JAKARTA, ID – Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa terjadi pergeseran pasar perumahan ke segmen menengah di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar sepanjang triwulan I-2023. “Saya melihat saat ini pasar bergeser kesegmen menengah Rp 500 juta hingga Rp 2miliar. Tapi, banyak pengembang yang masih membuat produk segmen atas. Pasarnya bukan tidak ada, hanya saja terbatas karena pembeli di segmen ini relatif hampir sama,” ujar Ali Tranghanda, direktur eksekutif IPW kepada Investor Daily, Selasa (16/5/2023). Temuan IPW di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) serta Tangerang dan Serang (Banten) pada triwulan I-2023 memperlihatkan bahwa 38,84% rumah yang terjual ada di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Lalu, terbesar kedua adalah di bawah Rp 300 juta (26,10%), rentang harga Rp 300-500 juta (20,36%), dan Rp 1-2 miliar (13,93%). Kondisi pasar saat ini menggambarkan pasar terus bergeser ke segmen lebih rendah sejak tiga triwulan terakhir. Riset IPW menyebutkan, pada triwulan I-2023, secara umum ke cenderungan pasar di Jabodebek Banten terus bergeser ke segmen Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar. “Di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi segmen > Rp 1 miliar cenderung mengalami penurunan, kecuali yang terjadi di wilayah Banten yang mengalami kenaikan, meskipun secara rata-rata masih memperlihatkan penurunan tipis,” beber riset tersebut. (Yetede)

JAKARTA — Grup peretas asal Rusia, LockBit, akhirnya mengunggah seluruh data yang diklaim sebagai data pribadi nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di situs gelap atau dark web. Data itu diunggah kemarin, 16 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, berisikan 24 link item unggahan, yang diduga diretas dari akun internal milik pegawai bank pada Senin, 8 Mei 2023, yang kemudian menjadi pangkal lumpuhnya sistem dan layanan BSI pada pekan lalu. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memastikan kebocoran data terjadi setelah LockBit menguasai data yang diklaim berisi informasi pribadi milik lebih dari 15 juta nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA), hingga password untuk mengakses Internet dan layanan yang digunakan. Adapun data nasabah yang bocor itu antara lain nama, nomor ponsel, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan sejumlah data lainnya.Tak lama setelah diunggah, situs LockBit di dark web pun banjir kunjungan. Akibatnya, situs itu sempat mengalami kendala dan sulit diakses. “Bandwith-nya menjadi lambat, banyak yang sedang mengunduh data dari situs LockBit ini,” ujar Alfons kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

JAKARTA – Rentetan pengembangan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) belum berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Riset Danareksa Research Institute (DRI), yang dirilis pada bulan lalu, menunjukkan kontribusi ekonomi KEK terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih kalah oleh negara tetangga.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko, mengakui soal rumitnya menarik calon investor dan penyewa atau tenant baru, meski sudah ada segudang stimulus yang dikucurkan pemerintah. “Program KEK kita belum mature (matang) seperti negara lain. Masih ada tantangan yang dihadapi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Dalam kajian DRI, proyek KEK disebutkan kerap menjadi salah satu umpan penarik minat investor asing masuk ke negara berkembang. Skema kawasan ekonomi yang diberi perlakuan khusus ini pun tercatat mendongkrak 30-40 persen arus investasi ke Asia Tenggara dalam periode yang tidak disebutkan. Pemerintah negara berkembang yang mengembangkan KEK di wilayahnya pun bertambah dari waktu ke waktu. Pada 1975, hanya ada 79 KEK yang tersebar di 29 negara. Jumlahnya menjadi 5.400 lokasi di 147 negara pada 2018. (Yetede)

JAKARTA — Ancaman kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di situs gelap alias dark web kian nyata setelah bank itu diduga kuat terkena serangan ransomware pada Senin hingga Jumat pekan lalu. Hal itu merujuk pada data yang dirilis grup peretas asal Rusia, LockBit, yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware terhadap bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

Dalam situs webnya, LockBit menyebutkan telah menguasai data yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement, serta kata kunci untuk mengakses Internet dan layanan perbankan yang digunakan. Adapun data nasabah yang bocor itu, antara lain, adalah nama, nomor telepon seluler, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, serta informasi pekerjaan.

Dalam rilisnya, LockBit turut mengunggah 27 gambar tangkapan layar atau screen capture yang menampilkan jendela atau tab berisikan sejumlah sampel data yang diklaim sebagai data nasabah BSI. Tangkapan layar tersebut lengkap beserta direktori nama komputer hingga file lokasi data itu berada. (Yetede)

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berusaha menjaga kecukupan dana untuk menggarap kontrak proyek yang sudah dikejar selama kuartal pertama tahun ini. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan manajemennya kian selektif terhadap peluang pekerjaan yang muncul ke depannya. Terlebih, perseroan sedang menghadapi tekanan finansial dalam masa restrukturisasi. “Waskita telah berkomitmen mengurangi jenis proyek turnkey,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Alih-alih menggarap skema pekerjaan yang bayarannya baru diterima kontraktor setelah rampung dikerjakan, Ermy menyebutkan perseroan berfokus pada proyek dengan pendanaan di muka. Skema transaksi bulanan ataupun transaksi berbasis kemajuan konstruksi (progress) lebih aman diambil untuk menjaga kas operasional.

Emiten bidang konstruksi berkode saham WSKT ini sebelumnya mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp 4,7 triliun selama kuartal I 2023. Porsi terbesar dari nilai tersebut datang dari proyek pemerintah, yang mencapai 63,5 persen. Perusahaan pun menargetkan pengejaran kontrak baru senilai Rp 25 triliun hingga pengujung tahun ini. Target itu lebih tinggi dibanding capaian pada 2022 yang berkisar Rp 20,23 triliun. (Yetede)

Penjualan mobil listrik bakal tancap gas di tahun depan. Tak cuma memberi subsidi ke masyarakat, pemerintah menganggarkan dana hingga triliunan rupiah untuk pengadaan mobil listrik bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi masyarakat, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 4,9 triliun di 2024 untuk insentif mobil listrik. Anggaran itu naik dari alokasi di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik di kementerian/lembaga (K/L). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I ditetapkan Rp 966,80 juta per unit dan untuk pejabat eselon II senilai Rp 746,11 juta per unit. Mengacu ke data Bank Dunia tahun 2018, jumlah pejabat eselon I dan II di Indonesia masing-masing sebanyak 286 dan 9.398. Jika berpatokan pada PMK Nomor 49/2023, maka tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 276,51 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai bagi pejabat eselon I dan Rp 7,01 triliun bagi pejabat eselon II. Jadi total dananya mencapai Rp 7,28 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang subsidi kendaraan listrik bagi mayarakat Rp 4,9 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) enggan membeberkan alokasi anggaran secara detail. Menurut Amnu Fuady, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Standar Biaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, anggaran pengadaan kendaraan operasional ASN ditanggung masing-masing K/L. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, standar biaya biaya kendaraan dinas berbasis listrik masih terlalu tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian antara mendorong penjualan kendaraan listrik dan menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat ASN belum mendesak. Sebab, ruang fiskal pemerintah tahun depan masih terbatas lantaran defisit anggaran harus kembali ke bawah 3% PDB sesuai aturan.

Ekonomi domestik ke depan diperkirakan masih melambat, di tengah tren pelemahan harga komoditas. Kondisi tersebut bisa menyebabkan kinerja ekspor dan impor kian menurun, meski potensi surplus neraca perdagangan tetap ada. Tanda-tandanya mulai tampak pada kinerja ekspor impor April 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan tersebut hanya sebesar US$ 19,29 miliar. Ini merupakan nilai ekspor terendah sejak Januari 2022 yang saat itu tercatat sebesar US$ 19,17 miliar. Sementara itu, nilai impor pada periode April 2023 hanya sebesar US$ 15,35 miliar. Nilai impor ini juga merupakan yang terendah sejak Juli 2021 yang saat itu tercatat sebesar US$ 15,26 miliar. Meski nilai ekspor impor terendah, neraca perdagangan Indonesia masih mencetak surplus US$ 3,94 miliar. Ini adalah surplus yang diraih selama 36 bulan berturut-turut. Selain hari kerja yang lebih singkat sejalan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, kinerja perdagangan, khususnya ekspor, dipengaruhi harga komoditas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Machdi menyebutkan, harga batubara naik 3,77% month to month (mtm), namun menyusut 37,50% year on year (yoy). Harga minyak sawit mentah (CPO) juga naik 3,41% mtm, namun merosot 40,26% yoy. Selain harga komoditas, lanjut Imam, ekspor maupun impor juga terpengaruh penguatan nilai tukar rupiah. Dari catatan BPS, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.661 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir April. Sementara rerata kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di sepanjang bulan lalu di level Rp 14.684 per dolar AS. "Nilai tukar rupiah cenderung menguat selama bulan April 2023," kata dia, Senin (15/5).

Usai musim pembagian dividen, saham-saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) mulai dilanda aksi profit taking . Melihat data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang Mei 2023, saham-saham big caps kompak menjadi saham tertinggal ( laggard ) yang menggerus IHSG. Di sisi lain, saham-saham lapis kedua justru bergerak menguat. Terutama, saham sektor barang konsumsi dan ritel. Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) juga menjadi salah satu saham movers IHSG di bulan Mei ini. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan, kebanyakan saham big caps yang berada di daftar laggard memang mengalami downtrend atau koreksi setelah mencatat rekor harga tertinggi tahun ini pada akhir bulan lalu. "Sehingga investor profit taking,"ujarnya, Senin (15/5). Saat big caps turun, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat, sejumlah saham lapis dua memiliki valuasi menarik. Menurutnya, dalam jangka pendek saham sektor infrastruktur dan keuangan berpeluang naik.

Sejumlah emiten berencana menggelar aksi korporasi lewat skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Aksi ini dilakukan emiten untuk memperkuat strukutur permodalannya. Dalam catatan KONTAN, sedikitnya ada delapan emiten yang akan melaksanakan private placement. Terbaru ada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI). Emiuten ini telah menggelar private placement dengan menerbitkan saham baru seri A sebanyak 3 miliar lembar dengan nominal Rp 100 per saham. Selain BIPI, beberapa emiten juga bersiap melakukan private placement . Aksi korporasi ini akan dilakukan emiten setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Salah satunya adalah PT MNC Energy Investment Tbk (IATA). Emiten tambang batubara itu akan menambah modal lewat private placement sebanyak 2,52 miliar saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham. Untuk itu, IATA akan menggelar RUPSLB pada 16 Juni 2023. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo menilai, private placement umumnya dilaksanakan emiten untuk memenuhi kebutuhan modal. "Tentu mengarah pada kebutuhan ekspansi, yang dinilai membantu meningkatkan bisnis dan keuangan emiten," katanya, Minggu (15/5). Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyarankan investor menyimak tujuan private placement, untuk menghindari dilusi. "Jadi yang paling penting adalah tujuan dari penggunaan dana melalui aksi private placement tersebut," terang Nafan.

Sektor investasi Indonesia sedang dihinggapi momentum positif. Salah satu pemicunya adalah komitmen investasi jumbo dari Korea Selatan (Korsel). Tak ayal, ‘durian runtuh’ investasi itu pun digadang-gadang bakal memudahkan pencapaian target penanaman modal pada tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara kemarin, Senin (15/5), bertemu dengan 19 delegasi Korsel, termasuk Menteri Pertanian dan Kehutanan, Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, serta sederet pimpinan per­­usahaan top Negeri Ginseng. Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korsel, komitmen yang berhasil dikantongi oleh pemerintah mencapai US$13,56 miliar. LG Energy Solution misalnya, yang telah menanamkan dana US$1,1 miliar dan dalam proses pembangunan pabrik baterai di Karawang, berencana menambah investasi senilai US$9,8 miliar setelah proyek di Karawang tuntas. Pun dengan CJ Group, perusahaan di sektor manufaktur produk kimia dan plastik ramah lingkungan, dipastikan bakal menambah investasi US$1 miliar. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan sejumlah sektor yang akan menampung investasi Korsel antara lain industri penunjang ekosistem kendaraan listrik, properti, hingga pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Investasi Korsel ditangani dengan baik, termasuk yang mangkrak sudah kita selesaikan," kata Bahlil di Istana Merdeka, Senin (15/5).

Masuknya investasi Korsel itu diyakini bakal memudahkan pencapaian target investasi pada tahun ini yang mencapai Rp1.400 triliun. Apalagi, jika dikonversikan ke dalam mata uang Garuda dengan asumsi Rp14.800/dolar Amerika Serikat (AS), komitmen dari Korsel itu setara dengan Rp200 triliun, tak jauh dari rata-rata realisasi penanaman modal per kuartal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, memandang arus investasi dan hubungan ekonomi Indonesa-Korsel terus tumbuh. Apalagi, sudah ada kesepakatan kedua negara untuk meninggalkan dolar AS sebagai mata uang pembayaran transaksi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan pembebasan lahan, biaya logistik yang masih tinggi, serta inkonsistensi kebijakan juga perlu mendapat jaminan dari pemerintah. "Termasuk kebijakan di tingkat daerah. Jadi ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki," katanya.