Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Penurunan tajam pendapatan negara pada kuartal I tahun 2025, yang mencapai Rp516,1 triliun atau turun 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sinyal peringatan atas potensi pelebaran defisit fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap optimistis, dengan menggarisbawahi adanya tren pemulihan penerimaan pajak pada bulan Maret dan menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas basis pajak, termasuk menjangkau sektor ilegal dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1-2025 tetap terjaga di level yang tinggi, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa terget investasi tahun ini masih bisa dicapai  meski ketidakpastian ekonomi global kian meningkat. Selama tiga bulan  pertama 2025, realisasi investasi  mencapai Rp 465,2 triliun, meningkat 15,9% secara year on year (yoy) atau hanya turun tipis dari pertumbuhan kuartal 1-2023 yang di level 16,5% dan turun sekitar 5% poin dari kuartal 1-2424 yang dilevel 22,1%. Bahkan, realisasi investasi selama kuartal 1-2025 itu setara dengan 24,4% total target realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Proporsi pencapaian  ini lebih besar dari proporsi pencapaian realisasi investasi kuartal 1-2024 yang hanya sebanyak  23,5% dari target. Tahun lalu, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp 1.650 triliun. Namun demikian, jumlah pihak mengingatkan, optimisme itu harus tetap dibarengi upaya serius penyelesaian sejumlah pekerjaan umum (PR) seperti kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah pun perlu mempercepat realisasi proyek strategis nasional. Semua ini dibutuhkjan ditengah ketidakpastian global yang meningkat menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Selain itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hanya sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5% dari total investasi dengan pertumbuhan hanya 12,7% (yoy) bisa dilihat sebagai bentuk penurunan kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. (Yetede)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi penggerak utama pasar keuangan dan investasi Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kehadiran Danantara juga bisa memperkuat pasar modal nasional. Tercatat, sejak resmi beroperasi pada 21 Maret 2025, Danantara telah mengkonsolidasikan aset negara ke Danantara sudah berjalan, termasuk pengelolaan aset strategis seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Sekretriat Negara. Aset tersebut, ditaksir mencapai US$ 25 miliar berdasarkan valuasi delapan tahun lalu, akan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai keputusan pemerintah membentuk Danantara merupakan langkah strategis untuk menarik investasi asing dari berbagai negara yang potensial.  "Danantara sebagai sovereign wealth fund akan menjadi penggerak  di pasar keuangan Indonesia lima sampai 10 tahun ke depan. Jika melihat negara anggota Gulf Cooperation Council  (GCC), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, mereka punya US$  4 triliun. Jadi mereka berinvestasi di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia karena wilayah ini terus bertumbuh," kata Shan.

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menargetkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu dari lima sovereign wealth fund (SWF) terbesar dunia, dengan aset kelolaan mencapai US$1 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap pencapaian target tersebut dan menekankan pentingnya pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan etis. Ia menegaskan bahwa kinerja direksi harus terus dievaluasi dan rekrutmen dilakukan berdasarkan kemampuan, bukan faktor primordial atau politik.

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya  akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah   diatur dalam Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)