JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tengah melakukan kajian ulang terhadap ekuitas minimum dari industri perasuransian. Untuk perusahaan asuransi misalnya, ekuitas minimum akan naik 10 kali lipat sampai Rp 1 triliun di 2028. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, kajian ulang tentang permodalan yang disyaratkan dalam POJK 67/2016 ditujukan untuk perusahaan asuransi eksisting maupun dalam rangka pendirian perusahaan baru. Sebab, modal minimum yang disyaratkan saat ini terlalu rendah dibandingkan risiko usaha yang melekat pada perusahaan asuransi. “Oleh karena itu, kami akan melakukan perubahan daripada POJK 67 Tahun 2016. Sekarang memang sedang kita edarkan (rancangan POJK) ke pelaku usaha jasa keuangan dan asosiasi untuk mendapatkan respons,” ungkap Ogi dalam konferensi pers terkait Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April secara daring, Jumat (5/5/2023). Dia memaparkan, ke depan OJK akan meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan asosiasi terkait bahwa ekuitas perusahaan asuransi yang dinaikkan dari saat ini Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar pada 2026. (Yetede)

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada keseluruhan tahun ini diperkirakan gagal tercapai. Salah satu penyebabnya adalah net ekspor yang akan melambat lantaran harga-harga komoditas ekspor cenderung melemah di tengah perlambatan ekonomi global. "Sementara itu, investasi juga cenderung tumbuh moderat mempertimbangkan normalisasi investasi non-bangunan dan masih terbatasnya investasi bangunan," ujar Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, kepada Tempo, kemarin. Di sisi lain, perekonomian masih akan mendapat dukungan dari normalisasi aktivitas ekonomi setelah pelonggaran mobilitas masyarakat. Josua memperkirakan ekonomi Tanah Air hanya bertumbuh 4,9-5 persen pada keseluruhan tahun ini. Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tak mencapai target pemerintah, tapi juga melambat dari pertumbuhan pada 2022 yang sebesar 5,31 persen. (Yetede)

Kenaikan suku bunga The Fed membuat selisih (spread) Fed Funds Rate dengan suku bunga Bank Indonesia (BI) semakin tipis. Pada kondisi ini, investor harus berhati-hati berinvestasi di instrumen investasi berbasis dollar Amerika Serikat (AS). Kamis (4/5), The Fed menaikkan bunga sebesar 25 bps menjadi 5%-5,25%. Sementara, BI 7-day reverse repo rate di 5,75%. Ini artinya selisih keduanya hanya 50 bps menjadi selisih tipis sepanjang sejarah. Founder Finansialku.com, Melvin Mumpuni menyatakan, selisih bunga antara The Fed dan BI yang kian menciut adalah kejadian langka. Dia mengingatkan, kondisi ini tidak serta merta membuat aset investasi berbasis dollar AS menjadi menarik. Sebab dia bilang, ada ancaman gagal bayar utang AS. Perencana Keuangan, Aidil Akbar Madjid juga menyebut kekhawatiran akan kondisi ekonomi AS. "Jadi kalau mau memegang aset berbasis dollar AS harus dilihat durasi berapa lama karena AS di akhir tahun atau awal tahun depan akan ada Pilpres. Jadi kalau mau pegang dollar AS sebaiknya untuk jangka waktu antara dua sampai tiga tahun," kata Aidil berpendapat. Apalagi beberapa instrumen investasi berbasis dollar AS menghasilkan return yang kecil. Menurut Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong dan Presiden dan CEO PT Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra dan salah satu aset yang mungkin bisa diincar saat kondisi saat ini adalah obligasi pemerintah AS. Keduanya menilai, berhentinya kenaikan suku bunga akan memicu kenaikan harga obligasi pemerintah. Head of Business Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, BI masih akan dalam pendirian menghentikan kenaikan suku bunga. Beberapa ekonom memperkirakan, BI tidak akan mengubah suku bunga acuan sampai akhir tahun ini. Reza menyarankan para investor untuk wait and see pada instrumen berbasis dollar AS. Dia bilang, saham emerging market justru menarik lantaran fundamental ekonomi masih mendukung.

Muncul wacana pemungutan pajak terhadap wisatawan mancanegara alias turis asing di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kondisi pariwisata di Indonesia yang semakin pulih. Terlebih, pajak turis juga telah mulai diberlakukan oleh negara lain. Misalnya, Malaysia, Belanda, Spanyol, Perancis dan Jerman yang menerapkannya mulai tahun ini. Di Indonesia sendiri, kondisi sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2023 mencapai 2,25 juta. Angka tersebut naik signifikan hingga 508,9% secara tahunan (year-on-year/yoy). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pengenaan pajak turis ini berkaitan dengan aspek upaya konservasi, upaya menjaga destinasi, dan upaya untuk meningkatkan promosi. Namun, wacana ini masih dalam tahap pembicaraan lintas kementerian dan lembaga (K/L). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengaku bahwa dirinya belum menerima informasi terkait wacana itu. Makanya, belum diketahui juga setoran pajak tersebut akan masuk ke kantong negara atau pemerintah daerah. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar setuju dengan wacana pengenaan pajak turis tersebut. Hal ini bertujuan agar turis yang masuk ke Indonesia atau destinasi wisata tertentu adalah turis-turis yang berkualitas. Ia melihat, selama ini banyak turis-turis nakal yang masuk ke Indonesia karena beranggapan wisata di Indonesia termasuk murah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa idealnya pajak turis ini langsung masuk ke penerimaan daerah sehingga adil bagi daerah. "Idealnya begitu, nanti hasilnya dikelola daerah. Tapi harus ada standar tarif antar daerah sehingga pemda tidak seenaknya menaikkan pungutan pajak," jelas Bhima.

Sentimen negatif membayangi emiten saham produsen nikel di Tanah Air. Pemerintah akan memangkas insentif pajak untuk membatasi investasi produk olahan bijih nikel kelas dua, seperti nickel pig iron (NPI). Artinya, pemerintah tidak akan lagi memberikan pembebasan pajak untuk investasi NPI. Kabar tak sedap ini diembuskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Menurut Reuters, kemarin (5/5), Bahlil menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberi tax holiday untuk investasi NPI. Tujuannya untuk membatasi investasi pada produk nikel berkualitas rendah. Sontak, rencana pemerintah tersebut berpotensi menjadi sentimen negatif bagi emiten nikel. Apalagi, sehari pasca Bahlil menyatakan rencananya tersebut, saham-saham emiten nikel kompak longsor pada perdagangan kemarin. Contohnya saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Kemarin, saham emiten pertambangan nikel yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada 12 April 2023 ini, tergerus 6,96% ke posisi Rp 1.270. Nasib serupa dialami saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), yang anjlok 6,96% ke level Rp 3.610. Tak berbeda dengan sang induk, saham anak usaha MDKA, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 1,86% ke Rp 790. Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan melihat, rencana kebijakan pemerintah kerap menjadi katalis penting bagi pergerakan harga saham emiten komoditas. Tak terkecuali emiten nikel. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sepakat, penurunan harga komoditas nikel global lebih dominan menjadi sentimen negatif emiten nikel. Selain itu, ada gejolak yang membayangi pasar.

Deru mesin ekonomi mulai terdengar di era pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal itu tercermin dari raihan laju produk domestik bruto (PDB) kuartal I/2023 sebesar 5,03% secara tahunan. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu melampaui ekspektasi ekonom sebesar 4,98% dan sejalan dengan rentang perkiraan pemerintah. Di balik laju ekonomi pada tiga bulan pertama tahun 2023, terdapat kinerja industri pengolahan yang tumbuh 4,43% secara tahunan sehingga berkontribusi sebesar 18,57% terhadap PDB. Kontribusi industri tumbuh secara kuartalan tetapi belum mampu menyaingi kontribusi pada kuartal I/2020 atau sebelum pandemi yakni 19,98%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud menyampaikan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.071,7 triliun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp2.961,2 triliun. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Indonesia dengan sumbangan sebesar 0,92%. Lebih lanjut, industri logam dasar tumbuh 15,51% akibat meningkatnya permintaan produk olahan bijih nikel. 

Selain industri logam dasar, BPS mencatat industri makanan dan minuman tumbuh 5,33%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi crude palm oil dan crude palm kernel oil akibat permintaan domestik jelang Ramadan dan Idulfitri 2023. Menanggapi kinerja PDB pada kuartal I/2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai menguatnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia solid dan melebihi capaian China yakni 4,5%. Sri berujar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bantalan agar RI tetap melaju di tengah dinamika ekonomi internasional. Kondisi itu terlihat di antaranya dari komponen konsumsi pemerintah dan belanja negara. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 4% secara tahunan. Terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut ruang pertumbuhan kinerja industri pengolahan terbatas karena rantai pasok global masih terganggu. Hal tersebut disampaikan untuk merespons kinerja produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I/2023 yang tumbuh 5,03% (year-on-year/yoy). “2023 merupakan tahun yang secara inheren sulit untuk menciptakan kinerja usaha yang eksponensial,” kata Wakil Ketua Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani.

Soal realisasi investasi, pemerintah boleh merasa lega. Musababnya, sampai kuartal I/2023, aliran investasi yang masuk ke Indonesia tembus Rp328,9 triliun, atau meningkat 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Jika diperinci, maka penanaman modal asing berkontribusi sebesar Rp177 triliun terhadap realisasi investasi, sedangkan penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp151,9 triliun. Adapun, capaian pada kuartal I/2023 tersebut setara dengan 23,5% dari target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp1.400 triliun. Kinerja positif investasi tersebut mestinya tak mengherankan karena belakangan pemerintah memang gencar menggeber aliran modal ke Tanah Air. Sejumlah inovasi terus dilakukan khususnya terkait dengan kemudahan perizinan, baik di pusat maupun di daerah. Kendati demikian, ingar-bingar investasi di Tanah Air selama ini ternyata belum berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal itu pun diakui oleh Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, tren positif investasi beberapa waktu terakhir belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja.   Bahlil menuturkan, salah satu alasan realisasi investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja adalah karena tren yang bergeser dari padat karya ke padat modal. Hal itu tak lepas dari perkembangan teknologi yang masif. Kendati demikian, menurut hemat kami, jika memang ingin mendongkrak investasi sekaligus penyerapan tenaga kerja, mestinya pemerintah dapat menetapkan prioritas. Toh, penyaringan investasi sepenuhnya dikendalikan pemerintah.

Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Masatsugu Asakawa menekankan tiga arah operasional 2023, setelah besaran komitmen tahun lalu menurun.Pertama, ADB akan meningkatkan sumber pinjaman dan mobilisasi modal swasta untuk mendukung negara berkembang anggota ADB (DMCs) menghadapi berbagai krisis. Peninjauan berkelanjutan terhadap Kerangka Kerja Kecukupan Modal ADB akan mempersiapkan bank itu mengoptimalkan neraca dan berpotensi meningkatkan kapasitas pinjaman. Kedua, sebagai bank iklim untuk Asia dan Pasifik, ADB akan memberikan pendanaan, pengetahuan, dan kemitraan yang inovatif. ADB meluncurkan Innovative Finance Facility for Climate in Asia and the Pacific (IF-CAP) pada pertemuan tahunan ini. Ketiga, ADB akan terus memprioritaskan anggota dan populasi yang sedang berkembang dan paling membutuhkan. ADB berkomitmen untuk tidak meninggalkan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan.

Emiten nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan emiten operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. (EXCL) bakal membagikan dividen tebal setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).Adapun, INCO menetapkan dividen senilai US$60,12 juta atau setara dengan Rp937,39 miliar mengacu pada kurs Jisdor 30 Desember 2022 Rp15.592 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan 2022 serta pelaksanaan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022. Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan pembagian dividen tersebut telah mempertimbangan kondisi kas perseroan dan proyeksi kebutuhan belanja modal dan modal kerja perusahaan. Dividen yang dibagikan itu mencerminkan 30% dari laba bersih yang diperoleh perusahaan speanjang 2022. “Pemegang saham akan menerima sebesar US$0,00605 atau Rp94,33 untuk setiap satu saham yang dimilikinya dan akan dibayarkan oleh perseroan pada tanggal 31 Mei 2023,” jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5). Selain INCO, operator telekomunikasi EXCL mengumumkan dividen sebesar Rp551,7 miliar atau Rp42 per saham. Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan RUPST menyetujui pembagian dividen 50% dari laba bersih tahun 2022 atau setara dengan tahun sebelumnya. “Tahun ini, RUPS kembali menyetujui penggunaan 50% dari keuntungan setelah menyesuaikan, untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham,” kata Dian di Jakarta, Jumat (5/5).

Kegiatan usaha transportasi dan pergudangan menerakan pertumbuhan tertinggi di antara sektor-sektor perekonomian sepanjang kuartal pertama 2023. Momentum mudik Lebaran dinilai turut memicu durian runtuh di sektor ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2023 mencapai 5,03% secara tahunan atau year-on-year (yoy) yang didorong oleh beberapa sektor dengan pertumbuhan tertinggi.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menyampaikan bahwa kinerja ekonomi pada periode tersebut stabil dan terjaga di atas 5%.“Kegiatan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara yoy adalah transpotasi dan pergudangan tumbuh 15,93%, akomodasi dan makan minum 11,55%, dan jasa lainnya 8,90%,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).Edy menjelaskan sektor transportasi dan pergudangan bertumbuh solid seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca-penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM. Edy mengatakan bahwa secara keseluruhan lapangan usaha tumbuh positif pada kuartal pertama 2023, “Terutama pada beberapa lapangan yang dominasinya cukup besar yaitu industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi.”. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan dimulai dari sektor transportasi, industri tekstil, industri makanan dan minuman serta perhotelan hingga restoran bakal tumbuh secara signifi kan. Diperkirakan 123,8 juta orang atau hampir separuh penduduk Indonesia melakukan perjalanan secara serempak pada masa Lebaran tahun ini.