Bursa Efek Indonesia (BEI) terus kedatangan emiten baru. Senin (8/5), empat emiten anyar resmi mencatatkan saham perdananya lewat skema initial public offering (IPO) di BEI. Keempat emiten tersebut adalah PT King Tire Indonesia Tbk (TYRE), PT Multivision Plus Tbk (RAAM), PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) dan PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH). Total penggalangan dana atau nilai emisi IPO dari keempat emiten anyar tersebut tergolong relatif kecil. Ambil contoh dana IPO yang diraup Multivision Plus dari IPO sebesar Rp 217,43 miliar. Lalu, DOOH hanya mengantongi dana IPO Rp 154,70 miliar. Adapun, King Tire meraup dana IPO Rp 96,8 miliar. Terakhir yang paling kecil adalah JATI dengan nilai emisi IPO sebesar Rp 54,25 miliar. Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim mencermati, secara umum emiten yang baru melantai di bursa memiliki peluang untuk tumbuh. Hal ini didukung oleh pendanaan hasil IPO. Dengan status sebagai perusahaan terbuka, emiten juga bisa mendapatkan akses long term financing facilities serta benefit lainnya. Antara lain, meningkatkan citra perusahaan dan kemampuan mempertahankan usaha. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Raditya Pradana menimpali, valuasi saham JATI paling menarik. "JATI memiliki price earning to ratio (PER) di bawah satu kali. Tiga emiten lain punya PER di atas satu kali," katanya. Sementara itu, Research Analyst Infovesta Kapital Adivisori Arjun Ajwani menilai, dari empat emiten pendatang baru, saham emiten produsen ban King Tyre paling menarik dilirik. Hal ini seiring prospek bisnis yang digeluti TYRE.

Tekanan cadangan devisa pada beberapa bulan mendatang patut diwaspadai. Maklum, secara historis cadangan devisa selalu tertekan selama April—Juni. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dolar AS yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen ke luar negeri, serta peningkatan impor. Tren ini pun kembali terulang pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada April 2023 sebesar US$144,2 miliar, turun dibandingkan dengan dengan Maret yang senilai US$145,2 miliar. Penurunan ini pun merupakan yang pertama kali setelah dalam lima bulan berturut-turut cadangan devisa selalu tertumpuk lebih tebal. Tekanan pada tahun ini pun diprediksi lebih berat, menyusun Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang terus beraksi dengan menaikkan suku bunga acuan. Tak pelak, rupiah pun rawan goyah sebagai akibat keluarnya arus modal asing. Meski dihadapkan pada data historis dan dinamika yang kurang menggembirakan, baik bank sentral maupun pemerintah optimistis dan telah menyiapkan instrumen untuk menjaga ketebalan cadangan devisa. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan otoritas moneter telah melakukan aneka mitigasi risiko untuk menjaga rupiah. 

Di antaranya memperkuat stabilisasi rupiah dengan tetap berada di pasar. Senjata lain adalah perluasan penerapan kebijakan Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sesuai dengan mekanisme pasar yang telah disusun sejak beberapa waktu lalu. Optimisme juga bersumber dari ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang diyakini telah mencapai puncak, serta persepsi risiko pasar keuangan Indonesia yang makin baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan NPI dan transaksi berjalan pada kuartal I/2023 tetap prima dan mampu mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, menjaga stabilisasi rupiah sesuai dengan rentang kerangka fiskal yang didesain, yaitu Rp14.300—Rp14.800. Kedua, mewujudkan keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dengan adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , target tersebut bisa tercapai," katanya. Ketiga, memperkuat program transformasi ekonomi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan becermin pada tren penurunan ekspor dan terus menanjaknya impor, cadangan devisa ke depan bakal terus terkuras.

Ada setitik kegundahan yang berembus ihwal mengecilnya ukuran cadangan devisa Indonesia saat ini. Kegundahan itu memang masih setitik. Namun, ini sesungguhnya merupakan alarm peringatan awal agar negara mulai meningkatkan kewaspadaan. Pada prinsipnya, kembang kempis, besar-kecil, tipis-tebalnya cadangan devisa suatu negara pada satu periode waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Keadaan itu menjadi hal yang normal selama tidak dipantik oleh gelombang krisis maha besar, yang bisa datang dari celah internal maupun eksternal. Nah, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir April 2023 kini menyusut dibandingkan dengan posisi cadev akhir Maret 2023 dari US$145,2 miliar menjadi US$144,2 miliar. Baru pada November 2022, cadev Indonesia mulai terkatrol perlahan hingga pada Maret 2023 melonjak ke posisi US$145,2 miliar, sebelum akhirnya turun tipis lagi ke US$144,2 miliar pada April. Penurunan cadev biasanya juga diiringi dengan turunnya rasio kecukupan impor dan utang luar negeri. Namun, peningkatan cadev belum tentu serta merta langsung bisa meningkatkan rasio kecukupan impor dan utang luar negeri (ULN). Penurunan cadev pada April sekitar US$1 miliar dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebutuhan likuiditas valuta asing yang sejalan dengan antisipasi dalam rangka hari besar keagamaan yaitu Ramadan dan Idulfitri. Harian ini menilai penurunan cadev pada April tak perlu memicu keresahan. Justru kita ingin sama-sama kembali melihat upaya otoritas moneter dan para pemangku kepentingan mencari berbagai terobosan dalam pengelolaan keuangan negara.

JAKARTA, ID – PT Wijaya Karya (WIKA) dikabarkan meminta restrukturisasi utang kepada sejumlah kreditur. Dari penelusuran CGS-CIMB Sekuritas, sebanyak tiga bank besar, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/BBRI), akan terimbas hal tersebut. Sebab, Bank Mandiri menyalurkan utang Rp 3,8 triliun ke Wika, dengan provisi 3%, sedangkan BNI sebesar Rp 1,2 triliun dengan provisi 6,7%. BNI berencana menaikkan provisi kredit ke Wika 10%. BRI menyalurkan kredit Rp 500 miliar ke Wika, dengan provisi 100%. Terakhir, ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang mengucurkan utang Rp 273,5 miliar ke Wika dengan provisi 10%. “Dari kalkulasi kami, setiap kenaikan coverage utang 5%, laba bersih Mandiri turun 0,4%, BNI 0,28%, dan BRI 0,26%,” tulis broker itu dikutip Senin (8/5/2023). Wika belum bisa memberikan komentar soal ini. “Kalau sudah ada informasi detail nanti akan disampaikan,” tulis tim komunikasi perusahaan Wika ketika dikonfirmasi Investor Daily. Berdasarkan laporan keuangan Wika kuartal I-2023, totaliabilitas Wika mencapai Rp 55,7 triliun, turun dibandingkan Desember sebesar Rp 57,5 triliun. Perseroan memiliki pinjaman jangka pendek Rp 9,6 triliun, lalu obligasi Rp 8,6 triliun, dan sukuk mudharabah Rp 2,7 triliun. Pada periode itu, perseroan meraup pendapatan Rp 4,3 triliun, naik dari Rp 3,1 triliun. Wika membukukan rugi bersih Rp 521 miliar, dibandingkan untung Rp 1,3 miliar. (Yetede)

JAKARTA, ID - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate) menjadi primadona sektormanufaktur nasional, dengan mencatatkan pertumbuhan 14,23% di kuartal I-2023. Kinerja sektor ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% pada triwulan yang sama. Hampir seluruh subsektor Ilmate tumbuh dua digit, dengan pertumbuhan terbesar di sektor industri alat angkutan yang mencapai 17,27%, diikuti industri logam dasar 15,51%, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan peralatan listrik 12,78%. “Sektor Ilmate juga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur di kuartal I-2023, dengan kontribusinya mencapai 25,96% ( yoy ), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV-2022) sebesar 25,16%,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele di Jakarta, Senin (08/05/20). Yan mengungkapkan, industri alat angkutan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal II-2022. Hal ini didorong keberhasilan program insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PpnBM-DTP) kendaraan roda empat. Stimulus ini mampu meningkatan kinerja industri-industri pendukungnya, terutama industri komponen otomotif. (Yetede)

JAKARTA, ID -Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring dari Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 sejak H-15 sampai dengan H+14 mencatat jumlah penumpang angkutan laut mencapai sebanyak 4,1 juta orang. Jumlah itu naik sebanyak 122 ribu orang atau 3,06% dibandingkan pada 2022. “Alhamdulillah kami bisa melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun ini dengan baik dan lancar untuk mewujudkan mudik yang aman dan berkesan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Arif dalam keterangan resminya usai menutup Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/05/2023). Arif mengatakan penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2023 secara umum berlangsung dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari koordinasi dan kerja nyata bersama-sama seluruh unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan stakeholder sektor transportasi. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dari seluruh pihak dalam pelaksanaan angkutan laut Lebaran 2023 sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman,” ujar Arif. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada media massa yang turut menyebarluaskan informasi angkutan laut Lebaran 2023 serta kepada para jajaran petugas di lapangan yang telah bertugas dengan sangat baik dalam mengawal angkutan laut Lebaran 2023 berjalan dengan baik dan lancar. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Janet Yellen mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres dalam mengambil tindakan atas plafon utang dapat memicu krisis konstitusional. Kegagalan itu juga dapat menuai pertanyaan soal kelayakan kredit pemerintah federal AS. Dalam peringatan tanda bahaya itu, Yellen menyebutkan kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni 2023. Ia juga menambahkan, pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya. “Negosiasi mengenai masalah ini tidak boleh dilakukan ‘dengan menodongkan pistol ke kepala rakyat Amerika’,” ujar Yellen saat diwawancarai ABC, yang dikutip Reuters pada Minggu (07/05/2023).
Di samping itu, Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik, pada bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah yang sebesar US$ 31,4 triliun. Tetapi langkah tersebut, termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya, mendapat tentangan dari Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat. (Yetede)

Paradigma ekonomi biru kini telah menghegemoni pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal ekonomi biru hanyalah instrumen baru ekonomi politik dan pembangunan berhaluan kapitalisme neoliberal. Ia dipergunakan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di negara-negara berkembang serta berbasis pulau-pulau kecil.

Di Indonesia ekonomi biru dimaknai sebagai ekonomi kelautan (ocean economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkannya menjadi lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut.

Kebijakan ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi (Schutter, 2021), padahal pemaknaan ekonomi biru masih kontroversial karena perbedaan tafsir mengenai mata pencarian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut, dan modal alamiah (Cisneros-Montemayor et al., 2022). Di berbagai negara, ekonomi biru terbukti gagal menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan ekologi. (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)