Ekonomi
( 40789 )Kerja sama Budaya Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-RRT
Peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok (RRT) bakal memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia dan AS mengenal penduduk yang mendiami wilayah nusantara, berbagai etnis di Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan antar manusia akan mempermudah kerja sama di bidang ekonomi. Demikian pandangan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi (Boy) Thohir, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri Shinta Kamdani pada acara peresmian Kantor KIKT di Gedung Agung Sedayu, Pantai Indah Kapuk, Jakbar, Senin (27/3)
Erick yakin dengan saling mengenal lebih dalam melalui jalur kebudayaan, hubungan RI - Tiongkok akan menghasilkan manfaat ekonomi yang seimbang. Bahlil lahadalia menjelaskan, disaat ekonomi global tidak menentu, kita dituntut bersilaturahmi dan dan berbagi informasi. Kementerian Investasi sudah membuka kantor perwakilan di Beijing untuk memfasilitasi investor Tiongkok. "Jadi setengah nyawa pemerintah sudah ada di KIKT, kedua, ini tahun berat karena target investasi Rp 1.400 triliun sehingga kita perlu saling support, sekalipun pemilu 2024 masih membingungkan kondisi ke depan. Tetapi ekonomi harus tumbuh baik sehingga stabilitas harus kita jaga bersama, " Kata Bahlil (Yoga)
Pemerintah Tutup Keran Impor Pakaian Bekas
JAKARTA, ID-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Polri bersinergi untuk menutup impor pakaian bekas, termasuk yang melewati pelabuhan-pelabuhan kecil. Impor pakaian bekas harus segera dihentikan karena merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dan berdampak memicu PHK karyawan. "Impor pakaian bekas jelas berdampak banyak masyarakat kehilangan lapangan kerja. DI sektor tekstil atau pakaian ini ada sedainernya, pekerja konveksi, packaging, distribusi, sampai rantai ritel," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Terhadap UKM, di Jakarta, Senin (27/23/2023). Teten mengatakan telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk melindungi produsen UMKM dan produksi tekstile dalam negeri. Salah satunya dengan memberantas impor ilegal pakaian bekas. Banyak UMKM di sektor TPT meruigikan akibat banjirnya impor pakaian bekas yang sebenarnya dilarang. (Yetede)
Naik 12% Laba Inti Sentuh Rp 9 T
JAKARTA,ID- ID-PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencetak pertumbuhan laba inti 12% menjadi Rp9 triliun tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8 triliun. Namun, laba bersih perseroan terpangkas 17% menjadi Rp 6,3 triliun tahun 2022, dibandingkan 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Tahun lalu, pendapatan Indofood naik menjadi Rp 110 triliun, dibandingkan tahun lalu Rp 99 triliun. Namun, beban keuangan yang melonjak tajam, dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 7,9 triliun menggerus perolehan laba usaha produsen makanan dan minuman olahan ini. Hasilnya, laba bersih Indofood tergerus. Di sisi lain, anak usaha Indofood, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ((ICBP), juga membukukan koreksi turun laba bersih hingga 28% menjadi Rp 4,5 triliun tahun lalu dari sebelumnya Rp 6,3 triliun. Direktur Utama dan CEO Indofood Anthony Salim mengatakan, 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, karena ketegangan geopolitik yang meningkat. Indofood juga harus menghadapi tingginya tingkat inflasi dan kenaikan berbagai harga komoditas yang memicu ketidakpastian di pasar. (yetede)
Limbung Terpukul Produk Impor
JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil masih terpuruk setelah diterpa pandemi. Kehadiran barang-barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas, membuat para pelaku usaha di sektor ini kian sulit bangkit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Wirawasta, menyatakan rata-rata utilisasi pabrik di sektor ini baru 55 persen. Padahal, pada paruh pertama 2022, utilisasinya sudah meningkat 75-80 persen. "Memasuki semester kedua 2022, barang impor mulai masuk dan kinerja kami turun lagi," kata dia kepada Tempo, kemarin. Penurunan utilisasi tersebut dipengaruhi oleh anjloknya permintaan ekspor. Kondisi ekonomi beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa, melemah. Di sisi lain, pasar domestik sudah jenuh. Akibatnya, sektor tekstil dan produk tekstil harus merumahkan pegawai. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa kembali bekerja. Menurut Redma, kejenuhan terjadi karena pasar dijejali produk impor. Kondisi mereka kian tercekik karena banyak barang impor masuk secara ilegal. APSyFI mencatat, sampai akhir 2022, ada sekitar 320 ribu ton produk garmen impor ilegal. Sementara itu, impor yang tercatat, alias legal, hanya 250 ribu ton. Sekitar 70 persen di antara barang ilegal itu berupa kain. Sedangkan sisanya pakaian bekas. (Yetede)
Kembali Impor Beras Ditengah Panen Raya
JAKARTA - Pemerintah kembali menambah kuota impor beras pada tahun ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menerbitkan surat penugasan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari luar negeri sebanyak 2 juta ton hingga akhir Desember 2023. Dikutip dari surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso tertanggal 24 Maret 2023, Bulog diminta secepatnya mengimpor 500 ribu ton pada tahap pertama.
Dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Arief mengatakan impor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjamin kecukupan pasokan untuk bantuan sosial. "Bukan kami pro-impor. Tapi, apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ," kata Arief, kemarin.
Sebagai catatan, saat ini Bulog harus memenuhi kebutuhan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan dan kebutuhan untuk program bansos pangan mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Sementara itu, cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 220 ribu ton. "Jangan sampai stoknya enggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program (bansos) enggak bisa," ujar Arief. (Yetede)
Brexit Rugikan Irlandia dan Inggris
Tiga tahun setelah Inggris resmi mengeluarkan diri dari Uni Eropa atau Brexit, Irlandia berusaha memperluas pasarnya. Irlandia ingin mencari negara-negara sebagai mitra dagang baru agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Inggris. Hal itu dikemukakan Dubes Irlandia untuk Indonesia Padraig Francis dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (27/3) di Jakarta. Inggris menjadi anggota Uni Eropa (UE) sejak tahun 1973. Namun, sejumlah pihak tidak yakin dengan keanggotaan tersebut. Di satu sisi, pasar tunggal UE menguntungkan, tetapi di sisi lain, mereka tidak menyukai keharusan Inggris tunduk kepada hukum UE. Melalui referendum tahun 2016, sebanyak 51,89 % warga Inggris memilih keluar dari UE. Persiapan keluar dimulai sejak 2017 hingga pada akhirnya Brexit resmi terjadi per 31 Januari 2021.
”Disrupsi ekonomi bagi Irlandia besar sekali karena selama ini Inggris mitra dagang nomor satu kami,” kata Francis. Inggris juga merupakan pusat distribusi barang dan jasa dari Irlandia maupun komoditas dari Eropa yang hendak diserbarluaskan ke Irlandia. Francis menjelaskan, muncul tarif-tarif baru untuk ekspor dan impor dengan segala jenis birokrasi yang mengiringi. Orang-orang menjadi tidak bebas bergerak. Para pengusaha sangat terpukul. Salah satu jalan keluar yang mereka ambil ialah mencari pasar-pasar baru. Selain semakin memperkuat pasar di daratan Eropa, Irlandia melirik negara-negara di Asia sebagai mitra potensial. Di Inggris, dampak Brexit juga merugikan. Kepala Badan Pertanggungjawaban Anggaran (OBR) Richard Hughes ketika diwawancara BBC mengungkapkan, perekonomian Inggris terkontraksi 4 % akibat Brexit. Ini sama parahnya dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. (Yoga)
Badan Pangan Jamin Impor Beras Terukur
Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton untuk memperkuat cadangan beras tahun ini. Impor dijanjikan bakal dilakukan secara terukur untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga beras serta program bantuan sosial. Keputusan itu diambil dalam Rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik 1444 H yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agen cy/NFA) Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3), mengatakan, keputusan impor merujuk pada data produksi. Semua kementerian/lembaga pemerintah sama-sama menggunakan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS sebagai rujukan.
Produksi beras nasional pada Februari 2023, menurut data KSA terbaru, mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton jika dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,68 juta ton. Penurunan itu, antara lain, karena banjir dan gagal panen di sejumlah persawahan. Situasi itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan produksi beras sepanjang Januari-April 2023 kendati akan ada tambahan dari panen Maret dan April 2023. Produksi beras pada Januari-April 2023, menurut pengamatan terakhir, diperkirakan 13,37 juta ton atau lebih rendah dari estimasi sebelumnya 13,79 juta ton. ”PadaAgustus (2022)-Januari (2023), (situasi) di lapangan memang berebut gabah yang angkanya tinggi. Buktinya, NTP (nilai tukar petani) tertinggi terjadi saat ini. Apabila sebelumnya 96-98, hari ini 110. Jadi, importasi yang dilakukan terukur. (Beras impor) hanya digunakan pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” katanya. Beras impor akan digunakan untuk program SPHP dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. (Yoga)
PERDAGANGAN-INDUSTRI Dunia dan Indonesia Makin ”Menghijau”
Perdagangan dan industri di dunia dan Indonesia tengah ”menghijau”. Produk-produk manufaktur ramah lingkungan marak diperdagangkan. Kluster-kluster industri hijau dirintis dan dikembangkan. Lembaga Konferensi Bidang Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, total nilai perdagangan barang global pada 2022 mencapai 25 triliun USD. Dari nilai tersebut, 10,7 % atau Rp 1,9 triliun merupakan buah dari perdagangan produk-produk ramah lingkungan. Dibandingkan 2021, nilai perdagangan produk hijau itu bertambah 100 miliar USD. Beberapa produk ramah lingkungan yang menunjukkan kinerja sangat baik sepanjang 2022 itu adalah kendaraan listrik dan hibrida dengan laju pertumbuhan 25 % secara tahunan, kemasan nonplastik 20 %, dan turbin angin 10 %.
”Meskipun perdagangan barang secara umum masih tumbuh lambat, perdagangan barang ramah lingkungan justru tumbuh cukup signifikan,” sebut UNCTAD dalam ”Global Trade Update” yang dirilis pada 23 Maret 2023 di Geneva, Swiss. Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan menyatakan, hal itu menunjukkan komitmen dunia mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon cukup tinggi. Ekonomi hijau perlahan-lahan terus terbangun berbasis teknologi dan industri ramah lingkungan. Adapun dalam ”Laporan Teknologi dan Inovasi 2023: Membuka Jendela Hijau” yang dirilis pada 16 Maret 2023, UNCTAD memperkirakan industri hijau akan berkembang pesat saat negara-negara meningkatkan upaya melawan perubahan iklim dan mengurangi emisi. Pola perdagangan internasional juga diantisipasi dan bertransisi menuju ekonomi global yang lebih ramah lingkungan. (Yoga)
Pengawasan Impor Diperketat
Kemendag akan memperketat pengawasan barang impor baju bekas yang banyak diperjual belikan. Saat ini pemerintah sedang mengincar importir ilegal yang menyelundupkan barang bekas melalui jalur ”tikus” atau jalur tak resmi. Penggantian penjualan baju bekas impor dengan produk lokal juga tak semudah yang diinginkan pemerintah. ”Berdasar aturan yang ada, impor baju bekas ini dilarang. Saya sudah beberapa kali (memusnahkan baju bekas ilegal) di Pekanbaru, di Jatim, dan di Tangerang. Besok (Selasa, 28/3) bersama Bareskrim Polri akan ada pemusnahan dengan nilai lebih besar, sampai Rp 80 miliar pakaian bekas ilegal yang akan dimusnahkan,” kata Mendag Zulkifli Hasan seusai audiensi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Senin (27/3) di Jakarta.
Berdasar data Kemendag, pada 17 Maret 2023 di Pekanbaru, Riau,Kemendag memusnahkan 730 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Pada 20 Maret 2023 di Sidoarjo, Jatim, Kemendag juga memusnahkan 824 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Selain gencar memusnahkan baju bekas impor, pemerintah akan memperketat pengaturan impor yang mengganggu produk buatan UMKM. Berdasar data yang ada, Teten menyebut ada 31 % barang impor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki yang tidak tercatat (unrecorded import). Teten menambahkan, pembatasan impor banyak dilakukan oleh sejumlah negara. Ia mencontohkan ASt yang memberlakukan aturan ketat terhadap barang impor yang diproduksi UMKM asal Indonesia, untuk memastikan agar produk lokal di negara mereka tidak terancam produk impor. (Yoga)
Perubahan Cuti Bersama Ubah Rencana Produksi
Keputusan pemerintah memajukan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dinilai akan berdampak pada industri dan pekerja. Pengusaha memandang keputusan pemerintah itu berpotensi mengganggu alur produksi yang telah direncanakan. Dari sisi pekerja, waktu untuk melaporkan peluang pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya makin sempit. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengubah jadwal cuti bersama Lebaran menjadi 19-25 April, dari sebelumnya 21-26 April 2023, berdampak pada tiga hal. Pertama, jadwal perencanaan produksi terganggu. Jadwal masuk dan libur buruh pabrik berubah. Perencanaan produksi yang telah ditetapkan pun mesti diubah.
”Dampak kedua adalah terganggunya pengiriman pasokan bahan baku. Jadwal produksi yang terpaksa berubah itu juga berdampak pada jadwal pengiriman pasokan bahan baku produksi,” ujar Nurdin yang ditemui di Kota Tangerang, Banten, Senin (27/3). Dampak ketiga, perubahan ketetapan cuti bersama yang terkesan mendadak itu juga berpotensi mengganggu arus kas perusahaan. Menurut Nurdin, pemerintah juga meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebih awal sehingga menyulitkan perusahaan. Perusahaan di sektor hilir tekstil harus lebih cepat menyelesaikan pembayaran ke perusahaan pemasok bahan baku untuk membantu pemasok memenuhi pembayaran THR kepada karyawannya. Bagi industri padat karya dengan banyak tenaga kerja, penyediaan uang kas untuk pembayaran THR menjadi tantangan tersendiri. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









