Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat sebanyak empat perushaan yang menikmati fasilitas libur pajak (tax holiday). Dari empat perusahaan tersebut, 3 diantaranya bergerak di bidang usaha pembangkit listrik tenaga uap, dan 1 perusahaan di bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan total investasi keempat perusahaan yang mencapai sekitar Rp25,3 triliun. Pada beleid yang merevisi PMK No.35/PMK.010/2018, tidak hanya memperluas cakupan penerima tax holiday, investor juga dapat mengajukan bidang usaha di luar 18 industri pioner dan memanfaatkan fasilitasi libur pajak per bidang usaha. Bidang usaha lain yang dapat menikmati fasilitas libur pajak itu, bisa didapat dengan dua jalan. Pertama, bidang usaha tersebut harus memenuhi persyaratan minimal investasi dan mengajukan permohonan melalui BKPM. Kedua, investor dapat mencari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sesuai dengan bidang usahanya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Negeri (Korpri) kini diberikan kemudahan untuk berbelanja dalam jaringan melalui toko TokTok.id. Melalui toko daring ini, para ASN dapat berbelanja hanya dengan menggunakan akses Nomor Induk Pegawai. Menurut VP Marketing TokTok.id terdapat beberapa keuntungan bagi ASN yang berbelanja di TokTok.id diantarany adalah, beli pulsa tanpa dikenakan biaya administrasi dan disubsidi ongkos kirimnya. Selain itu, TokTok.id mengirimkan barang langsung dari pemasok sehingga lebih murah dari harga pasaran.

oleh: Benny Gunawan (Staf Pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN)

Reformasi perpajakan pertama berlangsung pada medio 1980-an, dilanjutkan reformasi kedua tahuna 2000-an. Sementera reformasi jilid ketiga dilakukan sejak 2015. Setelah berlangsung hampir empat tahun, perlu dilihat lagi kinerja penerimaan perpajakan, mengingat tantangan ke depan semakin besar.

Salah satu penyebab rendahnya pencapaian target penerimaan pajak adalah besarnya restitusi. Permohonan restitusi yang seharusnya bagian dari pelayanan, justru menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan. Selain itu, pengadministrasian PNBP yang menyebar di berbagai kementerian/lembaga menambah biaya kepatuhan. Seharusnya pelayanan komprehensif bisa dilakukan oleh DJP, sebagaimana yang dilakukan Inland Revenue di Inggris atau Internal Revenue Services di AS. Hal itu bisa terwujud dengan pembentukan Badan Perpajakan Nasional.

Taxation is expected to be one of the topics that could take center in the last presidential debate on April 13, especially issue about the separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry. At a recent campaign event in West Kalimantan, Sandiaga promised to separate the Taxation Directorate Generala form the Finance Ministry. Sandiaga was highlighting the long-promised plan to establish a special taxation body similar to the US' Internal Revenue Service. The separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry was among President Joko "Jokowi" Widodo's campaign promises in 2014 and was included in his campaign's Nawa Cita.

Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf campaign team spokes person, argued that elevating the status of the Taxation Directorate General would allow greater flexibility for the body in several key areas, such as in tax collection and administration as well as mobilization and recruitment of its workforce.

Campaign team member for the Prabowo-Sandi ticket Haryadin Mahardika said separately that the upgrade in status to a special taxation body would mean the body could quickly adjust its resources to better respond to the challenges of tax collection. Besides, the separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry will serve business interests as it will guarantee better services for taxpayers.

However, Indonesian Employers Association chairman Hariyadi Sukamdani disagreed, arguing that the establishment of new body would add another bureaucratic layer that businesses would have to deal with. Managing partner of the DDTC, Darussalam said, the separation of  Taxation Directorate General from the Finance Ministry would allow greater discretion of the body over its organization, human resources and budgetary needs.

Menteri Keuangan dan sejumlah Gubernur Bank Sentral di ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan kepabeanan. Peningkatan kerja sama ini untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antarnegara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, para menteri di negara kawasan telah berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows, hal ini untuk mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit. 

Pada perkembangan lain, Kementerian Keuangan Indonesia mengungkapkan berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat rasio pajak yang saat ini masih di bawah 15% dari PDB. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup enam hal. Pertama, pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan. Kedua, pengingkatan tingkat kepatuhan melalui penguatan dan peningkatan pelayanan, pengawsan, dan pemeriksaan. Ketiga, kebijakan amnesti pajak. Keempat, stimulus perpajakan bagi UMKM. Kelima, kebijakan restitusi pajak yang makin dipercepat. Keenam, pemberian tax allowance dan tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan.

Target kepatuhan formal secara umum yang begitu tinggi serta tren realisasi kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan yang masih rendah membuat prospek kepatuhan formal WP Badan mengalami sejumlah tantangan. Untuk tahun pajak 2018, jumlah WP badan yang wajib lapor SPT Tahunan tercatat 1,47 juta. Sedangkan dari data Ditjen Pajak menunjukkan saat ini WP korporasi yang telah lapor SPT sebanyak 278.000 WP atau 18,9% dari jumlah WP korporasi sebanyak 1,47 juta. Dalam catatan Bisnis Indonesia, tren kepatuhan WP korporasi masih cukup rendah. Bahkan tahun lalu kepatuhan anjlok dibandingkan dengan 2017. Rasio kepatuhan 2018 hanya sebesar 58,8% sedangkan 2017 sebesar 65%. 

Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menyebut prospek kepatuhan WP badan tahun ini seharusnya bisa optimal. Apalagi, dengan jumlah yang relatif sedikit, lebih mudah dilakukan sosialisasi dan pengawasan karena instrumennya lebih banyak.Kendati demikian, rendahnya WP korporasi bisa diakibatkan oleh status nonefektif terhadap sejumlah korporasi yang sebelumnya tercatat sebagai WP. Sementara itu, pakar pajak DDTC Darussalam justru berpendapat lain. Dia lebih melihat pada aspek kepatuhan kebenaran materi atau substansi dibandingkan dengan kepatuhan formal penyampaian SPT. Banyak atau tidaknya yang melaporkan SPT, belum tentu menunjukkan tinggi atau rendahnya kepatuhan material WP badan. 

Menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asia Tenggara bersepakat untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan lewat kerjasama perpajakan dan kepabeanan. Hal ini guna menekan praktik-praktik kegiatan ekonomi ilegal. Dari sisi perpajakan, kesepakatan ini akan melengkapi kebijakan-kebijakan  pertukaran informasi keuangan. Sementara dalam konteks kepabeanan, kesepakatan ini semakin memuluskan rencana operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan. Ketua Umum Apindo menilai bahwa implementasi ASEAN Custom Transit System (ATCS) sangat menarik bagi para pengusaha, pedagang, eksportir dan importir di kawasan Asia Tenggara.

Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Instruksi melaksanakan zakat tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal. Dengan adanya instruksi tersebut diharapkan  kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing yang dikelola oleh unit pengelola zakat.

Pemkot Cimahi melansir tentang jumlah zakat dan infak yang diterima dari ASN sepanjang 2018 lalu mencapai Rp 1,6 miliar. Nilai tersebut belum tercapai optimal sebab masih banyak ASN yang belum menjadi muzakki. Sementara itu, pada Januari sd Februari 2019 sudah tercapai Rp 490 juta.

Direktorat jenderal pajak dari 22 negara di seluruh dunia berhasil menarik denda dan tunggakan pajak lebih dari US$ 1,2 Milyar. Keberhasilan ini dipicu bocoran informasi Panama Papers pada 2016 tentang kesepakatan-kesepakatan pajak di luar negeri. International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) dalam laporan di situsnya pada Rabu (3/4) menyebutkan Inggris berhasil menarik sekitar US$ 253 juta, Prancis US$ 136 juta dan Australia US$ 93 juta.

Pemerintah membebaskan pengenaan PPN bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional. Ini dilakukan dengan menerbitkan PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang mengatur perluasan jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif 0% yang berlaku sejak 29 Maret 2019 lalu. Dalam peraturan ini, dia masih mempertahankan jenis jasa yang telah ada dalam ketentuan sebelumnya seperti jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa pengiriman transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor. Kemudian jasa konsultasi konstruksi, jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan serta jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional. Selain itu jasa konsultasi termasuk jenis jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior maupun jasa konsultasi SDM. Kemudian, jasa konsultasi keinsinyuran, jasa konsultasi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan dan perpajakan. Terakhir, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor dan jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit atau komunikasi maupun konektivitas data.