;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

SASARAN KINERJA BUMN : PASANG AKSI PELAT MERAH

21 Mar 2023

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mematok sejumlah langkah atraktif perusahaan pelat merah pada tahun ini. Beberapa proyek yang tengah digarap targetnya rampung pada pengujung tahun ini. Selain itu, Kementerian BUMN menyiapkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) kelompok usaha pelat merah, termasuk menyuntikan modal tambahan guna mempercepat proyek-proyek yang digarap. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, perusahaan BUMN sukses melaksanakan aksi korporasi. Salah satunya yakni anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang melantai di bursa. Dari aksi korporasi tersebut, PGEO berhasil meraup dana lebih dari Rp9 triliun dan menjadi IPO terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia. “Aset-aset geothermal pemerintah akan kami konsolidasikan, yang sedang kami bicarakan tentu aset yang ada di Kemenkeu, yang sudah dalam tahap pembicaraan dan sepertinya Ibu Menkeu juga terbuka untuk dikonsolidasikan dan ke depan nanti aset yang PLN,” ujarnya disela-sela Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Senin (20/3). Jika konsolidasi tersebut terealisasi dan berhasil, harapannya Indonesia akan memiliki produk energi terbarukan yang bisa langsung disambungkan dengan kilang-kilang Pertamina sehingga ada turunan green product. Dalam paparannya di Komisi VI DPR, Erick juga menyatakan pemerintah akan melakukan penambahan modal kepada sejumlah perusahaan operator jalan tol. Tambahan modal itu guna mengkonsolidasikan kekuatan sejumlah perusahaan operator jalan tol di Tanah Air. Kementerian BUMN diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam kaitan jarak aman antara objek vital nasional perusahaan BUMN dengan permukiman masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penyediaan green barrier dan pagar pembatas.

IMPOR ILEGAL PAKAIAN BEKAS : Pemerintah Beri Alternatif Usaha

21 Mar 2023

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, aktivitas penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal atau yang dikenal dengan istilah thrifting sangat bertentangan dengan semangat memajukan UMKM lokal. Hal itu pun telah banyak merugikan pemerintah, dan bisa memunculkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Smesco siap menjadi mitra untuk mencarikan produk-produk lokal baru bagi para pebisnis thrifting yang tidak lagi dapat menjalankan usahanya,” katanya, Senin (20/3). Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut impor ilegal pakaian bekas mengancam 1,09 juta tenaga kerja di sektor pakaian dan alas kaki. Pasalnya, kegiatan tersebut menambah beban sektor yang sedang lesu karena menurunnya permintaan ekspor. “Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390, dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” katanya. Banyaknya hal negatif yang disebabkan oleh praktik impor ilegal pakaian bekas, kata dia, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang belakangan menjadi tren.

PENGHILIRAN SUMBER DAYA ALAM : PERSIAPAN MATANG LARANGAN EKSPOR MINERAL

21 Mar 2023

Pemerintah melakukan beragam upaya untuk memastikan larangan ekspor mineral mentah bisa terlaksana pada 10 Juni 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3/2022 yang hanya memperbolehkan penjualan komoditas itu setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal terus mengendalikan ekspor mineral mentah agar terjadi penambahan nilai di dalam negeri. Dengan begitu, sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia bisa memberikan impak lebih besar terhadap masyarakat. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa larangan ekspor mineral mentah bakal membawa manfaat yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Contohnya larangan ekspor bauksit yang diperkirakan bisa menciptakan nilai ekspor hingga US$1,5 miliar, dan menyerap 7.600 tenaga kerja. Untuk memuluskan upaya larangan ekspor mineral mentah pada pertengahan tahun ini, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir agar produk yang dihasilkan dari smelter di dalam negeri bisa terserap optimal. Secara terperinci, 

Kementerian ESDM bakal membatasi industri yang menghasilkan nickel pig iron dan feronikel melalui pembatasan ekspor dengan mekanisme pengenaan bea keluar guna memastikan larangan ekspor nikel berlanjut. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan produksi Mix Sulphide Precipitate (MSP) dan Mix Hydroxide Precipitate (MHP) dari nikel kadar rendah sebagai bahan baku katoda baterai dengan meninjau kembali ketentuan Deep Sea Tailing Placement (DSTP) bagi fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi. Untuk bauksit, Menteri ESDM berjanji akan memonitor dan mengawasi penyelesaian pembangunan delapan smelter yang belum selesai. Pemerintah juga terus mendorong percepatan fasilitas pemurnian produk alumina menjadi aluminium, sehingga dapat menyerap 4,3 juta ton produk alumina untuk menghasilkan sekitar 2 juta produk aluminium. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat mengatakan terdapat dua tantangan dalam target penghiliran. Pertama, dari sisi internal seperti kesediaan infrastruktur dan energi, baik jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan smelter. Adapun tantangan kedua, secara eksternal berupa resistensi dari pihak luar negeri terhadap kebijakan penghiliran maupun industri, serta produk penghiliran. Hal ini memunculkan gugatan dari negara-negara lain melalui lembaga-lembaga internasional.

HARGA BERAS : Bapanas Lobi Penggilingan Padi

21 Mar 2023

Badan Pangan Nasional mendapatkan komitmen dari 25 penggilingan padi skala besar dengan volume 60.000 ton beras kepada Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional  (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa komitmen itu diperoleh guna memenuhi kebutuhan beras menjelang Lebaran. Dalam waktu dekat, dia berharap mendapatkan kesepakatan lagi sebanyak 160.000 ton beras untuk Bulog. “Mudah-mudahan 160.000 masih bisa. Karena banyak juga penggilingan padi di tiap-tiap provinsi. Supaya membantu stok Bulog untuk membantu sebelum Lebaran,” ucapnya di Kemenko Perekonomian dalam Konferensi Pers tentang Kesepakatan Mitra Penggilingan Padi dengan Bulog yang batal digelar, Senin (20/3). Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, jika harga gabah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah atau terus bertengger di atas Rp5.500 per kg, pelaku usaha penggilingan padi menengah kecil tidak bisa menjual beras kepada Bulog dengan harga Rp9.950 per kg, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dia berharap agar harga pembelian pemerintah (HPP) segera diundangkan agar petani dan penggilingan mempunyai patokan harga yang resmi.

Krisis Bank Terbesar Kedua AS: Runtuhnya Silicon Valley Bank Akibat Kenaikan Suku Bunga dan Bank Run

21 Mar 2023

Pada hari Jumat 10 Maret, Silicon Valley Bank (SVB), bank khusus terbesar di California, mengalami kebangkrutan akibat krisis modal dan bank run. Ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS setelah Washington Mutual pada tahun 2008. Fenomena ini membuat Regulator California menutup bank tersebut dan menempatkannya di bawah kurator Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS. SVB didirikan pada tahun 1983 dan telah menyediakan pembiayaan untuk hampir setengah perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan di AS.

Runtuhnya SVB dipicu oleh kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve AS, sehingga mengganggu proses penggalangan dana investasi dari perusahaan startup yang merupakan klien SVB. Suku bunga yang lebih tinggi juga menyebabkan erosi nilai obligasi jangka panjang yang diperoleh SVB dan bank-bank lain selama era ultra-low interest rates pandemi COVID-19. Hal ini juga memaksa perusahaan-perusahaan startup untuk menarik dana dari SVB, sehingga SVB mengalami kerugian besar dari obligasi dan laju penarikan dana nasabah yang meningkat. SVB mencoba memperbaiki kondisi keuangan mereka dengan menjual investasi obligasi jangka panjang dan saham baru, namun hal ini menyebabkan kepanikan di antara perusahaan-perusahaan pemodal utama yang menyarankan perusahaan lain untuk menarik dana mereka dari SVB. Akibatnya, saham SVB mulai anjlok pada hari Kamis, dan pada hari Jumat, perdagangan saham SVB dihentikan.

Fenomena ini serupa dengan kejadian pada tahun 2008, dimana bisnis pendanaan subprime mortgage Lehman Brothers mengalami kerugian hingga $2,8 miliar pada Juni 2008 akibat banyaknya klien yang gagal bayar akibat krisis pada tahun tersebut. Krisis ini membuat investor mulai memiliki pandangan negatif, sehingga saham Lehman Brothers turun hingga 77% pada September 2008, dan pada 15 September 2008 Lehman Brothers menyatakan kejatuhannya dengan nilai kerugian $3,9 miliar dan sisa nilai aset hanya $1 miliar.

Sementara itu, di tahun yang sama, bank konservatif Washington Mutual (WaMu) juga mengalami kejatuhan yang serupa, terutama dalam pendanaan subprime mortgage. Saat berita kejatuhan Lehman Brothers tersebar, investor WaMu mulai panik dan melakukan penarikan dana dalam jumlah besar, sehingga pada 25 September 2008 FDIC mengambil alih situasi dan menjual WaMu pada JPMorgan Chase dengan nilai $1,9 miliar. Dalam kedua kasus tersebut, kejatuhan perbankan disebabkan oleh kegagalan dalam melakukan investasi yang menggunakan dana deposit nasabah, namun penyebabnya berbeda. Investasi Lehman Brothers dan WaMu melalui subprime mortgage gagal karena jatuhnya harga properti tahun 2007, sedangkan SVB dan Silvergate mengalami kegagalan karena kerugian investasi long-term bonds akibat kenaikan tingkat suku bunga AS.

Pola kejadian yang teridentifikasi adalah ketika investor besar melihat atau menilai hal negatif yang terjadi akibat kegagalan investasi yang dilakukan oleh perbankan, maka mereka melakukan tindakan protektif seketika dengan mengeluarkan investasi mereka. Hal ini memicu kepanikan para investor dan nasabah untuk melakukan hal yang serupa, sehingga terjadi penarikan dana secara simultan yang menjadi bola salju bank run yang berujung pada kejatuhan seperti yang dialami oleh SVB, Lehman Brothers, dan WaMu.








Pemisahan Direktorat Pajak dari Kementerian Keuangan

21 Mar 2023

Pemerintah sudah berinisiatif membuat draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUUKUP) pada 2015. Dalam Pasal 95 rancangan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Namun pembahasan tersebut tidak tuntas. Pada DPR periode berikutnya (2019-2024), pemerintah mengajukan RUUKUP dengan draf baru pada Mei 2021. Tapi rancangan itu tidak menyebutkan mengenai posisi DJP menjadi lembaga di bawah presiden. Akhirnya, melalui pembahasan yang relatif cepat, RUUKUP baru itu disahkan pada 29 Oktober 2021 menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah penetapan undang-undang itu, DJP tetap berada di bawah Kemenkeu. Usulan DJP menjadi otoritas terpisah dari Kemenkeu akhirnya sirna. Tapi, sejak munculnya kasus-kasus pejabat DJP yang hidup mewah dengan penghasilan tidak wajar, usulan DJP dipisahkan dari Kemenkeu kembali mengemuka meskipun kurang gencar. Pemisahan DJP dari Kemenkeu membutuhkan kajian mendalam menyangkut berbagai hal. Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu berupa Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom. Kalau mengacu janji Jokowi sebelum menjadi presiden, salah satunya akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah presiden.

Pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sudah banyak contohnya. Di AS, lembaga pajaknya bernama Internal Revenue Service (IRS), yang merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu. IRS sebenarnya tidak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu, tapi mereka otonom dalam hal kewenangan menentukan kebijakan, anggaran, dan SDM. Beberapa negara berkembang juga telah melakukan transformasi otoritas perperpajakan dari konsep tradisional di bawah kementerian keuangan menjadi otoritas pajak semi-otonom (SARA). Hasil penelitian Arthur Mann (2004), keputusan negara-negara itu memilih SARA memberikan beberapa dampak, seperti peningkatan pendapatan dari publik yang tecermin dalam rasio pajak yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan riil; efisiensi yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya publik melalui kemandirian/otonomi keuangan dan administrasi; mempekerjakan staf yang kompeten, berdisiplin, dan lebih berkualitas; depolitisasi administrasi perpajakan; berkurangnya korupsi sehingga meningkatkan kredibilitas perpajakan khususnya dan pemerintah pada umumnya; serta meningkatkan layanan wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. Beberapa negara yang sudah beralih ke SARA, menurut Mann, adalah Argentina (mulai 1988), Kolombia (1991), Malaysia (1995/1996), Meksiko (1995/1997), Peru (1988/1991), Singapura (1992), dan Afrika Selatan (1996/1997). Indonesia bisa saja membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan dalam RUUPUK pada 2015. (Yoga)


Insentif Sepeda Motor Listrik di Depan Mata

21 Mar 2023

JAKARTA-Pemerintah menyatakan realisasi insentif untuk sepeda motor listrik tunggal tinggal menghitung hari. Payung hukum kebijakan ini bakal segera terbit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan diskon pembelian sepeda motor listrik baru mau pun konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Insentif ini berlaku selama dua tahun, tapi dengan quota terbatas. Tahun ini, bantuan hanya diberikan untuk 250 ribu sepeda motor, Sedangkan pada 2024, jumlahnya sebanyak 750 ribu unit. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun. "Kebutuhan anggaran tahun ini Rp1,75 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 5,25 triliun," tuturnya, kemarin 20 Maret 2023. Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Perindustrian guna menyalurkan bantuan pembelian sepeda motor listrik baru, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya  (ASDM) untuk bantuan sepeda motor listrik  konversi pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, penerima bantuan ini dibatasi untuk pelaku UMKM penerima kredit usaha rakyat serta bantuan produktif usaha mikro. (Yoga)

KB Bukopin Ikut Kolaborasi Mudahkan KPR untuk Masyarakat

21 Mar 2023

Program Smart Move memberikan kemudahan dan keringanan bayar dalam kepemilikan hunian. Rumah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Alhasil, sektor properti terus berkontribusi terhadap perputaran ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan oleh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua tahun 2022, kontribusi sektor properti mencapai mencapai 9,14 persen untuk konstruksi dan 2,47 persen untuk real estate. Guna memudahkan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat, PT Bank KB Bukopin, Tbk (“KB Bukopin”) ikut serta dalam program program Smart Move yang diluncurkan Sinarmas Land. Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Program Smart Move merupakan inovasi dan layanan yang ditawarkan oleh Sinarmas Land untuk memberikan kemudahan dan keringanan bayar bagi konsumen melalui berbagai potongan biaya. Antara lain keringanan potongan harga properti hingga 18 persen, cashback senilai 5.5 persen, dan subsidi bunga KPR hingga 6%. (Yoga)

Dua Minggu Turbulensi Perbankan

21 Mar 2023

Tiga bank Regional di AS ambruk dan UBS akhirnya setuju membeli rivalnya, Credit Suisse untuk menghindari krisis yang lebih luas menjadi penanda turbulensi perbankan selama dua minggu terakhir. Gejolak dimulai 8 Maret 2023, ketika Silvergate Bank, favorit diantara komunitas kripto mengumumkan likuidasi diri, karena beberapa kasus kripto, terutama ambruknya platform bursa FTX, yang mengakibatkan gelombang penarikan besar-besaran.

Pada 10 Maret 2023, raksasa perbankan kripto ini mengumumkan tutup. Pada malam yang sama  Maret 2023, Silico Valey Bank (SVB) mengumumkan terjadi penarikan dana besar-besaran. SVB merugi US$ 1.8 Miliar penjualan portofolio obligasi yang nilainya turun akibat kenaikan suku bunga di AS. Sejauh ini, regulator belum dapat menemukan pembeli untuk SVB dan sekarang sedang mempertimbangkan untuk membubarkan bank tersebut.

First Republik Bank, anjlok valuasi sahamnya pada 9 Maret 2023 dan harga sahamnya terus jatuh sepekan berikutnya. Pada 15 MAret saham Credit Suisse, bank terbesar ke 2 di AS yang dianggap sebagai mata rantai terlemah di sector perbankan Swiss, terjun bebas. Setelah pulih pada 16 Maret 2023, saham Credit Suisse ditutup turun 8% di hari berikutnya. UBS pada Minggu (19/03) menyatakan akan membeli Credit Suisse seharga US$ 3,25 miliar dengan harapan dapat menghentikan krisis perbankan internasional yang lebih luas. Pengambil alihan ini akan menciptakan raksasa perbankan luar biasa dalam sejarah Swiss. (Yoga)


OVO Bermitra Dengan 18.000 Toko Alfamart di Indonesia

21 Mar 2023

JAKARTA, ID-OVO, platform digital pembayaran dan layanan keuangan  terdepan dan financial technology (fintech) unicorn pertama di Indonesia, telah berkolaborasi dengan lebih dari 18.000 gerai/toko Alfamart di seluruh wilayah Tanah Air. Kali ini, OVO meluncurkan fitur baru diaplikasinya dengan menghadirkan metode pembayaran QRIS Customer Presented Mode (CPM). Hadirnya fitur itu baru ditandai  dengan kolaborasi bersama Alfamart, salah satu jaringan distribusi ritel  modern terbesar di Indonesia. QRIS CPM yang merupakan sistem pembayaran  berbasis teknologi QR diyakini mampu memudahkan dan mampu mempercepat pengguna  dalam melakukan transaksi  nontunai. OVO percaya bahwa hadirkan QRIS CPM mampu mempercepat adopsi pembayaran digital  dan mendorong inklusi keuangan di Tanah Air.  "Inovasi QRIS CPM di aplikasi OVO adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap inisiatif  pemerintah dan Bank Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," ujar Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra di Jakarta, Senin (20/3/2023). (Yoga)