JAKARTA, ID – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tetap meyakini dapat membukukan kinerja positif tahun depan. Pada segmen kredit konsumer, pertumbuhan kredit ditargetkan bisa mencapai dua digit. Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, kredit konsumer perseroan terdiri dari tiga produk unggulan, yakni kredit pemilikan rumah (KPR), kredit multiguna, dan kartu kredit. Ketiga produk tersebut yang akan mendukung pertumbuhan bisnis  kredit konsumer BRI. “Konsumer kami ada tiga, dari KPR masih bisa tumbuh antara 8-10%, kemudian ada BRIguna, kartu kredit juga kami masih optimis tumbuh 11-15%, double digit,” ucap Handayani kepada Investor Daily, ditemui di Jakarta,akhir pekan lalu. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memasang target pertumbuhan kredit secara keseluruhan sebesar 10-12% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2023 dan 2024. Di sisi lain, BRI secara keseluruhan kredit diproyeksi tumbuh 9-11% (yoy) tahun depan. “Untuk konsumer kami optimis akan naik, konsumer sekitar itu juga,” kata Handayani.(Yetede)

JAKARTA, ID- Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, emiten BUMN berkontribusi sebesar 25% sebagai penggerak Bursa Efek Indonesia (BEI) atau lebih baik dibandingkan sektor swasta. Emiten BUMN juga memberikan imbal hasil (return) 18%, lebih besar dari swasta 10,8% per tahun. “Ini menjelaskan mengapa Bursa sangat gembira ketika bisa bekerja sama dengan BUMN. Sebab, salah satu motor pertumbuhan Bursa adalah BUMN,” jelas Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12). Dia menambahkan, rasio utang emiten BUMN terhadap modal tahun ini juga diproyeksikan menurun menjadi 34% dari sebelumnya level 36%. Artinya, lanjut Erick, hal ini memperlihatkan bahwa BUMN sehat saat dikonsolidasikan. Menurut Erick, sampai kuartal III-2022, BUMN telah berkontribusi kepada negara sebesar Rp 1.198 triliun, terdiri atas pajak bagi hasil dan dividen. Realisasi tersebut secara kumulatif lebih tinggi sebesar Rp 68 triliun dibandingkan tahun ssbelumnya. Laba bersih mencapai Rp 155 triliun, lebih besar dari total 2021 sebesar Rp 124,7 triliun. (Yetede)

JAKARTA-Lima belas tahun perjuangan Maria Catarina Sumarsih seakan sia-sia. Harapan untuk mendapatkan keadilan atas penanganan pelanggaran  HAM berat diatas masa lalu pupus sudah. Semua seolah-olah berakshir ketika pemerintah dan parlemen memasukkan klausul masa penuntutan yang dapat kadaluwarsa dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Ini menunjukkan pemerintah sudah kembali pada masa orde baru," kata Sumarsih kemarin. Sumarsih adalah Ibu Bernardinus Realino Norma Irawan, Mahasiswa Universitas Atmajaya yang gugur saat tragedi Semanggi pada 1998. Sumarsih berupaya menuntut keadilan  atas kematian putramya itu. Dalam Pasal 136 RKHUP ditentukan batas waktu penuntutan suatu kasus pidana . Pembatasan itu didasari ancaman hukuman. Untuk pelanggaran HAM berat, dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara, akan dinyatakan kadaluwarsa atau gugur setelah melewati masa 20 tahun. (Yetede)

JAKARTA-Perbankan dan perusahaan teknologi  finansial (fintech) turut dilibatkan dalam rencana penerbitan  rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CDBC). Keterlibatan itu dimulai sejak awal Bank Indonesia merilis white paper Proyek Garuda. Sekretaris Jenderal Asosaiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata, menuruturkan kerja sama antara bank sentral dan lembaga jasa keuangan bank maupun nonbank sangat krusial, mengingat ini merupakan proyek besar dalam transformasi sistem pembayaran Tanah Air. "Peran fintech nantinya akan lebih banyak terhubung dengan end user," ujar, kemarin, Tidak hanya mempersiapkan infrastruktur  distribusi rupiah digital,  industri  fintech juga menyiapkan rancangan prosedur operasi standar (SOP) hingga alur mekanisme pendistribusian di bawah arahan Bank Indonesia. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang juga Direktur  PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso Liem, berujar pekerjaan rumah berikutnya yang harus disiapkan industri jasa keuangan adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rupiah digital. (Yetede) 

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) masih terjebak di zona merah. Hingga penutupan perdagangan Senin (5/12), harga GOTO ambles 6,82% jadi Rp 123. Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, suramnya saham GOTO bukan sesuatu yang mengejutkan. Kondisi ini, sejatinya, sudah bisa diprediksi sejak GOTO menggelar Initial Public Offering (IPO). Teguh meramal, peluang saham GOTO terjun ke Rp 50 bisa terjadi. Maraknya transaksi di pasar negosiasi dengan harga obral bisa membuat saham GOTO makin anjlok. Pengamat Pasar Modal Irwan Ariston Napitupulu menilai, saham GOTO kini sudah mendekati nilai bukunya (book value). Market cap GOTO, kemarin, tersisa Rp 145,68 triliun.

Wajib pajak dari kalangan tajir alias orang kaya perlu bersiap. Tahun depan, pemerintah masih akan mengincar penerimaan dari wajib pajak golongan ini. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.718 triliun. Angka ini tumbuh 15,72% dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp 1.485 trilun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan atas wajib pajak (WP) orang kaya atau high wealth individual (HWI) beserta WP grup dan digital ekonomi. Saat ini, Ditjen Pajak telah mengantongi data WP yang terdaftar di large tax office (LTO) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar. Potensi penerimaan dari WP orang pribadi (OP) tajir pun masih besar lantaran setoran pajaknya selama ini masih timpang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), setoran pajak penghasilan (PPh) OP per akhir Oktober lalu, hanya berkontribusi 0,7% atau sekitar Rp 10,77 triliun, dari total realisasi penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.448,2 triliun.

Gelombang PHK akhir-akhir ini sangat berkaitan dengan tren inflasi yang kemudian direspons kenaikan bunga acuan secara agresif, baik dalam negeri maupun global. Akibatnya, kemampuan perusahaan berekspansi melemah, sementara beban perusahaan bertambah. Perusahaan dituntut melakukan efisiensi, salah satunya PHK. Perusahaan global macam Amazon dan Meta melakukan PHK sebagai imbas suku bunga acuan yang terus naik. Di Indonesia, efek kebijakan BI juga terasa. Faktanya, tak hanya perusahaan di sektor riil atau padat karya saja yang memangkas karyawannya, perusahaan digital juga melakukannya. Pendanaan investor tetap dibutuhkan perusahaan digital. Salah satunya mendorong venture capital di bawah BUMN seperti MDI Ventures, Mandiri Capital, dan Indonesia Investment Authority mendanai startup digital kecil untuk memberi daya tarik investor lain ikut menanamkan modal. Investor adalah elemen penting di ekosistem digital. Kian kuat pendanaan, bisnis digital juga makin kuat.

Lonceng kematian asuransi bermasalah sudah berbunyi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life). Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, pencabutan izin usaha karena Wanaartha Life tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau risk based capital yang ditetapkan oleh OJK. OJK juga menemukan laporan keuangan yang disampaikan manajemen Wanaartha Life ke OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi perusahaan sebenarnya. Walhasil utang bayar alis kerugian nasabah sekitar Rp 15 triliun. Pasca pencabutan izin ini, OJK mengagendakan langkah tindak lanjut. Celakanya asuransi bermasalah bukan cuma Wanaartha Life. Bisa dipastikan, nasabah juga yang menderita kerugian paling besar. Catatan KONTAN, asuransi bermasalah berpotensi menimbulkan kerugian hampir Rp 73 triliun.

Bank Indonesia (BI) optimistis neraca perdagangan di tahun depan masih akan mencetak surplus, kendati ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian global. Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2021 dan 2022. "Neraca perdagangan kita masih surplus di 2023, meski memang tidak setinggi surplus pada tahun 2021 dan 2022," ujar Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, Jumat (2/12). Perlambatan surplus neraca perdagangan pada tahun 2023 didorong oleh potensi ekspor yang melambat sejalan dengan penurunan permintaan global. Proyeksi BI, ekspor pada tahun 2023 tumbuh positif di kisaran 6,0% hingga 6,8%

Akselerasi penurunan inflasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) menemui kesulitan yang tajam. Musababnya, sejumlah pemerintah daerah menganggap loyo dalam mengadang laju inflasi di daerah. Padahal sejatinya, efek kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh Pemerintah Pusat dan BI sejauh ini tergolong positif. Buktinya, tingkat inflasi yang per November 2022 berada pada posisi 5,42% (year-on-year/YoY), jauh di bawah ekspektasi sebesar 6% (YoY) pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gelagat itu sudah ter­cium oleh Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri). Kemarin, Senin (5/12), Kemendagri me­­nya­takan bahwa masih ada 52 kabupaten/kota yang belum mela­kukan enam upaya inti pe­ngendalian inflasi. Upaya tersebut yakni, pertama, melaksanakan pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan. Keempat, gerakan menanam. Kelima, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT). Keenam, mem­berikan dukungan transportasi yang bersumber dari Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri Tito Kar­navian, mengatakan instansinya akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendesak daerah merespons penanganan inflasi dengan sigap. Pemda dapat memanfaatkan BTT, serta pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) yang nilainya mengacu pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Oktober 2022—Desember 2022 dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kuartal IV/2022.