JAKARTA, ID – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI membuat kebijakan baru mengenai kredit usaha rakyat (KUR). Sebagai bank penyalur KUR terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyiapkan strategi soft landing. Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pada Pasal 22 berisikan bahwa bagi peminjam KUR pertama kali akan dikenakan bunga sebesar 6% efektif per tahun, yakni untuk pinjaman KUR mikro dengan plafon Rp 10-100 juta, serta KUR kecil untuk plafon Rp 100-500 juta.
Namun, jika sudah pernah meminjam KUR lebih dari satu kali, maka suku bunga yang dibebankan ke nasabah akan lebih tinggi. Bunga akan naik menjadi 7% per tahun saat mengambil pinjaman KUR yang kedua kalinya. Kemudian naik menjadi 8% per tahun untuk pinjaman yang ketiga, dan pinjaman keempat kali menjadi 9% per tahun. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan plafon maksimal dengan Rp 10 juta, suku bunga yang diberikan masih sebesar 3% efektif per tahun. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam keterangannya menjelaskan, sejak awal diluncurkan, pelaksanaan program KUR terus menunjukkan peningkatan alokasi (kuota)
maupun realisasinya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2023 akan berada di atas 5% yang ditopang oleh konsumsi masyarakat. Di tengah global demand yang melambat, domestic demand diperkirakan akan menjadi penopang ekonomi baik pada kuartal I dan II, sampai dengan akhir 2023. “Memperhatikan berbagai indikator dan juga pada kuartal I dan II yang mengalami momen Ramadan dan Idulfitri, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih mampu tumbuh di atas 5%, ”kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan kepada Investor Daily, Kamis (4/5/2023). Dia mengatakan, aktivitas masyarakat mulai kembali normal dengan telah dicabutnya PPKM, diharapkan perekonomian akan terus menggeliat. Berbagai leading indikator seperti indeks penjualan riil, indeks keyakinan konsumen, dan juga PMI manufaktur menunjukkan prospek yang baik sampai dengan bulan April 2023. “Industri pengolahan masih akan menjadi kontributor utama ekonomi kuartal I, kendati demand global melambat. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) bersama dengan Total Eren S.A. (Total Eren), PT Adaro Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), yang mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 70 MW, dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai sebesar 10 MW / 10 MWh di Tanah Laut, Kalimantan Selatan Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Managing Director-Indonesia & CFO APAC Total Eren Romain Pierru, Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro, Direktur Adaro Power Mustiko Bawono, dan Direktur Utama PJBI Amir Faisal, dengan didampingi oleh COO & Head of Project Finance APAC Gregory Thomassin, Wakil Presiden Komisaris Adaro Power Kusmayanto Kadiman serta Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah di Kantor Pusat PLN Jakarta, pada Kamis (04/05/2023). PLTB Tanah Laut diharapkan dapat mulai mengalirkan listrik pada tahun 2025 untuk dapat mendukung program Pemerintah dalam mencapai target bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA, ID–Sebanyak 80 ribu ton beras yang diimpor Perum Bulog telah masuk ke Indonesia dan 270 ribu ton lainnya sedang dalam perjalanan. Dengan masuknya beras impor tersebut, ditambah stok terkini di Bulog sebesar 350 ribu ton, perusahaan pelat merah itu memastikan telah memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat cukup untuk menstabilkan harga di pasaran. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, saat ini, jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia kurang lebih 350 ribu ton. Mengingat saat ini masih masuk masa panen maka angka stok tersebut masih akan terus meningkat karena Bulog masih terus menyerap hasil panen petani dan ditambah penugasan beras impor yang  sudah mulai diterima di gudang Bulog. “Sampai dengan saat ini, kami sudah menyerap 325 ribu ton beras hasil panen petani dalam negeri dan juga sudah masuk penugasan beras impor 80 ribu ton serta beras impor dalam perjalanan 270 ribu ton, sehingga stok sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran dalam rangka stabilisasi harga beras. Bulog mencadangkan beras impor tersebut untuk stabilisasi harga,” jelas Awaludin Iqbal. Kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog semakin memperkuat stok CBP dan dipastikan memberikan dampak untuk menjaga stabilisasi harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, berapapun permintaan pasar bisa dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali. (Yetede)

JAKARTA, ID- Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di sektor properti sepanjang triwulan I-2023 naik sekitar 12% dibandingkan dengan periode sama 2022, yakni dari Rp 32,15 triliun menjadi Rp 36,14 triliun. Sektor properti itu mencakup perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Selain itu, ditambah hotel dan restoran. “Saya melihat ada tiga faktor pemicu realisasi investasi itu. Pertama, bisnis properti terbukti sudah pulih sejak tahun lalu dan tahun ini akan semakin kuat pertumbuhannya walaupun ada pemilu,” ujar pengamat bisnis properti Panangian Simanungkalit kepada Investor Daily saat dihubungi dari Jakarta, baru-baru ini. Faktor kedua, urai dia, investor asing maupun lokal optimistis terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tahun ini di angka 5,2% atau sama dengan thn lalu. “Ketiga, terbukti bahwa bisnis properti dan politik itu sudah decoupling atau terpisah satu dengan yang lain. Ini sudah terjadi sejak tahun 2004,” papar Panangian. Mengutip data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Pena naman Modal (BKPM), subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran merupakan penyumbang terbesar, yakni sekitar Rp 28 triliun atau sekitar 77% dari total investasi properti. Lalu, hotel dan restoran menyumbang 23%, yakni sekitar Rp 8 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Dedolarisasi membawa dampak positif bagi pergerakan kurs non-dolar Amerika Serikat. Permintaan akan dolar AS menjadi lebih rendah karena transaksi perdagangan global menjadikan mata uang lokal sebagai preferensi kurs utama, khususnya dalam hubungan bilateral. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menuturkan dedolarisasi melemahkan kurs dolar AS dan memperkuat mata uang domestik, termasuk rupiah. “Rupiah diperkirakan menguat di kisaran 14.500-14.750 per dolar AS hingga akhir tahun nanti,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Penguatan mata uang negara-negara berkembang, di sisi lain, memberikan peluang penguatan impor barang-barang modal. Harga produk barang dan jasa asal AS pun akan menjadi lebih murah sehingga ikut membawa dinamika dalam persaingan perdagangan di pasar global.

Piter melanjutkan, dominasi dolar AS kian goyah kala sejumlah negara dengan ekonomi kuat melempar wacana untuk membentuk mata uang bersama, di antaranya Cina, Rusia, India, dan Brasil. “Mata uang bersama ini diyakini akan menggoyang posisi dolar sebagai mata uang utama dunia.” Sebagaimana diketahui, ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina menjadi momentum bagi banyak negara yang berseberangan dengan Amerika untuk meninggalkan dolar AS dan membuat poros tandingan. (Yetede)

Ada dua problem krusial yang membelit BUMN Karya hingga kini. Pertama, tumpukan utang yang bisa merongrong fundamental bisnis perusahaan. Kedua, persoalan tata kelola (GCG) yang berujung ke kasus korupsi. Kasus teranyar, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Destiawan Soewardjono, menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dia diduga terlibat dalam perkara korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari sejumlah bank. Destiawan menjabat Direktur Utama WSKT sejak tiga tahun terakhir hingga saat ini. Bersamaan dengan krisis tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka wacana konsolidasi BUMN Karya. Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan sembilan perusahaan karya pelat merah menjadi hanya empat perusahaan. Dia mengklaim konsolidasi BUMN Karya tak menghambat proyek yang sedang digarap. Dus, ada dua opsi skema konsolidasi, yakni merger dan sistem kepemilikan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, saat ini rencana konsolidasi BUMN Karya masih digodok. Dia belum bisa membeberkan identitas BUMN Karya yang hendak dikonsolidasi, skema maupun informasi lainnya. Sejumlah pihak menyoroti rencana pemerintah mengonsolidasikan BUMN Karya. Intinya, langkah konsolidasi tak cukup menyelesaikan persoalan fundamental di BUMN Karya. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, konsolidasi BUMN bukan obat mujarab segala jenis penyakit yang menjangkiti sebagian BUMN Karya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad berpendapat, konsolidasi BUMN Karya juga tak luput dari sejumlah tantangan. Salah satunya terkait perbedaan kultur perusahaan. "Menurut saya mau tak mau good corporate governance harus dilakukan, tapi ada semacam kontrol sistem, intelijen dan sebagainya di internal yang memang harus ada, ini sering kali kelupaan," kata dia, kemarin.

Sejumlah aturan teknis di sektor perpajakan yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga terbit hingga saat ini. Padahal, aturan teknis tersebut dibutuhkan untuk menopang target penerimaan pajak di tahun ini. Beleid yang belum juga terbit tersebut antara lain aturan teknis pajak natura, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lokal, dan aturan teknis lainnya. Terutama yang berada di bawah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, semakin lambat pemerintah melakukan penerbitan aturan teknis tersebut, maka semakin kecil peluang yang dimilikinya untuk meningkatkan percepatan aktivitas ekonomi, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Kalangan dunia usaha juga berharap regulasi teknis tersebut bisa segera terbit. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan dunia usaha tengah menantikan sejumlah aturan yang sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan tersebut. Sarman berharap, Kementerian Keuangan bisa bergerak cepat menyelesaikan aturan teknis yang belum juga rampung tersebut. Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat, aturan teknis perpajakan yang belum terbit itu sangat penting buat menggali sumber penerimaan pajak baru tahun ini. Tentu, lambannya proses regulasi itu bakal berdampak terhadap penerimaan pajak.

Aksi penambahan modal pelaku industri perbankan di Tanah Air berlanjut di tahun 2023. Bedanya, jika tahun lalu aksi korporasi itu merupakan cara memenuhi ketentuan modal inti minimum, kali ini tujuannya adalah untuk memperkuat permodalan agar lebih lincah melancarkan ekspansi. Sebut saja misalnya KB Bukopin Tbk (BBKP) yang akan menggelar aksi rights issue dengan target perolehan dana hingga Rp 12 triliun. BBKP akan merilis maksimal 120 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham. Investor Relation BBKP I Putu Adi Saputra menyatakan, Kookmin Bank selaku pemegang saham pengendali akan bertindak sebagai pembeli siaga dan berkomitmen memborong 100% saham baru BBKP. BBKP akan mengalokasikan dana rights issue untuk memperkuat permodalan anak usaha, dan mendukung ekspansi kredit di semua segmen. Selain BBKP, Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) akan merilis 14,72 miliar saham baru dengan nominal Rp 250 per saham, setara 41,87% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang dibidik sekitar Rp 3,68 triliun. Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) membidik dana rights issue Rp 1,38 triliun pada pertengahan tahun ini. Namun, IBK selaku pengendali  hanya akan mengeksekusi sebagian haknya dan sisanya dialihkan ke PT Bumi Indawa Niaga (BIN). Selepas rights issue , modal inti AGRS akan naik menjadi Rp 5,3 triliun.

Bukan perkara mudah bagi para nasabah korban kasus polis palsu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (MISG Life) mendapatkan kembali dananya. Meski nasabah telah mengantongi kemenangan atas dua gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado, namun MISG Life dan Swita Glorite Supit melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya banding. Dua perkara tersebut tercatat dengan nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mnd dan 61/Pdt.G/2022/PN Mnd. Majelis hakim pada kedua perkara itu, telah memutuskan MISG Life, Swita dan Veike Alma Angelique Wakary membayar kerugian nasabah secara tanggung renteng. Perkara tersebut pun kini ditangani Pengadilan Tinggi Manado. Pihak MSIG Life menyatakan melakukan upaya banding, karena menilai dirinya juga merupakan korban dari aksi eks karyawannya tersebut. "Kami juga sebagai korban dan kami akan memperjuangkan hak kami," ujar Lukman Auliadi Head of Customer & Marketing PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Salah seorang korban berinisial JT kepada KONTAN mengatakan pada 17 April 2023 sejatinya telah berlangsung audiensi dengan pihak MSIG Life. MSIG Life, kata JT, disebut menawarkan ganti rugi senilai Rp 6,9 miliar dari total kerugian Rp 133 miliar. Tentu saja tawaran itu langsung ditolak para nasabah.