Ekonomi
( 40512 )POTENSI DAERAH : Strategi Sumbar Kerek Investasi
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengerek target investasi pada tahun ini menyusul realisasi yang cukup baik dari tahun ke tahun. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Sumbar Firdaus mengungkapkan, target investasi pada tahun ini dipatok Rp5,6 triliun.Angka ini meningkat 9,8% dari target investasi pada 2022 yang mencapai Rp5,1 triliun.“Untuk realisasi [2022], datanya belum selesai kami rangkum. Baru sampai pada triwulan III/2022,” katanya, Rabu (4/1).
Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfi kri menambahkan, pihaknya optimistis target realisasi investasi pada 2022 mencapai target. Pasalnya, realisasi investasi sepanjang Januari–September 2022 telah mencapai 59,6% atau lebih dari Rp3 triliun. “Dari realisasi itu, kontribusi penanaman modal asing [PMA] mencapai lebih dari Rp1 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri [PMDN] mencapai lebih dari Rp2 triliun,” katanya.
Adib menambahkan, capaian realisasi PMA terbesar ada pada sektor usaha yang terbesar, yakni usaha pertambangan dari perusahaan PT Gamindra Mitra Kesuma dengan tambahan realisasi investasi sebesar US$7.356,5.Selain itu, juga ada usaha yang bergerak pada industri kimia dan farmasi, yakni PT Padang Raya Cemerlang dengan tambahan realisasi investasi sebesar US$6.264,3.
Taiwan Bagi-bagi Duit pada Warganya
Pemerintah Taiwan akan ”berbagi kebahagiaan” dengan memberikan uang tunai sebesar 195,61 USD atau Rp 3 juta kepada setiap warga Taiwan pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Taiwan yang selama ini bergantung pada ekspor dan produk teknologi global, seperti cip atau semikonduktor, tumbuh 6,45 % pada 2021. Ini laju pertumbuhan yang tercepat sejak 2010 yang tumbuh 10,25 %. ”Buah pencapaian perekonomian kita akan dinikmati seluruh rakyat dari muda hingga tua. Kami ingin memberikan berkat Tahun Baru kepada semua warga setelah awal Tahun Baru Imlek,” kata Perdana Menteri Su Tseng Chang, yang mengumumkan kabar gembira ini, Rabu (4/1). Awal Tahun Baru Imlek yang dimaksud Su merujuk pada hari libur selama seminggu yang dimulai pada 20 Januari. Alokasi ”hadiah” uang tunai untuk rakyat itu akan diambilkan dari pos pendapatan pajak yang jumlahnya mencapai 140 miliar dollar Taiwan atau Rp 71 triliun. Penduduk Taiwan berjumlah lebih dari 23 juta jiwa. Namun, untuk memformalkan rencana bagi-bagi duit itu, masih dibutuhkan persetujuan parlemen terlebih dahulu.
Ini hanya formalitas karena Partai Progresif Demokratik (DPP), partai yang berkuasa di Taiwan, memegang kursi mayoritas di parlemen. Su tidak memberikan penjelasan lebih rinci bagaimana pemerintah akan menyalurkan uang tunai tersebut. Pemerintah juga mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan kemungkinan akan melambat pada 2022 dan 2023. Untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi, pemerintah sudah membuat rencana untuk memasukkan tambahan pendapatan pajak 12,4 Miliar USD dari tahun lalu ke dalam perekonomian guna membantu melindungi Taiwan dari guncangan ekonomi dunia. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi untuk biaya listrik, tenaga kerja, dan asuransi kesehatan untuk membantu rakyat. Taiwan merupakan produsen utama semikonduktor yang digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil dan ponsel cerdas hingga pesawat jet tempur. Perekonomiannya terus tumbuh dengan stabil, bahkan selama pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir karena adanya permintaan yang tinggi terhadap cip yang digunakan pada barang-barang elektronik konsumen. Penjualan cip justru melonjak ketika pandemi Covid-19 karena banyak orang yang harus bekerja dari rumah dan membutuhkan barang-barang elektronik yang membantu mereka dalam aktivitas keseharian. (Yoga)
Harga CPO Tahun Ini Masih Rentan Bergejolak
Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.
”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)
Relaksasi Aturan Dorong Pemulihan Sektor Usaha
Kendati pandemi Covid-19 mulai mereda, sejumlah sektor masih belum pulih sepenuhnya akibat luka memar berkepanjangan (scarring effect). Sektor-sektor tersebut dinilai masih memerlukan insentif dan relaksasi aturan. ”Beberapa sektor, seperti industri padat karya, perlu mendapat insentif agar bisa tetap memberikan lapangan kerja yang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani yang dihubungi pada Rabu (4/1). Menurut Ajib, UMKM juga masih memerlukan insentif agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Apalagi, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional.
UMKM juga berkontribusi 96,9 % dari total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % terhadap total ekspor. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kebijakan relaksasi atau keringanan terkait pelunasan kredit oleh debitor yang terdampak pandemi. ”Kami juga akan menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitor dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Mirza, Senin. Selain itu, OJK juga memperpanjang periode relaksasi kredit terkait Covid-19 yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024 untuk UMKM, sektor akomodasi, dan makanan-minuman. Selain itu, sector industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. (Yoga)
Pasar Apartemen Belum Akan Pulih Tahun Ini
Pasar apartemen dan perkantoran diprediksi belum akan pulih tahun ini. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Rabu (4/1) menyatakan, penjualan apartemen tercatat hanya 1.389 unit tahun lalu. Permintaan yang rendah, antara lain, dipicu kondisi makroekonomi yang belum pulih. Pasar apartemen diperkirakan membaik pada 2024 meski belum seperti kondisi sebelum pandemi. (Yoga)
Target Wisman 7,4 Juta Kunjungan
Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7,4 juta kunjungan tahun ini. Tahun lalu, hingga Oktober, jumlahnya 3,92 juta kunjungan. ”Kami bekerja sama dengan berbagai maskapai nasional maupun internasional untuk meningkatkan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke redaksi grup Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (4/1). (Yoga)
Pupuk Kaltim Berencana IPO Saham US$ 1 Miliar
JAKARTA, ID - Anak usaha PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tahun ini. Nilai raihan dana diperkirakan sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,5 triliun. Berdasarkan laporan IFR Asia, PKT berencana melepas 10-20% saham melalui IPO. Hasil IPO bakal digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik pupuk urea baru berkapasitas produksi 1,15 juta ton dan metanol sebesar 1 juta ton per tahun, di wilayah Papua Barat. Proyek ini menelan investasi US$ 2 miliar. Saat dihubungi, SVP Corporate Communications Pupuk Indonesia Wijaya Laksana enggan berkomentar mengenai kabar tersebut. “Soal IPO, saya belum bisa berkomentar sampai ada kepastian. Sejauh ini, rencana IPO masih dibahas Wamen BUMN. Rapat soal ini masih berlangsung,” ujarnya ketika dikonfirmasi Investor Daily, Rabu (4/1/2023). Sementara itu, pengamat BUMN Herry Gunawan memprediksi IPO saham PKT ramai peminat. Fundamental perusahaan bagus. (Yetede)
Perpu Ciptaker untuk Lindungi Pekerja
JAKARTA, ID – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamikaketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022, sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (4/1/2023). (Yetede)
Bursa Kripto Dibentuk 2023
JAKARTA, ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menargetkan bursa kripto diluncurkan tahun ini, sebelum kewenangan pengawasan dan pengelolaan aset kripto diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 24 bulan. Bappebti diberi waktu enam bulan menyusun draf peraturan pemerintah (PP) mengenai masa transisi selama dua tahun untuk perpindahan kewenangan dari Bappebti ke OJK. Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, berdasarkan Undang- Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kewenangan pengawasan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif mata uang akan beralih ke OJK. “Masa transisi itu akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan,” katanya dalam konferensi pers secara hybrid, Rabu (4/1/2023). Pembentukan bursa kripto telah mengalami kemunduran tiga kali dari target. Semula ditargetkan dibentuk pada akhir 2021, kemudian mundur kuartal I-2022, dan berikutnya dijadwalkan akhir 2022. (Yetede)
Tingkat Kepuasan pada Jokowi, Dongkrak Elektabilitas Ganjar-Erick
JAKARTA, ID—Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden (presidential approval rating) Joko Widodo ternyata berkolerasi terhadap elektabilitas bakal calon presiden 2024, terutama bagi pasangan Ganjar Pranowo - Erick Thohir yang unggul dalam 4 model simulasi Pilpres 2024 yang dibuat oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Hal itu disampaikan oleh Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara virtual di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023. Temuan lembaganya, kata Burhanuddin, 71,3% warga Indonesia puas atas kinerja pemerintah Jokowi. Sementara yang tidak puas 27,1%. Sisa 1,6% tidak tahu/tidak menjawab. “Mereka yang puas karena (Jokowi) memberi bantuan untuk rakyat kecil, membangun infrastruktur jalan, dan kinerjanya sudah bagus. Sementara yang tidak puas, sebagian besar karena menganggap harga kebutuhan pokok meningkat dan bantuan tidak merata,” kata Burhanuddin. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









