Otot rupiah mengendor menjelang pesta demokrasi Indonesia. Dalam sebulan rupiah melemah 0,72% dari Rp 15.219 per dollar Amerika Serikat menjadi Rp 15.330 per USD. Jika dihitung selama setahun, rupiah turun 3,28% dari Rp 14.842 per dollar AS. Namun kurs sekarang lebih baik dibanding posisi rupiah di awal tahun ini, yaitu Rp 15.573. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, rupiah akan cenderung lebih stabil menjelang pemilihan umum (Pemilu). Rupiah akan lebih bergejolak seusai pemilu. Pergerakan itu mencerminkan harapan pasar terhadap pemerintahan baru dan kabinet. Ambil contoh pada Pemilu April 2019. Menjelang bulan pencoblosan, rupiah melemah terbatas ke kisaran Rp 14.229 hingga Rp 14.257. Pada bulan berikutnya, rupiah melemah cukup tajam hingga menjadi Rp 14.525 per dollar AS. Setelah itu, rupiah melandai hingga menutup tahun 2019 di level Rp 13.866.   Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengamati nilai tukar rupiah cenderung melemah di sela Pemilu legislatif dan Presiden dalam empat gelaran terakhir. Kecuali pada pemilu 2009, di mana rupiah justru mencatatkan tren penguatan. Josua menilai pelemahan rupiah pada periode itu dipengaruhi dinamika politik hingga ketidakpastian di pasar keuangan domestik yang meningkat. "Antara lain terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Utamanya pada 2004 dan 2014," jelasnya, Senin (11/9). Rupiah bersama mata uang Asia lain berpotensi menguat terhadap dollar AS, terutama ketika Fed sudah memberikan sinyal mempertahankan suku bunga. Selain itu implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diperkirakan akan membuat rupiah cenderung lebih stabil ke depan. Direktur PT Laba Foreindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menambahkan, meski Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di kuartal keempat 2023, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan inflasi yang rendah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy cukup yakin rupiah bisa menuju Rp 15.000 di akhir tahun, didorong efek kebijakan DHE dan lancarnya pemilu pada Februari mendatang.

Laju konsumsi masyarakat berpotensi melambat kuartal ketiga tahun ini. Hal itu seiring berlalunya masa puncak konsumsi di perayaan Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal kedua lalu. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus di level 204,4. Indeks ini tumbuh 0,5% month on month (mom). Pencapaian ini membaik, setelah pada Juli 2023 mencatat kontraksi 8,9% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, kenaikan IPR sejalan dengan kenaikan permintaan karena pola musiman, yakni Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Selain itu, adanya cuaca yang mendukung dan kelancaran distribusi turut mendongkrak penjualan ritel pada bulan tersebut. Peningkatan IPR terutama terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang meningkat 0,7% mom. Juga kelompok suku cadang dan aksesoris yang tumbuh 0,8% mom. Adapun kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat, yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,3%, yoy dan subkelompok sandang 6,9% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pertumbuhan belanja kebutuhan konsumsi cukup mendominasi. Dengan porsi sekitar 56,1%, belanja mengenai kebutuhan konsumsi menunjukkan prospek pertumbuhan yang gemilang. "Sejak pertengahan kuartal II-2023, nilai belanja berkaitan rumah tangga meningkat cukup signifikan, dan saat ini menunjukkan tren meningkat," terang Andry kepada KONTAN, Senin (11/9). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pesimistis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa menembus angka 5% pada kuartal III 2023. Hitungannya, konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,75% yoy, setelah pada kuartal II tercatat tumbuh 5,23% yoy. Sebab, tak ada lagi stimulus yang mendongrak konsumsi masyarakat.

Beberapa investor asing terpantau mulai berkemas-kemas dari bursa saham Indonesia. Mereka bersiap mengantisipasi keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) pada pekan depan. Memang pada Senin (11/9), asing tercatat melakukan aksi beli bersih alias net buy senilai Rp 891,37 miliar. Namun sepanjang tahun 2023, investor asing mencetak net sell sebesar Rp 1,39 triliun. Padahal sampai dengan Juli 2023, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp 18,92 triliun. Sejak Agustus 2023, investor asing mulai terendus melakukan aksi jual. Equity and Economics Analyst KGI Sekuritas, Rovandi menjelaskan aksi penjualan oleh asing karena The Fed berpotensi menaikkan suku bunga sampai 5,75%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, kalau The Fed menaikkan suku bunga, investasi di Amerika akan lebih menarik. "Imbal hasil SUN juga akan mengalami penurunan, sehingga harga obligasi kian murah. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi asing untuk melirik pasar obligasi," ucap dia. Rovandi menilai, agar bisa kembali memanggil investor asing yang sudah pergi, kenaikan suku bunga BI menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh. Investor asing terpantau tercatat melakukan net sell terbesar pada TLKM sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang 2023. Ini turut menekan harga TLKM 1,33% year to date (ytd) ke level Rp 3.700.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) bakal lebih sehat berkat potensi meningkatnya kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Sebab emiten rumah sakit ini memiliki fokus pasar pada segmentasi pasien BPJS. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Jonathan Guyadi dalam riset 7 Agustus 2023 memperkirakan, trafik pasien program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tumbuh positif di sisa 2023. "Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terjadi yang mengindikasikan bahwa kunjungan ke rumah sakit bakal lebih tinggi," kata analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, dalam riset 8 September 2023. Analis Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menambahkan, kinerja HEAL ke depan akan terangkat ekspansi pembangunan rumah sakit baru. Selain memiliki potensi meningkatnya volume kunjungan dari pasien BPJS. Emiten rumah sakit swasta ini dijadwalkan akan membuka dua rumah sakit baru di Aceh dan Ciawi di sisa tahun ini. "Kemudian tahun depan rencananya akan dibuka empat rumah sakit baru yaitu RS Internasional PIK 2, rumah sakit di IKN, Pasuruan dan Madiun," ujar Lukman, Senin (11/9). Sementara Analis Panin Sekuritas, Rizal Rafly melihat HEAL saat ini berfokus pada pasien JKN. RS Hermina berfokus kepada segmentasi ini sebagai penggerak penjualan. Sehingga menjadikan peningkatan jumlah pasien rawat inap (inpatient) dan rawat jalan (outpatient). Menurut Rizal, HEAL masih berpotensi untuk mengakuisisi lebih banyak pasien baru yang akan berpengaruh pada pendapatan. Hal tersebut didukung oleh strategi doctor partnership yang memungkinkan dokter spesialis milik HEAL akan memiliki saham minoritas di salah satu rumah sakit Hermina.

Momok inflasi yang belakangan menjauh, ternyata kembali membayangi pemerintah. Setidaknya ada dua faktor yang patut dicermati lantaran berisiko mendorong lesatan inflasi kembali ke tangga lebih tinggi, yakni pangan dan energi serta nilai tukar rupiah.Perihal pangan, Indonesia tengah dihadapkan pada anomali cuaca yakni El Nino sehingga membatasi pasokan hingga distribusi komoditas pangan strategis, terutama beras.Adapun, nilai tukar juga menjadi tekanan lantaran pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah, sehingga berisiko mengakselerasi inflasi atas barang impor.Apalagi, beberapa indikator juga memberikan alasan bagi pemangku kebijakan untuk lebih waspada merespons inflasi. Pertama, kenaikan inflasi untuk pertama kalinya dalam enam bulan terakhir pada Agustus 2023, yakni 3,27% (year-on-year/YoY). Kedua, Survei Penjualan Eceran) Bank Indonesia (BI) yang menggambarkan meningkatnya kekhawatiran konsumen soal kenaikan harga pada Oktober 2023 dan Januari 2024, sehingga ekspektasi inflasi pun merangkak.Ketiga, kembali memuncaknya kewaspadaan komunitas global soal risiko inflasi ke depan, terutama yang berasal dari komponen pangan dan energi, sebagaimana terangkum dalam Leaders’ Declaration yang disepakati pimpinan G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) India, 9—10 September 2023. Presiden Joko Widodo, saat melakukan tinjauan dan pemberian bantuan sosial di Gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9), tak memungkiri adanya risiko tertekannya daya beli akibat naiknya inflasi, terutama dari komponen pangan.Kepala Negara pun memahami adanya daerah yang kelabakan menghadapi keterbatasan pasokan pangan. Presiden menekankan upaya yang dilakukan adalah memastikan penanganan stok beras dalam negeri tetap dalam taraf aman. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking, mengatakan fokus kebijakan otoritas moneter saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah, terutama dalam mengendalikan imported inflation agar tetap rendah."Nilai tukar rupiah yang melemah ini kita jaga," katanya.Erwindo menambahkan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, termasuk efektivitas implementasi instrumen penempatan valuta asing devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pebisnis berupaya menjaga kecukupan suplai barang di pasar untuk menstabilkan harga. Dia berharap, pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang rentan.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.

Tulisan Nadhila Dzikrina yang berjudul ‘Dilema Mengakses KUR’ (23/8) pada kolom opini media ini perlu diberi penjelasan secara detail, karena ada beberapa statement yang bias dan tidak sesuai update aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta implementasi di lapangan. Hal ini penting disampaikan pada pembaca, agar pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerima infromasi detail terkait KUR. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kinerja UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa opini di atas perlu ditanggapi? Karena jangan sampai terdapat informasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak pro pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai informasi bersama, bahwa pemerintah memberikan KUR sebagai vaksin bagi UMKM saat pandemi Covid-19. Saat ini, KUR masih menjadi separuh napas bagi UMKM terkait pemenuhan permodalan di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun statement Nadhila Dzikrina yang perlu dibahas adalah sebagai berikut; yaitu, terkait rate bunga KUR sebesar 6%—7% sehingga kurang diminati. Kemudian berlanjut, bahwa program KUR makin tidak dilirik karena prosesnya ribet, kemudian ditambah lagi, dengan argumen bahwa jangka waktu pengembaliannya amat terbatas. Nadhila juga nyinyir kalau jenis pembiayaan KUR yang diberikan tidak sesuai karakteristik usaha dari pelaku UMKM. Terakhir, Nadhila Dzikrina memberikan kritik masalah jaminan. Di mana untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, hanya diberikan pada mereka dengan batas maksimal pinjaman hanya Rp50 juta. Tujuan KUR itu sendiri adalah; pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; kedua, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itulah, kebijakan KUR tiap tahun selalu dievaluasi untuk perbaikan sehingga daya dorong UMKM agar menjadi lebih efektif. Dan, keempat, agar pelaku usaha dapat naik kelas. Naik kelas dari segmen mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi menengah, dan menjadi korporasi.

Pelemahan rupiah dalam 3 bulan terakhir menjadi sentimen yang mengintai kinerja emiten di berbagai sektor. Emiten sektor farmasi diproyeksi bakal terbebani, sedangkan emiten berorientasi ekspor berpotensi mendapat angin segar. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 2 poin atau 0,01% menuju level Rp15.330 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan awal pekan ini. Alhasil, nilai tukar Garuda melemah 3,04% dalam 3 bulan tetapi masih terapresiasi 1,58% sepanjang tahun berjalan 2023. Hingga Senin (11/9), indeks dolar AS juga melemah 0,31% ke 143,65. Indeks yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap sekeranjang mata uang lainnya itu melandai jelang pengumuman data inflasi AS dan harga produsen pada pekan ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa emiten berorientasi ekspor akan mendulang keuntungan dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Melemahnya nilai tukar ru­piah, ujarnya, dapat berimbas pada kenaikan biaya bahan baku produk yang digunakan oleh emiten farmasi. Hal ini bahkan dinilai Nafan dapat memengaruhi capaian laba bersih emiten farmasi pada semester I/2023. Senada, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan emiten-emiten yang mengekspor hasil produksi. Emiten itu tentu sudah mengantisipasi pelemahan rupiah yang terjadi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan emiten-emiten yang sensitif tentunya sudah mengantisipasi fluktuasi rupiah di kisaran Rp15.000. Dengan demikian, lanjutnya, kondisi saat ini belum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia menerbitkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang disebut akan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, belum mampu mengerek rupiah kembali ke posisi Rp14.000. “Bisa menguat ke Rp14.800 saja sudah bagus,” katanya. Terpisah, Head of Investor and Public Relation PT RMK Energy Tbk. (RMKE) Julius Caesar Samorsir menyatakan fluktuasi mata uang, baik rupiah maupun mata uang asing, tidak akan berdampak signifikan terhadap perseroan.

Pemerintah memastikan memiliki cadangan beras yang cukup hingga akhir tahun lantaran impor beras sudah dalam tahap realisasi. Dengan demikian, cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun masih terjaga di atas target 1,2 juta ton kendati bantuan pangan tetap disalurkan selama tiga bulan ini. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (11/9).

Presiden menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah itu akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor tiba. Sebagian di antaranya berasal dari Kamboja. ”Sebetulnya (impor beras) ini, kan, sudah realisasi, terus berjalan. Jadi, barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog, paling lama November. Ini (impor beras) untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Itu harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi masih turun karena El Nino,” tutur Presiden. (Yoga)

Perkembangan industri pertahanan di Indonesia dinilai masih jalan di tempat. Selain riset yang belum optimal, proporsi anggaran yang tak berkembang serta tidak adanya program yang berkelanjutan ditengarai sebagai penyebab. Dibutuhkan inovasi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan ini. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, selama ini pengembangan industri pertahanan masih sangat minim. ”Kita memiliki harapan tinggi, tapi pelaksanaannya tidak ada,” ujar Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja BUMN Industri Pertahanan Komisi I DPR bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (11/9). Hasanuddin mencontohkan, rencana pembuatan senjata EMB-314 Super Tucano hilang begitu saja di tengah jalan. Demikian pula rencana pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX), juga pembuatan kapal selam yang tak ada kelanjutannya. ”Hal itu menunjukkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan setiap perencanaan,” tegasnya.

Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas Marsekal Pertama (TNI) Rolland DGWaha mengakui harapan untuk memajukan industri pertahanan masih berbenturan dengan minimnya anggaran. ”Karena itu, akan sulit mengharapkan percepatan peningkatan kemandirian apabila hanya mengandalkan litbang dalam negeri,” ujarnya. Dalam paparannya, Rolland menjelaskan bahwa visi anggaran pertahanan 1,5 % dari PDB tahun 2025 masih sulit terwujud. Hingga tahun ini, proporsi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1 % PDB. Selain itu, distribusi belanja pertahanan Indonesia 2018-2025 sebagian besar digunakan untuk belanja personel serta operasi dan pemeliharaan. Adapun anggaran untuk litbang belum menjadi prioritas. Di sisi lain, impor senjata Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. (Yoga)