Harga minyak mentah terus merangkak naik. Kondisi tersebut mengerek beban produksi di sejumlah sektor industri. Harga minyak WTI kontrak pengiriman April 2021 di Bursa New York, Kamis (25/2) pukul 21.45 WIB, di posisi USS 62,88 per barel. Angka itu sudah menanjak 48% dibandingkan rata-rata harga minyak WTI di sepanjang tahun 2020 senilai US$ 42,37 per barel.

Lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs memproyeksikan, harga minyak berpotensi melonjak ke level USS 75 per barel pada kuartal III-2021.

Sejumlah sektor bisnis yang mengandalkan bahan baku minyak dan turunannya ikut tertekan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan, pada minggu ketiga Februari 2021 harga rata-rata bahan baku plastik sudah di kisaran US$ 30.000-USS 40.000 per ton, naik dari minggu sebelumnya yang seharga US$ 20.000 per ton.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, harga minyak dunia masih berpeluang naik. Di atas kertas, kenaikan harga minyak menguntungkan perusahaan yang berhubungan langsung dengan produksi migas maupun jasa migas. Peluang peningkatan kinerja juga bisa dirasakan emiten yang terlibat dalam rantai distribusi migas.

Petronas melalui perusahannya, PC North Madura II berhasil menemukan cadangan minyak melalui sumur Eksplorasi Hidayah-1 pada Wilayah Kerja North Madura II, yang terletak di lepas pantai Jawa Timur, Indonesia.

Penemuan tersebut merupakan dari pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1 mulai dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 dan telah menkapal kedalaman 2.739 meter.

Vice President of Exploration, Upstream Petronas Emellana Rice-Oxley mengatakan, Sumur Hidayah-1 berhasil menemukan lapisan reservoir yang berisi minyak dengan kualitas yang baik pada Formasi Ngimbang Karbonat dan memiliki hasil uji alir sebesar 2.100 barrel minyak per-hari (BOPD) dengan kualitas yang juga baik.

Rencananya, hasil pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1 akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui besarnya potensi cadangan tersebut.

Sementara itu, Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee A Suardin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan analisa akhir terkait penentuan jumlah sumber daya.

Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, menghadiri panen raya padi unggul seluas 250 hektare di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Baritokuala (Batola), Rabu (24/2) siang. Dengan keberhasilan surplus di bidang pertanian padi ini Kalsel tak perlu lagi masuk beras impor.

Ia juga telah mengusulkan pembukaan jalan logistik kepada pemerintah pusat untuk mendukung Kalsel sebagai penyangga pangan ibukota negara (IKN) baru di Kaltim, diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara Kadis TPH Kalsel Syamsir Rahman dalam sambutannya mengatakan panen di Beringin Jaya adalah panen perdana padi unggul di Batola. “Produksi beras di Batola sebanyak 400 ribu ton itu dapat mencukupi kebutuhan se-Kalsel,” kata Syamsir.

Total produksi beras Kalsel sebanyak 2,1 juta ton lebih pada 2020 sehingga terjadi surplus 1,7 juta ton.

Bisnis - Komoditas nikel yang tengah naik daun membuat sejumlah korporasi tergiur untuk melebarkan sayap bisnisnya ke sektor ini. Skema akuisisi dan ekspansi pun di tempuh demi mendulang cuan dari nikel. Tujuan transaksi tersebut untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambangan nikel ke tahap pengolahan guna meningkatkan nilai tambah.

Saat ini sejumlah perusahaan tengah berlomba menguasai pasokan bahan baku untuk industri hilir. Pertambangan dan smelter nikel akan meningkat setidaknya dalam 2 tahun - 3 tahun ke depan. Indonesia merupakan negara dengan potensi kebutuhan baterai electric vehicle (EV) tinggi di masa depan sekaligus penghasil bahan bakunya. Adapun, upaya sejumlah emiten tambang untuk melakukan diversifikasi ke komoditas nikel diprediksi bakal memacu kinerja perseroan. Nikel juga sebagai bagian dari energi bersih masa depan. Emiten-emiten dari sektor nikel pun memiliki prospek bagus dalam jangka panjang. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pemerintah membangun kawasan lumbung pangan atau food estate di Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tennggara Timur (NTT) untuk mengentaskan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut. 34% masyarakat di Sumba Tengah masuk dalam kategori miskin karena panen padi di wilayah tersebut selama ini hanya setahun sekali. Pemerintah menargetkan agar panen padi berlangsung dua kali setahun dan satu kali panen jagung atau panen kedelai dalam setahun. Namun, persoalan utama yakni ketersediaan air harus dibatasi.

Pemerintah telah membangun sejumlah sumur bor yang dapat digunakan untuk kebutuhan sawah pada 2015 - 2018. Selain itu, pembangunan embung besar juga telah dibangun tetapi langkah ini masih belum cukup. Kemungkinan pembangunan bendungan dan waduk di sekitar area food estate untuk memenuhi kebutuhan air. Persiapan sumur bor dan membantu kekurangan-kekurangan alat dan mesin pertanian. Adanya kawasan food estate di NTT menambah jumlah food estate di Indonesia. Sebelumnya pemerintah juga telah membangun food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.  

(Oleh - IDS)

Kabupaten Pakpak Bharat dianugerahi dengan kekayaan alam serta tanah yang luas dan subur sehingga cocok untuk pembudidayaan berbagai jenis tanaman,kawasan pertanian dan perkebunan.

Salah satu tanaman endemik yang tumbuh subur di sini antara lain adalah tanaman gambir yang terkenal dengan berbagai macam khasiat dan kegunaannya. Tanaman endemik ini telah menjadi tanaman bagi petani di Pakpak Bharat secara turun temurun. Tanaman gambir ini sangat menjanjikan.

Gambir ini bisa dijual dengan perbiji dan perkilo, untuk perkilo harganya berkisar Rp.40.000 dan pada tahun 2019 sempat mengalami puncak harga yaitu Rp.100.000. Naik dan turun harga tersebut tergantung kebutuhan produksi dari para konsumen.

Sementara itu Dr Kaiman Turnip MSi menyampaikan bahwa Pemerintah Pakpak Bharat akan terus berupaya membantu para petani gambir di antaranya dengan telah mendirikan Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produsen batubara yang sudah menjalankan hilirisasi akan dibebaskan dari pembayaran royalti.

Pemberian royalti 0%, sebut aturan itu, dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Kedua, pemberian royalti 0% hanya untuk keperluan kegiatan nilai tambah batubara.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arief bilang, percepatan hilirisasi batubara merupakan salah satu program prioritas Kementerian ESDM di sektor minerba tahun ini. “Kementerian ESDM sangat concern terhadap hilirisasi batubara, “ kata Irwandy Arief kepada KONTAN, Senin (22/2).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menyatakan, selain royalti, produsen batubara perlu insentif lain terkait struktur kepemilikan proyek hilirisasi dan pemasaran produk akhir yang dihasilkan.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin Nur Hartanto, Senin (22/2/2021), mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Banjarmasin memfasilitasi ekspor 26.900 ton minyak nabati ke Malaysia dan Ukraina “Nilai ekspor produk olahan kelapa sawit ke dua negara tersebut sebesar Rp 386,86 miliar,” ujarnya melalui siaran pers, Senin.

Berdasarkan data sistem perkarantinaan (IQFAST System), ekspor minyak nabati ini dilakukan PT Sime Darby Oils (SDO) Kotabaru. Pada tahun lalu, PT SDO telah 19 kali mengekspor komoditas tersebut senilai total Rp 881,98 miliar ke enam negara, yaitu China, Vietnam, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Turki.

Presiden Joko Widodo dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) meminta agar kepala daerah, pemerintah daerah, jajaran kementerian/lembaga, dan pelaksana di lapangan waspada.

“Kewaspadaan pada kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendur. Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang dan detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan semakin efektif,” kata Presiden, Senin (22/2/2021), di Istana Negara.

Dalam laporannya, Mahfud merinci ada 137 kejadian karhutla di 10 provinsi pada awal tahun ini. Kejadian itu meliputi 3 di Aceh, 9 di Sumatera Utara, 29 diRiau, 4 di Kepulauan Riau, 2 di Jambi, 5 di Sumatera Se- latan, 52 di Kalimantan Barat, 12 di Kalimantan Tengah, 20 di Sulawesi Tenggara, dan 1 kejadian di Papua.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Donny Charles Go mengatakan, ada dua laporan karhutla pada 2021 yang sedang ditangani kepolisian. Satu kasus di Kota Pontianak dan satu kasus lagi di Mempawah.

Dari Palangkaraya dilaporkan, titik panas mulai bermunculan di Kalteng. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng mencatat, dalam seminggu terakhir terdapat delapan titik panas dengan 13 kali kejadian kebakaran. Total luas kebakaran pun mencapai lebih kurang 26 ha.

Jakarta - Insestif berupa pembebasan royalti batu bara yang mengalami peningkatan nilai tambah sudah diteken dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021. Kini iuran produksi 0%  tersebut bakal dituang lebih rinci ketentuannya di dalam Peraturan Menteri Keuangan. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Industri hilirisasi batu bara mulai beroperasi dalam empat tahun mendatang. Sejumlah insentif disiapkan bagi tujuh skema hilirisasi batu bara.

Tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, yakni gasifikasi batu bara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batu bara, peningkatan mutu batu bara, pembuatan briket, dan coal slurry / coal water mixture. Demi mempercepat hilirisasi, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal agar proyek lebih ekonomis. Insentif non fiskal yang diberikan antara lain berupa izin usaha selama umur cadangan tambang. Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun.

Sementara insentif fiskal berupa pembebasan royalti bagi batu bara yang dijadikan bahan baku hilirisasi. Royalti 0% itu diyakini tidak akan mengurangi penerimaan negara. Hilirisasi mampu menciptakan efek berganda,  yakni membuka lapangan kerja serta menggerakan roda perekonomian daerah. Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari royalti nol persen akan tersubtitusi.

(Oleh - IDS)