahan produksi, seperti pupuk. Biaya pokok produksi beras Rp 5.667 per kg gabah kering panen/GKP di tingkat petani. Oleh karena itu, AB2TI usul agar HPP GKP di petani dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak menetapkan skema HET di hilir, melainkan harga batas atas yang tidak diumumkan ke publik dan menjadi acuan intervensi pasar. Tanpa struktur harga yang berpihak kepada petani, kata Andreas, minat menanam akan tergerus dan produksi akan menurun. (Yoga)
RI-Jepang Kerja Sama Pembayaran QR ”Code”
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dan Director General for Commerce and Service Industry Policy METI Jepang Mogi Tadashi menandatangani nota kerja sama terkait pembayaran berbasis QR Code, akhir pekan lalu, di Tokyo, Jepang. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi. (Yoga)
Ekspor Rumput Laut Olahan Didorong
Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, Minggu (11/12) di Jakarta mengemukakan, Indonesia perlu mengedepankan keunggulan komparatif dalam upaya perluasan pasar ekspor rumput laut. Pemanfaatan rumput laut saat ini terutama sebagai hidrokoloid atau bahan campuran untuk industri pengolahan makanan, industri kesehatan, dan industri kosmetik. (Yoga)
MASA DEPAN KERJA HIBRIDA DAN MOTIVASI ”NGANTOR” DI TAHUN 2023
Model bekerja hibrida merupakan perpaduan bekerja di kantor dan dimana pun karyawan berada. Di sejumlah perusahaan, pola kerja semacam ini sudah diterapkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Ketika wabah merebak, hampir semua institusi usaha dan pekerjaan memaksa pegawainya untuk lebih banyak bekerja dari rumah (WFH). Pada tahapan selanjutnya, ketika penularan virus Covid-19 mulai terkendali, muncul sebutan work from everywhere (WFE). Saat pembatasan aktivitas dan mobilitas dilonggarkan, masyarakat mulai bebas bepergian, termasuk melakukan aktivitas bekerja di mana saja. Hal ini menjadi kultur baru setelah sebagian besar masyarakat beradaptasi dengan rutinitas pekerjaan di fase pandemi yang sifatnya daring (on-line). Sepanjang terhubung dengan jaringan internet, aktivitas pekerjaan dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang. Ada sejumlah profesi yang lazim dilakoni secara daring atau sistem kerja jarak jauh (remote working). Misalnya, pekerjaan berbasis teknologi, industri kreatif, dan bidang kerja lainnya yang alat ataupun proses produksinya tidak harus terlokalisasi di suatu tempat. Pola kerja hibrida yang sudah terbangun selama tiga tahun ternyata membawa dampak hingga saat ini. Sebagian orang masih enggan kembali pada pola kerja lama sebelum pandemi. Di sisi lain, pihak manajerial perusahaan memiliki kekhawatiran terkait kinerja dan produktivitas para karyawannya. Kondisi ini perlu segera dicarikan titik temu agar tercipta iklim kerja yang tetap produktif.
Microsoft dalam laporan WorkTrend Index 2022 dengan judul Hybrid Work is Just Work. Are We Doing It Wrong? mengungkap perubahan pola kerja dalam skema hibrida di tahun 2022. Microsoft telah melakukan survei terhadap 20.000 orang dari 11 negara di empat region, yaitu Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, serta Asia Pasifik. Indonesia tidak menjadi lokasi penelitian itu sehingga tidak diketahui kondisinya secara spesifik. Uraian laporan Work Trend Index 2022 dapat dijadikan bekal menentukan kebijakan manajerial SDM 2023 mendatang untuk menemukan titik temu mengakomodasi kebutuhan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Hal terpenting yang perlu dicarikan titik temu solusi adalah perbedaan pandangan antara pimpinan perusahaan dan karyawan terkait budaya kerja jarak jauh. Hasil survei Work Trend Index 2022 menunjukkan fenomena paranoia produktivitas, yaitu kondisi persepsi pimpinan perusahaan yang beranggapan bahwa karyawannya tidak bekerja secara optimal saat tidak hadir di kantor atau tidak terlihat melakukan aktivitas pekerjaan. Kecemasan yang muncul dari anggapan sepihak ini tanpa dasar fakta yang nyata dan menyebabkan prasangka negatif atasan terhadap anggota tim kerja yang dipimpinnya.
Paranoia produktivitas dialami para pimpinan perusahaan di lima wilayah yang disurvei Microsoft, 85 % responden dari struktural perusahaan meragukan atau menyangsikan produktivitas karyawannya. Muncul kecurigaan pegawai tak bekerja optimal seperti dikantor. Sebaliknya, 87 % responden dari kelompok karyawan menyatakan tetap produktif walau dengan skema kerja campuran. Perbedaan pandangan ini menciptakan suasana yang tidak nyaman. Menurut rekomendasi Work Trend Index 2022, perubahan pola pikir dan gaya kepemimpinan para atasan perlu segera diubah. Hal yang paling diharapkan oleh karyawan (81 %) adalah pembagian kerja yang jelas serta penjadwalan penugasan yang rapi dari atasan mereka. Sayangnya, hanya 31 % responden dari kelompok karyawan yang mengaku sudah memperoleh pembagian kerja yang jelas dari atasan mereka. Dalam dunia kerja saat ini, ketidakjelasan pembagian pekerjaan dan penugasan menjadi penyebab orang cepat mengundurkan diri dari perusahaan. Hasil penelitian dari Glint People Science (2022) menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki desk job yang jelas, mereka tujuh kali lebih jarang berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Selain itu, pembagian kerja yang jelas dapat membuat karyawan empat kali lebih betah untuk bekerja di sebuah perusahaan setidaknya dalam waktu dua tahun ke depan. (Yoga)
IHSG Akan Kembali ke Level 7.200
JAKARTA, ID – Meski pekan lalu terus terkoreksi, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi kembali menguat seiring peluang window dressing yang masih terbuka di penghujung tahun ini atau mulai pekan ke-3 Desember 2022. Ditopang oleh saham-saham berkapitalisasi besar dan berkinerja keuangan solid, IHSG yang akhir pekan lalu ditutup melemah 89,11 poin atau 1,31% ke posisi 6.715,12, diperkirakan bisa kembali ke level 7.200. Dari sisi internal, sejumlah faktor disebut bisa menjadi sentimen positif yang bakal memperbesar peluang terjadinya window dressing di akhir 2022. Faktor-faktor tersebut di antaranya Bank Indonesia yang mulai Desember 2022 diprediksi tidak lagi agresif menaikkan suku bunga acuan, rilis data ekonomi makro—seperti inflasi—yang diprediksi membaik, dan aliran masuk modal asing langsung sepanjang 2022 yang tumbuh cukup kuat. (Yetede)
9 CEO Raih Penghargaan Tokoh Finansial Indonesia
JAKARTA, ID - Sembilan chief executive of ficer (CEO) meraih penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2022, karena berprestasi membuat terobosan dan memajukan kinerja perusahaan ditengah tantangan pandemi Covid-19 dan krisis global. Mereka adalah Garibaldi Thohir, Tae Yong Shim, Harryjanto Lesmana, Antony Dirga, Fankar Umran, Sunarso, Parwati Surjaudaja, Yuddy Renaldi, dan Nicke Widyawati. Penghargaan TFI untuk para CEO terbaik dari berbagai bidang usaha ini dianugerahkan oleh Majalah Investor pada Jumat (9/12/2022). CEO PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir dinobatkan sebagai Top Executive Listed Company 2022, CEO PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim sebagai Top Executive Securities Company 2022, CEO PT Mandala Multifin. Top Executive of Multifinance Company 2022, CEO PT Trimegah Asset Management Antony Dirga sebagai Top Fund Manager 2022, dan CEO PT BRI Asuransi Indonesia Fankar Umran sebagai Top Executive of Insurance Company 2022. (Yetede)
Garuda Layani Kembali Rute Melbourne-Bali
JAKARTA, ID - Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali melayani rute penerbangan langsung Melbourne-Bali pulang pergi (pp). Penerbangan tersebut dioperasikan dengan menggunakan armada Airbus A330-300. “Dengan adanya pengoperasian rute penerbangan Melbourne-Bali kali ini, diharapkan mampu memperkuat berbagai rencana strategis pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang memiliki nilai manfaat lebih bagi perekonomian masyarakat serta berdaya saing unggul sebagai pariwisata nasional di tengah ragam pariwisata Asia Tenggara,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu. Jadwal penerbangan Garuda Indonesia, Melbourne-Bali, dilayani dengan pesawat nomor penerbangan GA-719 dari Bandara Internasional Melbourne yang tersedia setiap hari Sabtu yang diberangkatkan pada pukul 9.10 waktu setempat dan tiba di Bali pukul 12.05 waktu setempat. (Yetede)
Jaring DHE SDA, BI Siapkan Insentif yang Kompetitif
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan mekanisme insentif guna menarik minat eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri lebih lama. Dengan demikian, DHE SDA itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo berharap, mekanisme insentif yang disediakan bagi eksportir itu akan jauh lebih kompetitif. “Guna terus mendorong penempatan DHE SDA yang lebih lama, maka BI akan berupaya memberikan remunerasi yang kompetitif,” ucap dia saat dihubungi Investor Daily, Sabtu (10/12). Dody mengatakan, remunerasi yang lebih kompetitif itu merupakan bagian dari kegiatan operasi moneter valas BI sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. “Tentunya dengan likuiditas yang terjamin dan dapat di-rollover,” tandas dia. (Yetede)
Telkom Alihkan Bisnis Indihome ke Telkomsel
JAKARTA, ID– PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) membantah isu merger antara Indihome dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Telkom hanya mengalihkan bisnis Indihome ke Telkomsel secara bertahap. SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menegaskan, perseroan tidak mungkin melakukan merger antara Indihome dan Telkomsel. Sebab, pada prinsipnya, merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Adapun yang akan dilakukan oleh perseroan, kata dia, hanya mengalihkan bisnis Indihome dari Telkom sebagai induk usaha ke Telkomsel selaku anak usaha. “Jadi, tidak mungkin kita mengadakan merger antara Indihome dan Telkomsel, karena ini bukan pengalihan serta-merta 100%, melainkan secara bertahap, sehingga tentu tidak akan ada juga rapat umum pemegang saham (RUPS)” jelas Reza kepada Investor Daily, Sabtu (10/12). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









