JAKARTA, ID - Rapat umum pemegang saham tahunan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menyetujui pembagian dividen tunai senilai total US$ 1 miliar dari hasil kinerja keuangan 2022. Jumlah ini setara 40,11% dari laba bersih Adaro tahun lalu sebesar US$ 2,49 miliar. “ Kami menyadari kesuksesan Adaro hingga mencapai pos isi saat ini tidak lepas dari dukungan para pemegang saham. Dengan demikian kami berkomitmen memberikan return kepada pemegang saham dalam bentuk pembagian dividen secara reguler,” kata Presiden Direktur dan CEO Adaro Garibaldi Thohir di Jakarta, Kamis (11/5/2023). Pria yang kerap disapa Boy Thohir ini menambahkan, RUPST memutuskan pembagian dividen tunai final sebesarUS$ 500 juta, sehingga total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2022 berjumlah US$ 1 miliar. Adapun alasan (dividend payment ratio/DPR) yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, antara lain keuntungan berlipat ganda perusahaan tahun lalu, dipercaya tepat untuk disimpan untuk pengembangan proyek proyek ke depan, demi keberlanjutan usaha.  istilah saya ya kami  istilah saya ya kami nabung, nggak bagiin semua karena memang kami punya kepentingan untuk Adaro bisa eksis dan memberikan kon tribusi untuk negara,” tegas dia. (Yetede)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan perdagangan perdana di bursa karbon Indonesia terlaksana pada September mendatang. Untuk mewujudkannya, Otoritas akan menentukan penyelenggara bursa karbon dalam waktu dekat. Selama ini, OJK membuka dua opsi penyelenggara pasar karbon. Salah satunya menugasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mewadahi perdagangan karbon. Opsi lainnya, membentuk entitas baru yang khusus mengurus perdagangan komoditas tersebut.  Ketika dimintai konfirmasi mengenai pilihan akhirnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan belum ada keputusan bulat. "Peraturan OJK (mengenai proses penetapan penyelenggara bursa karbon) masih difinalkan," ujarnya singkat kepada Tempo, kemarin. Dia berjanji aturan main itu bakal terbit pada Juni mendatang. Kehadiran bursa karbon ini penting untuk mewadahi perdagangan izin emisi hingga kredit karbon di dalam negeri. Pemerintah mengebut pembentukannya karena Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang tinggi, khususnya dari hutan dan mangrove yang tersebar di dalam negeri. Selama ini, karbon tersebut diperjualbelikan di bursa di luar negeri. "Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tapi dia membuka bursa karbon," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo membahas kebijakan perdagangan karbon, 3 Mei lalu. (Yetede)

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berupaya memulihkan layanannya yang mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir. Serangan siber diduga menjadi pangkal masalah yang, antara lain, melumpuhkan mobile banking serta ATM BSI secara bersamaan sejak 8 Mei lalu. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menuturkan manajemen masih terus berkoordinasi dengan regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, dan stakeholder terkait untuk memastikan penyebab masalah tersebut. “Pada dasarnya perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik,” ujar dia, kemarin, 11 Mei 2023. Meski demikian, BSI memastikan seluruh data dan dana nasabah berada dalam kondisi aman serta menjadi fokus prioritas perusahaan. Ihwal aktivitas serangan siber, Hery merujuk pada data Google dalam 90 hari terakhir, yakni ada 807 ribu serangan dengan rata-rata 9.000-10 ribu serangan per hari ke berbagai lembaga, tak hanya lembaga keuangan. Mengingat besarnya risiko yang mengintai, perseroan terus meningkatkan standar keamanan seiring dengan perkembangan pesat teknologi dan kebutuhan nasabah untuk produk keuangan digital. (Yetede)

Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 nanti, pemerintah sepertinya gencar mengobral perpanjangan kontrak pertambangan maupun minyak dan gas bumi (migas). Dari informasi yang diperoleh KONTAN, pemerintah akan mempercepat perpanjangan kontrak sejumlah perusahaan tambang maupun migas dalam waktu dekat. Ada tiga perusahaan tambang dan migas yang disebut-sebut bakal mengantongi perpanjangn kontrak. Pertama, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia. Padahal, sebetulnya, kontrak Freeport itu baru akan berakhir 2041. Kedua, ada juga rencana memperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesa Tbk yang berakhir Desember 2025 menjadi IUPK. Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian perpanjangan kontrak kepada Inpex Corporation dalam mengelola Blok Masela. Kontrak perusahaan Jepang di blok itu baru akan berakhir 2028 atau lima tahun lagi. Sebelumnya, Desember 2022 lalu, pemerintah telah memberikan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Tangguh (KKS Tangguh) ke BP, operator dan mitra KKS Tangguh selama 20 tahun hingga 2055. Padahal, kontrak Tangguh sejatinya baru berakhir 2035. "Pemberian perpanjangan yang lebih cepat merupakan bentuk kepastian usaha," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat menjelaskan rencana perpanjangan kontrak IUPK Freeport, pada akhir April 2023 lalu. Kabar perpanjangan kontrak Inpex Corporation di Masela juga terang. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro bilang, kontrak Inpex di Masela akan ditambah tujuh tahun plus 20 tahun. Alhasil, "Blok Masela berakhir di 2055," ujar Hudi saat dihubungi KONTAN, Rabu (10/5). Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) menyebut upaya mengamankan kontrak tambang dan migas berkaitan dengan kepastian berusaha. Ini karena "Investor tambang dan migas sensitif terhadap pemilu. Mereka khawatir ada perubahan perizinan yang akan mempengaruhi rencana bisnis mereka," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/5).

Pundi-pundi Bank Indonesia (BI) semakin tambun. Bank sentral mencatatkan surplus anggaran yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan realisasi 2021. Dalam Laporan Keuangan Tahunan BI yang terbit pada Mei 2023, tertulis surplus anggaran setelah pajak pada tahun 2022 mencapai Rp 21,76 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dari surplus setelah pajak tahun 2021 yang sebesar Rp 19,17 triliun. Surplus tersebut didorong oleh penghasilan BI yang lebih besar dari beban yang ditanggung pada tahun lalu. Secara rinci, penghasilan BI di sepanjang 2022 mencapai Rp 121,70 triliun. Sedangkan beban yang ditanggung oleh bank sentral sebesar Rp 92,83 triliun. Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengungkapkan, peningkatan penghasilan moneter tersebut lebih didorong oleh dua hal. "Kenaikan itu disebabkan kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang meningkat oleh BI dan kenaikan suku bunga dolar dan imbal hasil US Treasury," terang Edi kepada KONTAN, Selasa (9/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky melihat, tren surplus BI akan berlanjut setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Adanya surplus menunjukkan BI memiliki likuiditas untuk melaksanakan bauran kebijakan demi perekonomian Indonesia.

Bursa saham dalam negeri dinilai masih memiliki daya tawar untuk menggaet investor asing. Hingga Rabu (10/5), Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan nilai beli bersih alias net buy asing mencapai Rp 17,98 triliun secara year to date (ytd). Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mencermati, dana asing yang keluar alias capital inflow di pasar saham berpotensi terus bertambah, seiringan dengan perlambatan ekonomi global. "Namun untungnya ekonomi dalam negeri masih solid, sehingga capital outflow China bisa ke dalam negeri," kata dia, Rabu (10/5). Jika dibandingkan dengan bursa Asia Tenggara, price earning ratio (PER) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang masih di level rata-rata. Berdasarkan data Bloomberg, per Rabu (10/5), PER IHSG ada di 13,06 kali. Valuasi tersebut lebih rendah dari Thailand, Malaysia dan Filipina. Di pasar Asia, PER IHSG juga lebih rendah dari bursa China dan Korea Selatan yang masing-masing di 37,78 kali dan 14,26 kali. Sementara Indonesia menunjukkan progress ekonomi yang cukup baik. Hal ini menurut Nico bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk menampung aliran dana asing. "Apalagi memasuki semester II, Indonesia akan menghadapi sentimen Pemilu," papar Nico, Rabu (10/5). Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas juga sepakat mengatakan jika fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat akan memicu aliran dana asing. "Jika saat tahun 2022 asing sudah memanfaatkan net sell, harapannya di tahun ini asing melanjutkan net buy meskipun di tengah kekhawatiran dari sisi global," kata Sukarno.

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksadana tercatat turun pada April 2023. Berdasarkan data OJK, dana kelolaan reksadana turun Rp 3,79 triliun secara bulanan menjadi Rp 500,38 triliun. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori Nicodimus Kristiantoro menjelaskan, jika dirincikan per instrumen kelas aset, mayoritas reksadana turun. Antara lain, reksadana saham dan reksadana pasar uang. Penurunan reksadana saham, karena investor sedang kurang meminati aset saham. Hal ini lantaran ekspektasi risiko akibat isu global dan volatile-nya pasar saham. Untuk reksadana saham, dana kelolaan diprediksi naik pada kuartal II. Ini dengan asumsi krisis perbankan global dan isu plafon utang AS mulai ada titik cerah. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi mengatakan, pada April terjadi redemption atau pencairan yang disebabkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean yang akan dihelat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan ini menjadi momentum krusial untuk memupuk soliditas kerja sama negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu inisiatif yang dinilai penting adalah akselerasi kerja sama ekonomi seiring dengan ketidakpastian dan rivalitas global yang kian tinggi. Terlebih saat ini sejumlah negara di Asean telah mengimplementasikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Presiden RI Joko Widodo, saat membuka KTT Asean kemarin, Rabu (10/5), mengatakan negara-negara Asean harus terus memperkuat integrasi ekonomi dan mempererat kerja sama inklusif termasuk implementasi RCEP. Kehadiran RCEP digadang-gadang akan mendorong kinerja perdagangan negara-negara Asean. Apalagi, sejauh ini kinerja perdagangan kawasan Asean dalam tren positif. Merujuk pada data Asean Yearbook 2022 yang dirilis pada April 2023, nilai total perdagangan yang melibatkan Asean mencapai US$3,34 triliun pada 2021. Capaian itu meningkat apabila dibandingkan dengan perfoma sepanjang 2020 yang hanya mencatatkan US$2,66 triliun. Indonesia juga memperoleh manfaat positif dari adanya kesepakatan RCEP ini. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang meratifikasi RCEP mencapai US$54,35 miliar pada kuartal I/2023. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan optimistis RCEP akan membuat perekonomian Asean lebih maju. Adapun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memandang kawasan Asean kompetitif secara parsial. Dia mengatakan Vietnam selama ini menjadi daerah favorit menyusul banyaknya relokasi perusahaan dari China. Sementara itu, Ketua Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa Asean memiliki potensi untuk menjadi pusat stabilitas dan ekonomi dunia pada 2045. Menurutnya, proses ke arah itu akan dituangkan dalam peta jalan yang disusun oleh Asean-BAC.

Ketimpangan digital di kawasan Asean perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tengah upaya negara-negara di kawasan itu memperkokoh ekonomi dan keuangan digital. Tingkat inklusi keuangan di wilayah Asia Tenggara masih terlihat jomplang. Kehadiran layanan keuangan digital dan kerja sama antarkawasan dalam penetrasi keuangan digital, diharapkan mampu mendorong kesetaraan akses keuangan masyarakat kawasan.Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa integrasi ekonomi Asean tidak terlepas dari kebutuhan untuk melakukan transformasi kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan digital. “Hal ini penting demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efi siensi, serta peningkatan daya saing,” ujarnya saat membuka Leader’s Insight Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Rabu (10/5). 

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa kerja sama Asean juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital. Terkait hal ini, ketimpangan digital yang masih terjadi di Asean menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota Asean. Oleh sebab itu, sumber daya manusia (SDM) dan ahli-ahli digital mesti terus lahir untuk mengimbangi perkembangan itu. “Ratusan juta penduduk Indonesia diketahui sebagai pengguna aktif internet. Edukasi tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat, dan negara sangat penting untuk digiatkan bagi masyarakat Indonesia,” katanya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan pentingnya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital yang inklusif dan inovatif. Hal ini diwujudkan salah satunya QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia untuk mendukung pembayaran lintas batas. Terakhir, dukungan kebijakan dalam menciptakan inovasi unggul, SDM terampil dan industri kompetitif untuk mendorong daya saing ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.Sementara itu Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono menyatakan bahwa bank sentral berupaya mendorong inklusi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan industri tekstil memiliki potensi besar seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan daya beli masyarakat. “Pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk mempertahankan ekonomi di sektor tekstil dan produknya,” katanya, dikutip Rabu (10/5). Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi kebijakan investasi secara berkelanjutan yang terbukti berhasil menarik banyak investasi ke dalam negeri. Dia menilai, sebenarnya kinerja sektor tekstil telah mengalami tren perbaikan selepas pandemi Covid-19. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan kondisi kelesuan permintaan ekspor industri tekstil telah terjadi sejak kuartal IV/2022. Lesunya perekonomian sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Eropa dituding sebagai salah satu penyebab utamanya. Selain itu, rantai pasok global juga disebut masih terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Dia memperkirakan kinerja industri tekstil pada tahun ini berpotensi jatuh lebih dalam, karena masih dibayangi oleh sejumlah faktor eksternal.