WASHINGTON, ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Janet Yellen mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres dalam mengambil tindakan atas plafon utang dapat memicu krisis konstitusional. Kegagalan itu juga dapat menuai pertanyaan soal kelayakan kredit pemerintah federal AS. Dalam peringatan tanda bahaya itu, Yellen menyebutkan kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni 2023. Ia juga menambahkan, pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya. “Negosiasi mengenai masalah ini tidak boleh dilakukan ‘dengan menodongkan pistol ke kepala rakyat Amerika’,” ujar Yellen saat diwawancarai ABC, yang dikutip Reuters pada Minggu (07/05/2023).
Di samping itu, Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik, pada bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah yang sebesar US$ 31,4 triliun. Tetapi langkah tersebut, termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya, mendapat tentangan dari Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat. (Yetede)

Paradigma ekonomi biru kini telah menghegemoni pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal ekonomi biru hanyalah instrumen baru ekonomi politik dan pembangunan berhaluan kapitalisme neoliberal. Ia dipergunakan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di negara-negara berkembang serta berbasis pulau-pulau kecil.

Di Indonesia ekonomi biru dimaknai sebagai ekonomi kelautan (ocean economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkannya menjadi lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut.

Kebijakan ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi (Schutter, 2021), padahal pemaknaan ekonomi biru masih kontroversial karena perbedaan tafsir mengenai mata pencarian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut, dan modal alamiah (Cisneros-Montemayor et al., 2022). Di berbagai negara, ekonomi biru terbukti gagal menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan ekologi. (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

Hingga kini 4,5 juta produk dalam negeri sudah masuk e-katalog. Sejumlah 70-80 persen di antaranya sudah mengantongi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Senin (8/5/2023), tantangannya adalah mendorong produk lokal di e-katalog bisa dibeli. Promosi dinilai menjadi kunci. (Yoga)

Posisi cadangan devisa April 2023 sebesar 144,2 miliar dollar AS, turun 1 miliar dollar AS dibanding posisi Maret 2023. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (8/5/2023), menjelaskan, penurunan itu, antara lain, dipengaruhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan likuiditas valas. Posisi cadangan devisa ini masih cukup mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. (Yoga)

Petambak udang mengeluhkan panjangnya perizinan, yakni mencapai 21 item izin yang melibatkan lima kementerian dan pemerintah daerah, kepada Wapres Ma’ruf Amin. Mereka meminta agar perizinan usaha dipersingkat karena udang berkontribusi besar pada ekspor perikanan Indonesia. Jika tidak dibenahi, target kenaikan produksi udang 2,5 kali lipat pada 2024 bisa tak tercapai. Saat menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres di Jakarta, Senin (8/5, Ketua Shrimp Club Indonesia Haris Muhtadi  yang didampingi pimpinan perhimpunan petambak udang intensif lainnya menyatakan, udang merupakan komoditas ekspor primadona. Pada 2022, ekspor udang RI sekitar 2,2 miliar USD, yang merupakan 42 %   nilai ekspor produk perikanan RI secara keseluruhan yang mencapai 5,71 miliar USD.

”Target produksi udang nasional dari KKP pada 2024 naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujarnya. Banyaknya jenis izin yang harus dimiliki petambak diperumit dengan pengurusan perizinan ke lima kementerian/lembaga berbeda. Sebelum beraudiensi dengan Wapres, mereka telah berdiskusi dengan KKP, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, serta Kemendag, tetapi, mereka belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, lanjut Haris, ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan daerah juga mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan. ”Keputusan pemerintah pusat dan daerah sering tidak sinkron sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan maupun yang hendak ekspansi,” ujar Haris. (Yoga)

Pemerintah Indonesia berkeinginan terus mengembangkan ekonomi digital agar bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu caranya adalah terus menumbuh kembangkan inovasi yang dibarengi upaya menjaga kepercayaan publik. ”Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40 % pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5) di Jakarta. Presiden mengatakan, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar. Pada 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diperkirakan 130 miliar USD dan akan terus bertumbuh menjadi 315 miliar UISD pada 2030. Di samping itu, saat ini Indonesia memiliki 2.400 perusahaan rintisan (start up) dengan penetrasi internet mencapai 76,8 %.

Menurut Kepala Negara, ke depan, pengembangan konektivitas sistem pembayaran dan ekonomi keuangan di kawasan ASEAN mendesak untuk terus diperkuat. Salah satu penerapannya adalah pembayaran menggunakan metode pindai standar respons cepat Indonesia (QRIS) antarnegara di Asia Tenggara. Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dengan posisi Indonesia sebagai keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan mendorong kerja sama digitalisasi ekonomi lintas batas di kawasan ini. Dengan demikian, investasi, perdagangan, dan transaksi antarnegara kawasan Asia Tenggara bisa terus meningkat dan menguntungkan setiap negara di dalamnya. Dalam waktu mendatang, ujar Airlangga, ekonomi digital tidak akan lagi berperan sebagai penyangga perekonomian, tetapi tulang punggung akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, ekonomi digital Indonesia akan berkontribusi pada 20 % PDB dalam negeri. (Yoga)

KTT ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia tahun ini kian meneguhkan semangat memajukan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat kemajuan di kancah dunia. Dengan segala potensi perekonomian dan stabilitas keamanan yang tinggi, ASEAN berpotensi menjadi wilayah yang diperhitungkan untuk  diajak bermitra oleh banyak negara dan kawasan di dunia. Pada tahun 2023 ini Indonesia kembali dipercaya mengemban tugas keketuaan ASEAN setelah menerima estafet kepemimpinan dari Kamboja pada November 2022. Pada kepemimpinan yang kelima ini, Indonesia mengusung tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Tema ini bermakna Indonesia ingin menjadikan ASEAN memiliki arti penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan juga dunia. Melalui keketuaannya, Indonesia berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai serta ber peran sentral pada isu perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia juga berupaya secara konsisten menjunjung tingg hukum internasional, memperkuat kerja sama, dan tidak menjadikan ASEAN sebagai proksi dari kekuatan mana pun di dunia ini.

Tujuan besarnya dapat membawa ASEAN menjadi kawasan yang kuat, inklusif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semangat besar tersebut patut mendapat apresiasi dan dukungan secara optimal dari seluruh warga negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Dengan kian kondusifnya stabilitas negara-negara anggota, maka potensi kemakmuran ASEAN akan kian terwujud dengan mudah. Aliran investasi dari banyak negara, baik internal ASEAN maupun dari luar kawasan, akan terus mengalir dan menghidupkan perekonomian. Kapital yang tertanam akan menumbuhkan dunia usaha yang menyerap banyak lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara ASEAN. Harapannya, kesejahteraan ASEAN itu juga akan linear dengan semakin besarnya kontribusi perekonomian kawasan terhadap perekonomian global. Berdasarkan data oec.world, kontribusi ASEAN dalam perdagangan  global pada 2021 sekitar 1,73 triliun USD. Kontribusi ini berasal dari nilai perdagangan ekspor dalam  lingkup intra-ASEAN yang menguasai 20 % nilai perniagaan ekspor global. Nilai ini sangatlah besar sehingga perdagangan antarnegara anggota ASEAN menjadi sangat penting untuk terus dijaga stabilitasnya. (Yoga)

Penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri yang sudah mengantongi sertifikat produksi sawit berkelanjutan dan teridentifikasi citra satelit masih bergantung pada tengkulak. Hal itu membuat harga TBS petani mandiri menjadi lebih rendah bahkan berpotensi mengurangi kesejahteraan petani di era penerapan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Minggu (7/5) mengatakan, sebanyak 20.000 petani sawit mandiri anggota SPKS dan pemilik 150.000 hektar lahan sawit telah mengantongi sertifikat sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka tersebar di 20 kabupaten di 7 provinsi, yakni Aceh, Riau, Jambi, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Sulawesi Barat. Lahan sawit mereka juga telah terdata secara poligon atau teridentifikasi citra satelit. Pendataan berbasis geolokasi berdasarkan citra satelititu menjadi syarat uji tuntas dari EUDR. Hal ini, lanjut Darto, seharusnya dilihat sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan pasar CPO dan produk turunannya di Uni Eropa (UE).

”Sayangnya, belum ada perusahaan CPO nasional yang membeli TBS mereka secara langsung. Selama ini, mereka menjual TBS bersertifikasi RSPO dan terdata secara poligon itu kepada tengkulak,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Darto, TBS yang sudah bersertifikat RSPO bisa menghasilkan produk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO) dan minyak inti sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPKO). Harga TBS tersebut juga seharusnya bisa lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang dijual langsung ke perusahaan. Namun, dengan dijual melalui tengkulak, harga TBS itu menjadi rendah. Untuk saat ini, harga rata-rata TBS sawit petani mandiri sekitar Rp 1.800 per kg. Jika langsung dijual ke perusahaan, petani bisa memperoleh harga di atas Rp 2.000 per kg. ”Oleh karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan minyak sawit bisa bermitra langsung dengan kelompok-kelompok tani mandiri yang telah mengantongi sertifikat RSPO dan terdata secara poligon,” katanya. (Yoga)

Harga pakan ikan yang terus meningkat membuat biaya produksi budidaya lele semakin mahal dan para pembudidaya kian terpuruk. Sementara daya beli masyarakat untuk konsumsi lele belum pulih seutuhnya. Ketua Umum Asosiasi Pembudidaya Lele Seluruh Indonesia (Aplesi) Ibnu Subroto, Minggu (7/5/2023), mengatakan, sejumlah pembudidaya lele tidak mampu bertahan dan terpaksa beralih profesi. (Yoga)