;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Investor Tiongkok Siap Gantikan LG di Proyek Besar

24 Apr 2025
Mundurnya LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia tidak menggoyahkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek senilai US$9,8 miliar tetap berjalan sesuai peta jalan, dengan Huayou Holding dari Tiongkok menggantikan posisi LG dalam konsorsium bersama BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan bahwa langkah LG tidak akan menghambat percepatan pembangunan rantai pasok baterai EV. Pemerintah bahkan terbuka menawarkan proyek tersebut kepada mitra baru, termasuk negara-negara seperti AS, Jepang, dan Timur Tengah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani melihat hengkangnya LG hanya sebagai bentuk penundaan, bukan penolakan, karena alasan pasar dan waktu investasi. Sementara itu, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dan Ketua Umum Periklindo Moeldoko sama-sama optimis bahwa industri kendaraan listrik nasional tetap prospektif, terbukti dari meningkatnya penjualan dan antusiasme terhadap pameran EV di dalam negeri.

Moeldoko juga menilai bahwa mundurnya LG tidak berdampak besar secara nasional, bahkan bisa menguntungkan dari sisi persaingan bisnis. Secara keseluruhan, para tokoh menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi menarik bagi investasi industri kendaraan listrik dan terus melangkah menuju visi sebagai pusat industri EV global.

Strategi Baru Diperlukan Hadapi Guncangan Ekonomi

24 Apr 2025
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan meleset jauh dari target pemerintah akibat tekanan eksternal, terutama perang tarif Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi domestik. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7%, jauh di bawah target APBN sebesar 5,2%. Indikator domestik seperti penurunan optimisme konsumen, deflasi, dan menurunnya kinerja manufaktur menguatkan gambaran perlambatan ekonomi. Namun, cadangan devisa dan kinerja perdagangan internasional masih menunjukkan tren positif.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Kunci ketahanan ekonomi nasional adalah kemampuan mempertahankan konsumsi domestik, merespons tekanan eksternal lewat diplomasi perdagangan, serta mempercepat transformasi industri agar lebih tangguh.

Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta mengingatkan perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan cerdas, termasuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri tanpa proteksionisme berlebihan, memberikan stimulus pro kelas menengah untuk meningkatkan konsumsi, serta restrukturisasi utang dan evaluasi proyek infrastruktur agar lebih produktif. Pendekatan fiskal yang progresif dan insentif investasi yang tepat juga dianggap vital untuk menggenjot ekonomi Indonesia ke depan.

BI Dinilai Tepat Tahan Suku Bunga

24 Apr 2025
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 5,75% pada April 2025, langkah yang dinilai tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko perlambatan dan inflasi terkendali. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga inflasi sesuai target pemerintah serta menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat volatile akibat ketidakpastian global, terutama sentimen perang dagang dan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

BI juga melakukan intervensi aktif di pasar off-shore non-deliverable forward (NDF) dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam tekanan nilai tukar. Perry optimis rupiah akan stabil ke depan dengan didukung kebijakan tersebut dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.

Di sisi lain, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai BI sudah tepat mempertahankan suku bunga karena kondisi eksternal masih penuh ketidakpastian. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menambahkan bahwa BI masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Juli 2025, dengan catatan kondisi eksternal membaik.

Kredit Tumbuh Melambat di Tengah Ketidakpastian

24 Apr 2025
Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap kuat dengan likuiditas yang memadai, walaupun ada beberapa bank yang menghadapi likuiditas ketat dan mengandalkan sumber pendanaan non-DPK.

Bank besar seperti BCA dan Permata juga memilih langkah hati-hati. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% tahun ini, sejalan dengan pertumbuhan DPK, sambil menunggu perkembangan negosiasi kebijakan tarif AS. Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menegaskan fokus menjaga neraca sehat dan memperkuat digitalisasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, Citigroup menurunkan estimasi pertumbuhan kredit nasional tahun ini menjadi 6% dari sebelumnya 10%, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang menekan permintaan kredit.

Milenial Jadi Sasaran Baru Pengembang Properti

23 Apr 2025
Usulan untuk menaikkan plafon harga rumah subsidi menjadi Rp250 juta mencuat seiring peningkatan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta per bulan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah guna menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), terutama kalangan milenial perkotaan yang belum memiliki rumah.

Sementara itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menyarankan peninjauan ulang definisi MBR agar lebih inklusif terhadap kelompok MBT. Djunaidi menegaskan perlunya kuota proporsional agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak terserap oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi.

Pemerintah sendiri telah merealisasikan 147.265 unit rumah subsidi sejak Oktober 2024 hingga April 2025. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat lonjakan penyaluran FLPP sebesar 1.273% secara tahunan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam distribusi pembiayaan rumah subsidi.

Menteri Maruarar Sirait juga memastikan distribusi rumah subsidi merata untuk berbagai profesi termasuk wartawan, petani, tenaga kesehatan, dan TNI-Polri, serta menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan sasaran berdasarkan data BPS by name by address. Dukungan dari Presiden Prabowo, DPR, Danantara, hingga Bank Indonesia turut memperkuat program ini, menjadikannya pilar utama pemenuhan kebutuhan hunian terjangkau di Indonesia.

KPK Hadapi Hambatan Teknis di Lapangan

23 Apr 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Hingga Semester Dua

23 Apr 2025
Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% pada April 2025, seiring dengan masih tingginya gejolak pasar keuangan global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah capital outflow yang bisa melemahkan daya tarik aset domestik.

Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke Rp 16.860 per dolar AS, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Oleh karena itu, menjaga interest rate differential (IRD) dibanding negara lain menjadi penting agar surat berharga domestik tetap menarik, seperti disampaikan oleh Banjaran Surya Indrastomo dari Bank Syariah Indonesia.

Meski demikian, sejumlah ekonom melihat ruang penurunan BI-Rate tetap terbuka, terutama jika inflasi terjaga dan tekanan global mereda. Banjaran memproyeksikan penurunan hingga 50 basis poin pada kuartal II dan III 2025, sedangkan Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon memprediksi pelonggaran bunga 25 bps pada kuartal III. Bahkan, Myrdal Gunarto dari Maybank Indonesia melihat peluang penurunan total hingga 75 bps, sehingga BI-Rate bisa turun ke 5% pada akhir tahun.

Di sisi lain, Fakhrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas mengingatkan bahwa perang dagang global kemungkinan bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, ia menilai langkah pemotongan bunga sebaiknya dimulai lebih awal, termasuk sejak April 2025, guna mengantisipasi perlambatan ekonomi domestik.

Meskipun BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat demi stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal, sejumlah ekonom—seperti Josua Pardede, Banjaran Surya Indrastomo, Hosianna Evalita Situmorang, Myrdal Gunarto, dan Fakhrul Fulvian—menilai bahwa ruang pelonggaran tetap tersedia dalam beberapa bulan ke depan, seiring perkembangan inflasi, arus modal, dan kebijakan The Fed.

Dana Tabungan Pribadi Masih Belum Pulih

23 Apr 2025
Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

Trioksa Siahaan, Senior Vice President LPPI, menilai penurunan ini disebabkan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didanai dari tabungan serta peralihan dana ke instrumen investasi seperti emas dan surat berharga. Ia menyarankan bank lebih kreatif menjaga dana masyarakat, misalnya lewat program gimmick berhadiah.

Evi Dempowati, SVP Bank Mandiri, menyebut tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat kelas menengah ke bawah "makan tabungan". Meski demikian, Bank Mandiri tetap mencatatkan pertumbuhan DPK perorangan 5% yoy, terutama dari tabungan yang naik 9% yoy per Maret 2025. Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan DPK dua digit dengan strategi digitalisasi seperti Livin by Mandiri, pengembangan produk tabungan fleksibel, dan berbagai program loyalitas.

Frengky Rosadrian, Kepala Divisi Retail Funding BTN, mencatat DPK perorangan BTN naik 6,5% yoy per Maret 2025. Ia mengakui daya beli masih lemah, namun inisiatif digital seperti Bale by BTN mampu mendorong tren positif. BTN berkomitmen terus menyesuaikan produk dan mendorong investasi nasabah agar tren DPK perorangan membaik di kuartal II meski tantangan masih ada.

Meskipun pertumbuhan DPK perorangan secara industri melambat akibat tekanan ekonomi dan perubahan preferensi investasi, bank-bank besar tetap optimistis dengan strategi digital dan inovasi produk untuk mempertahankan dan meningkatkan dana masyarakat.

Pemerintah Proses Ulang Pemindahan ASN ke IKN 2026

23 Apr 2025
Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

Menjaga Momentum dan Mempertahankan Stabilitas Ekonomi

23 Apr 2025
Pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Oleh karena itu, APBN 2025 difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa. "Dalam jangka pendek, kebijakan fiksal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas aseperti MBG dan Koperasi Desa," jelas Wakil Kementerian Kuangan  (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi. Selain program MBG, berbagai inisiatif quick wind disiapkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pemeriksa kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, renovasi sekolah, dan sebagainya. Dia memaparkan, belanja prioritas dalam APBN 2025 meliptui lima sektor utama. Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Ro724,3 triliun untuk meningkatkan kualtas pendidikan, dan gizi siswa. Perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk mendukung program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan pelayanan kesehatan. (Yetede)