Federal Reserve alias The Fed seolah tak pernah berhenti menghentak pasar keuangan dunia. Termutakhir, pada Kamis (4/5), Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25% untuk mengamankan inflasi. Kendati sinyal kenaikan suku bunga acuan telah muncul jauh-jauh hari, pengetatan moneter tersebut tetap bikin negara lain ketar-ketir. Sebab, makin tinggi suku bunga acuan di Negeri Paman Sam, akan mendorong keluar­nya modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Impaknya, nilai tukar pun kian rentan. Untungnya, Indonesia diproyeksikan memiliki imunitas yang tinggi, baik dari sisi pasar keuangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Alasannya, baik otoritas fiskal dan bank sentral telah melakukan respons dini. Bank Indonesia (BI) misalnya, telah mengerek suku bunga acuan dengan agresif sejak Agustus 2022. Pun Kementerian Keuangan yang mengutak-atik postur fiskal untuk menebalkan bantalan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan Ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan, Kamis (4/5), mengatakan aksi The Fed tak memberikan hentakan keras bagi ekonomi nasional. Meski begitu, pemerintah terus memantau kesenjangan antara imbal hasil US Treasury dengan Surat Berharga Negara (SBN). “Kami akan terus menjaga sehingga keseimbangan antara cost of fund yang mengalami tekanan luar biasa besar gara-gara kenaikan suku bunga The Fed dengan belanja yang harus baik dan membuat ekonomi kita tumbuh,” ujarnya. Selain itu juga melakukan Operation Twist, yakni menjual SBN bertenor pendek dan membeli di tenor panjang sebagai bagian dari langkah untuk mendukung kebijakan dan memperkuat stabilitas.   Ditemui di lokasi sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan kode bank sentral tak akan mengekor The Fed. Menurutnya, suku bunga pada posisi menjadi 5,75% sudah cukup untuk memastikan inflasi dalam negeri terkendali. Terlebih, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan hingga 225 basis poin sejak Agustus tahun lalu. Dia bahkan optimistis inflasi indeks harga konsumen (IHK) juga akan turun cepat, yakni di bawah 4% mulai Agustus tahun ini. "Kami sampaikan dulu core inflation di bawah 4%, sekarang malah 2,83% ,” katanya.

Tren kenaikan suku bunga acuan di tingkat global belum juga surut. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25%. Kenaikan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2007. Kebijakan moneter yang ditempuh The Fed ini sudah diproyeksikan sebelumnya. Bahkan, para ekonom memprediksikan bahwa The Fed bakal beberapa kali menaikkan suku bunga sepanjang 2023. Upaya The Fed untuk menetapkan kebijakan suku bunga tentu saja demi menjaga stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam. Kendati, kebijakan itu berdampak pada munculnya gejolak di pasar keuangan, investasi negara lain, dan nilai tukar di sejumlah negara berkembang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield). Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield).

Beberapa produsen sepeda motor listrik di Indonesia melaporkan tengah memasuki tahap pengetesan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua, meskipun kebijakan itu berlaku sejak 20 Maret 2023. Co Founder PT Smoot Motor Indonesia (Smoot) Kevin Phang mengatakan bahwa perusahaannya tengah menjalani prosedur pengetesan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) “Sudah lolos tapi belum mulai ini Sisapiranya, masih testing,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/5). Pada tahun ini, dia menargetkan bisa menjual 100.000 unit atau 50% dari target subsidi kendaraan listrik pemerintah.Kevin optimistis target itu bisa tercapai apabila bantuan relaksasi pembelian motor listrik pemerintah berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, jumlah subsidi yang menyasar 200.000 unit bisa ludes dengan cepat. Smoot memiliki dua model motor listrik yang sudah lolos verifikasi pemerintah yaitu Smoot Elektrik Tempur dan Zuzu. Dalam kesempatan berbeda, produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike, juga tengah menjalani prosedur dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng menyatakan SLIS sudah lulus verifikasi dari Kemenperin. “Kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenperin dan saat ini kami telah masuk dalam proses verifikasi dealer,” kata Wilson. Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Riyanto Umar mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik yang menyasar 200.000 unit motor tak kunjung terjual. Setidaknya, dia menyatakan pada sisa 8 bulan tahun ini sepeda motor listrik harus terjual sebanyak 25.000 unit per bulan. Riyanto mengatakan bahwa implementasi subsidi penjualan motor listrik di lapangan itu tidak mudah.

Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.

Jawa Tengah tempo dulu terkenal memiliki berbagai pelabuhan dagang dan perikanan yang terbentang di pesisir pantai utara, seperti Lasem, Teluk Semarang, Rembang, Juwana, dan Pekalongan. Namun, lambat laun pelabuhan-pelabuhan perikanan itu meredup menyusul sejumlah persoalan yang membelit nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja, inovasi Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel) yang diluncurkan akhir tahun lalu, diyakini bakal memompa sektor perikanan wilayah ini dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Secara geografis, provinsi ini diapit oleh dua segara di ujung utara dan selatan. Kampung-kampung nelayan juga dapat dengan mudah ditemui di sepanjang kawasan pesisir. Namun kenyataannya, kondisi perikanan Jawa Tengah hari ini juga tidak baik-baik amat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan laut Jawa Tengah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terhitung rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sendiri sudah mulai menaruh perhatian terhadap sektor usaha perikanan tangkap. Pada Desember 2022, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman diteken menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kebijakan itu diambil sebagai wujud dukungan Pemprov Jateng kepada nelayan dan petambak garam. Ganjar juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan atau Siandin.  Harapannya, nelayan bisa memanfaatkan informasi cuaca, statistik perikanan, hingga basis data harga dan pemasaran untuk menunjang usahanya. emprov Jateng juga telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). PT Produksi Pangan dan Energi Nusantara (Propanen) menjadi rekanan pemerintah daerah yang bakal membina, serta mendorong nelayan-nelayan di pesisir Jawa Tengah untuk membangun korporasi. 

Bisnis menemui Muhammad Qunut, Koordinator BUMNel dari Propanen, buat mengorek lebih lanjut perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil diskusi yang dilakukan, problem yang dihadapi teman-teman nelayan a.l persoalan bahan bakar minyak [BBM], TPI, harga, mutu ikan, keuangan nelayan sendiri, dan permodalan. Propanen menawarkan skema kerja sama pembiayaan untuk nelayan-nelayan yang ingin membentuk BUMNel. Di awal pelaksanaan program, komposisi kepemilikan saham terbagi menjadi 60% milik Propanen sebagai penyuntik modal awal, dan sisanya milik nelayan itu sendiri. “Sebagai bagian dari BUMNel, Propanen mengirim perwakilan, tetapi semua manajemen BUMNel diambil dari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Komisaris dan pengawasnya saja yang dari Propanen, dibantu oleh Kepala Desa,” jelas Qunut. Sementara itu, Muhyidin, Kepala Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, merespons positif rencana pembentukan BUMNel tersebut. Desa Magersari sendiri menjadi salah satu desa yang bakal menjadi percontohan dari program BUMNel Pemprov Jateng. “Dengan adanya BUMNel ini, nelayan disamping punya penghasilan dari menangkap ikan, mereka bisa mendapat bagi hasil dari usaha perusahaan. Harapannya, BUMNel ini bisa berkembang ke penyediaan alat tangkap, pengelolaan BBM, termasuk pengelolaan ikan Saya harapkan begitu,” katanya saat ditemui Bisnis.

Sudah lama Jakarta bukan tujuan utama mencari penghidupan lebih baik. Magnet bagi pendatang itu kian kuat dipancarkan banyak kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Depok, dan Deli Serdang. Dwi Setiyono (45) meninggalkan rumah orangtuanya di Madiun, Jatim, untuk bekerja dan kuliah di Surabaya. Sejak itu, ia hidup dan berkeluarga di sini, gula ekonomi terbesar setelah ibu kota negara di Jakarta. ”Di usia 25 tahun, saya lulus kuliah dan bersyukur karena mendapat pekerjaan formal di perusahaan,” ujar Dwi, Minggu (30/4). Upah yang ia terima tiga kali lipat upah minimum kota yang Rp 4,252 juta. Upah, tunjangan, dan terkadang ditambah honor lembur cukup untuk menghidupi dua anak. ”Cicilan rumah dan kendaraan (mobil) sudah selesai,” ujarnya. ”Peluang kerja di Surabaya jauh lebih baik daripada di Madiun. Selain itu layanan pendidikan, kesehatan, dan situasi sosialnya terbaik di Jatim,” katanya.

Fandi MF (27), lelaki asal Klaten, Jateng, memilih menetap di Kota Depok, Jabar. Seusai mudik Lebaran, sejak Senin (1/5) Fandi sudah kembali ke pekerjaannya sebagai barista dan mekanik laptop ataupun komputer di Depok. Ia menekuni kesehariannya itu sejak delapan tahun lalu setelah lulus kuliah di kota yang sama. Kota Depok ditinggali banyak mahasiswa dan pekerja yang menciptakan peluang usaha baginya. Berpenghasilan Rp 8 juta per bulan, Fandi percaya diri akan kelangsungan hidupnya di kota tersebut. Ia berencana meminang kekasihnya dan membeli rumah di Depok.

Kota di luar Jawa pun kini kian memancarkan pesona bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan nasib di luar kampung halaman. Sofyan Lubis (29) sudah hampir empat tahun bekerja sebagai analis di laboratorium bahan pakan di sebuah pabrik pakan ternak di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut. Dia pendatang dari Kota Padang Sidempuan. ”Saya datang ke Deli Serdang untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya, Selasa (2/5). (Yoga)

Gencarnya industrialisasi mendorong pembangunan di daerah lebih masif dan diikuti tingkat  pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menarik masyarakat dari luar daerah untuk bermigrasi dan menetap di daerah itu. Secara umum, masyarakat melakukan migrasi demi mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Michael P Todaro, ekonom Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan migrasi lekat dengan urusan ekonomi. Pelopor bidang ekonomi pembangunan itu menyatakan, kebijakan yang berdampak pada pendapatan riil penduduk akan memengaruhi migrasi. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap arus migrasi itu juga berlaku di Indonesia, tergambar dari hasil pemodelan ekonometrika untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi migrasi. Untuk mengukurnya, Litbang Kompas menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data di 34 provinsi dengan periode waktu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020. Hasil analisis menunjukkan 98 % migrasi di Indonesia dipengaruhi faktor-faktor ekonomi.

Ada empat variabel yang mendorong terjadinya migrasi seumur hidup di Indonesia, yang terbesar adalah variabel upah minimum provinsi (UMP), produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri (industrialisasi), angkatan kerja, dan investasi. Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, kuatnya pengaruh ekonomi itu sejalan dengan adagium ”ada gula ada semut”. Hal senada disampaikan Sukamdi, dosen Fakultas Geografi UGM. Menurut dia, ekonomi jadi motif orang bermigrasi,terutama karena upah. ”Orang ingin mencari pendapatan yang lebih baik,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM itu. (Yoga)

Hingga posko satgas THR Kemenaker ditutup Jumat (28/4), ada 2.369 pengaduan dengan 1.529 perusahaan yang diadukan. Tindak lanjut pengaduan tersebut sampai sekarang masih berjalan. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, Rabu (3/5), di Jakarta, mengatakan, 430 pengaduan pengabaian THR sudah ditindaklanjuti. Dia juga mencatat terdapat dua perusahaan yang direkomendasikan mendapatkan sanksi administratif. ”Wujud sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara secara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” ujar Yuli. Sebanyak 2.369 pengaduan yang masuk itu mencakup 1.197 aduan THR tidak  dibayarkan, 780 aduan THR dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Bentuk-bentuk pengabaian yang dilaporkan ke posko meliputi THR dibayar dengan cara dicicil, THR berupa produk, THR tidak dibayar, dan nilai THR sangat  rendah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pengecekan pengaduan pengabaian THR yang masuk sudah termasuk menyangkut laporan keuangan masing-masing perusahaan. Hal itu bertujuan untuk verifikasi. ”Arahan Menaker adalah setiap pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah turun mengecek kebenaran pengaduan yang masuk. Penyelesaian pengaduan pengabaian THR memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Setahu saya, ada kasus yang membutuhkan waktu delapan bulan untuk penyelesaian,” kata Indah yang ditemui seusai menghadiri peluncuran platform Kadin for Naker, Minggu (30/4), di Jakarta. (Yoga)

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3, yakni 10 negara Asia Tenggara ditambah China, Jepang, dan Korsel, sepakat memperkuat kerja sama keuangan di kawasan. Salah satunya melalui penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal atau local currency transaction. Komitmen ini disepakati dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (AFMGM+3), yang diadakan Selasa (2/5) di Incheon, Korsel. Pertemuan itu diselenggarakan di bawah mitra keketuaan dari Menkeu Indonesia Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Jepang Shunichi Suzuki, dan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.

Selain kesepakatan terkait LCT, negara-negara ASEAN+3 juga sepakat memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), dan Disaster Risk Financing (DRF). Disepakati pula ASEAN+3 Future Initiatives, termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas digitalisasi keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, dan utang rumah tangga. ”Ditengah inflasi yang tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar, negara ASEAN+3 perlu berinovasi,” ujar Perry, dalam siaran pers, Rabu (3/5). (Yoga)

Peningkatan ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Uni Eropa (UE) kembali didorong. Beberapa komoditas perikanan dinilai berpotensi ditingkatkan ekspornya ke kawasan itu. Sebagai gambaran minat pasar Eropa ini, KKP mencatat, dalam ajang Seafood Expo Global(SEG) diBarcelona, Spanyol, pada 25-27 April 2023, nilai transaksi perdagangan perikanan asal Indonesia 54,6 juta USD. Beberapa komoditas perikanan yang diminati adalah tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, dan kakap putih.

Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, pembeli produk perikanan Indonesia yang potensial, berasal dari Spanyol, Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, Polandia, dan Malta. Minat besar juga ditunjukkan calon pembeli asal Inggris, AS, Kanada, Peru, Meksiko, Panama, Kolombia, Puerto Riko, Ekuador, Bermuda, dan Turki, serta beberapa negara Asia Pasifik, seperti Jepang, Korsel, Taiwan, China, Hong Kong, Vietnam,India, dan Australia. ”Permintaan UE terhadap produk perikanan cenderung meningkat. Ini menjadi peluang peningkatan ekspor Indonesia ke UE dengan mengoptimalkan jumlah eksportir yang memiliki izin ekspor untuk dapat meningkatkan ekspor,”  ujar Machmud, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/5). (Yoga)