Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)

Impor produk boga bahari Jepang di Korea Selatan terus merosot dalam lima bulan terakhir karena kekhawatiran radiasi radioaktif di perairan Jepang. Kantor berita Yonhap, Senin (18/9/2023), mewartakan Korsel mengimpor produk boga bahari Jepang senilai 7,8 juta dollar AS (setara Rp 117 miliar) pada Agustus 2023 atau turun 34,8 persen pada periode sama tahun lalu. Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai membuang air mengandung radioaktif dari PLTN Fukushima ke Laut Pasifik. Korsel akan mengetatkan pemeriksaan level radiasi di perairan selepas pembuangan limbah Fukushima. (Yoga)

Impor bahan baku dan penolong menurun selama delapan bulan terakhir, memberikan sinyal pelemahan industri manufaktur ditengah lesunya pasar ekspor dan tersendatnya permintaan domestik. Jika terus berlanjut, kondisi ini bisa menekan produktivitas industri dan membawa ancaman gelombang PHK hubungan kerja di sektor padat karya. Data BPS menunjukkan, penurunan kinerja impor bahan baku dan penolong telah berlangsung selama setidaknya delapan bulan terakhir. Pada periode Januari-Agustus 2023, nilai impor bahan baku dan penolong mencapai 107,31 miliar USD, turun 13,14 % dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Januari-Agustus 2022), yakni 123,55 miliar USD. Impor bahan baku dan penolong pada Agustus 2023 juga melambat secara bulanan, yakni turun 4,13 % ketimbang Juli 2023, serta terkontraksi lebih dalam secara tahunan sebesar 20,39 % dibandingkan Agustus 2022. Secara kumulatif, 

penurunan impor bahan baku dan penolong itu terpantau terjadi berturut-turut sejak Februari 2023. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Senin (18/9) menilai, turunnya impor bahan baku selama berbulan-bulan itu merupakan pertanda kegiatan produksi yang tertahan dan kinerja industri manufaktur sedang melambat. Industri pengolahan dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Ketika permintaan jatuh, produsen menahan produksinya, yang otomatis terlihat lewat penurunan impor bahan baku dan penolong. ”Demand (permintaan) ekspor belum terlalu kuat sehingga produsen menahan produksi dan tidak membeli bahan baku dalam jumlah besar,” katanya. Sementara itu, permintaan dalam negeri tidak cukup kuat untuk menopang produksi dan kinerja industri. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, reputasi standar sertifikasi halal Indonesia telah diakui dunia. Indonesia juga bertekad menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar secara global. Gaya  hidup halal telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Muslim global. ”Bahkan, gaya hidup halal kini menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Shanghai, China, Senin (18/9). Hal itu disampaikan Wapres Amin pada pertemuannya dengan perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Shanghai serta pengusaha sektor halal di China Wapres menuturkan, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun USD, dan akan mencapai 1,6 triliun USD pada 2025. Investasi di bidang sector makanan halal mencapai 4 miliar USD periode 2020-2021.. ”Khusus untuk Indonesia, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat 15 % tahun 2025 atau lebih kurang 281 miliar USD,” ujar Wapres. Kondisi tersebut membuat sertifikasi halal menjadi prasyarat gaya hidup halal.

Indonesia saat ini tidak hanya ingin memberikan standar sertifikasi halal di dunia, tetapi juga ingin menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar di dunia. ”Karena itu, kami mengundang para pengusaha di banyak negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia,” ujar Wapres Amin. Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di China Djauhari Oratmangun mengharapkan kunjungan Wapres Amin akan menjadi tonggak sejarah baru kerja  sama Indonesia China, khususnya, untuk produk-produk dan sertifikasi halal. Direktur Kantor Perwakilan LPPOM MUI di Shanghai sekaligus pendiri dan Presiden Direktur Shanghai Al-Amin Biotech Dawood Su menuturkan, misi Al-Amin Biotech adalah memproduksi produk kimia biologi hewan yang halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal. ”Sampai sekarang di Indonesia belum ada pabrik produksi gelatin dan pabrik kondroitin sulfat. Jadi, kami ingin investasi di bidang itu di Indonesia,” ujar Dawood. (Yoga)

Berdasarkan riset ”HSBC Global Connection”, Indonesia merupakan pasar terbesar ASEAN dengan sumber daya yang kaya. Hal ini menjadi daya tarik Indonesia di mata perusahaan-perusahaan asing. Demikian dikemukakan Head of Commercial Banking, South and Southeast Asia HSBC Amanda Murphy, di Jakarta, Senin (18/9/2023). (Yoga)

Model bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang akan terus berkembang sehingga pengaturan yang bersifat mengelompokkan model bisnis berisiko tidak tepat sasaran. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah fokus memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri, terutama pelaku UMKM, dan konsumen. Peneliti Center of Digital Economy and Small Medium Enterprises di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, Senin (18/9) di Jakarta, berpendapat, saluran transaksi daring yang populer dimulai dari aplikasi pesan instan, berikutnya media sosial, lokapasar, dan terakhir adalah laman toko pribadi setiap penjual. Apabila ada satu saluran itu yang ditutup, seperti wacana pemerintah untuk melarang media sosial dipakai berdagang, hal itu akan menghilangkan tahapan transaksi. Dampak negatifnya akan dirasakan pembeli ataupun penjual. Lebih jauh, dia memandang, pesatnya teknologi pemasaran digital biasanya diikuti dengan pertukaran data lintas platform.

Salah satu keuntungan pemasaran digital yaitu membuat target barang/jasa yang dijual lebih relevan dengan kebutuhan konsumen. ”Jika negara (pemerintah) sampai mengatur algoritma platform, ini mungkin akan sulit diatur. Pemerintah mungkin cukup mendorong transparansi data yang dikumpulkan dan dikelola platform,” kata Nailul. Praktisi ekonomi digital Ignatius Untung, berpendapat, regulasi yang bersifat kategorisasi mo-del bisnis e-dagang kurang tepat. Alasannya, model bisnis e- dagang akan terus berkembang dan ada kemungkinan muncul model baru pada masa mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah perlu fokus memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri, terutama pelaku UMKM, dan konsumen. Peme- rintah juga harus mengambil sikap ketika terjadi persaingan tidak sehat di pasar e-dagang. ”Alangkah bijak jika pemerintah menaruh perhatian pada manfaat yang bisa diperoleh oleh produsen dalam negeri ataupun konsumen dari aneka platform yang memfasilitasi e-dagang,” ujarnya. (Yoga)

Perkembangan program peremajaan sawit rakyat menunjukkan tren peningkatan. Hingga September 2023, luas areal peremajaan sawit rakyat 50.000 hektar. Pada 2022, luas areal lahan peremajaan sawit  rakyat berkisar 17.000 hektar. Pada tahun ini, hingga September, luas areal peremajaan sawit sudah lebih besar dan ditargetkan ada penambahan lagi sampai akhir tahun. ”Jadi ada peningkatan yang patut  diapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya,” ujar Dirjen Perkebunan, Kementan, Andi Nur Alam Syah di sela-sela program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) milik anggota Koperasi Berkat Ridho di Desa KijangMakmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau, Senin (18/9). (Yoga)

ASEAN memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Salah satu peluang datang dari perempuan sebagai angkatan kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di ASEAN bervariasi. Tingkat partisipasi perempuan berusia 15 tahun ke atas pada 2022 terendah di Filipina, yaitu 46 %, tertinggi di Kamboja sebesar 69,6 % meski 93,8 % berada di sektor informal. Sedangkan tingkat partisipasi di Indonesia 52,7 %, tidak banyak berubah sejak tahun 2000, yaitu 52 % (The Asean Magazine, 22 Mei 2023), sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki 82 %. Apabila disigi lebih lanjut, separuh tenaga kerja perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal, tidak termasuk di pertanian. Data BPS memperlihatkan, pada 2022 hanya 35,57 % perempuan bekerja di sektor formal, sementara laki-laki 43,97 %. Di sektor keuangan, hanya 51,35 % perempuan berusia di atas 15 tahun memiliki akun di lembaga keuangan atau penyedia jasa layanan keuangan digital.

Meningkatkan partisipasi kerja perempuan memiliki dampak nyata pada perekonomian. Kajian McKinsey Global Institute menyebut, menaikkan partisipasi perempuan di dunia kerja 3 % dapat menambah 135 miliar USD pada  perekonomian Indonesia pada 2025. Pertambahan ini setara Rp 2.065,5 triliun dengan nilai tukar rupiah Rp 15.300 per USD. Jika Indonesia ingin tumbuh 7 % per tahun agar menjadi negara kaya, harus ada lebih banyak perempuan berpendidikan SMP dan SMA ke atas memasuki sektor kerja formal. Pemerintah juga dituntut membuat kebijakan lebih berani untuk memenuhi kebutuhan strategis perempuan, seperti akses pembiayaan tanpa tergantung pasangan, partisipasi penggunaan dana desa, atau hak yang sama atas alat usaha seperti tanah. (Yoga)

Dampak kekeringan panjang akibat El Nino mulai terlihat di beberapa waduk dan bendungan di sejumlah daerah produsen beras. Persediaan air mendekati titik kritis. Kendati masih dapat dimanfaatkan, kondisi sumber-sumber air itu mengancam pasokan air musim tanam padi tahun depan. Untuk menjaga stok air waduk atau bendungan tersebut, pengairan areal sawah diatur bergiliran. Perum Jasa Tirta II, BUMN pengelola Waduk Jatiluhur, bahkan telah merencanakan pembuatan hujan buatan guna menambah air waduk tersebut. Pada hari Selasa-Jumat, (12-15/9/2023), tim Kompas memantau Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan Bendung Rentang di Majalengka, Jabar, serta Waduk Kedungombo di Boyolali dan Bendung Klambu di Grobogan, Jateng. Ketinggian dan debit air waduk dan bendung itu telah berkurang. Khusus di Bendung Klambu, aliran irigasi setempat baru dibuka pada 15 September 2023 untuk musim tanam (MT) I. Di Waduk Jatiluhur, tinggi muka air jauh di bawah garis pembatas. Endapan lumpur yang mengering dan bebatuan besar di tepi waduk terlihat begitu jelas, namun air irigasi untuk sejumlah sawah tetap dialirkan.

Air di wilayah pinggiran Waduk Kedungombo, tepatnya di Desa Klewor, Kemusu, Kabupaten Boyolali, juga sudah surut. Petani memanfaatkan lahan waduk yang surut untuk menanam padi dan jagung. Sementara di Bendung Rentang yang mendapatkan pasokan air dari Waduk Jatigede, air irigasi masih digelontorkan meski debitnya tak sebesar keadaan normal. Bendung itu menyalurkan air ke 37 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu di lahan seluas 87.840 hektar. Korlap Unit Pengelola Irigasi Bendung Rentang Dadi Supriadi mengatakan, penyaluran air ke sawah bergantung pada kebutuhan petani dan kondisi Waduk Jatigede. Saat ini, volume air di waduk 480 juta meter kubik atau hanya 49,68 % dari kondisi normal, yakni 980 juta meter kubik. Selain karena berkurangnya curah hujan sebagai dampak El Nino, penyusutan volume Waduk Jatigede juga akibat mengeringnya sungai yang menyuplai air ke waduk. ”Ketersediaan air di Jatigede itu cukup untuk tiga bulan (sampai Desember),” kata Dadi. Meskipun pasokan air masihcukup untuk MT I pada Desember 2023, Dadi mengimbau petani untuk menghemat air dan mematuhi pola gilir air. Apalagi, pada November 2023, jaringan irigasi akan dikeringkan selama sebulan guna mengecek kondisi saluran dan pengisian air waduk. (Yoga)

Upaya Indonesia mendorong perikanan berkelanjutan dan berdaya saing, baik perikanan budidaya maupun tangkap, masih dihadang sejumlah persoalan, mulai dari pencurian ikan, basis data dan pengawasan yang lemah, biaya produksi tinggi, hingga sinergi usaha hulu-hilir yang belum optimal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman mengemukakan, sumber daya laut Indonesia yang berlimpah telah mendorong maraknya pencurian dan penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, pengawasan masih terbatas dan sumber daya manusia untuk pengawasan juga belum optimal. ”Dia (kapal pencuri ikan) tahu waktu-waktu tidur dan istirahat pengawas serta mengetahui armada pengawas tidak mampu menembus ombak tinggi sehingga di saat itulah dia masuk,” kata Agus dalam Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Ke-9 dan Seminar Nasional ”Strategi dan Inovasi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan” secara hibrida, di Jakarta, Sabtu (16/9). 

Meski demikian, kata Agus, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) sebagian besar dilakukan oleh kapal-kapal di dalam negeri. Pelanggaran, di antaranya, terkait perizinan. Dari jumlah kapal motor berukuran 10-30 gros ton (GT), yakni 33.140 unit yang memperoleh izin provinsi, ditengarai 30 % atau 11.000 unit di antaranya kapal berukuran di atas 30 GT yang seharusnya mengurus izin ke pemerintah pusat. Selain itu, alih muatan kapal (transshipment) masih terjadi ditengah laut. Upaya mencegah pelanggaran memerlukan pembenahan tata kelola dan pendataan.Migrasi kapal perikanan dengan izin daerah untuk beralih ke izin pemerintah pusat memberikan kesempatan pelaku usaha untuk memperbaiki data dan izin usaha. ”Terkait tata kelola, masih banyak praktik IUU Fishing berasal dari pelaku domestik. Banyak kapal perikanan belum terdata. Ini terus kami benahi,” ujarnya. (Yoga)