;
Kategori

Ekonomi

( 40744 )

Berlanjut, Neraca Dagang Surplus 40 Bulan Berturut-turut

16 Sep 2023

JAKARTA,ID-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agusus 2023  mengalami surplus sebesar US$ 3,12 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan Agustus tersebut melonjak 1,83% dibandingkan Juli 2023 yang hanya sebesar US$ 1,31 miliar. Namun, turun 2,65% dibandingkan Agustus 2022. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2023 yang hanya sebesar US$ 4,47 miliar, dan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Lebih lanjut, surplus neraca perdagangan nonmigas Agustus 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebesar US$ 3,22 miliar. "Pada saat yang sama, neraca perdagangan migas Agustus 2023 tercatat defisit US$ 1,34 miliar. Dengan komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara  jumpa pers BPS di Jakarta, Jumat (15/09/2023). (Yetede)

Terbitkan Izin Uji Coba Operasi, DJKA Minta Jaminan Keselamatan Penumpang KCJB

16 Sep 2023

JAKARTA,ID-Direktorat Jendral Perkeraapaian (DJKA) Kementerian Perhubungan meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) harus menjamin keselamatan penumpang yang akan mengikuti uji coba terbatas Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai peraturan yang berlaku. DJKA telah meneritakan surat pernyataan uji coba operasi terbatas KCJB pada Kamis (14/9/2023). "Kami mensyaratkan Presiden Direktur PT KCIC agar menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pengoperasian perjalanan KCJB dan pemenuhan SMKP selama masa uji coba terbatas," kata Risal dalam pernyataan resminya di jakarta, Jumat (15/09/2023). Lebih lanjut, sebelum uji coba operasi terbatas KCJB diselenggarakan, Risal menekankan agar KCIC dapat memberi kepastian dan kecukupan sumber daya manusai SDM) dan SOP pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan. "Kami juga mensyaratkan agar kesiapan uji coba operasi ini harus didukung juga oleh uji  independen yang meliputi uji statis, uji dinamis, final acceptance test dan operation safety assesment yang wajib dilampirkan pada surat pernyataan dari Project Direktur  High Speed Railway Contractor Consortium," urai Risal. (Yetede)

Tren Melorot Kinerja Ekspor

16 Sep 2023

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan kinerja ekspor terus melorot seiring dengan gejolak perekonomian global yang melemahkan permintaan dari pasar tradisional yang menjadi andalan selama ini, seperti Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. “Mau tidak mau kinerja ekspor pasti tergerus karena kondisi pasarnya memang berat sekali akibat penurunan permintaan secara drastis,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 15 September 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Agustus 2023 sebesar US$ 22,0 miliar atau merosot 21,21 persen dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 27,01 miliar. Penurunan nilai ekspor terjadi, baik pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 20,69 persen, sedangkan non-migas turun 21,25 persen. Sebagai contoh, ekspor ke Cina secara tahunan turun sebesar 12,69 persen, sedangkan ke Amerika Serikat anjlok 17,66 persen. Adapun penurunan terbesar terjadi pada sektor pertambangan, yaitu sebesar 16,58 persen, diikuti sektor industri pengolahan atau manufaktur, yaitu sebesar 11,08 persen. (Yetede)

Warga Rempang Enggan Mendaftar Relokasi

15 Sep 2023

Warga kampung tua Pulau Rempang, Batam, Kepri, enggan mendaftar relokasi. Selain ingin  memperjuangkan kampung halaman, mereka juga menilai rumah yang dijanjikan di area relokasi tidak jelas. Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengintensifkan sosialisasi untuk merelokasi warga menjelang tenggat 20 September 2023. Ada empat dari 16 kampung tua di Pulau Rempang, termasuk Kampung Sembulang, Kecamatan Galang, yang menjadi prioritas relokasi. Amin, warga Kampung Sembulang,termasuk yang menolak mendaftar relokasi. Selain tidak mau meninggalkan kampong halaman, ia menilai rumah dan lahan yang dijanjikan tidak jelas. ”Ini bentuk rumahnya saja belum ada. Mau pindah ke mana kita?” ujarnya, Kamis (14/9). Menurut Amin, setiap hari petugas dari BP Batam didampingi aparat keamanan berkeliling kampung dan  dari rumah ke rumah menyosialisasikan relokasi kepada warga. Namun, ia merasa keberadaan aparat justru membuat warga risi.

”Kami seperti orang menumpang saja,” ujar Amin. Mustafa (80), warga Sembulang, menegaskan, ia dan warga tidak menolak investasi. Namun, investasi semestinya tidak menyingkirkan masyarakat adat yang sudah menempati Pulau Rempang sejak ratusan tahun lalu. Menurut Mustafa, investasi dan permukiman masyarakat kampung tua bisa berdampingan. Pemerintah dan investor dipersilakan membangun asal tidak mengusik perkampungan yang ada. ”Ibarat pepatah, tariklah rambut di dalam tepung. Tepung jangan berserak, rambut jangan putus,” katanya. Berdasarkan pantauan Kompas, Kamis (14/9) siang, situasi di Jembatan Barelang IV serta jalan sekitar SMP 22 Batam dan SD 24 Galang yang pernah menjadi titik bentrokan antara aparat dan warga tampak tenang. Zakki Amali dari Trend Asia, organisasi nirlaba yang fokus pada advokasi dan transformasi energi, mengingatkan pemerintah bahwa Pulau Rempang bukanlah tanah kosong. Aspirasi masyarakat harus didengar. (Yoga)


Cukai 20 Persen Baru Bisa Efektif

15 Sep 2023

Penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dinilai efektif dalam menurunkan konsumsi masyarakat akan minuman berpemanis gula. Hal itu sekaligus juga dapat mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk minuman menjadi rendah atau tanpa gula. Health Economics Research Associate Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Zulfiqar Firdaus di Jakarta, Kamis (14/9) mengatakan, keputusan pemerintah untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diharapkan tidak lagi ditunda pada 2024. Penerapan cukai diperlukan untuk menekan konsumsi pada minuman berpemanis gula yang dapat berisiko pada berbagai penyakit tidak menular.

”Cukai untuk produk MBDK perlu diterapkan setidaknya minimal 20 %. Dengan besaran cukai itu, bisa berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat hingga 17,5 %,” tuturnya. MBDK adalah semua produk minuman berpemanis dalam kemasan, baik dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Contohnya, susu cair pabrikan dalam kemasan, kental manis, sirop, kopi instan dalam kemasan, minuman teh, minuman bersoda, sari buah dalam kemasan, dan minuman berenergi dalam kemasan. Zulfiqar menyampaikan, studi CISDI menunjukkan, dengan penerapan cukai 20 % untuk produk MBDK, tingkat konsumsi masyarakat yang paling banyak mengalami penurunan permintaan adalah pada kelompok rumah tangga dengan tingkat pendapatan terendah. Penurunan permintaan bisa sampai 17,9 %. (Yoga)


Menimbang Larangan Berdagang di Media Sosial

15 Sep 2023

Andre Oktavianus, pemilik jenama Kiminori Kids, mengaku pendapatan terbesarnya disumbang dari penjualan lewat kanal Tiktok Shop. Padahal, pemakaian kanal digital itu baru dimulai pada September 2022. Usaha penjualan baju anak yang didirikan bersama saudaranya sejak 2007 tersebut baru melirik kanal penjualan daring di periode 2017. ”Tujuh bulan setelah punya akun di Tiktok Shop, ada 250-280 afiliator yang mempromosikan dan menjual barang Kiminori Kids. Sejauh ini, pendapatan terbesar disumbang Tiktok Shop dan saya menduga ini karena pengaruh afiliator,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Kamis (14/9). Tiktok affiliate merupakan program yang dibuat oleh media sosial Tiktok untuk menghubungkan kreator dengan penjual. Penjual dalam konteks ini bisa berlatar belakang produsen yang sekaligus menjual barang atau hanya pedagang. Lalu, kreator yang ikut program itu biasa disebut afiliator. Pekerjaan mereka hanya sebatas mempromosikan barang milik penjual dan mendapat komisi. Hampir semua afiliator Kiminori Kids adalah ibu rumah tangga berusia 20-40 tahun yang berlatar belakang masyarakat menengah ke bawah di kota-kota kecil di Jawa ataupun luar Jawa.

Di antara afiliator tersebut, ada pula yang menjadi orangtua tunggal, tulang punggung keluarga, dan hanya mengandalkan pemasukan sebagai afiliator. ”Bagi mereka yang tinggal di pelosok, komisi (sebagai afiliator) Rp 3 juta sebulan itu besar sekali. Mereka minim (nyaris tak perlu keluar) modal karena contoh produk hingga pelatihan konten pun kami yang menyokong. Jika social commerce ditiadakan, dampak paling terasa mungkin ada di afiliator kami,” ucap Andre. Wenny Wijaya, warga Kendari, Sultra, yang setahun terakhir menjadi afiliator produk gawai di Tiktok Shop, juga mencemaskan social commerce jika benar-benar dilarang pemerintah. Wenny sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. ”Pendapatan sebagai afiliator cukup membantu saya untuk memiliki tabungan darurat. Saya benar-benar akan mencairkan ketika ada kebutuhan sangat mendesak,” katanya. Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan pelarangan Tiktok sebagai tempat berjualan. Dia beralasan, platform ini melakukan monopoli lewat konsep social commerce dengan kemampuannya memengaruhi pengguna untuk berbelanja daring hingga melakukan penjualan dan pembayaran di platform yang sama. (Yoga)


Tingkat Literasi Transaksi Digital Masih Rendah

15 Sep 2023

Tingkat literasi dan keberdayaan konsumen di era digital masih rendah. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan transaksi digital yang diterima Bank Indonesia. ”Pengaduan konsumen terkait transaksi digital semakin meningkat,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo dalam Seminar Perlindungan Konsumen di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (14/9/2023). (Yoga)

Membangun Jalan Tol Pelayanan Publik

15 Sep 2023

JAKARTA,ID-Pemerintah tengah membangun jalan tol pelayanan publik yang dapat mengakselerasi pertumbuhan investasi di Tanah Air. Salah satu caranya adalah melalui reformasi birokrasi (RB) yang didukung digitalisasi. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan BR) meminta RB tak sebatas pada pembenahan masalah administrasi, melainkan harus berdampak konkret ke masyarakat. Artinya, RB harus bisa memicu penurunan angka kemiskinan, stunting, mendongkrak penyerapan produk dalam negeri, menjaga inflasi, dan menggenjot investasi serta penyerapan tenaga kerja. Keenam indikator itu menjadi landasan  penilaian RB Kemenpan RB ke pemerintah daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, pada prinsipnya, semua daerah harus menciptakan ekosistem dunia usaha yang bagus, dengan memberikan pelayanan prima kepada calon investor. Salah satunya melalui digitalisasi. Dalam konteks ini, dia menegaskan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berbasis digitalisasi harus diperkuat. Sebab semua negara yang memiliki SPBE bagus mampu menarik banyak investasi, seperti Denmark dan Korea Selatan. (Yetede)

Kementerian BUMN Masih cari Jodoh BSI

15 Sep 2023

JAKARTA,ID-Bak kembang desa, industri perbankan di Indonesia ternyata masih jadi incaran investor dari berbagai  negara, baik bank konvensional maupun syariah. Di tengah peningkatan populasi penduduk, potensi mengembangkan bisnis bank di Indonesia  juga kian gurih, lantaran marjin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terbilang tinggi. Apabila ditelusuri, NIM perbankan nasional kembali terkerek naik ke level 4,63% padahal suku bunga masih rendah saat ini. Tren peningkatan NIM berlanjut hingga Desember 2022 yang berada di posisi 4,71%. Kemudian, pada Maret 2023 NIM masih merankak naik ke-4,77%, dan posisi Juni 2023 NIM bank di level 4,8%. Bahkan, per Juli 2023, NIM perbankan nasional kembali menanjak ke level 4,84%. Sementara itu, di sisi perbankan syariah, Kementerian BUMN tengah mencari jodoh yang tepat untuk menjadi investor strategis  bagi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan divestasi sahamnya di BSI. Pencarian investor baru tersebut juga merupakan arahan baru tersebut juga merupakan arahan dari OJK. (Yetede)

Critical Mineral, Modal Ekonomi RI Tumbuh Makin di Depan

15 Sep 2023

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan tetap antisipasif untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus stabil, di tengah kondisi global yang masih mengalami tantangan bertingkat (casade problem) seperti cilmate change dan El Nino. Dengan critical minerals yang dimiliki, pemerintah optimis, Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin jauh di depan, dibandingkan negara lain. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah  Anggota Asosasi Emiten Indonesia (AEI) 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dia menjelaskan, pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% secara year on year (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Agustus 2023 berada di level 3,27% atau berada dalam target sasaran 3% kurang lebih 1%. Indonesia juga telah kembali masuk dalam upper-middle income country berdasarkan data Bank Dunia yang diperbaharui pada Juli 2023 dengan pendapatan per kapita US$ 4.580. Di samping itu, pemerintah Indonesia menyatakan intensi untuk menjadi anggota OECD. (Yetede)