Cadangan devisa (cadev) berpotensi bertambah pada periode Desember 2022 bila dibandingkan dengan November 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, cadangan devisa pada Desember 2022 naik sekitar US$ 500 juta hingga US$ 1 miliar menjadi US$ 134,5 miliar hingga US$ 135 miliar. Adapun cadangan devisa di periode November 2022 tercatat US$ 134 miliar. "Ini seiring dengan adanya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan, terutama di pasar obligasi," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (5/1). Sepanjang tahun 2022, cadangan devisa Indonesia diperkirakan turun sekitar US$ 10,9 miliar seiring dengan tingginya arus keluar investor asing di pasar obligasi.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga dua digit pada tahun ini. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu optimistis, laba bersih AKRA bisa tumbuh 14%-15% dari tahun 2022. Target ini berkaca dari proyeksi kinerja AKRA tahun lalu yang diperkirakan bisa mencapai Rp 2 triliun, lebih tinggi daripada proyeksi konsensus analis. Pendorong kinerja AKRA berasal dari bisnis distribusi bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) yang tumbuh positif, berkat kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi. "Selain business to business, AKRA juga punya gerai untuk konsumen ritel, sehingga bisa mendorong penjualan BBM tahun ini, kata dia. Penjualan BBM AKRA diharapkan bisa tumbuh 5% sampai 8% pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, AKRA menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) senilai Rp 200 miliar sampai Rp 250 miliar. Sebagian dana capex ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR yang merupakan joint venture antara AKRA dengan BP. Saat ini, SPBU BP-AKR memiliki 36 gerai. AKRA berencana menambah sekitar 15-20 SPBU lagi, sehingga bisa mencapai minimal 50 gerai SPBU di tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Aneka tantangan ekonomi tahun ini rupanya tak membikin bank daerah kurang girah. Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) yang tengah memburu waktu untuk menggelar initial public offering (IPO). Bank Sumut akan menjadi BPD keempat yang melantai di bursa. Kendati diwarnai polemik pergantian direktur utama di tengah rencana IPO, langkah Bank Sumut untuk go public diyakini bakal memantik minat bank pembangunan daerah lainnya untuk turut meramaikan pasar modal. Apalagi, pasar modal menjadi salah satu opsi potensial untuk meraup dana dalam rangka penebalan modal sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator saat ini memang terus memompa kinerja bank daerah melalui sejumlah strategi, salah satunya konsolidasi bisnis. Bank Sumut memecah kebuntuan setelah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menjadi emiten BPD terakhir yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) 11 tahun silam. Bank Sumut juga menyusul PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS). Bedanya, Bank Banten masuk ke bursa setelah melakukan akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. (Lihat infografik) Ada sejumlah BPD yang secara aset lebih besar dari Bank Sumut seperti PT Bank Pembangunan Daerah DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, punya prospek besar untuk bisa melantai di BEI. Bank Sumut yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar IPO, sahamnya dimiliki oleh 33 pemerintah daerah yang terdiri 1 pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kabupaten/kota. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan paparan publik dalam rangka IPO pada Senin, 9 Januari 2023 di Medan, Sumatra Utara.

Masa peralihan ke era suku bunga tinggi sepanjang 2022 ternyata tak menjadi hambatan bagi aksi penggalangan dana di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penggalangan dana pada tahun lalu sebesar Rp267,73 triliun yang sebagian besar berasal dari aksi penerbitan surat utang korporasi.Tak heran bila realisasi tersebut turut mengerek bisnis underwriting aksi penggalangan dana melalui surat utang korporasi. Menurut data Bloomberg League Table, tiga underwriter teratas sepanjang 2022 adalah Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Aldiracita Sekuritas Indonesia. Melihat rapor hijau bisnis sekuritas pada 2022, prospek bisnis pada 2023 pun diramal masih ciamik. Iklim suku bunga acuan tinggi bakal mendorong aksi penggalangan dana di pasar modal. Hal itu memantik optimisme sekuritas.PT Aldiracita Sekuritas Indonesia misalnya, menargetkan menjadi penjamin pelaksana beberapa penerbitan obligasi. “Aldira juga merencanakan digitalisasi untuk perdagangan dan fasilitas nasabah dalam melakukan perdagangan saham online atau onlinetrading,” ujar CEO Aldiracita Sekuritas Rudy Utomo, Kamis (5/1). Senada, Deputy Director Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Mukti Wibowo Kamihadi mengatakan pada 2023 peluang bagi market untuk IPO terbuka lebar. Utamanya, bagi perusahaan yang menarik dari sisi prospek pertumbuhan. Alhasil, kondisi tersebut bisa menjadi kekuatan saat menggalang dana jelang tahun politik. Perusahaan pun mengantongi mandat penjaminan IPO dari beberapa sektor salah satunya pertambangan nikel. Mirae Asset akan membawa beberapa emiten melantai pada tahun depan, dengan nilai penggalangan dana yang cukup besar. Membuka 2023, perusahaan menjadi penjamin pelaksana IPO PT Lavender Bina Cendikia Tbk. (BMBL). Direktur Utama BCA Sekuritas Mardy Sutanto tantangan pada 2023 tetap sama dengan dengan 2022 sehingga pasar modal Tanah Air masih memiliki potensi sehingga menawarkan peluang bagi aksi korporasi.

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Penghentian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM oleh pemerintah belum mampu mengembalikan kinerja buram layanan sewa perkantoran pada tahun ini.Senior Associate Director Office Services Colliers Ricky Tarore mengatakan, pangsa pasar untuk layanan sewa perkantoran atau untuk co-working space selama ini menyasar pekerja startup. Sayangnya, saat ini industri startup dihantui oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimpak pada penurunan kinerja sektor tersebut.“Dengan banyaknya startup yang tidak bisa bertahan mengurangi market dari co-working space itu sendiri,” kata Ricky, dikutip Kamis (5/1). Apalagi, kinerja bisnis co-working space sudah mengalami tren penurunan sebelum pandemi Covid-19 melanda. “Hybrid system di 2023 masih berjalan. Belum semua perusahaan mau menerapkan 100% WFO [work from office], walaupun ada dari perusahaan yang sektor-sektornya penting,” ujarnya.Di sisi lain, salah satu penyedia co-working space asal New York, Amerika Serikat, yaitu WeWork justru melaporkan adanya peningkatan tingkat hunian di sejumlah perkantoran yang disewakannya di Jakarta. Tercatat pendapatan WeWork meningkat 19% secata tahunan pada kuartal II/2022.

Sejumlah ekonom senior mengingatkan bahaya menguatnya oligarki ekonomi yang dinilai akan lebih menjadi-jadi pada tahun politik. Gelagat itu tampak dari dikebutnya pengesahan sejumlah regulasi problematik terkait dengan ekonomi dalam dua tahun terakhir, termasuk Perppu tentang Cipta Kerja baru-baru ini. Ditengah kualitas demokrasi yang dinilai sejumlah kalangan kian menurun, sistem oligarki dikhawatirkan mengakar lebih kuat dan mempertajam ketimpangan serta menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Guru Besar Ekonomi Politik di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Didin S Damanhuri, Kamis (5/1) mengatakan, oligarki tumbuh subur dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Melalui koalisi ”super-gemuk” yang dibentuk di DPR, praktik kontrol kekuasaan (check and balance) terhadap pemerintah sangat lemah dan memuluskan bekerjanya sistem oligarki. Kemunculan sejumlah undang-undang problematik di sektor ekonomi akhir-akhir ini menjadi bukti semakin kuatnya praktik oligarki di tengah kontrol kekuasaan yang melemah.

Berbagai rancangan regulasi dikebut pemerintah dan DPR dalam waktu cepat serta melanggar prosedur yang seharusnya. Misalnya, UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta Perppu Nor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada akhir tahun lalu dikeluarkan pemerintah untuk menjawab putusan MK. Sederet UU itu memancing penolakan dari publik dan digugat untuk uji materi ke MK, kata Didin dalam diskusi public Catatan Awal Tahun 2023 oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menghadirkan sejumlah pakar ekonomi senior. Menurut data Credit Suisse, penguasaan aset oleh para aktor oligarki ekonomi  dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia sudah sangat timpang. Pada tahun 2020, harta 1 % orang terkaya di Indonesia sama dengan 46,6 % PDB. Adapun harta 10 % orang terkaya telah mencakup 75 % PDB. (Yoga)

Pada perdagangan Kamis (5/1) IHSG turun 2,3 % menjadi 6.653.Tekanan jual melanda 518 saham, termasuk saham berkapitalisasi besar. Hanya ada 90 saham yang naik pada perdagangan hari ini. Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya memperkirakan, pada semester pertama tahun ini IHSG akan bergejolak cukup tinggi. Namun, dia optimistis bahwa pada akhir 2023, indeks akan dapat melaju hingga 7.450. ”Volatilitas indeks dipengaruhi oleh pelemahan kurs rupiah dan kekhawatiran terhadap resesi global yang masih menghantui pada triwulan I-2023,” kata Andrey. Head of Institusional Equities RHB Sekuritas Indonesia Michael Setjoadi mengatakan, para investor harus memantau faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pasar.

Faktor itu, misalnya, ekspektasi perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 4,1 % secara tahunan pada tahun ini. Selain itu, ada faktor potensi penurunan harga komoditas global, khususnya batubara, kenaikan inflasi yang mencapai 4,5 % yang didorong kenaikan harga BBM, serta kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) menjadi 5-5,25 % pada 2023 dari 4,25-4,5 % pada 2022. Sejumlah faktor itu, kata Michael, dapat menyebabkan keluarnya dana asing dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Meski demikian, dia juga optimistis indeks dapat menguat pada semester kedua seiring dengan membaiknya perekonomian makro yang dipicu tingkat konsumsi dan kenaikan upah minimum serta pertumbuhan sektor perbankan, komoditas metal, dan konsumer. (Yoga)

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)