Ekonomi
( 40512 )Agar Manipulasi Tak Berakhir di Pengaduan
JAKARTA-Kian kuatnya dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual menarik perhatian kelompok masyarakat sipil. Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berencana menindaklanjuti berbagai laporan yang mereka terima ke sejumlah pihak yang berwenang menangani kasus ini. "Kami akan teruskan ke beberapa pihak, dari aparat penegak hukum hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," kata Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Sebelumnya, ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) telah membuka pos pengaduan via e-mail sejak Ahad, 11 Desember lalu. Dalam sepekan kedepan, koalisi berharap masyarakat dan penyelenggara pemilu di daerah yang mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam proses verifikasi partai politik dapat menyampaikan laporan kepada koalisi. (Yetede)
Ada Rezeki dari Peta Baru Saham Berkapitalisasi Jumbo
Volatilitas pasar saham yang terjadi dalam tiga bulan terakhir turut mengubah peta kapitalisasi pasar (
market cap
) di bursa saham. Sejumlah saham kehilangan
market cap
cukup besar, imbas dari penurunan harga.
Sebaliknya, ada tiga saham yang berhasil masuk liga
market cap
di atas Rp 100 triliun. Mereka adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).
Saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang melambung 105% dalam tiga bulan terakhir juga menggeser posisi PT Telkom Indonesia (TLKM) di urutan keempat
market cap
terbesar di bursa.
Market cap
BYAN melesat dua kali lipat menjadi Rp 451,7 triliun.
Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai, saham energi memang tengah diuntungkan oleh kenaikan harga jual komoditas. Emiten komoditas seperti MDKA, BYAN, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) juga cukup banyak menggelar ekspansi sepanjang tahun ini demi mendorong kinerjanya.
Naik Lagi, Inflasi Desember Diproyeksikan 0,37%
Laju inflasi diprediksi kembali menanjak menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI), inflasi Desember hingga pekan kedua bulan ini diperkirakan mencapai 0,37%
month on month
(mom). Proyeksi inflasi ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Pada November, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,09% mom.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain telur ayam ras, beras, tomat, dan emas perhiasan. "Inflasi telur ayam ras sebesar 0,07% mom. Selanjutnya beras, tomat, dan emas perhiasan masing-masing naik 0,03% mom," kata Erwin, Jumat (9/12).
OJK Segera Mengatur Konsolidasi Bank Daerah
Tak hanya bank umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong konsolidasi di industri perbankan daerah. Regulator akan merilis pengaturan teknis mengenai kelompok usaha bank (KUB) bagi bank pembangunan daerah (BPD) dalam waktu dekat.
KUB menjadi salah satu opsi BPD memenuhi ketentuan konsolidasi bank umum di tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan akan merilis kebijakan KUB khusus untuk BPD.
Sebagai gambaran, POJK Nomor 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum diterbitkan untuk mendorong industri perbankan lebih efisien, serta mendukung stabilitas dan peningkatan skala ekonomi nasional. Terbaru, regulator meminta BPD wajib memiliki modal minimum Rp 3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2024. Hingga saat ini, sudah ada tiga BPD yang menyatakan diri sebagai jangkar (anchor) atau induk KUB. Mereka adalah Bank Bank BJB, Bank Jawa Timur (Bank Jatim), serta Bank Banten.
BJB baru saja melakukan penyertaan modal tahap I kepada Bank Bengkulu sebesar Rp 99,9 miliar.
Freeport Kerek Produksi Tembaga & Emas
PT Freeport Indonesia terus memacu volume produksi. Freeport membidik produksi 1,7 miliar pon tembaga dan 1,8 juta
Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan memproduksi sesuai rencana. Freeport membukukan produksi 1,33 miliar pon tembaga dan 1,37 juta
ounce
emas di tahun 2021. Sementara tahun ini mereka mengincar produksi 1,60 miliar pon tembaga dan 1,59 juta
ounce
emas.
Mengungkit Investasi Hulu Migas
Optimisme terus menggelora di sektor minyak dan gas bumi Indonesia. Di tengah melandainya investasi hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan bahwa realisasi investasi hulu migas pada 2022 tetap memperlihatkan performa positif. Kendati realisasi investasi hulu migas pada pengujung 2022 diproyeksikan berada di kisaran US$12,1 miliar, atau lebih rendah dari target awal sebesar US$13,2 miliar, tetapi angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Berdasarkan data SKK Migas, investasi hulu migas pada 2021 berada di angka US$10,9 miliar.
Upaya investor menahan investasi ini bertujuan menjaga posisi keamanan kas dari ancaman krisis global. Dana yang diperoleh KKKS digunakan untuk membayar utang ke investor. Kendati investasi hulu migas masih dinilai positif tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
HOLDING BUMN TAMBANG : SAATNYA INALUM KEBUT SMELTER
Pemisahan entitas PT Indonesia Asahan Aluminium dari Mining Industry Indonesia atau MIND ID diyakini bakal berdampak positif terhadap upaya penghiliran, khususnya peningkatan nilai tambah produk aluminium di dalam negeri. Pemisahaan operasional bisnis atau split-off PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dari MIND ID bakal membuat perusahaan yang dibangun pada 1976 itu fokus mengembangkan portofolionya dalam meningkatkan rantai nilai komoditas aluminium domestik. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa Inalum nantinya dapat berfokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pengolahannya. Inalum juga nantinya akan meningkatkan produksi aluminium, karena selama ini sebagian kebutuhan di dalam negeri masih bergantung pada impor.“Inalum akan dapat berfokus pada operasional dan produksi, dalam hal ini pengelolaan pabrik peleburan aluminium, dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Hendi kepada Bisnis, Minggu (11/12).Pemisahan entitas Inalum dan MIND ID juga diharapkan bisa membuat perusahaan yang berbasis di Sumatra Utara itu bisa lebih leluasa meningkatkan kapasitas produksi hingga nilai tambah pada industri aluminium domestik. Keputusan split-off dua entitas bisnis itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang disahkan Jokowi pada 8 Desember 2022.“PP itu mengambil kembali saham-saham yang dimiliki oleh negara di tiga BUMN [PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk.] yang dulu ditambahkan ke Inalum dalam rangka akuisisi Freeport,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana kepada Bisnis, Minggu (11/12).
PEMILU 2024 Data Hasil Verifikasi Faktual Parpol Diduga Dimanipulasi
Masyarakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulsel. Mereka mengantongi temuan serupa di beberapa daerah lain. Hal ini sebangun dengan informasi dan dokumen-dokumen berita acara verifikasi faktual parpol tahap pertama yang diterima tim Kompas dari penyelenggara pemilu di sejumlah provinsi serta kabupaten dan kota. Temuan masyarakat sipil terkait dugaan manipulasi hasil verifikasifaktual parpol itu diungkapkan dalam konferensi pers, Minggu (11/12) beberapa hari jelang penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember. Mereka membuka posko aduan khusus tentang dugaan pelanggaran verifikasi faktual. Identitas pelapor akan dilindungi. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Informasi dan Komunikasi Nonpemerintah (FIK-Ornop), Pusako Universitas Andalas, Themis Indonesia, dan AMAR Law Firm. Koordinator FIK-Ornop Sulsel Samsang Syamsir mengatakan, pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi di Sulsel. Data yang ditetapkan di rapat pleno KPU kabupaten/kota menunjukkan sejumlah parpoltak memenuhi syarat (TMS). Namun, dalam rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi, data berubah menjadi memenuhi syarat (MS).
Dia juga mendapat informasi dugaan intimidasi terhadap penyelenggara di kabupaten/kota agar mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan. Anggota KPU kabupaten/kota diancam diaudit laporan keuangannya agar mengikuti cara pandang dari KPU provinsi. Bahkan, ada yang mengancam dengan mengatakan mengubah data itu permintaan penegak hukum. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan, masyarakat sipil di Jakarta juga memiliki data dugaan manipulasi data rekapitulasi di sejumlah daerah. Pola dan modus yang terjadi sama seperti yang terjadi di Sulsel sehingga ia menduga tidak tertutup kemungkinan manipulasi terjadi di daerah lain. ”Perlahan-lahan data akan kami keluarkan setelah laporan dari berbagai pihak cukup lengkap sehingga publik bisa mengetahui pola kecurangan yang terjadi,” ujarnya. Terkait keterangan pers masyarakat sipil, anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, KPU RI memantau rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Sulsel. Sejauh ini prosesnya dinilai lancer dan normal. Dia menampik ada isu perintah dari KPU RI untuk menyamakan persepsi agar parpol yang dinyatakan TMS menjadi MS. Dia menekankan, 34 provinsi telah melakukan rapat pleno terbuka hasil verifikasi factual perbaikan. Hasilnya, ada parpol yang dinyatakan TMS, ada pula yang MS. Sebagian besar parpol gagal memenuhi syarat verifikasi faktual perbaikan di aspek keanggotaan parpol.
Tim Kompas mendapat dokumen berita acara (BA) verifikasi faktual parpol tahap pertama di sejumlah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Setelah verifikasi faktual tahap pertama, ada masa perbaikan pada 10-23 November, yang akan diikuti verifikasi faktual kembali. Pada BA yang diterima salah satu parpol baru di sebuah provinsi yang diperoleh Kompas, ada dua BA yang berbeda isinya dengan tanggal tertera sama. Di BA pertama, status akhir keanggotaan parpol belum memenuhi syarat (BMS) lebih dari 50 5 kabupaten/kota. Adapun di BA kedua, status akhir keanggotaan parpol itu memenuhi syarat di semua kabupaten/kota. Namun, di berita acara yang memenuhi syarat belum semua anggota KPU di daerah itu bertanda tangan. Berita acara yang memenuhi syarat sama dengan berita acara rekapitulasi nasional pada 8 November 2022. Beberapa berita acara dari daerah lain yang diperoleh Kompas juga mengindikasikan pola yang mirip. Sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secara terpisah pada akhir November dan awal Desember 2022 menyebutkan, perubahan terjadi karena ada perintah dari beberapa anggota KPU RI secara berjenjang ke KPU provinsi dan diteruskan ke KPU kabupaten/kota. ”Saya sampaikan itu (mengubah hasil) memerintahkan saya bekerja di luar aturan. Saya tidak mau,” kata seorang anggota KPU provinsi. (Yoga)
Manfaatkan Lahan Mandiri untuk Atasi Kurang Gizi
Lebih dari separuh penduduk Indonesia idak mampu makan makanan bergizi. Pemanfaatan lahan mandiri dapat menjadi alternatif untuk memenuhi gizi lengkap bagi masyarakat. Masalah kekurangan gizi bukanlah masalah baru di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, permasalahan ini belum menemui penyelesaian pasti. Selain program pemerintah dengan memberikan bantuan telur dan susu kepada anak-anak kurang gizi, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Hal itu disampaikan guru besar purnabakti Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga anggota Kelompok Kerja Ahli Pangan Badan Pangan Nasional, Endang L Achadi, Sabtu (10/12).
”Kebutuhan pangan selain ada di pasar, masyarakat juga bisa mendapatkannya di sekitar lingkungan. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dapat memancing ikan untuk memenuhi protein hewani,” kata Endang. Endang menambahkan, warga bisa mendapatkan sayur, buah, dan protein dengan menanam sendiri di pekarangan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa memanfaatkan media tanam menggunakan pot secara mandiri. Jenis sayur-mayur tidak harus bayam dan kangkung, misalnya, tetapi juga bisa daun kelor. ”Pemenuhan gizi di rumah tangga tidak boleh dianggap remeh. Tidak bisa makan nasi dan lauk saja, harus ada buah dan sayur. Kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sangat disayangkan pemenuhan gizi masyarakat masih sulit,” ucapnya. (Yoga)
Alat Kesehatan Buatan Dalam Negeri Mulai Dilirik
Pemerintah terus mendorong pengelola fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk lebih mengutamakan pemakaian alat kesehatan buatan dalam negeri. Dengan begitu, ketergantungan terhadap alat kesehatan impor kian terkikis. Terus bertambahnya produsen alat kesehatan lokal pun diapresiasi Kemenkes, termasuk kehadiran perusahaan alkes ortopedi di Pasuruan, Jatim. ”Hal ini berarti mendukung dan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi menstop impor alkes di semua rumah sakit pemerintah,” kata Staf Khusus Menkes Bidang Obat dan Alkes Laksono Trisnantoro, Sabtu (10/12). Laksono menambahkan, pembuatan alkes ortopedi sama dengan produksi sepeda motor, permintaannya terus meningkat. Alasannya, semakin banyak kendaraan, terutama roda dua, tingkat kecelakaan yang menyebabkan kasus patah tulang pun cenderung naik. Untuk itu, alkes buatan dalam negeri ini diharapkan makin gencar diproduksi sehingga ketergantungan pada alkes impor terus berkurang.
Direktur Produksi dan Distribusi Alkes Kemenkes Sodikin Sadek mengatakan, di Indonesia, produsen alkes dalam negeri masih 13 perusahaan dan pabrik umumnya berada di Provinsi Jatim. ”Semoga 13 produsen ini mampu menyuplai alkes di semua RS pemerintah di Indonesia,” ujarnya. Direktur PT Marthys Orthopaedic Indonesia I Ketut Martiana mengatakan, perusahaannya memang fokus pada produksi dan pengembangan alat implan dan instrumen bedah tulang ortopedi dengan bahan baja nirkarat dan titanium. ”Rumah sakit di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan NTB mulai melirik produk kami,” ujarnya. Pabriknya berlokasi di Desa Bulukandang, Prigen, Pasuruan, Jatim, seluas 7.000 meter persegi. Awalnya, pabrik ini hanya membuat pen atau alat penyambung tulang atau plat sejak 1997. Ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi sehingga kurs dollar AS naik, sehingga harga alkes karena impor cepat berubah dan mahal. Contohnya pen Rp 4,5 juta karena harus diimpor dari Swiss. ”Saat itu, kami membuat alkes seharga Rp 400.000, yang dibuat di Cilincing, Jakarta,” ujarnya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









