Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi melanjutkan pertumbuhan kinerja di semester II-2023. Peningkatan permintaan dari segmen produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan berkontribusi terhadap pertumbuhan laba INDF. Analis Maybank Sekuritas, Willy Goutama mencatat, laba bersih INDF pada semester I-2023 tumbuh 92% year on year (yoy) menjadi Rp 5,57 triliun. Ini didorong oleh beban bunga yang lebih rendah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 4,5% pada periode tersebut. INDF memiliki utang dalam mata uang asing yang tinggi, yakni 74% dari total utang berbunga. Juga eksposur penjualan dalam mata uang asing sebesar 23% dari total penjualan. Alhasil, beban bunga INDF berkurang seiring dengan pelemahan dolar AS. Untuk semester II, Willy memperkirakan akan ada peningkatan permintaan dari para pelanggan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Analis Ciptadana Sekuritas, Putu Chantika Putri mengatakan, pendapatan INDF pada semester I-2023 meningkat 6,3% yoy menjadi Rp 56 triliun. Pencapaian ini sedikit lebih rendah dibanding perkiraan, yakni setara 48% dari proyeksi konsensus untuk setahun penuh 2023. Alhasil, sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan Bogasari hanya naik 5,2% secara tahunan sebesar Rp 15,8 triliun. Penurunan harga gandum ini juga menyebabkan penurunan rata-rata harga jual 2% pada Juli 2023. Sedang penurunan harga CPO menyebabkan pendapatan agribisnis INDF merosot sebesar 5,3% secara tahunan menjadi Rp 7,6 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania dalam riset 6 September 2023 juga rekomendasikan buy INDF dengan target Rp 8.600 yang mencerminkan price earning ratio 7,5 kali dengan potensi kenaikan 25,5%. Ini termasuk risiko pelemahan rupiah, permintaan yang lebih rendah, dan biaya bahan baku utama yang lebih tinggi.

JAKARTA, kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan populasi kendaraan listrik di Indonesia dalam  tahun  mendatang. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri  Internasional Kemenperin Eko S.A Cahyanto menyebut, populasi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat terus mengalami  peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Kemenperin menyebut jumlah sepeda listrik  pada 2019 baru ada 1.248 unit. Sedangkan mobil listrik baru berjumlah 85 unit saja. Sementara pada 2022, terdapat tambahan sepeda motor listrik yang memperoleh SRUT sebanyak 17.198 unit. Secara akumulatif, terdapat 62.815 sepeda motor listrik yang mendapat SRUT hingga Juli 2023. Pada saat yang sama, ada 18.300 unit mobil listrik yang memperoleh SRUT. Di katagori lain, kendaraan roda listrik yang memperoleh SRUT hingga Juli 2023 berjumlah 320 unit, bus listrik sebanyak 80 unit, dan mobil pick up listrik sebanyak 10 unit.  (Yetede)

Dari 32 bank yang ambil bagian dalam lelang perdana itu, nilai total SRBI yang berhasil dibukukan mencapai Rp24,45 triliun. Sementara itu, sasaran awal yang dipatok BI ‘hanya’ Rp7 triliun. Artinya, klaim bahwa SRBI lebih pro-market terbukti. Pasar sangat positif merespons kehadiran instrumen baru SRBI. Alhasil, target yang diemban atas penerbitan SRBI sudah menyalakan lampu hijau. Emisi SRBI ditujukan untuk mengoptimalkan aset surat berharga negara (SBN) yang dimiliki BI. Sementara itu, BI memegang SBN senilai Rp1.000-an triliun ‘warisan’ dari skema berbagi beban dalam membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Emisi SRBI yang berbasis SBN itu diharapkan juga mendorong pendalaman pasar, serta pengembangan pasar uang domestik. Perbankan berlebih likuiditas yang selama ini lebih suka meminjamkannya ke pasar uang antarbank (PUAB) bisa mengalihkannya pada SRBI. Imbal hasil dari keduanya pun sangat kompetitif. Sebagai komparasi, penerbitan instrumen sekuritas korporasi di sektor privat, misalnya senantiasa berbasis kepada prospek pendapatan dari aset fisik sebagai rujukannya. Nilai aset fisik induk tersebut sangat besar lantaran bertindak sebagai semacam jaminan atas penerbitan sekuritas yang menjadi aset derivatifnya. Pada titik ini, masyarakat (termasuk pemain asing) yang tertarik memegang SRBI sejatinya berstatus sebagai pembeli ‘ketiga’, yakni dari Kementerian Keuangan ke BI, dari BI ke perbankan, lantas dari perbankan ke publik. Kalkulasi kepercayaan kadang tidak selalu kompatibel dengan hitung-hitungan finansial.Bagi pemain asing, SRBI bertenor 1 atau 3 bulan dipandang ‘ideal’ dengan tenggat pendek plus risiko yang rendah. Penerbitan SRBI untuk kedua tenor tersebut sejatinya lebih mampu menangkap aliran hot money yang hendak mengambil posisi jangka pendek. Intinya, SRBI dari sisi tenor agaknya kurang atraktif.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).

Pemerintah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) sawit kepada 350 daerah mulai September hingga paling lambat 27 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. DBH sawit digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur jalan. Pasal 17 PMK itu mengatur bahwa penggunaan DBH sawit untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80% dari alokasi DBH sawit per daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara 20% sisanya digunakan untuk kegiatan lainnya. Dari total nilai transfer sebesar Rp 3,4 triliun yang akan disalurkan, Provinsi Riau menjadi daerah penerima terbesar DBH sawit pada tahun ini. Nilainya mencapai Rp 83,13 miliar. Disusul Sumatera Utara Rp 74,86 miliar dan Kalimantan Barat Rp 65,66 miliar (lihat boks). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya mendukung adanya pemberian DBH kepada daerah penghasil sawit. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan atau peningkatan infrastruktur daerah penghasil. Namun Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyarankan agar alokasi DBH sawit juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bantuan sosial dan pelatihan vokasi. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky berharap penyaluran DBH sawit bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di area perkebunan sawit. Kendati begitu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa nilai DBH yang didapatkan tersebut belum memuaskan. Sebab nilai DBH belum sebanding dengan hasil produksi sawit di Riau yang melimpah sekaligus menjadi penyumbang devisa negara.

Ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih dalam kondisi baik. Hanya saja, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa Indonesia perlu diwaspadai. Kondisi ketahanan eksternal yang baik terindikasi dari menurunnya kewajiban neto dalam Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia. Pada kuartal II-2023, kewajiban neto tercatat US$ 253,3 miliar, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 254,0 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan, penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). "Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan utang luar negeri di tengah surplus investasi langsung yang berlanjut," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9). Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal II-2023 turun 0,6% quarter to quarter (qtq) menjadi US$ 716,0 miliar dari US$ 720,1 miliar pada akhir kuartal I-2023. Sementara itu, posisi AFLN akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar US$ 462,7 miliar, turun 0,7% qtq dari US$ 466,1 miliar pada akhir kuartal sebelumnya. Penurunan itu disebabkan oleh menyusutnya posisi aset cadangan devisa karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan. Ekonom Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo menilai, membaiknya ketahanan eksternal RI sejalan dengan naiknya investasi asing langsung di tengah penurunan kewajiban neto. Namun, ia mewanti-wanti pelemahan nilai tukar yang membuat cadangan devisa menurun di tengah surplus neraca perdagangan RI.

Prospek emiten tambang nikel diprediksi akan lebih cerah pada semester kedua 2023. Estimasi ini tidak terlepas dari membaiknya margin emiten seiring dengan mulai stabilnya harga nikel dan turunannya. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan menggunakan harga nickel pig iron (NPI ) China sebagai acuan. Menurut Hasan, harga NPI telah mencapai titik terendah di US$ 13.182 per ton pada Juli 2023. Hasan mengestimasikan harga nikel akan lebih stabil di sisa tahun ini, karena ada kenaikan permintaan baja anti karat dan prekursor baterai listrik. Ia menilai kinerja sektor tambang logam akan didorong oleh kenaikan volume penjualan dan produksi. Menurut dia, emiten yang memiliki prospek pertumbuhan volume produksi adalah PT Merdeka Battery Material Tbk (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Saat ini, NCKL tercatat sedang memulai proses ramping up smelter kedua yang dijalankan PT Halmahera Jaya Feronikel dengan kapasitas terpasang 95.000 ton. Mengingat masih dalam proses ramping up, Roy Arman Arfandy, Direktur Utama NCKL mengestimasi total produksi tahun ini hanya 90.000 ton. Angka ini naik dari produksi feronikel di 2022 yang hanya 25.000 ton. Saat ini, ANTM telah melakukan proses tapping metal perdana pabrik Feronikel Halmahera Timur. Ini merupakan rangkaian commissioning pabrik dan kelanjutan dari tahapan switch-on Electric Smelting Furnace (ESF) yang telah dilakukan pada 19 Juli 2023. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan juga merekomendasi kan beli ANTM dengan target harga Rp 2.800. Dia menilai, prospek ANTM didukung proyek-proyek strategis yang masih on-track.