JAKARTA,ID-Pemerintah tengah membangun jalan tol pelayanan publik yang dapat mengakselerasi pertumbuhan investasi di Tanah Air. Salah satu caranya adalah melalui reformasi birokrasi (RB) yang didukung digitalisasi. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan BR) meminta RB tak sebatas pada pembenahan masalah administrasi, melainkan harus berdampak konkret ke masyarakat. Artinya, RB harus bisa memicu penurunan angka kemiskinan, stunting, mendongkrak penyerapan produk dalam negeri, menjaga inflasi, dan menggenjot investasi serta penyerapan tenaga kerja. Keenam indikator itu menjadi landasan  penilaian RB Kemenpan RB ke pemerintah daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, pada prinsipnya, semua daerah harus menciptakan ekosistem dunia usaha yang bagus, dengan memberikan pelayanan prima kepada calon investor. Salah satunya melalui digitalisasi. Dalam konteks ini, dia menegaskan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berbasis digitalisasi harus diperkuat. Sebab semua negara yang memiliki SPBE bagus mampu menarik banyak investasi, seperti Denmark dan Korea Selatan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bak kembang desa, industri perbankan di Indonesia ternyata masih jadi incaran investor dari berbagai  negara, baik bank konvensional maupun syariah. Di tengah peningkatan populasi penduduk, potensi mengembangkan bisnis bank di Indonesia  juga kian gurih, lantaran marjin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terbilang tinggi. Apabila ditelusuri, NIM perbankan nasional kembali terkerek naik ke level 4,63% padahal suku bunga masih rendah saat ini. Tren peningkatan NIM berlanjut hingga Desember 2022 yang berada di posisi 4,71%. Kemudian, pada Maret 2023 NIM masih merankak naik ke-4,77%, dan posisi Juni 2023 NIM bank di level 4,8%. Bahkan, per Juli 2023, NIM perbankan nasional kembali menanjak ke level 4,84%. Sementara itu, di sisi perbankan syariah, Kementerian BUMN tengah mencari jodoh yang tepat untuk menjadi investor strategis  bagi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan divestasi sahamnya di BSI. Pencarian investor baru tersebut juga merupakan arahan baru tersebut juga merupakan arahan dari OJK. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan tetap antisipasif untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus stabil, di tengah kondisi global yang masih mengalami tantangan bertingkat (casade problem) seperti cilmate change dan El Nino. Dengan critical minerals yang dimiliki, pemerintah optimis, Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin jauh di depan, dibandingkan negara lain. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah  Anggota Asosasi Emiten Indonesia (AEI) 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dia menjelaskan, pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% secara year on year (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Agustus 2023 berada di level 3,27% atau berada dalam target sasaran 3% kurang lebih 1%. Indonesia juga telah kembali masuk dalam upper-middle income country berdasarkan data Bank Dunia yang diperbaharui pada Juli 2023 dengan pendapatan per kapita US$ 4.580. Di samping itu, pemerintah Indonesia menyatakan intensi untuk menjadi anggota OECD. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengungkapkan, hilirisasi industri batu bara menjadi agenda utama perseroan dalam mendukung target dekarbonisasi Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan perpanjangan salah satu persyaratan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam riset CSLA Sekuritas, BUMI menyampaikan peta jalan (roadmap) ekspansi yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Pertama, perseroan sedang menjajaki potensi hilirisasi  batu bara menjadi amonia dengan menggandeng investor strategis. "Pasalnya, biaya menjadi salah satu tantangan tertinggi dalam aksi ini," jelas manajemen BUMI dalam riset CLSA yang dikutip Kamis (14/9/2023). Selain itu, BUMI juga berencana melakukan diverifikasi ke industri mineral bersama dengan anak usahanya, PT Bumi Resource Minerals Tbk (BRMS) yang bergelut dalam bidang pertambangan emas dan mineral lainnya. Tak berhenti  sampai di situ, perseroan juga mengungkapkan penjajakan energi terbarukan, salah satunya dengan menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik. (Yetede)

JAKARTA - Kehadiran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diharapkan dapat membawa angin segar penguatan nilai tukar rupiah. Instrumen moneter baru ini memiliki salah satu tujuan utama, yakni menarik aliran modal asing tetap deras masuk ke pasar keuangan dalam negeri dalam bentuk investasi portofolio, seperti saham dan surat berharga. Merujuk pada neraca pembayaran Indonesia, hingga kuartal II 2023, kinerja investasi portofolio mencatat defisit US$ 2,6 miliar, berbalik arah dari kuartal I 2023 yang mencatatkan surplus US$ 3 miliar. Walhasil, instrumen ini pada akhirnya diharapkan dapat menarik aliran modal masuk (capital inflow), memperkuat upaya pendalaman pasar uang, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, berujar, SRBI merupakan instrumen moneter untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang rupiah oleh bank sentral ini sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek menggunakan underlying asset atau jaminan berupa Surat Berharga Negara (SBN) milik Bank Indonesia. “Penerbitan SRBI dilakukan bank sentral untuk menyerap likuiditas rupiah di pasar uang,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Transaksi valuta asing (valas) di perbankan mengalami peningkatan sejak Agustus 2023 lalu. Peningkatan terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Transaksi di beberapa bank didominasi penjualan valas. Pada penutupan perdagangan Kamis (14/9), nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat tipis. Nilai tukar mata uang Garuda di pasar spot ditutup naik 0,10% ke level Rp 15.355 per dollar AS. Sementara kurs Jisdor Bank Indonesia (BI) menguat 0,06% ke Rp 15.357 per dollar AS. Namun, dalam sepekan terakhir, pergerakan rupiah masih kontraksi sebesar 0,18%. Bila dihitung dalam sebulan, rupiah turun 0,26%. Peningkatan transaksi valas di antaranya dialami Bank Central Asia (BCA). Tak merinci apakah kenaikan didorong transaksi jual atau beli. "Transaksi valas yang paling banyak dilakukan di BCA adalah transaksi yang berhubungan dengan ekspor-impor dan remitansi," kata Hera F. Haryn, EVP Komunikasi Perusahaan BCA. Di Bank Tabungan Negara (BTN),  nasabah banyak melakukan penjualan valas dibandingkan transaksi beli karena rupiah turun. "Sejak Agustus hingga saat ini, tren transaksi valas menunjukkan nasabah lebih banyak melakukan jual," ungkap Ramon Armando, Sekretaris Perusahaan BTN, kepada KONTAN, Kamis (14/9). Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat pertumbuhan volume transaksi valas sebesar 13% secara tahunan. Namun, peningkatan transaksi antara jual dan beli valas di bank ini masih seimbang. "Transaksi jual dan beli valas saat ini masih relatif imbang. Kami akan penuhi kebutuhan nasabah dari dua sisi," kata Novita Widya Anggaraini, Direktur Keuangan BNI. Tapi, menurut Novita, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih menguat sepanjang tahun berjalan, lebih kuat dari yen, dollar Singapura , maupun won. Ini karena fundamental ekonomi Indonesia masih solid, inflasi terjaga, dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas rupiah lewat kebijakannya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, para pelaku usaha maupun importir sebagian akan menahan diri untuk melakukan pembelian valas di perbankan saat rupiah kontraksi.

Pemerintah perlu mewaspadai tren peningkatan inflasi nasional ke depan. Belum selesai persoalan pangan, kini laju inflasi dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut juga berisiko mengerek inflasi yang berasal dari barang-barang impor alias imported inflation. Nilai tukar rupiah masih bergerak di atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, bila menilik data sejak awal pekan hingga kemarin (14/9), nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 0,23%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa imported inflastion merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Mengingat, harga barang-barang impor cenderung meningkat. Dia memperkirakan, sektor-sektor yang akan terdampak dari adanya pelemahan rupiah, yaitu sektor yang mengandalkan bahan baku impor. Misalnya, gandum, gula dan kedelai. Sektor farmasi, elektronik dan barang elektrikal, serta tekstil juga berisiko terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. "Pelemahan rupiah akan mendorong peningkatan harga dari produk manufaktur tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan inflasi impor," jelas Josua kepada KONTAN, kemarin. Kabar baiknya, nilai tukar rupiah menguat. Kurs rupiah mengacu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kemarin di level Rp 15.357 per dolar AS atau menguat tipis 0,07% dari posisi Rabu (13/9). Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa menjadi ancaman bagi pergerakan inflasi. Apalagi di tengah harga minyak di pasar global yang terus meningkat. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz juga menilai, pelemahan nilai tukar rupiah kali ini tidak akan membawa dampak signifikan berupa membengkaknya inflasi. Kalkulasi Faiz, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 1% akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,008%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus mencatatkan deflasi sebesar 0,02%, setelah inflasi 0,21% pada bulan sebelumnya. Namun, laju inflasi secara tahunan pada Agustus tercatat 3,27%, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk cadangan investasi bagi sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2024. Nilai PMN yang diajukan mencapai Rp 12,8 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, ada enam perusahaan yang bisa mendapat suntikan modal tersebut. Pertama, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun. Anggaran cadangan investasi untuk KAI tersebut diberikan untuk penguatan permodalan. Kedua, Indonesia RE sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan perusahaan. Ketiga, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian kapal angkutan perintis. Keempat, PT INKA (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelima, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun untuk elektrifikasi desa. Keenam, ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk pembelian permodalan perusahaan. Adapun cadangan investasi untuk PLN diajukan kembali setelah Komisi XI DPR menolak usulan suntikan PMN sebesar Rp 10 triliun dalam rapat kerja bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), pada Rabu (13/9). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengusulkan untuk memanggil keenam perusahaan BUMN. Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pengajuan PMN tahun depan. "Usulan ini kita sepakati dalam rapat ini untuk pembahasan. Nanti kita telepon satu-satu, KAI, Indonesia RE, Pelni, INKA, PLN, ID Food akan kita panggil lagi," ungkap Aria.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) gencar menggelar refinancing utang. Emiten ini juga tengah menggeber sejumlah rencana ekspansi. Belum lama ini, MDKA sudah melunasi dan membayar bunga atas dua seri obligasi senilai total Rp 1,64 triliun. Sumber pendanaan MDKA untuk melunasi pokok dan membayar bunga obligasi tersebut berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023. Dalam penawaran umum berkelanjutan itu, MDKA menargetkan bisa menghimpun dana hingga Rp 15 triliun. "Sampai akhir Agustus lalu telah diterbitkan Rp 8,1 triliun. Waktu penerbitan Rp 6,9 triliun akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar," kata Head of Corporate Communication MDKA Tom Malik kepada KONTAN, Kamis (14/9). Selain itu, per 30 Juni 2023 MDKA memiliki fasilitas pinjaman revolving credit facility sebesar US$ 160 juta yang belum ditarik. Sumber-sumber pendanaan itu melengkapi arus kas operasional yang dibutuhkan MDKA untuk memenuhi belanja modal (capex) jumbo. Tom merinci, capex MDKA itu dialokasikan untuk menunjang tambang emas Tujuh Bukit dan tambang tembaga Wetar sebesar US$ 70 juta, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan dibangun secara bertahap, dengan potensi puncak produksi tahunan sebesar 112 ribu ton tembaga dan juga 366.000 ounces emas. Lalu, Proyek Emas Pani. Saat ini tengah melakukan studi kelayakan, yang diharapkan tuntas di kuartal IV-2023. Potensi produksi puncak tahunan proyek ini lebih dari 450.000 ounces emas per tahun. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, di tengah fluktuasi harga komoditas, top line MDKA masih berpotensi tumbuh. Meski begitu, perlu dicermati bagaimana strategi MDKA dalam meredam lonjakan pada beban pokok pendapatan.

Bank Indonesia (BI) siap merilis instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Jika tak ada aral, Jumat (15/9) ini, BI bakal menggelar lelang perdana SRBI pada pukul 13.30. Lelang SRBI tersebut akan berlangsung sekitar 30 menit.   Dalam lelang perdana ini, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. SRBI akan diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana, SRBI ini hanya bisa dibeli bank umum konvensional yang menjadi peserta operasi pasar terbuka, baik langsung atau via perantara. Artinya, bank bisa menjual kembali SRBI ke investor. Memang, sih, modal yang dibutuhkan cukup besar. Nilai pembelian awal Rp 1 miliar, dengan kelipatan selanjutnya Rp 100 juta. Imbal hasil yang didapatkan investor akan menyesuaikan tenor. Sejumlah bank tengah merancang skema penawaran SRBI ini di pasar sekunder. Contoh PT Bank Tabungan Negara (BBTN). EVP Treasury Division Head BTN Sindhu Rahadian Ardita menyebut, BTN siap menjual SRBI ke nasabah di pasar sekunder.  Bank lain yang siap menjual SBRI di pasar sekunder adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengaku, saat ini pihaknya masih dalam tahap ekplorasi dan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap dan menjual kembali SRBI. "Saat ini kami sudah menjual berbagai instrumen pemerintah seperti ORI, sukuk ritel dan dan sukuk tabungan," katanya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki akses ke pasar perdana. Karena itu, bank punya keleluasaan penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga non-bank, seperti perusahaan pengelola aset, investor asing, maupun investor ritel.