JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kehadiran BUMN melalui 12 perusahaan tercatat (listed company), memiliki dampak dampak besar terhadap dinamika pasar modal Indonesia, baik dari sisi kinerja maupun pergerakan saham di lantai bursa. Kinerja BUMN yang moncer dengan perolehan laba bersih hingga Rp76,18 triliun  pada semester I-2023, juga terinfeksi dari sahamnya  yang masih menjanjikan potensi keuntungan hingga 35%. Berdasarkan catatan Invetsor daily, 12 emiten BUMN membukukan pendapatan Rp343,31 triliun pada paruh pertama tahun ini atau tumbuh 12,08% dibandingkan periode sama tahun yang lalu. Sementara laba bersihnya turun 40,26% menjadi Rp76,18 triliun dibanding sebelumnya Rp127,53 triliun. penurunan tersebut terutama dari perubahan laba bersih PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari untung Rp57,5 triliun menjadi rugi Rp1,17 triliun. "Untuk Garuda emang kasus khusus karena pada tahun lalu itu masuk dalam laba luar biasa sebagai dampak dari restrukturisasi utang. kalau kita kesampingkan dulu Garuda, laba BUMN masih tetap tumbuh," kata Head of Investment PT Reswara Gian Investa Adi Joe kepada Investor Daily, baru-baru ini. (Yetede)

Adopsi kendaraan listrik di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Harganya lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Waktu pengisian baterai kendaraan listrik masih lama dan dukungan fasilitas isi ulang baterai belum merata. Selain itu, pemerintah belum menstandarkannya. Berbagai negara telah mengembangkan ekosistem digital dan paket kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana dengan Indonesia?

Arthur D. Little (2022) merilis indeks kesiapan negara dalam mengadopsi kendaraan listrik. Norwegia satu-satunya negara yang mencapai tingkat kesiapan penuh. Di bawah Norwegia, negara-negara dibagi dalam tiga kluster, yakni pengikut ambisius, pasar kendaraan listrik berkembang, dan pemula. Indonesia menduduki peringkat ketiga terendah di kluster pemula setelah Vietnam dan Afrika Selatan. Thailand ada di kluster pasar kendaraan listrik berkembang bersama Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Cina ada di posisi teratas pada kluster pengikut ambisius.

Untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menerbitkan serangkaian kebijakan fiskal, seperti insentif bagi kendaraan listrik. Pada 2022, bea masuk impor nol persen untuk kendaraan listrik yang dirakit di dalam negeri diterapkan. Pada 2023, subsidi harga bagi kendaraan listrik roda dua, termasuk sepeda motor konversi, diberlakukan. Untuk kendaraan roda empat dan bus, ada pajak yang ditanggung pemerintah. (Yetede)

Syngenta Indonesia melakukan rangkaian kegiatan Gebyar Kemerdekaan bersama sekitar 11.500 petani Indonesia dengan tujuan edukasi teknologi peningkatan produktivitas tanaman dan digitalisasi pertanian selama Agustus hingga awal September 2023. Kegiatan ini terdiri dari pelatihan penyemprotan yang baik dan benar, kegiatan olahraga bersama, pameran teknologi (expo), festival budaya, hingga perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kreatif konsep mengedukasi petani mengenai budi daya pertanian dengan adopsi teknologi dan digitalisasi. Aktivitas pelatihan penyemprotan dilaksanakan pada 78 titik di 45 Kabupaten Kota, 8 Provinsi, yang melibatkan sekitar 7.800 petani padi.

Aktivitas turnamen olahraga bola voli dan sepak bola bersama lebih dari 1.200 petani yang dilaksanakan di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Jawa Barat yang turut menghadirkan beberapa atlet professional seperti Adinda Indah (atlet voli), Maya Kurnia Indri (atlet voli), Atep dan Tantan (atlet sepak bola). Jalan sehat bersama 1.000 petani juga dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimatan Timur. (Yetede)

Pekan ini, Bank Indonesia bakal meluncurkan instrumen operasi moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ini instrumen dengan aset dasar surat berharga negara (SBN) milik BI dalam mata uang rupiah, sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Menurut BI, instrumen ini jadi salah satu strategi untuk menggenjot aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah belum stabilnya perekonomian global. Tapi, instrumen ini juga bisa jadi sarana investasi, lo. BI akan melelang SRBI pertama kali pada Jumat (15/9). Menurut kalender operasi moneter BI, selanjutnya BI akan kembali melelang instrumen ini pada Rabu (20/9). Dalam lelang perdana nanti, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. Setelah lelang perdana, BI akan terus melakukan lelang setiap dua kali dalam sepekan, yakni pada hari Rabu dan Jumat. "Lelang dibuka pukul 13.30 dan berlangsung 30 menit,” papar Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI kepada KONTAN, kemarin. Jadwal dan hasil lelang akan diumumkan melalui situs BI. Besaran imbal hasil juga akan menyesuaikan tenor. Catatan saja, hasil lelang RR SBN pada Selasa kemarin untuk tenor 7 hari dengan jatuh tempo 19 September 2023, memberikan imbal hasil sebesar 5,75%. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menimpali, SRBI diharapkan bisa menarik modal asing masuk pasar keuangan Indonesia. Sejumlah bank menyambut antusias atas peluncuran SRBI ini. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja bilang, pihaknya tertarik menyerap SBRI. "Kami akan serap kalau ada kelebihan likuiditas," ujar dia.

Partai politik berancang-ancang mencari pendanaan jumbo. Maklumlah, parpol membutuhkan pendanaan besar untuk memenangi pertarungan politik pada Pemilu 2024. Sumber pendanaan yang sudah pasti adalah Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan total anggaran bantuan bagi parpol sebesar Rp 126,4 miliar. Bantuan paling besar diterima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai peraih kursi terbanyak di DPR berdasakan Pemilu 2019. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan menyampaikan, pihak yang mendapatkan bantuan adalah parpol yang meraih kursi di DPR hasil Pemilu 2019. PDIP mendapatkan dana bantuan paling besar, yakni Rp 27,05 miliar. Bukan cuma itu, Kemdagri juga akan mengusulkan kenaikan anggaran untuk parpol pada tahun depan. Sebagai gambaran, UU Nomor 2/2011 dan PP Nomor 1/2018 mengatur jumlah nilai pemberian bantuan keuangan tahunan kepada parpol yakni sebesar Rp 1.000 per perolehan suara sah di DPR. Dalam hal ini, sumbangan yang dimaksudkan bisa berupa uang, barang atau jasa. Namun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan beberapa catatan kritis soal bantuan dana kepada parpol.

PT Intraco Penta Tbk (INTA) berharap bisa mengantongi nilai penjualan alat berat sebesar Rp 809,60 miliar hingga akhir tahun ini. Target itu menimbang tingginya permintaan dari sektor pertambangan. Per semester I-2023, INTA membukukan penjualan alat-alat berat senilai Rp 283,10 miliar. Nilai penjualan alat berat INTA tersebut naik 68,4% dari penjualan semester I-2022 yang hanya Rp 168,14 miliar. Astri Duhita Sari, Sekretaris Perusahaan INTA mengatakan, nilai penjualan ini setara dengan 206 unit alat berat. Astri bilang, peningkatan penjualan alat berat INTA didorong oleh tingginya permintaan dari industri pertambangan baik batubara, nikel, dan emas. Melihat target penjualan alat berat itu, INTA meyakini bisa mencetak pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun. "Target belum kami revisi. Kami masih mengupayakan dengan memonitor ketat perkembangan di pasar alat berat," sambung Astri. Untuk menggapai target itu, INTA akan melakukan penetrasi pasar secara intensif sekaligus menggandeng prinsipal. Tahun ini, INTA menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 84 miliar. Di bidang jasa, INTA membukukan pendapatan dari segmen jasa perbaikan senilai Rp 4,78 miliar, dan jasa persewaan sebesar Rp 45,3 miliar. INTA juga membukukan pendapatan dari segmen manufaktur senilai Rp 2,06 miliar.

Tambahan likuiditas bakal kembali mengaliri kantong sejumlah korporasi pelat merah. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 maupun Rancangan APBN 2024. Keputusan itu tak lepas dari peran penting BUMN dalam mewujudkan berbagai proyek strategis yang digadang-gadang turut mengakselerasi ekonomi nasional. Namun jika ditelaah, terlihat pemerintah enggan mengobral PMN. Hal itu tampak dari angka usulan yang tergolong moderat. Apalagi, sejumlah kalangan juga mendorong pemerintah untuk lebih selektif menyalurkan PMN, yakni hanya kepada perusahaan yang sehat, bukannya menjadi obat bagi BUMN sakit. Mengacu pada postur fiskal tahun ini, pemerintah mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan yakni PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya. Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya. Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Sejatinya, pemerintah dan DPR tidak memberikan jalan mulus untuk mengucurkan PMN hingga Rp57 triliun karena dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan konsolidasi fiskal. Bukannya tanpa alasan pemerintah mengusulkan penambahan PMN. Sebab, ada banyak tugas yang patut dikebut, terutama infrastruktur. Suntikan untuk BUMN juga ditujukan guna mempercepat proyek strategis nasional (PSN). Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (12/9), meminta Parlemen untuk menyepakati usulan penambahan modal tersebut. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Vijaya, mengatakan perseroan tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya. Adapun pada tahun depan, perseroan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Harapan mencapai kemandirian di sektor petrokimia kembali mencuat seiring dengan lancarnya progres pembangunan megaproyek yang digarap oleh PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini bisa mengurangi impor Indonesia untuk sejumlah produk petrokimia. Fasilitas produksi petrokimia yang digarap oleh perusahaan asal Korea Selatan dengan investasi mencapai Rp60 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa megaproyek yang digarap Lotte Chemical Indonesia ditujukan sebagai substitusi impor, karena 70% produk yang dihasilkan dari fasilitas tersebut akan dilempar ke pasar domestik, sedangkan 30% sisanya dilepas ke pasar global. Fasilitas tersebut pun diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk diketahui, nilai realisasi investasi proyek tersebut hingga bulan ini telah mencapai Rp35,64 triliun atau sekitar 60,9% dari total nilai rencana investasi sebesar Rp59,36 triliun. Progres pembangunan engineering, procurement, and construction (EPC) fasilitas tersebut juga diketahui telah mencapai 73,4%, dengan serapan 13.406 tenaga kerja pada tahap konstruksi. Presiden Joko Widodo yang mengunjungi fasilitas tersebut juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut cukup menggembirakan, karena naik signifikan dibandingkan dengan pada Februari tahun ini di mana perkembangan EPC-nya baru 38%. “Proyek ini sudah dimulai sejak 2020, dan akan selesai pada Maret 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73%. Proyek ini juga menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira Rp60 triliun atau US$3,9 miliar,” katanya. Kepala Negara memastikan bahwa pada Maret 2025 Lotte Chemical Indonesia akan melaksanakan commissioning atau kegiatan pengujian, sehingga proyek tersebut bisa langsung berproduksi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera pun mengamini bahwa kegiatan dari megaproyek itu bakal menguatkan struktur industri petrokimia di dalam negeri. Dia menjabarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi mencapai 13.000 orang dari dalam negeri, dan 500 orang merupakan tenaga kerja asing. “Jika melihat dari harga energi yang naik, maka yang akan terimbas adalah emiten petrokimia, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang lumayan terkena dampak seperti tahun lalu,” kata Equity Analyst Research Panin Sekuritas Felix Darmawan beberapa waktu lalu. Direktur Legal & External Affairs TPIA, Edi Rivai mengatakan bahwa gempuran impor produk kimia yang mencakup plastik telah menghambat pertumbuhan industri. Adapun, nilai impor produk tersebut mencapai US$10 miliar dengan volume 10 juta ton per tahun.