Pegiat kopi di Sumsel mulai mengincar kerja sama dengan beberapa negara sebagai tujuan ekspor. Upaya ini menuntut kualitas dan kuantitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional agar kopi  Sumsel bisa dikenal di pasar global. Hal ini mengemuka dalam pelatihan proses klasifikasi (grading) biji kopi yang digelar oleh Komunitas UMKM Naik Kelas di Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Selasa (16/5). Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Salama Sri Susanti, menuturkan, sebagai daerah  penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 270.000 hektar, Sumsel belum memiliki citra kuat dibanding daerah lain,seperti kopi Toraja (Sulawesi Selatan), Kintamani (Bali), atau Gayo (Aceh). ”Padahal potensi itu ada,” ujar Salama.

Permasalahannya terletak pada belum standarnya pengolahan biji kopi di Sumsel, mulai dari penanaman  hingga pengolahan pascapanen. Terkait pemetikan, misalnya, masih banyak petani memetik buah kopi yang belum merah karena tuntutan ekonomi dan pabrik tetap menyerapnya. Saat ini, peluang memperbaiki nama kopi Sumsel kembali terbuka setelah ada order dari Uni Emirat Arab (UEA) dan AS. Untuk UEA, sudah ada pemesanan sekitar 500 ton biji kopi dalam beberapa kali pengiriman. Saat ini, ujar Salama, pihaknya sedang melatih petani dan pemroses kopi agar bisa menghasilkan biji kopi kelas satu ukuran 5,5 milimeter dengan tingkat kecacatan 5 % sampai 8 %, dan kadar air berkisar 12-14 %. Di Sumsel, rata-rata kadar air biji kopi masih berkisar 16 % - 18 %. Untuk menembus pasar ekspor, pegiat kopi harus bisa mempertahankan lima faktor penting, yakni kualitas, kuantitas, keberlanjutan, kredibilitas, dan konsistensi. (Yoga)

Laju ekonomi Indonesia pada tahun pemilu 2024 diramal tidak akan signifikan. Meski konsumsi bisa menanjak, momentum pemilu justru berpotensi menahan investasi. Ditambah lagi, kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian bakal mempengaruhi ekonomi domestik. Sejumlah ekonom sepakat, ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan tumbuh positif. Bahkan, masih bisa menyentuh level 5%. Namun laju pertumbuhan pada tahun depan terancam melambat dibandingkan kenaikan di 2022 yang sebesar 5,31%. Padahal, pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar 5,3% hingga 5,7%. "Untuk pemilihan umum mendatang, kami mengharapkan PDB (produk domestik bruto) tumbuh sekitar 5%. Jadi angka pertumbuhannya masih bagus. Sehingga kita berharap pemilu 2024 masih menjadi tahun positif," ujar Head of Research DBS Group Maynard Arif, Selasa (16/5). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat pemilu 2014, ekonomi tumbuh 5,01% dengan konsumsi rumah tangga saat itu tumbuh 5,14%. Sementara pada pemilu 2019, ekonomi tumbuh 5,02% dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,04%. Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao menambahkan, tahun pemilu akan menahan investasi. Menurut dia, investor akan cenderung wait and see sampai ada kejelasan tentang kepemimpinan berikut. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menghitung, pemilu menambah 0,1% hingga 0,2% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Beberapa sektor akan tumbuh moncer, seperti sektor ritel, terutama makanan dan minuman. Lalu. transportasi hingga media.

Indonesia harus mulai mewaspadai kondisi perekonomian China. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, Tiongkok tampaknya belum bisa menunjukkan taringnya. Perekonomian China justru menunjukkan perlambatan. Tanda-tandanya, inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur mereka yang berada di zona kontraksi atau nilai indeks di bawah 50. Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% secara tahunan atau terendah sejak Februari 2021. Tingkat inflasi ini pun melandai dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy. Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke level 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023. Misalnya saja di periode Januari sampai Maret 2023 kemarin, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca dagang dengan Tiongkok sebesar US$ 1,24 miliar. Itu setelah ekspor Indonesia ke China menembus US$ 16,58 miiar. Sedangkan impor Indonesia dari negeri Tiongkok sebesar US$ 15,34 miliar. Meski ada hasil positif di awal tahun hingga April kemarin, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, perlambatan ekonomi China akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sependapat bahwa perlambatan ekonomi China juga akan memberikan dampak buruk bagi laju perekonomian Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bhima, apabila perekonomian China turun 1% maka membuka peluang perekonomian Indonesia tergerus sekitar 0,3% hingga 0,4%.

Peminat lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa (16/5) masih tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) total penawaran yang masuk mencapai Rp 65,45 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding lelang sebelumnya yang sebesar Rp 44,99 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan, minat investor lebih tinggi dalam lelang SUN kali ini berkat kondisi pasar global yang cenderung stabil. Hal ini dipengaruhi rilis inflasi Amerika Serikat (AS) bulan April 2023 yang cenderung menurun. "Data inflasi tersebut meningkatkan ekspektasi investor bank sentral AS The Fed akan mulai dovish pada akhir triwulan III tahun 2023," kata Deni ke KONTAN, kemarin. Selain itu, kondisi perekonomian domestik cukup positif. Salah satunya neraca perdagangan Indonesia bulan April 2023 yang mencatat surplus US$ 3,94 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dari surplus bulan Maret 2023 sebesar US$ 2,83 miliar dan ekspektasi pasar US$ 3,38 miliar. Mayoritas permintaan investor dalam lelang kali ini tertuju pada seri SUN dengan tenor yang lebih panjang, yakni 10 tahun dan 15 tahun. Penawaran untuk dua tenor tersebut mencapai Rp 38,93 triliun atau 59,48% dari total. Sementara itu, berdasarkan nominal yang dimenangkan, nilainya sebesar Rp 7,45 triliun atau 49,67% dari total nominal dimenangkan. Total penawaran investor asing pada lelang SUN kali ini juga naik menjadi sebesar Rp 14,1 triliun, dari Rp 9,66 triliun pada lelang sebelumnya. Penawaran investor asing paling banyak masuk untuk seri SUN tenor 15 tahun. Secara keseluruhan lelang kemarin, mayoritas permintaan investor tertuju pada seri SUN dengan tenor 10 tahun, yakni seri FR0096. Jumlah penawarannya mencapai Rp 23,52 triliun atau 35,9% dari total penawaran yang masuk. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menganalisis, SUN tenor 10 tahun paling banyak diburu karena menawarkan yield menarik. Berbeda dengan obligasi tenor pendek yang mencatatkan penurunan yield signifikan, meski tingkat likuiditasnya tinggi.

Dugaan serangan siber ke sistem PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) masih berlanjut. Kemarin, kelompok LockBit 3.0, yang mengklaim melakukan serangan siber ke BSI, membocorkan data yang diduga dicuri. Kendati begitu, BSI menegaskan data dan dana nasabah dalam kondisi aman. "Kami juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data," kata Gunawan A. Hartoyo, Sekretaris Perusahaan BSI dalam keterangan resmi, kemarin. Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Selasa (16/5), juga melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Pertemuan di kantor pusat BSI di The Tower, Jakarta itu, juga dihadiri Juru Bicara BSSN Ariandi Putra. BSI dan BSSN tidak mengungkap detail isi pertemuan. "BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BSI terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami. Kami siap untuk terus berkolaborasi," kata Ariandi. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan mengatakan, perbankan sangat membutuhkan talenta digital untuk mendukung operasional bisnis yang sudah didigitalisasikan. "Bank dapat mengembangkan talenta dengan membentuk management trainee di bidang TI dan digital," kata dia. Sejumlah bank memang meningkatkan investasi di bidang tenaga kerja digital ini. Joni Raini, Direktur Human Resources PT Bank CIMB Niaga Tbk, mengatakan, pengembangan talenta di bidang TI atau digital jadi salah satu prioritas mereka di saat ini.

Optimisme pemerintah perihal prospek pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Keyakinan itu tak mengendur meski ekonomi masih dibayangi inflasi yang berkorelasi pada tingginya suku bunga acuan. Hal tersebut setidaknya terbaca dalam rumusan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,7%. Sikap itu dinilai wajar lantaran tahun depan menjadi periode penting pembuktian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Apalagi, tahun depan juga merupakan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Adapun soal produk domestik bruto (PDB), angka yang tertera dalam RKP 2024 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN yang ditetapkan di kisaran 6,2%—6,5%. Akan tetapi, apabila becermin pada data historis, target itu terbilang ambisius. Musababnya, pertumbuhan ekonomi acap kali terjun ketika digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, batas bawah target ekonomi pada 2024 sama dengan angka sasaran yang tertuang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yakni sebesar 5,3%. Tak hanya data historis, sejumlah proyeksi yang dipublikasikan lembaga internasional pun menunjukkan angka yang pesimistis pada tahun depan, yakni di rentang 4%—5%. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menjamin keamanan selama Pemilu 2024 sehingga menciptakan kondusivitas. Wapres juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKP 2024. Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemda untuk segera menuntaskan RKPD 2024. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, mengatakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah amat penting dalam pencapaian target 2024. Adapun, kalangan ekonom pesimistis dengan target pemerintah mengingat masih banyaknya aral pengadang. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan aktivitas investasi bakal terhambat oleh aksi wait and see investor hingga terbentuknya pemerintahan baru, sementara ekspor terimbas ketidakpastian global.

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

Pelonggaran aturan kepemilikan hunian bagi warga negara asing dan diaspora di Tanah Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan nilai tambah pasar properti dalam negeri untuk bersaing dengan negara tetangga, seperti Singapura. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN mencatat, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) pada periode 2017—2023 mencapai 131 unit. Dari data tersebut, terlihat kepemilikan sebelum UU Cipta Kerja, yakni 2017—2019 hanya sebanyak 52 unit. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, yakni pada periode 2020—2023, kepemilikan properti oleh WNA bertambah cukup signifikan sebanyak 79 unit. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan WNA memiliki properti di Tanah Air, karena tidak lagi mensyaratkan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Saat ini, WNA cukup melampirkan visa, paspor, dan izin tinggal untuk bisa membeli properti di dalam negeri. Pelonggaran tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara second home visa bagi WNA dan keluarganya yang ingin tinggal di Tanah Air.

Adapun, ketentuan terkait dengan batasan harga rumah tapak mulanya Rp10 miliar untuk DKI Jakarta, saat ini turun menjadi Rp5 miliar. Sementara itu, batasan harga rumah tapak di Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali tidak mengalami perubahan, yakni dengan batasan Rp5 miliar. Perubahan lainnya adalah adanya kebijakan khusus yang memudahkan WNA memiliki properti bagi diaspora. Kemudahan yang ditawarkan pemerintah berupa batasan harga propertinya sebesar 75% dari batasan harga minimal rumah tunggal/rusun untuk WNA,” ujarnya. Sejumlah pengembang sendiri optimistis kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk memiliki properti bakal meningkatkan minat WNA dan diaspora untuk memiliki hunian di dalam negeri, meski masih ada persoalan dalam persyaratan kartu izin tinggal sementara/kartu izin tinggal tetap. Direktur PT Jababeka Tbk. (KIJA) Suteja Sidarta Darmono mengatakan hunian untuk WNA dan diaspora menjadi peluang yang bisa ditangkap oleh pelaku properti nasional, khususnya melalui produk untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia.

JAKARTA, ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 akan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 atau untuk menjadi negara maju. Sedangkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang menjadi kunci kesinambungan pembangunan, sekaligus menjadi bekal bagi pemerintahan selanjutnya. “Saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional, terutama Ibu Kota Nusantara, agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri,”ucap Wapres Ma’ruf dalam Musren bangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Untuk itu, kata Wapres, langkah pemerintah dalam merumuskan target, tujuan, dan strategi pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan. Apalagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 akan segera berakhir. Wapres berharap, RKP Tahun 2024 dapat menjadi alat pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID - Nilai impor produk besi baja mengalami penurunan 31,32% pada Januari-April 2023 menjadi US$ 3,73 miliar atau setara Rp 55,23 triliun dibanding periode sama tahun lalu US$ 4,86 miliar. Penurunan impor produk dengan nomor Harmonize System (HS) 72 tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari sektor konstruksi di dalam negeri dan turunnya harga di pasar global. “Penurunan ini lebih karena faktor permintaan. Kalau dilihat, di sektor konstruksi pertumbuhannya rendah, yang menyebabkan permintaan besi baja menurun. Padahal, harga sekarang sedang turun, tapi karena permintaan turun, impornya juga ikut turun,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Investor Daily, Selasa Malam (16/05/2023). Tauhid menambahkan, penurunan permintaan di sektor konstruksi tersebut dilihat dari pengeluaran PDB untuk bangunan yang hanya sekitar 3%, jauh dari kondisi normal yang 5%. “Biasanya kalau investasi untuk bangunan di atas 5%, itu permintaan besi baja akan tinggi,” ujar dia. Tauhid melihat, penurunan impor besi baja hingga April lebih karena berkurangnya permintaan komoditas tersebut. (Yetede)