Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih bergerak lamban, kendati program subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sudah bergulir hampir 2 bulan. Ibarat siput, program subsidi pembelian sepeda motor listrik bergerak lambat. Program pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sebesar Rp7 juta per unit baru terealisasi 106 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Padahal, program pemerintah tersebut sudah bergulir sejak 20 Maret 2023. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa realisasi subsidi sepeda motor listrik itu sangat rendah. Dia menilai respons masyarakat atas program itu belum baik. Padahal menurutnya, pemerintah berharap program bantuan itu bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi mengenai lambatnya penjualan sepeda motor listrik, meskipun ada program subsidi pembelian. Rapat itu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan instansi lain guna mencari solusi lambatnya penyaluran subsidi. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa sepeda motor listrik Selis telah mengemas order sebanyak 400 unit dari calon pembeli yang memanfaatkan subsidi. Jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan semua pesanan masih dikantongi oleh sepeda motor listrik Selis dengan model E-Max. “Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 ,” kata Wilson kepada Bisnis. Selain Selis, entitas Grup MCAS, PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang merupakan produsen sepeda motor listrik dengan merek Volta juga telah mengemas ribun unit pesanan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Vice President & Group Head of Investor Relations Grup MCAS Zefanya Angeline Halim mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan sertifikasi subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah. “Sudah ada 6.000 applicants, so far yang sudah mendaftar program subsidi ini,” kata Zefanya kepada Bisnis.

JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.

Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)

TIGA gawai yang biasa dipakai Selly untuk bekerja menampilkan laman resmi penjualan tiket presale konser Coldplay secara serentak, kemarin pagi, 17 Mei 2023. Karyawan swasta berusia 28 tahun itu mengerahkan laptop, ponsel, dan sebuah tablet untuk berburu tiket konser grup musik pujaannya yang akan tampil di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November mendatang. Bahkan, demi berfokus berebut tiket konser Coldplay, ia bersama beberapa rekannya membentuk grup percakapan khusus. Ia juga memesan cuti sejak beberapa hari lalu. "Yang diincar empat tiket, tapi sudah bersyukur bisa dapat dua," katanya kepada Tempo, kemarin.

Hanya berselang enam menit sejak loket daring dibuka pada jam 10 pagi, tiket termahal seharga Rp 11 juta sudah ludes terjual. Tiket berlabel ultimate experience itu hanya satu dari 11 kategori tiket yang ditawarkan promotor konser Coldplay di Indonesia, PK Entertainment dan TEM Presents. Para promotor membagi penjualan 50 ribu tiket dalam dua hari, kemarin dan besok. Selly termasuk pembeli yang beruntung karena hampir seluruh tiket habis terjual, kemarin sore.

Persis ketika sesi penjualan dibuka, laman penjualan tiket yang diakses Selly sempat memunculkan informasi bahwa antrean telah mencapai 10 ribu calon pembeli. Muncul juga estimasi waktu tunggu 34 menit hingga halaman pemesanan bisa dibuka. "Ternyata tak sampai 15 menit, saya bisa masuk ke pilihan kategori dan sudah membayar pada pukul 10.23 WIB," tuturnya sembari menunjukkan slip transaksi dua tiket kategori festival. Masing-masing tiket menonton berdiri itu sebenarnya dibanderol Rp 3,5 juta. Setelah ditambah dengan pajak dan biaya administrasi, Selly membayar total Rp 8,4 juta untuk kedua tiket. (Yetede)

Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)

Pembajakan buku di Indonesia telah menjadi industri yang produknya marak dijual di lokapasar. Praktik ilegal ini berpotensi membunuh kreativitas dan merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, penerbit, hingga toko buku. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Lebih dari setengah anggota Ikapi (dari jumlah anggota sekitar 2.000 penerbit) telah memproduksi buku digital.

Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar peluang penjualan buku bajakan. Berdasarkan survei Ikapi yang melibatkan 130 lebih penerbit pada 2021, sekitar 75 % penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual di lokapasar. Kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. ”Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis untuk menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys, Selasa (16/5), di Jakarta. (Yoga)

Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).

Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.

Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki  Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)

Industri padat karya tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi beragam tantangan, mulai dari menurunnya permintaan ekspor, serbuan impor, hingga biaya tenaga kerja. Tidak sedikit yang kesulitan bertahan. Namun, selalu ada pula yang tetap bisa berinovasi dan berekspansi. Upaya ekspansi, misalnya, dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, ekspansi tahun ini difokuskan, untuk mengembangkan otomasi. ”Pada saat pandemi Covid-19, kami menerapkan dua sif pekerja. Kalaupun ada ekspansi, kami ingin ada lebih dari dua sif dan apalagi memanfaatkan otomasi (bisa sif tiga dan ada kemungkinan tambah pekerja). Ketika market naik (rata-rata penjualan naik), kami bisa memberikan nilai tambah itu,” ujarnya.

Anne menjelaskan, Pan Brothers bertahan karena memiliki keunikan dengan fokus produksi pada outwear musiman. Jenis produksi ini punya kompleksitas skala menengah dan tinggi. Di Indonesia, tak banyak produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggarap spesifikasi produk ini. ”Kami juga bawa (mengerjakan) banyak brand secara grup. Lebih dari 10 brand,” ujarnya. Pan Brothers berekspansi ke Jateng sejak 2007. Jawa Tengah dinilai sebagai lokasi investasi padat karya yang strategis. Ekspansi itu dilakukan sebagai strategi mencapai visi menjadi perusahaan pemasok pakaian yang terpadu, berkelanjutan, dan mendunia. Pelaku usaha dari skala mikro kecil hingga besar terlibat dalam rantai produksi industri TPT dan alas kaki. Perlu perhatian dan komitmen bersama agar daya saing sector padat karya ini dapat didongkrak. (Yoga)

Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko, Selasa (16/5/2023), mengatakan, kontribusi asuransi dan dana pensiun terhadap produk domestik bruto nasional masih relatif rendah. Selama enam tahun terakhir, kedua industri ini hanya  berkontribusi sekitar 1 persen. ”Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi masih rendah,” ujarnya. (Yoga)

Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI kembali memastikan data dan dana nasabah  dalam kondisi aman sehingga nasabah dapat bertransaksi secara normal dan aman. ”Kami berharap nasabah tetap tenang karena kami memastikan data dan dana nasabah aman serta aman dalam bertransaksi. Kami juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data,” kata Sekretaris Perusahaan BSI Gunawan A Hartoyo, Selasa (16/5) terkait isu adanya kebocoran data yang diakibatkan serangan siber.

Gunawan mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin sadar akan potensi serangan siber yang dapat menimpa siapa saja. BSI pun terus meningkatkan upaya pengamanan untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan sistem perbankan dengan prioritas utama menjaga data dan dana nasabah. Ia menambahkan, serangan siber merupakan ancaman di era digital seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada proses bisnis. Serangan siber dapat terjadi di mana-mana dan bisa menyasar ke berbagai pihak. ”Ini merupakan keniscayaan dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi pada bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat umum untuk mencegah kejahatan siber semakin berkembang,” ujarnya. (Yoga)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai  sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.

Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)