Tren kenaikan suku bunga di Indonesia sebentar lagi mungkin bakal berakhir. Banyak pengamat menilai ada peluang Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan, mengingat kondisi ekonomi yang terus membaik. Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Arman melihat, BI memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan di semester kedua tahun ini. “Kami melihat suku bunga acuan di semester II tahun ini turun ke arah 5% dari sekarang di posisi 5,75%,” ujar dia, Rabu (17/5). Ada beberapa faktor yang melandasi proyeksi ini. Salah satunya, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang sudah hampir mencapai puncak. Tambah lagi, inflasi di Indonesia sudah mereda dan defisit APBN sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sependapat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini terjaga baik. Salah satu indikatornya, neraca dagang surplus hingga April 2023. Kendati begitu, jangan berharap suku bunga kredit akan ikut turun bila BI benar menurunkan suku bunga di semester II. Sebab, era suku bunga acuan tinggi di AS tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, karena meski inflasi AS mulai turun, posisinya masih tinggi. "Oleh karenanya, suku bunga acuan BI masih sulit turun," kata Dian. Apalagi, tidak semua bank langsung merespons kenaikan suku bunga BI dengan ikut menaikkan bunga kredit. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, sejak tahun lalu BCA belum menaikkan suku bunga. Justru, bunga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ada yang turun. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan juga mengungkapkan, saat ini ia masih akan memonitor stabilitas terkait biaya dana di bank. “Diharapkan biaya dana akan menurun dalam kuartal ke depan, sehingga diusahakan suku bunga kredit tidak perlu dinaikkan lagi,” ujar Lani.

Di tengah belitan utang jumbo, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi terus berupaya membenahi kinerja. Salah satunya caranya, merestrukturisasi utang. Ambil contoh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Emiten BUMN karya mengajukan penundaan pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Mengutip laporan keuangan per 31 Maret 2023, WIKA memiliki utang kepada pihak ketiga Rp 12,64 triliun. Salah satu kreditur terbesar WIKA adalah Bank Mandiri, dengan pinjaman Rp 3,9 triliun. WIKA juga memiliki beberapa utang obligasi jatuh tempo di 2023 dan 2024. Totalnya sekitar Rp 1,39 triliun. Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA mengungkapkan, penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada bank untuk memperbaiki struktur keuangan. Mahendra membeberkan, WIKA saat ini sedang berupaya memperbaiki posisi arus kas. Caranya, melakukan refocusing bisnis. WIKA akan memperbanyak proyek pemerintah karena pola pembayarannya monthly progres payment dengan uang muka. Pun dengan Waskita Karya (WSKT). Emiten ini menargetkan pembayaran proyek melalui monthly payment. Dengan begitu, arus kas WSKT berjalan lancar. Per Maret 2023, arus kas operasi WSKT minus Rp 467,6 miliar. Yogie Perdana, analis Pefindo menilai, kondisi arus kas BUMN karya saat ini berada di bawah tekanan. Hal ini seiring mismatch antara uang yang masuk dari pembayaran termin dari bouwheer (pemilik proyek) dengan uang keluar terkait pembayaran ke vendor, investasi, dan pinjaman.

Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat tantangan hebat. Pasalnya, kasus korupsi kembali melibatkan menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5) lalu, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G tahun 2020-2022. Atas kasus korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian Rp 8,03 triliun. Johnny merupakan menteri kelima di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjerat kasus korupsi atau yang ketiga pada masa pemerintahan periode kedua. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai banyaknya pembantu presiden yang tersandung korupsi membuktikan Presiden Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang belum berjalan baik. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak cukup hanya memberikan arahan agar para menteri bekerja dengan baik, memperhatikan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan juga memberikan pengawasan langsung atas kinerja para menterinya. "Dengan rentetan kasus korupsi dari menteri, artinya ada kegagalan Presiden dalam melakukan sistem pengawasan," ucap Boyamin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah bisa kehilagan kepercayaan dari investor. Apabila kasus korupsi terus dibiarkan marak, investor jadi malas berhubungan dengan pemerintah.

Kabar gembira buat pemegang saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Emiten ritel ini siap membagikan dividen dengan nilai total Rp 999 miliar. Dividen tersebut setara dengan 35% dari laba AMRT di sepanjang 2022. Keputusan pembagian dividen itu disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang digelar AMRT pada Rabu (17/5). "RUPST menyetujui pembagian dividen tunai Rp 999 miliar," kata Sekretaris Perusahaan AMRT, Tomin Widian. Selain sebagai dividen, perolehan laba tahun lalu akan disisihkan AMRT untuk dana cadangan dengan nilai Rp 1 miliar. Lalu, sekitar Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk investasi dan modal kerja. Alhasil, di sepanjang tahun lalu, emiten ritel pengelola Alfamart ini meraup laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2,86 triliun. Tomin menjabarkan, dividen akan dibayarkan pada 14 Juni 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Sumber Alfaria Trijaya (AMRT). Selain membagikan dividen, AMRT juga bakal menggenjot ekspansi bisnis. Hingga akhir 2023, emitem yang dikendalikan Djoko Susanto ini menargetkan pembukaan 800 hingga 1.000 gerai baru. Untuk ekspansi ini, AMRT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 4,4 triliun. Sampai kuartal I-2023, AMRT merealisasikan capex Rp 860 miliar.

Reksadana pendapatan menjadi reksadana dengan kinerja terbaik sepanjang tahun ini. Berdasarkan data Infovesta Kapital Advisori, performa reksadana pendapatan tetap menghasilkan return 1,95% year to date (ytd) hingga 28 April 2023. Sedangkan, rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap selama April 2023 tercermin dari Infovesta 90 Fixed Income Fund Index mencatat return 0,59% secara bulanan. Di sepanjang 2023, reksadana PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) yaitu Manulife Dana Tetap Utama termasuk reksadana dengan return di atas rata-rata acuan. Manulife Dana Tetap Utama mencatat return 3,93% ytd. Direktur dan Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Ezra Nazula menjelaskan, reksadana pendapatan tetap Manulife menerapkan strategi aktif. Produk Manulife Dana Tetap Utama ini difokuskan pada Surat Utang Negara (SUN). Reksadana lain yang menghasilkan return besar adalah PT Star Asset Management (STAR AM). Manajer investasi ini memiliki STAR Obligasi Negara Prima mencetak return 2,04% secara bulanan. Ini menjadi reksadana pendapatan tetap berkinerja terbaik ketiga di April 2023. Head of Fixed Income STAR Asset Management, Henry Buntoro mengungkapkan, saat memilih aset investasi menggunakan strategi pengelolaan aktif terhadap durasi obligasi pemerintah dan likuiditas instrumen obligasi. Ke depan ia yakin, aset investasi berbasis obligasi masih menguntungkan.

Perbankan semakin aktif mendorong pembiayaan hijau. Salah satu caranya dengan mendukung penyaluran kredit kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), melalui anak usaha CIMB Niaga Finance (CNAF), telah mencatat kenaikan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. Per kuartal I-2023, pembiayaan kendaraan listrik CNAF mencapai Rp 22,8 miliar, tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 7,6 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman optimistis pembiayaan kendaraan listrik di kuartal selanjutnya akan terus bertumbuh. CNAF menerapkan suku bunga kurang lebih 100 basis poin (bps) lebih murah dari pembiayaan konvensional. Sementara pembiayaan kendaraan listrik yang diberikan oleh Bank KB Bukopin melalui skema dealer financing hingga April 2023 mencapai Rp 584 miliar, dengan kendaraan sebanyak 753 unit. Head of Asset Management & Procurement KB Bukopin I Putu Adi Saputra menjelaskan, porsi pembiayaan kendaraan listrik dari total penyaluran Kredit Kendaraan (KKB) dan dealer financing sekitar 20%. “Saat ini masih belum terdapat insentif bunga yang diberikan khusus untuk pembiayaan kendaraan listrik, namun secara produk bunganya lebih rendah dibandingkan bunga kredit secara umum,” katanya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah menyalurkan pembiayaan konsumsi kendaraan motor listrik berbasis baterai mencapai Rp 327 miliar per Maret 2023, tumbuh 19 kali lipat secara tahunan. Hera F. Haryn, EVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA menyampaikan, ini merupakan bentuk komitmen BCA untuk turut mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) berencana membuka 500 gerai baru Lawson dan 200 gerai baru Alfamidi tahun ini. Demi memuluskan ekspansi bisnis tersebut, MIDI mengucurkan belanja modal atawa capital expenditure (capex) Rp 1,6 triliun. Corporate Secretary dan Direktur MIDI, Suantopo Po menjelaskan, ekspansi kedua gerai dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk gerai Alfamidi akan difokuskan di daerah Indonesia Timur. Sedangkan ekspansi gerai Lawson menyasar Pulau Jawa dengan mengandalkan jaringan Alfamidi. "Untuk ekspansi Alfamidi perbandingannya 60:40, 60% ke kawasan Indonesia Timur, sisanya 40% ke kawasan Indonesia Tengah dan Barat. Untuk Lawson, kami manfaatkan jaringan Alfamidi yang potensial di kawasan Jawa," jelasnya, Rabu (17/5). Manajemen Midi Utama menyebutkan, prospek pasar di wilayah Indonesia Timur masih besar. Menurut Suantopo, dibandingkan wilayah Indonesia Barat, potensi pasar Indonesia Timur lebih menjanjikan karena jumlah pemain ritel di wilayah itu masih kecil sehingga peluangnya cukup menjanjikan. "Prospek pasar sebenarnya lebih besar di Indonesia bagian Barat, tapi total pemain di Indonesia bagian Timur paling kecil, sehingga peluangnya cukup besar," jelasnya. Midi Utama menargetkan, pos pendapatan dan laba bersih tahun ini bisa bertumbuh masing-masing dua digit. Suantopo optimistis MIDI bisa mencapai target tersebut dengan mengacu kepada proyeksi Nielsen dan juga inflasi tahun ini.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.