Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang ekonomi yang signifikan. Aksi saling balas tarif antara dua kekuatan global itu telah mendorong pergeseran arus perdagangan dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi potensial.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara layanan Worldcoin dan WorldID karena tidak sesuai perizinan dan minimnya sosialisasi publik. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Layanan ini dioperasikan oleh PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, yang belum memiliki TDPSE yang sah.

Perdebatan mengenai kebijakan tarif  agresif Trump  terus berlanjut antara para akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan berapa lama ini dapat bertahan, dan bisakah mencapai tujuan yang diinginkan? Sebulan setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran yang ia sebut sebagai deklarasi. "Hari Pembebasan", banyak pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini menandai awal dari kemunduran ekonomi AS, negara yang telah memegang status adi daya selama hampir delapan dekade. Tanda-tanda dini sudah mulai terlihat. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal 1 tahun 2025  bahkan sebelum 2 April ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tak memerlukan rocket science atau ilmu roket untuk meramalkan bahwa rezim tarif sebesar ini lebih mungkin menimbulkan kerugian besar ketimbang manfaat. Analisis ekonomi umumnya menyoroti dampak negatif dari  proteksionisme, khususnya  terhadap kelas pekerja, dan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada reaksi negara-negara lain, kondisi ekonomi global secara keseluruhan, dan faktor-faktor lainnya. (Yetede)

Dinamika perekonomian nasional berimplikasi langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran sebanyak 7,28 juta orang atau 4,75% dari total angkatan kerja pada Februari 2025, meningkat sebanyak 83 ribu orang dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski terjadi peningkatan secara jumlah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,76% pada Februari 2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja yang  bekerja masih lebih besar dari kenaikan jumlah pengangguran. "Ke depan, tren TPT akan sangat bergantung pada arah pemulihan ekonomi nasional dan global, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas," jelas Josua kepada Investor Daily. Secara keseluruhan petumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 mencapai 4,87%. Perekonomian Indonesia  berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264.5 triliun pada kuartal 1-2025. Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2024 perekonomian Indonesia terkontraksi 0,98%. (Yetede)

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto per 4 mei 2025 sudah di atas 3,5 juta ton, melampaui capaian di era Presiden Soeharto pada 1984 sebesar 3,03 juta ton. Rekor baru Indonesia dan sisi  ketahanan pangan nasional tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100%, sistem reformasi distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani  menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Sejarah mencatat di era Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1084. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di 1985. Merujuk data historis, stok beras CBP nasional pada periode Januari-Mei 1094 tercatat 3.029.049 ton dengan jumlah penduduk RI saat itu 160 juta jiwa. Kini, setelah lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia menorehkan prestasi baru. Berdasarkan data per 4 Mei 2025, stok beras CBP di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dari 1984 yakni sekitar 280 jiwa. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan komoditas itu di wilayah tersebut. Pemerintah melalui KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis  untuk menggenjot program nasional swasembada garam industri, yakni melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97% NaCi) serta membangun sentra garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, pihak telah meninjaui lokasi-lokasi potensial untuk mengembangkan garam di NTB, diantaranya Desa Labuhan Bontong (KecamatanTarano), Desa Sepayung (Kecamatan Plampang), dan Desa Plampang (Kecamatan Plumpang) di Kabupaten Sumbawa serta Desa Donggobolo (Kecamatan Woha) di Kabupaten Bima. "NTB khususnya Sumbawa punya lahan yang luas, potensi kualitas produksi garamnya tinggi, telah masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat juga berkomitmen mendukung swasembada garam," ujar Koswara. (Yetede)

Tahun ini, sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2025, Pemprov Lampung kembali menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang memberikan keringanan kepada masyarakat. Pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar satu tahun pajak berjalan tanpa dikenai denda dan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemprov Lampung menargetkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai Rp 4,1 triliun pada 2025. Program pemutihan pajak ini menjadi salah satu strategi untuk mendongkrak PAD sehingga target tersebut bisa tercapai. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, jumlah PAD Lampung tahun 2024 mencapai Rp 3,3 triliun, lebih rendah dari target Rp 5,1 triliun. Dari jumlah itu, pajak kendaraan bermotor menyumbang Rp 1,05 triliun.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Lampung disambut antusias masyarakat. Pada Jumat (2/5) Hingga pukul 10.00 WIB, ada 300 orang yang memanfaatkan program pemutihan pajak tersebut di Kantor Samsat Rajabasa, Bandar Lampung, meningkat pesat dibanding hari biasanya saat tidak ada program pemutihan yang hanya sekitar 100 orang per hari. Eka (40), warga Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung menyebut, sepeda motornya sudah menunggak enam tahun. Masalah ekonomi membuatnya sulit menyisihkan uang Rp 200.000 per tahun untuk bayar pajak kendaraan. Eka bersyukur pemerintah menggulirkan program pemutihan pajak sehingga dia hanya membayar pajak satu tahun terakhir dan biaya untuk ganti pelat kendaraan sekitar Rp 500.000.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Usep Syaifudin, berpendapat, program tersebut semestinya tidak diberlakukan serta-merta ke seluruh wajib pajak. Kendaraan bermotor instansi swasta dan pemda semestinya tidak diikutkan dalam program itu. Pemerintah semestinya mengkaji kembali kelompok masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan keringanan pajak. Ada kelompok yang memang tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang memang tidak memiliki kemauan untuk bayar pajak. ”Tidak adil jika ada warga berpenghasilan tinggi yang mempunyai kendaraan mewah dan harganya mahal menunggak pajak dan ikut menikmati fasilitas (pemutihan pajak) ini. Kondisinya tentu berbeda dengan masyarakat yang kemampuan bayarnya memang rendah,” kata Usep. (Yoga)