Ekonomi
( 40512 )Menteri LHK Perintahkan Pencabutan Tarif Pemandu Taman Komodo
AKARTA, ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memerintahkan PT Flobamor mencabut surat keputusan (SK) kenaikan tarif jasa pemandu Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, sebelum dimulainya KTT Asean ke-42 pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo. SK tersebut menaikkan tarif hingga 1.567%, dari tarif sebelumnya Rp 120 ribu untuk lima wisatawan baik domestik maupun mancanegara, menjadi paling sedikit Rp 250 ribu per wisatawan domestik dan Rp 400 ribu per wisatawan mancanegara. Pencabutan kenaikan tarif itu disambut gembira oleh masyarakat dan pelaku pariwisata NTT. Hal ini diyakini bisa menjaga iklim kondusif bagi wisatawan, delegasi, serta tamu negara yang hadir dalam KTT Asean 2023. “Berdasarkan rumusan dan arahan tindak lanjut dari Kantor Staf Presiden (KSP), serta mempertimbangkan untuk menjaga kondusifnya kegiatan wisata alam di TN Komodo, kami meminta PT Flobamor untuk secepatnya mencabut keputusan direksi terkait kenaikan tarif yang sudah diberlakukan. Khususnya agar pelaksanaan Asean Summit berjalan dengan sukses dan aman, pencabutan keputusan direksi tersebut harus dilakukan sebelum kegiatan Asean Summit dimulai, sehingga tarif jasa pemanduan menggunakan tarif yang lama,” kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono atas nama Menteri LHK, dalam surat resmi kepada Direktur Utama PT Flobamor Agustinus Bokotei seperti dikutip Investor Daily pada Minggu (07/05/2023). (Yetede)
Alihkan 20 Juta Pekerja Pertanian ke Sektor Industri
JAKARTA, ID – Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju pada tahun 2038 jika sejak tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi mampu dipacu di atas 6%. Salah satu syarat penting agar Indonesia menjadi negara maju dan terhindar dari middle income trap adalah mengalihkan 45% atau 19,35 juta pekerja yang saat ini ada di sektor pertanian ke sektor industri. Selain mengembangkan broad based industry, Indonesia harus menguasai pula supply chain atau rantai pasok dan logistik agar nilai tambah yang diperoleh lebih tinggi. Indonesia akan menikmati periode bonus domografi selama 2025 hingga 2038. Karena itu, pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 menjadi sangat penting. Calon terpilih akan mengawali lima tahun pertama periode bonus demografi. Pemimpin terpilih harus mampu menjaga stabilitas politik dan memiliki visi ekonomi yang baik. Bonus demografi ditandai oleh penduduk usia produktif di atas 70% dari total propulasi. Sedang usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun. “Sejarah menunjukkan, periode bonus demografi hanya datang sekali. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan benar, Indonesia akan masuk middle income trap,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hatarto dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa, Kamis (04/05/2023). (Yetede)
Erick Thohir: Saya Tegak Lurus dengan Presiden Jokowi
JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai dukungan sejumlah pihak kepada dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai apresiasi dari masyarakat . Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata Erick saat ditemui dalam acara Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dia menyatakan akan fokus kepada pembuktian hasil kerja terlebih dahulu dan tidak akan terlena dengan pola pikir pencitraan. “Tetapi saya sudah sampaikan, kan, kembali kita harus bukti kerja dulu. Jangan kita terjebak pola pikir pencitraan, tetapi tidak ada mafaatnya buat masyarakat,” kata Erick Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata dia. (Yetede)
Laba Tergerus, Emiten Sawit Masih Prospektif
JAKARTA, ID - Pelemahan harga sawit turut menyeret penurunan kinerja emiten sawit pada kuartal I-2023. Alhasil, harga saham berbasis sawit pun ikut tergerus. Meski demikian, kalangan analis memproyeksikan prospek minyak sawit dan turunannya masih cerah. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan kinerja paling dalam dialami emiten sawit milik grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. Emiten yang melantai di BEI dengan sandi saham AALI ini membukukan laba bersih Rp 224,7 miliar pada kuartal I-2023, anjlok 53,5% dibandingkan periode sama tahun silam Rp 483,4 miliar. Laporan keuangan perseron menunjukkan, koreksi laba bersih itu terjadi sejalan dengan turunnya pendapatan sebesar 27,6% menjadi Rp 4,76 triliun dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar Rp 6,58 triliun. Segmen minyak sawit dan produk turunan Astra Agro menyumbang Rp 4,35 triliun, diikuti inti sawit dan turunannya Rp 399,5 miliar, dan produk lainnya Rp 4,3 miliar. Pada periode yang sama, PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) juga membukukan penurunan pendapatan sebesar 27,7% menjadi Rp 184,15 miliar dibanding periode sama tahun lalu. (Yetede)
Fitur QRIS Tunda, Bank Bakal Peroleh Tambahan FBI
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), terbaru adalah fitur Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (Tuntas). Dengan adanya update fitur ini, semakin efisien dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi nontunai, di sisi lain penyedia jasa pembayaran berpeluang memperoleh tambahan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) dari transaksi QRIS Tuntas tersebut. Wakil Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Diza Larentie mengatakan, terdapat peluang dan tantangan industri mengimplementasikan QRIS Tuntas. “Peluangnya, pertama bagi PJP bisa menambah fee based income lewat biaya yang nantinya dikenakan,” jelas Diza dalam Talkshow Mengenal Lebih Dekat Fitur Baru QRIS Tuntas, pada Festifal Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Minggu (7/5/2023). Kedua, diharapkan jumlah pengguna mobile banking bertambah, karena banyak yang bisa dilakukan dengan QRIS Tuntas, sebab lebih efisien, murah, sehingga bisa menambah pengguna. Ketiga, peluang dari QRIS Tuntas adalah mengembangkan merchant untuk bergabung.Diza menambahkan, di sisi tantangan, menurut dia perlu melakukan sosialisasi fitur baru pada QRIS ini. Kemudian, tantangan untuk mengedukasi masyarakat akan bedanya QRIS payment dengan QRIS Tuntas. Tantangan lainnya adalah meningkatkan pengguna QRIS, terutama dari uang elektronik. (Yetede)
Triwulan I-2023, Proyek Hunian Dongkrak Pendapatan Gapuraprima
JAKARTA, ID- PT Perdana Gapuraprima Tbk (Gapuraprima) mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 25% pada triwulan pertama 2023 dibandingkan periode yang sama 2022. Per akhir Maret 2022, pendapatan emiten berkode saham GPRA itu baru tercatat sekitar Rp 78,93 miliar, sedangkan per akhir Maret 2023 melompat ke posisi Rp 98,33 miliar. “Kenaikan karena kita banyak buka cluster baru untuk perumahan di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cilegon,” ujar Arvin F Iskandar, direktur utama PT Perdana Gapuraprima Tbk kepada Investor Daily, Kamis (4/5/2023). Dia menambahkan, faktor lain yang mengerek pendapatan itu karena GPRA memberikan diskon yang menarik dan subsidi bunga KPR menjadi 3% per tahun. “Proyek Bukit Cimanggu City dan Gardenville di Bogor menjadi kontributor utama,” tutur Arvin. Arvin mengatakan, untuk sepanjang 2023 pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan berkisar 5-10%. ”Karena tahun politik dan indikasi inflasi, bahkan ada sinyal resesi,” tuturnya. Guna mencapai target tersebut, Gapuraprima membangun dan men jual perumahan dengan tipe kecil dari luas bangunan 36 meter persegi (m2) sampai dengan 90 m2. Bangunan itu memiliki luas tanah dari 70-90 m2. “Produk ini sangat diminati dengan harga Rp 500-800 juta per unit,” papar Arvin. Dia menambahkan, pihaknya berharap laba bersih tahun 2023 bisa tumbuh berkisar 10-15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mencapai sekitar Rp 80 miliaran. (Yetede)
Modus Menghapus Bea Emas Impor
JAKARTA – Kasus transaksi janggal impor emas menjadi satu prioritas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam kasus ini, diduga terdapat modus manipulasi kode harmonized system (HS) dalam impor komoditas emas batangan yang menimbulkan kerugian negara. Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda. Dia menjelaskan, PPATK memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yaitu 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, petugas menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun. Berikutnya, mereka mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun. “Jika terbukti, tindak pidana dalam dua periode pemeriksaan itu bisa menembus lebih dari Rp 360 triliun,” kata Ivan. Menurut dia, hasil analisis itu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti. (Yetede)
Pengelolaan Ancol Terindikasi Maladministrasi
JAKARTA – Ombudsman RI mendesak agar pembangunan dan pengoperasian Music Stadium di gedung Ancol Beach City segera dievaluasi. Alasannya, Ombudsman menemukan dugaan maladmisnistrasi dalam perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan pihak pelaksana proyek. Kepala Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. Ombudsman telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Direktur Utama PT PJA. “Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan,” kata Najih, 3 Mei lalu. “Nanti kami kirim surat ketiga. Misalnya enggak ada respons juga, akan kami beri rekomendasi.”
Dalam perjalanan berikutnya, PT PBCS tidak bisa menyelesaikan proyek dan dianggap wanprestasi. Kerja sama itu kemudian diputus. PT PJA selanjutnya meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Perjanjian ini sekaligus mengalihkan hak dan kewajiban PT PBCS kepada PT WAI.
Belakangan, PT WAI ternyata juga tidak mampu memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT PJA akhirnya bekerja sama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun kerja sama ini hanya dilakukan di bawah tangan alias tanpa dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan. Menurut Najih, dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium, PT PJA awalnya bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS). Perjanjian kerja sama itu tertuang di akta notaris Nomor 50 pada 10 Agustus 2004. Adapun pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan
Pertumbuhan, Inflasi, dan Potensi Manufaktur
Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) untuk kuartal pertama 2023. Berdasarkan berita tersebut, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,03 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2022. Ada beberapa catatan terhadap data BPS terbaru tersebut. Pertama, kendati ekonomi tumbuh semakin baik, rata-rata laju inflasi kuartal pertama masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,22 persen. Laju inflasi pada April tercatat menurun ke 4,33 persen sehingga pada kuartal kedua nanti ekonomi Indonesia berpotensi lebih produktif. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari 6,26 persen (Februari 2021) dan 5,83 persen (Februari 2022) ke 5,45 persen (Februari 2023). Kendati belum mencapai tingkat alamiah TPT dan capaian sebelum pandemi yang 4,94 persen (Februari 2020), tren penurunan ini membuktikan bahwa lapangan kerja semakin tersedia. Kedua, proporsi pekerja formal juga cenderung menurun, dari 43,36 persen (Februari 2020), 40,38 persen (Februari 2021), dan 40,03 persen (Februari 2022), ke 39,88 persen (Februari 2023). Kenaikan tertinggi terjadi pada status pekerjaan utama pada berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap. Ini berarti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kewirausahaan di Indonesia, bahkan, sebaliknya, lebih banyak orang membuka lapangan kerja sendiri meski masih didominasi sektor nonformal. (Yetede)
Pandemi Hilang, Risiko Global Menghadang
Pasar keuangan mendapatkan satu kepastian baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mencabut status kedaruratan global pandemi Covid-19.
Pencabutan status pandemi ini dapat berdampak ke pasar keuangan dalam negeri, meskipun sifatnya jangka pendek. Pelaku pasar dan industri memang sudah melakukan kegiatan seperti kondisi sebelum pandemi, terutama pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir 2022 silam.
Namun, investor harus mewaspadai ketidakpastian global. Dalam jumpa pers Jumat pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mewaspadai kondisi ketidakpastian global yang tinggi dan dampak rambatannya pada sektor jasa keuangan nasional.
"Meski saat ini dampak rambatannya ke domestik relatif terbatas, tetap perlu langkah antisipatif memitigasi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan stabilitas sistem keuangan," terang Mahendra, Jumat (5/5).
Di sinilah investor harus pintar-pintar melihat peluang. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji mengatakan, investor bakal memanfaatkan momentum ini dengan melakukan pembelian di pasar modal. Dana asing juga akan masuk ke bursa.
Associate Director of Research and Investment
Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, pencabutan status pandemi akan mengerek optimisme pasar jangka pendek. Prediksi Nico, IHSG pekan ini di kisaran 6.745-6.875.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









