Pengelolaan dana negara berupa penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah perusahaan pelat merah perlu diawasi ketat. Jangan sampai suntikan dana puluhan triliun rupiah itu hanya menyedot APBN tanpa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, ada sejumlah proyek di 13 BUMN yang didanai melalui PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun belum diselesaikan hingga semester I-2022. Temuan itu termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022. Menurut laporan BPK, nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji kembali penggunaan dana PMN. Pertama, jika sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai tujuan awal, maka pemerintah harus memerintahkan BUMN terkait untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Kedua, apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, maka pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak menjawab saat dikonfirmasi KONTAN terkait hal ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan penggunaan dana PMN secara akuntabel dan transparan melalui key performance indicator (KPI). KPI tersebut telah diwajibkan sejak tahun 2021, yang dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN atau lembaga penerima PMN dan kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pekerjaan yang belum selesai tersebut menunjukkan pemberian PMN yang kurang efektif. "Ini karena program belum diselesaikan padahal penggunaan PMN perlu spesifik mengacu pada proyek yang menjadi program pemerintah," kata dia kepada KONTAN, Selasa (20/6).

Setelah lama ditunggu, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan baru harga rumah subsidi yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.010/2023. Lewat PMK tersebut, pemerintah menaikkan batas harga rumah tapak yang bebas PPN 11% dari harga jual. Untuk tahun 2023, rumah tapak bebas PPN dipatok di kisaran harga Rp 162 juta-Rp 234 juta per unit. CEO Advisor.id Praska Putrantyo menilai, dampak dari aturan ini tidak berpengaruh atau berdampak positif terhadap kinerja emiten-emiten properti. Sebab, aturan ini lebih menyasar kepada rumah-rumah dengan harga menengah ke bawah, yakni dengan di bawah Rp 500 juta. Hal tersebut, kata Praska, terlihat dari kinerja rata-rata emiten properti dan real estate, khususnya yang berkapitalisasi besar di atas Rp 10 triliun masih mengalami koreksi dalam sepekan terakhir. "Alhasil, indeks sektor properti & real estate merosot 1,34% dalam sepekan per 20 Juni 2023," ujarnya, Selasa (20/6). Senada, analis Ciptadana Sekuritas Asia, Yasmin Soulisa menjelaskan, total nilai kredit perumahan dan apartemen yang disalurkan industri perbankan masih akan tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan pada kuartal I-2023.

Iklim investasi Indonesia agaknya makin sejuk. Buktinya, indeks kemudahan berusaha di Indonesia melesat dari posisi 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023. Tak cuma itu, kebijakan obral insentif dari pemerintah daerah juga diramal bakal membuat investor kepincut.Dus, keadaan itu pun bakal menjadi katalis positif dalam mengejar target penanaman modal senilai Rp1.400 triliun pada tahun ini. Sentimen positif pertama datang dari World Competitiveness Ranking International 2023 yang dirilis Institute for Management Development kemarin, Selasa (20/6). Dalam laporan terbaru, indeks kemudahan berusaha Indonesia naik hingga 10 peringkat.Hal itu menjadi kabar baik di tengah kekhawatiran investor perihal kondisi politik selama pemilihan umum yang memengaruhi kepastian berusaha. Faktor pendorong naiknya indeks daya saing nasional, selain agenda reformasi birokrasi dan penyempurnaan Omnibus Law Cipta Kerja, adalah normalisasi ekonomi pascapandemi yang cepat. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot, optimistis dengan kondisi ini target investasi senilai Rp1.400 triliun tercapai pada tahun ini."Ini akan menjadi acuan investor dalam melihat peluang dan keputusan berinvestasi, dan meningkatkan kepercayaan investor," katanya kepada Bisnis, Selasa (20/6). Asian Development Bank (ADB) misalnya, dalam Asian Development Outlook April 2023 memperkirakan investasi hanya tumbuh 5% pada 2023, lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah sekitar 6,1%—6,3%.Penyebabnya adalah ketidakpastian ekonomi dunia akibat impak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, agenda politik lima tahunan juga melahirkan kewaspadaan di kalangan pelaku usaha.Tak jauh beda, World Bank dalam laporan East Asia and Pacifi c Economic Update April 2023 memandang pertumbuhan investasi di negara Asia Pasifik termasuk Indonesia terpengaruh oleh perlambatan ekonomi China dan pengetatan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan indeks daya saing bukan parameter penentu keputusan investasi, pun dengan skema insentif.

Dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan berakhirnya era pandemi Covid-19 menjadi modal kuat Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah tantangan risiko global yang masih membayangi, prospek ekonomi Tanah Air justru memperlihatkan tren perbaikan. Sinyal membirunya indikator tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai angka di atas 5%. Begitu pula dengan indikator lain seperti surplus neraca perdagangan yang berlanjut meskipun mengecil, keyakinan konsumen yang meningkat, kondisi industri manufaktur yang masih berada di level ekspansi selama 21 bulan berturut-turut dan tingkat inflasi relatif rendah dengan suku bunga terkendali. Terkini, Indonesia diganjar kenaikan peringkat daya saing investasi dari posisi 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023 oleh IMD World Competitiveness Ranking. Perbaikan peringkat ini didasari pertimbangan banyaknya agenda reformasi kebijakan kemudahan berusaha yang dijalankan dan dinilai mampu mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik. Membaiknya beberapa indikator tersebut tentunya menjadikan ekonomi Indonesia makin menunjukkan potensi daya pulih yang besar. Situasi ini diharapkan lebih memberikan nilai tambah dalam menarik minat investor. Investasi menjadi salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi di samping sisi konsumsi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. 

Tidak heran mengapa banyak negara saling berlomba-lomba memberikan kemudahan berinvestasi untuk menyokong pembangunan. Daya saing yang tinggi mencerminkan kesiapan sebuah negara dalam menghadapi tantangan global dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing itu, banyak hal yang harus diperbaiki terutama di sektor infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu diarahkan untuk mendukung infrastruktur yang mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Ke depan, pembangunan yang diharapkan tentunya tidak sekadar berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga harus mampu membuat kesejahteraan dengan menjaga kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Nanang Abdul Manaf, Wakil Ketua Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan Eni dan Chevron sudah berhasil melalui negosiasi terkait dengan hal-hal krusial, seperti nilai divestasi dan liabilitas dalam proses alih kelola proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). “Menurut info yang saya dapatkan dari CEO Eni dan CEO Chevron sudah mendekati akhir, mendekati penyelesaian, karena hal-hal yang berat sudah dilewati,” ujar Nanang ketika ditemui di sela acara The 13th Indonesia Human Resource Summit (IHRS) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, dikutip Selasa (20/6). Raksasa migas Italia, Eni, dipastikan akan menggantikan peran Chevron sebagai operator di proyek IDD. Chevron yang saat ini memegang 63% saham kepemilikan di proyek IDD, sedangkan Eni juga telah memiliki hak partisipasi di IDD bersama mitra joint venture lainnya, yaitu Tip Top, Pertamina Hulu Energi, dan para mitra Muara Bakau. Nanang menuturkan, sejauh ini hanya Eni yang akan mengambil alih kepemilikan Chevron. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada mitra baru yang ikut bermitra dalam mengembangkan proyek IDD. Chevron diketahui memutuskan hengkang dari proyek IDD lantaran dinilai tidak dapat bersaing dalam portofolio global perusahaan.

JAKARTA,ID- Kehadiran Undang-Undang tentang Kesehatan yang rancangannya telah disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna DPR, dinilai memberi harapan bagi terbangunnya kemandirian industri dan jasa kesehatan di Tanah Air. Sokongan dan ruang inovasi luas yang diberikan RUU ini terhadap penelitian dan pengembangan, diyakini secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan industri kesehatan terhadap bahan baku dan produk impor. Melalui sejumlah insentif, baik fiskal maupun non fiskal, pelaku usaha akan memiliki kemampuan lebih besar untuk penyediaan layanan kesehatan yang prima. Dengan ini diharapkan, keinginan masyarakat untuk berbondong-bondong berobat keluar negeri (LN) akan berkurang. "Tentu dengan disahkannya RUU ini menjadi UU, nanti akan memudahkan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang lebih luas, terutama terhadap layanan dokter keluarga maupun dokter spesialis. Dan tentu harapannya, rakyat Indonesia kembali berobat di negaranya sendiri,"kata Skertaris Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Erfen Gustiawan Suwangto saat dihubungi Investor Daily, Selasa (20/06/2023). Presiden Jokowi dalam unggahan di akun Twitter-nya, @jokowi, pekan lalu menyebutkan bahwa hampir sejuta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Hal tersebut berimbas pada hilangnya devisa negara hingga US$ 11,5 miliar. "Padahal, kualitas dokter Indonesia  tidak kalah baik dengan diluar negeri. namun kita akui peralatan  rumah sakit di luar negeri masih lebih baik," tulis Presiden. (Yetede)

JAKARTA,ID-Permintaan kredit korporasi masih melambat. Hal itu tercermin pada pembiayaan korporasi yang per Mei 2023 tumbuh  positif namun tidak setinggi bulan sebelumnnya. Merujuk Survei Permintaan  dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), saldo bersih tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi berada  di level 12,5% per Mei tahun ini, lebih rendah dari SBT per April yang sebesar 19,8%. "Perlambatan terutama terjadi  pada sektor pertambangan. Sedangkan penurunan dialami sektor perdagangan serta sektor informatika dan komunikasi "kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/6/2023). Menurun Erwin, perlambatan itu antara lain terjadi sebagai dampak penurunan kegiatan operasional akibat lemahnya permintaan  domestik dan ekspor. Juga akibat penundaan  sejumlah rencana investasi. Alhasil, debitur korporasi masih wait and see sebelum mengajukan kredit ke Bank. "Sektor keuangan mendorong  kebutuhan pembiayaan  korporasi tetap tumbuh positif," ujar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Tiga sektor potensial di Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, yakni pariwisata, perikanan, dan komoditas pertanian. Disamping, perlu ada pembangunan infrastruktur jalan tol untuk makin mempermudah akses menuju Jalur Pansela dari wilayah utara Jawa. Di Jalur Pansela Jawa yang menghubungkan Kabupaten Serang di Banten dan kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur dengan panjang sekitar 1.543,53 kilometer tersebut. Sektor pariwisata dinilai  sebagai sektor ekonomi yang paling potensial untuk dikembangkan. Sektor lainnya adalah perikanan, pertanian, perdagangan, industri perekonomian lokal, industri kreatif, serta UMKM, properti, maupun sektor jasa. Direktur Eksekutif  Indef Tauhid Ahmad menjelaskan, potensi utama di Jalur Pansela  itu adalah daerah potensial perikanan "Nelayan di daerah selatan ini belum terbangun ke arah menengah besar. Sebenarnya potensinya besar terutama di perikanan karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia," kata dia kepada Investor Daily, pekan lalu. (Yetede)

Kepala Bidang Produk dan Solusi Visa Indonesia Dessy Masri mengatakan, negara maju di dunia telah mengakomodasi perangkat yang lebih luas untuk transaksi nirkontak. Seperti telepon seluler pintar, jam pintar, tablet, laptop, dan alat elektronik lainnya. ”Di Indonesia juga sudah ada sistem nirkontak, tetapi hanya bisa menggunakan kartu. Pengembangan agar nirkontak dapat digunakan pada perangkat lain masih terkendala,” ujarnya dalam diskusi secara daring bertajuk ”Memasuki Era Virtual Banking di Indonesia”, di Jakarta, Senin (19/6). Sejak awal, mandatori penerapan pembayaran  nirkontak di Indonesia cenderung lambat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menyebabkan transisi masyarakat dari kartu debit/kredit biasa menjadi kartu berfitur.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, perkembangan teknologi yang pesat akan mempercepat peralihan masyarakat ke sistem pembayaran digital. Perkembangan sistem pembayaran, perlu diiringi literasi keuangan yang baik di masyarakat. Menurut data OJK pada 2022, Indeks Literasi Keuangan Indonesia hanya 49,68 %, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan 85,1 %. ”Jarak yang terbentang antara literasi dan penggunaan ini berbahaya. Masyarakat dapat terjebak dalam penipuan dan kejahatan lainnya,” katanya. Untuk meningkatkan literasi keuangan, perlu kolaborasi OJK dengan institusi pendidikan dan perbankan. (Yoga)

Pekerja di sektor keuangan China menjadi target pemotongan gaji dan tunjangan. Perusahaan CITIC Securities, misalnya, awal Juni ini memotong gaji pokok karyawan hingga 15 persen. Langkah ini menyusul kebijakan Presiden China Xi Jinping untuk mengurangi ketimpangan. Pekerja di sektor keuangan merupakan salah satu kelompok pekerja dengan bayaran tertinggi di China. (Yoga)