;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Waspada Lonjakan Inflasi Mencapai 1,95%

03 May 2025
Normalisasi tarif listrik dan kenaikan harga emas menyebabkan inflasi tahunan mencapai 1,95% pada April 2025, lebih tinggi dari posisi Maret 2025 yang sebesar 1,03%. Meski kenaikannya masih dalam kisaran target, pemerintah tetap harus mewaspadai lonjakan inflasi tersebut. Berdasarkan data BPS pada April 2025 terjadi inflasi bulanan sebesar 1,17%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi inflasi 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi 1,56%.  Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lonjakan inflasi tahunan pada April 2025 bersifat temporer. Ini lantaran kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diberlakukan untuk beberapa golongan pelanggan berpengaruh cukup besar. Selain itu, faktor musiman yakni Ramadan dan Idulfitri juga turut mendorong kenaikan harga khususnya pada kelompok makanan, transportasi, dan jalan lainnya. "Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa inflasis inti juga mengalami peningkatan. Ini menandakan adanya tekanan struktural, bukan hanya dari sisi musiman atau adminditrasi harga saja," kata Yusuf. (Yetede)

DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat

03 May 2025

DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).

Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)

Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani

03 May 2025
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mengatur dan mengoptimalkan produksi minyak dari sumur ilegal yang diperkirakan mencapai 10.000–20.000 barel per hari. Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum agar potensi energi ini dapat dikelola secara resmi dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Tri Winarno, Plt. Dirjen Migas, menyebut regulasi tersebut akan mengatur tiga skema kerja sama, termasuk melibatkan KKKS, BUMD, koperasi, dan pengusahaan sumur tua.

Namun, rencana ini menuai kritik dari peneliti CELIOS, Muhammad Saleh, yang menilai kebijakan tersebut justru melegitimasi aktivitas ilegal dan mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mengelola sektor energi secara adil. Menurutnya, pendekatan pragmatis ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam tata kelola migas nasional.

PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali

03 May 2025
Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Anom Silaparta dari PLN UID Bali dan I Wayan Eka Susana, Manajer Komunikasi PLN Bali, menjelaskan bahwa gangguan sistem sedang ditelusuri dan pemulihan terus dilakukan. Pemadaman ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pada fasilitas publik dan sektor pariwisata.

Ahmad Syaugi Shahab, GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyatakan bahwa bandara menggunakan listrik cadangan dari genset untuk menjaga operasional tetap berjalan, meskipun sempat terjadi keterlambatan beberapa penerbangan saat perpindahan sistem daya.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut dan berkomitmen untuk segera menormalkan pasokan listrik di Bali.

KPK Desak Percepatan RUU Antikorupsi

03 May 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya serius memberantas korupsi di Indonesia. Dalam pernyataannya saat peringatan Hari Buruh di Monas, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, menyindir keras para koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menilai pernyataan Prabowo sebagai dorongan penting bagi DPR untuk segera mengaktifkan kembali pembahasan RUU yang sempat mandek. KPK, lanjutnya, berkomitmen mendukung kebijakan ini demi efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset demi kesejahteraan rakyat. Dukungan dari Presiden dinilai sebagai sinyal kuat untuk memperkuat upaya hukum dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Penangkapan Sindikat Kriminal Terus Berlanjut

03 May 2025
Bareskrim Polri berhasil menangkap empat warga negara asing (WNA) asal China yang terlibat dalam operasional situs judi online h55.hiwin.care. Penangkapan ini dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, yang menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai dari penangkapan tersangka berinisial DH di Bandung pada 13 Maret 2025. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada tiga tersangka lainnya—AF, RJ, dan QR—yang ditangkap pada 30 April 2025.

Dari keempat tersangka, QR diidentifikasi sebagai otak utama di balik aktivitas judi online tersebut di Indonesia. Para pelaku kini dijerat dengan berbagai pasal berat, termasuk UU ITE, UU Transfer Dana, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan KUHP, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Selain penangkapan, aparat juga menyita barang bukti signifikan berupa handphone, kartu ATM, dan uang tunai sebesar Rp14 miliar, menandakan skala besar dari operasi ilegal ini. Kasus ini menunjukkan keseriusan Polri, khususnya Ditipidsiber, dalam memberantas praktik judi daring lintas negara yang merugikan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Optimistis Target 2025 Tercapai walau Penerimaan Negara Triwulan I-2025 Turun

02 May 2025

Pemerintah optimistis realisasi pendapatan negara sepanjang 2025 bisa mencapai target Rp 3.005 triliun sesuai mandat APBN. Sementara realisasi pendapatan negara pada triwulan I-2025 adalah Rp 516 triliun atau turun 12,18 % ketimbang periode sama pada 2024. Menkeu, Sri Mulyani pada konferensi pers tentang realisasi APBN 2025 sampai dengan Maret di Jakarta, Rabu (30/4) menyatakan, tren kenaikan penerimaan pajak menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mengalami tekanan pada Januari dan Februari 2025. ”Kenaikan positif ini menggambarkan bahwa tren yang selama ini menimbulkan perhatian dari media, pengamat, dan investor mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara sejak awal Januari hingga 28 Februari 2025 hanya mencapai Rp 316,9 triliun. Sepanjang Maret 2025, pendapatan negara bertambah Rp 199,2 triliun. Ini berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp 159,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 39,5 triliun. Sri Mulyani mengingatkan bahwa penerimaan pajak sempat tertekan pada semester I-2024, yaitu hanya mencapai Rp 1.028 triliun atau 44,5 % dari target APBN 2024. Kala itu, tekanan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk penurunan setoran pajak dari sektor tambang dan industri pengolahan. Namun, pada akhir 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 100,5 % dari target APBN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2024 tumbuh 3,5 %. (Yoga)


Pemerintah Indonesia Segera Mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi

02 May 2025

Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang akan  memudahkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Paket kebijakan ini sekaligus melengkapi  sejumlah strategi lainnya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait pengenaan bea masuk impor. Beberapa strategi yang disiapkan pemerintah antara lain, memperkuat ekonomi domestik, meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan yakni dengan negara-negara ASEAN, diversifikasi pasar ekonomi khususnya yang menyasar pasar Eropa, dan penyelesaian perundingan dengan AS yang win-win solution. "Mudah-mudahan satu paket ekonomi bisa kita luncurkan minggu ini sehingga akan memudahkan para pengusaha kita untuk memulai berbisnis, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam gelaran "Investor Daily Round table: Trump's Trade Trap?" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). Airlangga mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan susunan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ia menyebut Presiden sudah menyetujui dan pemerintah akan mengeluarkan beberapa paket ekonomi. Paket ini akan membuka lapangan pekerjaan sama halnya yang sedabf dilakukan oleh AS. Airlangga memahami langkah ngeri Paman Sam menerapkan kebijakan bea masuk yang antara lain untuk remanufacturing. "Tentunya remanufacturing yang ditumbuhkembangkan seperti negara di Indonesia. Ada segmentasi yang berbeda," ujarnya. (Yetede)

Peningkatan Produktivitas Jadi PR Pemerintah Indonesia

02 May 2025
Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi high income pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoo Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 per orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Plandiam, Korea Selatan, yang mampu mencapaai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja memiliki peluang untuk mencapai status negara berpendaparan tinggi sebelum 2045," kata Khoon Tee. Dia menilai pola umum untuk mencapai pertumbuhan produktivitas dalam mencapai ambang batas pendapatan tinggi adalah tingkat pendalaman modal yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan spillover positif di seluruh perekonomian. (Yetede)

Tarik Ulur Kenaikan Tarif Transjakarta

02 May 2025

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)