JAKARTA,ID-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian, dengan menghadiri forum yang difasilitasi Vietnam selaku tuan rumah. "Dalam rangka modernisasi di koperasi Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta tranformasi digital dalam menjalankan usahanya," jelas Asisten Deputi Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resmi di jakarta Selasa (12/9/2023). Bagus mengatakan, Foruum 30th Asean Centre for Development of Agricultural  Cooperatives sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah Asean, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi  pertanian di Indonesia, lanjut dia,  menjadi salah satu fokus program Kemenkop UKM dan merupakan upaya pemerintah dalam modernisasi koperasi. (Yetede)

BERBEKAL Rp 300 ribu, masyarakat bakal bisa menaiki tiga moda transportasi kereta sekaligus, dari lintas raya terpadu (LRT Jabodebek) menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur; lalu kereta cepat Jakarta-Bandung; dan terakhir kereta pengumpan dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. "Kami akan menyiapkan harga bundling dengan LRT dan KA feeder, apakah Rp 300 ribu nanti," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwiyana Slamet Riyadi, kepada awak media, kemarin, 13 September 2023.

Integrasi tiga moda kereta tersebut menjadi andalan pemerintah dalam mempromosikan sepur kilat. Moda-moda tersebut diklaim bisa mempersingkat waktu tempuh dari pusat kota Jakarta ke pusat kota Bandung, menjadi hanya sekitar 1 jam. Namun, berdasarkan pantauan Tempo kemarin, skybridge yang menghubungkan antara stasiun LRT dan Stasiun Kereta Cepat Halim masih belum beroperasi. Di luar LRT, Dwiyana mengatakan, waktu tempuh yang diperlukan dari Jakarta ke Stasiun Padalarang adalah sekitar 25 menit, sedangkan dari Padalarang ke Bandung perlu sekitar 18 menit. Dwiyana berujar, perseroan terus memastikan integrasi antarmoda siap pada saat kereta cepat mulai beroperasi pada Oktober nanti. Misalnya saja menuju Stasiun Halim, Tempo melihat ada beberapa opsi akses mencapai lokasi. Selain LRT, KCIC telah merampungkan akses jalan baru yang terhubung dengan Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur. Nantinya, masyarakat bisa menyambangi Stasiun Halim menggunakan kendaraan pribadi, taksi, maupun angkutan daring.

"Kami sudah bicara dengan Transjakarta dan Gojek. Pokoknya semua pelayanan transportasi publik. Agar ada integrasi moda yang maksimum," kata dia. Selain dua akses tersebut, KCIC akan membangun exit toll 1+850 bagi penumpang yang menggunakan jalur bebas hambatan menuju stasiun. Selain di Halim, Dwiyana mengimbuhkan, perseroan terus menggeber pembangunan akses dan integrasi moda di tiga stasiun lainnya: Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. "Memang enggak bisa semuanya ultimate tahun ini, tapi semua pemangku kepentingan, dari pemerintah, BUMN, sampai swasta, juga membantu pengerjaan akses di stasiun-stasiun ini.". (Yetede)

SEJAK pagi hari rombongan menteri, artis, hingga pemengaruh sudah memenuhi Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Para pesohor itu tengah menanti Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama menjajal kereta cepat dari Halim hingga ke Padalarang, lalu diteruskan ke Bandung dengan kereta pengumpan. Ini merupakan pertama kalinya Jokowi menjajal sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu setelah sebelumnya ia dijadwalkan untuk mencicipi moda transportasi anyar tersebut pada pekan lalu. "Saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba," kata dia selepas menumpang sepur kilat tersebut.

Bolak-balik Jakarta-Bandung, Jokowi tak memberi catatan pekerjaan rumah apa pun untuk kereta berteknologi buatan Cina itu. Ia menilai sarana dan prasarana dari sepur kilat itu sudah cukup baik. Karena itu, Jokowi menargetkan peresmian kereta cepat tersebut bisa dilaksanakan pada awal Oktober 2023. Kendati demikian, ia menyerahkan tanggal peluncuran kepada manajemen kereta cepat. Kini, kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menunggu rampungnya sertifikasi sarana dan prasarana yang tengah dilakukan Kementerian Perhubungan. Setelah semua itu rampung, barulah PT Kereta Cepat Indonesia-China akan mengantongi izin untuk memulai operasi sepur kilat. "Kami akan mengikuti regulasi yang ada dan akan mengikuti arahan pemerintah," ujar Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyad. (Yetede)

Gedung Putih mengonfirmasi persetujuan pencairan dana penjualan minyak Iran senilai 6 miliar USD atau Rp 92,2 triliun. Washington juga akan membebaskan lima warga negara Iran yang ditahan AS. Sebagai imbalannya, Iran membebaskan lima warga negara AS. Iran akan membebaskan seluruh warga AS itu apabila dana pencairan sudah berada di rekening Pemerintah Iran. Teheran memilih rekening di Qatar untuk menampung dana itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menandatangani surat persetujuan pencairan dana minyak Iran itu pada Senin (11/9). Ia, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, telah memberi tahu Kongres AS soal keputusan Gedung Putih tersebut.

”Proses transfer itu sangat krusial untuk mengamankan pembebasan lima warga AS yang ditahan oleh Iran,” kata juru bicara Deplu AS. Dana yang akan dicairkan berada di dua bank di Korsel, yaitu Woori Bank dan Industrial Bank of Korea, selama dua tahun terakhir. Pemerintahan Presiden Joe Biden berkeras dana itu hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, obat-obatan, atau barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Iran. Dokumen persetujuan pencairan dana itu juga menjadi pengakuan resmi pertama Washington soal penahanan lima warga Iran. Mereka segera dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran warga AS yang ditahan oleh Iran. (Yoga)

Kemenkeu meminta dukungan Komisi XI DPR mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan BUMN. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2024 menyepakati PMN sebesar Rp 28,1 triliun untuk tiga BUMN. Ketiganya adalah PT Hutama Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. ”Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan oleh Komisi XI karena timing dari PMN ini menentukan kesehatan tiga BUMN tersebut,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (12/9).

PT Hutama Karya Persero perlu mendapattambahan dana Rp 18,6 triliun karena perusahaan konstruksi itu menjadi BUMN utama penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap 1, lalu proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Suka- bumi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero Tbk perlu Rp 6 triliun untuk mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakannya. ”Kita harapkan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel sehingga tidak memasukkan PMN, kemudian dia masuk neraca, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan,” ujar Sri Mulyani. Terakhir, PT BPUI butuh tambahan modal untuk menguatkan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (Yoga)

Perusahaan pengembang Vasanta Group mempersiapkan belanja modal setidaknya Rp 10 triliun dalam lima tahun ke depan. Modal ini dipersiapkan untuk membangun beberapa proyek, seperti Shila at Sawangan dan Marche yang merupakan hasil kerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Chairman Vasanta Group Agnus Suryadi, Selasa (12/9/2023), menjelaskan, dana untuk belanja modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber. (Yoga)

Ekonomi Bali bertumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan II-2023. Pertumbuhan ekonomi itu banyak dipengaruhi pulihnya pariwisata pascapandemi Covid-19. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara ”Suryaloka dan Tourism Talk” di Kantor Perwakilan BI di Bali, Kota Denpasar, Senin (11/9/2023), mengatakan, Bali masih menjadi one stop services andalan dalam industri pariwisata. (Yoga)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengecekan kelayakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik DKI. Rusunawa dipilih berdasarkan peninjauan lapangan dan biaya operasional yang tersedia. Pengecekan mulai akhir September atau awal Oktober dan hasilnya diumumkan pada Desember 2023. Pelaksana Tugas Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ada 4.000 unit rusunawa tidak layak huni dari total 32.000 unit di 40 rusunawa. ”Belum semua rusunawa dievaluasi karena tergantung anggaran. Kami sedang lengkapi data untuk persiapan evaluasi,” kata Retno, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk memenuhi target Sustainable Development Goals pada 2030. Salah satunya beralih ke angkutan umum. Ketika infrastruktur transportasi publik memadai, ia berharap 60-70 persen warga Jakarta beralih ke transportasi publik. ”Keterlibatan pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan capaian TPB/SDGs yang telah direncanakan,” katanya dalam acara Kampanye Green Economy and Green Environtment di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

SURABAYA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pembebasan bea masuk barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk  apresiasi pemerintah kepada PMI yang memberikan sumbangan besar pada devisa negara. Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Chotibul Umam mengatakan, pembebasan bea masuk ini hanya berlaku hanya untuk PMI yang terdaftar di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2MI) dan kementerian Luar Negeri. Regulasi tersebut akan diwujudkan melalui Peraturan  Menteri Keuangan, namun saat ini Kemenkeu masih melakukan pematangan dengan  Kementerian Perdagangan terkait jenis barang yang bisa mendapatkan fasilitas fiskal tersebut. "Pemberlakuan PMK ini  harus sinergi dan sejalan dengan kebijakan terkait pemasukan barang dari  kementerian Perdagangan." ucap Chotibul. Bila dirinci mekanisme pembesasan bea  masuk barang kiriman PMI berbagi dalam dua jenis. Pertama, yaitu PMI resmi dan terdaftar  di BP2MI bisa mendapatkan pembebasan bea masuk tiga kali dalam setahun, masing-maing maksimal US$ 500. Kedua, PMI yang terdaftar  di kementerian Luar Negeri  namun tidak tedaftar  BP2MI hanya mendapatkan bea masuk  dan satu kali dalam setahun dengan nilai maksimal US$ 500. (Yetede)