Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) nyaris tuntas 100% dan akan beroperasi secara komersial 1 Oktober 2023. Demi merampungkan pembangunan sarana dan prasarana proyek Kereta Cepat, pemerintah pasang badan dengan menyodorkan penjaminan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan utang dari perbankan asal China demi menutup pembengkakan biaya. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/2023 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penjaminan pemerintah tidak berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, penjaminan proyek KCJB sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 lantaran ada pembengkakan biaya. Total pembengkakan biaya proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer ini senilai US$ 1,2 miliar. Semula, nilai total proyek yang mayoritas didanai perbankan Tiongkok itu senilai US$ 6,07 miliar. Konsorsium BUMN Indonesia memiliki 60% saham, sisanya adalah Konsorsium China. Dengan kata lain, Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung US$ 720 juta yang setara 60%. Untuk memperkuat penjaminan pemerintah dan meminimalkan risiko fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk ikut serta menggotong penjaminan pemerintah. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia M Wahid Sutopo menyatakan, PII  turut serta membahas penjaminan pembiayaan proyek KCJB. Untuk  pelaksanaan dan alokasi penjaminan, menurut dia, ditetapkan Kementerian Keuangan dalam keputusan terpisah. Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, meski penjaminan dilakukan lewat PII, tetap saja hal tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tak langsung. "Iya, namanya risiko kontijensi ke APBN. Seolah ada pemisahan risiko, tetapi tetap saja terkait kas negara secara tak langsung," kata dia.

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan sikap The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih membuat Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur BI di bulan September 2023.Beberapa ekonom memprediksi alasan sikap BI tersebut. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, langkah BI seiring dengan laju inflasi yang terjaga serta nilai tukar rupiah yang stabil. Ia melihat, ditahannya suku bunga acuan mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring dengan kemungkinan puncak suku bunga acuan menjadi 5,75%. Ekonom Bahana TCW Emil Muhamad mengungkapkan, BI saat ini hingga akhir tahun 2023 akan lebih menempuh kebijakan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilisasi perekonomian. Hanya yang perlu diperhatikan, bila The Fed menaikkan suku bunganya pada bulan ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah suku bunga acuan AS berada di level yang sama dengan suku bunga acuan BI, yaitu 5,75%.

Secara perlahan, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terpangkas. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri BUMN per akhir Juli 2023 sebesar US$ 48 miliar. Hasil ini turun 1,51% secara bulanan dari periode bulan sebelumnya yang  sebesar  US$ 48,74 miliar. Sedangkan secara tahunan, utang luar negeri BUMN ternyata sudah turun sebanyak 12,78% dari posisi  US$ 55,04 miliar. Sedangkan jika dirinci, utang luar negeri kelompok BUMN bukan lembaga keuangan turun 0,88% secara bulanan di periode Juli 2023. Begitu juga utang luar negeri BUMN bank turun 5,35% secara bulanan di periode yang sama. Sedangkan utang luar negeri lembaga keuangan bukan bank tetap. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy  menilai,  sektor yang menunjang emiten BUMN adalah perbankan dan telekomunikasi. Budi melihat, untuk ke depan, sektor perbankan dan telekomunikasi masih akan menjadi pemimpin di antara emiten BUMN sepanjang  tahun ini. Hal  ini dikarenakan kinerja BUMN perbankan konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sependapat, kenaikan  IDX BUMN20 tertopang kinerja emiten perbankan yang konsisten positif. Penyebabnya antara lain  valuasi emiten bank BUMN yang  masih menarik dan disokong  fundamental yang  tetap solid. Sedangkan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta  berpandangan sektor basic industry dan energi menopang kinerja emiten-emiten BUMN, khususnya yang tergabung dalam IDX BUMN20.

Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi melanjutkan pertumbuhan kinerja di semester II-2023. Peningkatan permintaan dari segmen produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan berkontribusi terhadap pertumbuhan laba INDF. Analis Maybank Sekuritas, Willy Goutama mencatat, laba bersih INDF pada semester I-2023 tumbuh 92% year on year (yoy) menjadi Rp 5,57 triliun. Ini didorong oleh beban bunga yang lebih rendah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 4,5% pada periode tersebut. INDF memiliki utang dalam mata uang asing yang tinggi, yakni 74% dari total utang berbunga. Juga eksposur penjualan dalam mata uang asing sebesar 23% dari total penjualan. Alhasil, beban bunga INDF berkurang seiring dengan pelemahan dolar AS. Untuk semester II, Willy memperkirakan akan ada peningkatan permintaan dari para pelanggan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Analis Ciptadana Sekuritas, Putu Chantika Putri mengatakan, pendapatan INDF pada semester I-2023 meningkat 6,3% yoy menjadi Rp 56 triliun. Pencapaian ini sedikit lebih rendah dibanding perkiraan, yakni setara 48% dari proyeksi konsensus untuk setahun penuh 2023. Alhasil, sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan Bogasari hanya naik 5,2% secara tahunan sebesar Rp 15,8 triliun. Penurunan harga gandum ini juga menyebabkan penurunan rata-rata harga jual 2% pada Juli 2023. Sedang penurunan harga CPO menyebabkan pendapatan agribisnis INDF merosot sebesar 5,3% secara tahunan menjadi Rp 7,6 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania dalam riset 6 September 2023 juga rekomendasikan buy INDF dengan target Rp 8.600 yang mencerminkan price earning ratio 7,5 kali dengan potensi kenaikan 25,5%. Ini termasuk risiko pelemahan rupiah, permintaan yang lebih rendah, dan biaya bahan baku utama yang lebih tinggi.

JAKARTA, kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan populasi kendaraan listrik di Indonesia dalam  tahun  mendatang. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri  Internasional Kemenperin Eko S.A Cahyanto menyebut, populasi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat terus mengalami  peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Kemenperin menyebut jumlah sepeda listrik  pada 2019 baru ada 1.248 unit. Sedangkan mobil listrik baru berjumlah 85 unit saja. Sementara pada 2022, terdapat tambahan sepeda motor listrik yang memperoleh SRUT sebanyak 17.198 unit. Secara akumulatif, terdapat 62.815 sepeda motor listrik yang mendapat SRUT hingga Juli 2023. Pada saat yang sama, ada 18.300 unit mobil listrik yang memperoleh SRUT. Di katagori lain, kendaraan roda listrik yang memperoleh SRUT hingga Juli 2023 berjumlah 320 unit, bus listrik sebanyak 80 unit, dan mobil pick up listrik sebanyak 10 unit.  (Yetede)

Dari 32 bank yang ambil bagian dalam lelang perdana itu, nilai total SRBI yang berhasil dibukukan mencapai Rp24,45 triliun. Sementara itu, sasaran awal yang dipatok BI ‘hanya’ Rp7 triliun. Artinya, klaim bahwa SRBI lebih pro-market terbukti. Pasar sangat positif merespons kehadiran instrumen baru SRBI. Alhasil, target yang diemban atas penerbitan SRBI sudah menyalakan lampu hijau. Emisi SRBI ditujukan untuk mengoptimalkan aset surat berharga negara (SBN) yang dimiliki BI. Sementara itu, BI memegang SBN senilai Rp1.000-an triliun ‘warisan’ dari skema berbagi beban dalam membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Emisi SRBI yang berbasis SBN itu diharapkan juga mendorong pendalaman pasar, serta pengembangan pasar uang domestik. Perbankan berlebih likuiditas yang selama ini lebih suka meminjamkannya ke pasar uang antarbank (PUAB) bisa mengalihkannya pada SRBI. Imbal hasil dari keduanya pun sangat kompetitif. Sebagai komparasi, penerbitan instrumen sekuritas korporasi di sektor privat, misalnya senantiasa berbasis kepada prospek pendapatan dari aset fisik sebagai rujukannya. Nilai aset fisik induk tersebut sangat besar lantaran bertindak sebagai semacam jaminan atas penerbitan sekuritas yang menjadi aset derivatifnya. Pada titik ini, masyarakat (termasuk pemain asing) yang tertarik memegang SRBI sejatinya berstatus sebagai pembeli ‘ketiga’, yakni dari Kementerian Keuangan ke BI, dari BI ke perbankan, lantas dari perbankan ke publik. Kalkulasi kepercayaan kadang tidak selalu kompatibel dengan hitung-hitungan finansial.Bagi pemain asing, SRBI bertenor 1 atau 3 bulan dipandang ‘ideal’ dengan tenggat pendek plus risiko yang rendah. Penerbitan SRBI untuk kedua tenor tersebut sejatinya lebih mampu menangkap aliran hot money yang hendak mengambil posisi jangka pendek. Intinya, SRBI dari sisi tenor agaknya kurang atraktif.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).