Komoditi bahan pokok, meliputi gula, cabai, bawang merah dan putih dikhawatirkan akan Melonjak ketika Ramadan. Tapi, setelah dilakukan rakor, ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga ini agar tidak terjadi inflasi. Kadisdag Kalsel, Birhasani, Selasa (16/3) usai rakor pengendalian bahan pokok Jelang Ramadan di Aula Abrani Sulaiman, sejumlah bahan di atas tidak lancar stoknya kurang, maka yang lain akan terganggu. “Solusi memang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan daerah provinsi lainnya. Ada terutama di pulau Jawa, ada di Maret dan April untuk cabai ada beberapa titik yang akan panen, “ kata Birhasani. Secara keseluruhan dijelaskan Birhasani, stok bahan pokok tersedia dan Pemprov Kalsel mengantisipasi seperti gula, pemerintah pusat sudah melakukan impor baik itu gula mentah dan bahan baku gula yang sudah jadi.

Bisnis, Jakarta - Rencana Indonesia untuk mengimpor beras pada tahun ini menuai perdebatan kendati pemerintah menyampaikan beragam alasan di balik kebijakan itu. Penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Kehadiran MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang lumrah dan bukan kali pertama terjadi. Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam dan Thailand.

Kehadiran MoU dalam perdagangan beras menjadi penting sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan  stok lewat pengadaan luar negeri. Nota kesepahaman pun memungkinkan perdagangan terjadi lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah pun pada umumnya harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kulaitas medium. Kehadiran MoU pun dinilai bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil.

(Oleh - IDS)

Pemerintah mengandalkan gula impor untuk mengatasi lonjakan harga seiring naiknya permintaan konsumen pada periode Ramadhan dan Lebaran 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor kelompok barang dengan kode HS 17, yakni gula dan kembang gula, sehingga menempatkannya di posisi ketiga pada Februari 2021. “Kenaikan kelompok barang ini (kode HS 17) mencapai 75,6 juta dollar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat telekonferensi pers, Senin (15/3/2021).

Nilai impor gula sepanjang Januari-Februari 2021 mencapai 481,7 juta dollar AS. Angka ini 99,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gula diimpor antara lain dari Australia, Brasil, dan India. Sementara itu, pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga gula per Jumat (12/3) mencapai Rp 13.070 per kilogram (kg). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga gula di pasar tradisional per Jumat Rp 14.250 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, izin impor yang telah dikeluarkan akhir tahun lalu berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Sebanyak 147.270 ton gula mentah di antaranya sudah digiling dan 88.811 ton telah didistribusikan. Dengan volume impor sebanyak itu, dia menjamin tidak ada kenaikan harga hingga mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg seperti tahun lalu. 

Sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berharap tarif royalti tidak naik secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, dalam waktu dekat ini akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kenaikan tarif royalti batubara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu P Sjahrir mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 8 Januari 2021. Namun surat itu belum berbalas. Jika nanti royalti naik signifikan, produsen merasa keberatan. “Akan sulit untuk ekspor dan kemungkinan ada penurunan produksi batubara, “ kata dia kepada KONTAN, jumat (12/3).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menambahkan, “jika royalti semakin tinggi, dampaknya tentu perusahaan akan mengurangi kegiatan pertambangan, “ kata dia, Jumat pekan lalu.

Tiga Menteri RI kompak melakukan panen raya padi di Kabupaten Gresik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bersama - sama panen di Desa Tambakreja Kecamatan Duduk sampean, Jumat (12/3). Mentan Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan adalah bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana (pupuk, jaringan irigasi). Tahun 2021 Kabupaten Gresik menerima bantuan benih padi untuk 2.500 ha dan jagung 1.000 ha. Tak hanya itu, Syahrul juga mendorong pihak perbankan untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani guna menopang sektor permodalan. Kedepan diharapkan Kabupaten Gresik menjadi daerah yang mampu menjadi ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tiga pejabat negara ke wilayahnya. Ia menyebutkan pada 2021 ini telah diprogramkan sasaran produksi padi sebesar 412.549 ton, jagung sebesar 166.322 ton dan kedelai 105 ton. Varietas Ciherang Inpari 42 dan Inpari 32 yang paling umum digunakan petani saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21.46 ribu ton atau 0.07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton. Adapun potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14.54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan subround yang sama tahun lalu sebesar 11.46 juta ton.

Meski harga cabai dua bulan terakhir naik, namun Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan tak ada impor. “Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Paguyuban Pedagang dan Pengelola Pasar Induk Kramat Jati, serta dengan para champion cabai Indonesia,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

BLP menggelar pasar cabai murah di 24 titik yang berlangsung tanggal 8-20 Maret 2021. Ditjen Hortikultura akan mendukung pendistribusian cabai dengan fasilitasi sarana distribusi yang dimiliki serta menyusun perjanjian kerja sama dengan RNI untuk upaya stabilisasi pasokan ini.

Selain upaya tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha memprediksi bulan April depan pasokan sudah aman sehingga tak perlu ada impor cabai. Data Early Warning System (EWS), menurutnya menunjukkan neraca produksi cabai rawit surplus sebesar 42 ribu ton di bulan April dan 58 ribu ton di bulan Mei. Selain menggandeng BUMN sebagai off taker, ke depan Ditjen Hortikultura juga akan mendorong petani menerapkan inovasi rainshelter untuk melakukan tanam pada bulan off season (Juli-Agustus).

Bisnis, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Thailand segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada pengunjung bulan ini untuk mengakomodasi kemudahan impor beras medium yang dimanfaatkan kepada Perum Bulog (Persero). Namun, langkah ini dinilai bukan jaminan realisasi impor akan dilakukan dalam waktu dekat. MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam. 

Namun MoU itu penting karena sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan stok lewat pengadaan luar negeri dan dilakukan lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah umumnya harus memenuhi kriteria tententu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kualitas medium. Tidak semua pemasok bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kehadiran MoU bisa memberi jaminan.

Adanya MoU bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya dua bulan. Sejauh ini, pemerintah juga belum secara tertulis memberi tugas impor kepada Bulog. Pemerintah Thailand menyebutkan penandatanganan MoU rencananya digelar pada pekan terakhir Maret. Menteri Perdagangan Thailand menyatakan MoU akan mengakomodasi penjualan beras ke Indonesia sebanyak 1 juta ton dalam setahun untuk durasi empat tahun. Namun, penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil. Beras menjadi salah satu komoditas dengan pasar yang ketat di level global.

(Oleh - IDS)

Produksi padi nasional tahun lalu cukup menggembirakan. Meski luas panennya 0,02 juta hektar lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019, produksi beras naik dari 31,31 juta ton (2019) menjadi 31,33 juta ton (2020). Artinya, produktivitas naik. Angka produksi itu juga lebih tinggi dari konsumsi beras nasional tahun lalu yang diperkirakan 29,3 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, luas panen padi selama Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang 3,84 juta hektar.

Produksi padi/beras pun berpotensi lebih tinggi. Sepanjang Januari-April 2021, produksi beras ditaksir 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang tercatat 11,46 juta ton. Situasi harga di pasar sejalan dengan data produksi gabah dan beras nasional yang mengindikasikan pasokan mencukupi kebutuhan.

Akan tetapi, di tengah kinerja positif itu, pemerintah memutuskan impor 1 juta ton beras tahun ini. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Pemerintah berencana mengimpor sejumlah komoditas pangan dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengamankan stok cadangan.

Para produsen pangan dalam negeri berkeberatan dengan rencana itu karena diyakini bakal berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani. Selain itu, produksi dalam negeri dinilai masih bisa diandalkan untuk menyokong kebutuhan.

Selain anjloknya harga di tingkat petani, dia juga menggarisbawahi potensi kenaikan produksi beras sebesar 26,87 persen sepanjang Januari-April 2021 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Melalui pernyataan bersama, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meminta pemerintah menghentikan rencana impor. Keduanya menilai ketergantungan pada impor dan produsen luar negeri menggerus derajat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang Rp 3.800-Rp 4.000 per kilogram (kg) kering panen (GKP) atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 4.200 per kg GKP.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Atau Beras menyebutkan, kandungan air gabah kering panen dalam negeri yang dibeli paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen. Harga gabah dengan kualitas itu ditetapkan Rp 4.200 per kg di tingkat petani.

Bisnis, Jakarta - Kinerja positif emiten kelapa sawit sepanjang tahun lalu berpeluang berlanjut, setelah adanya sentimen positif lewat perundingan kerja sama dagang antara Indonesia dan Swiss. Produsen minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO), nampaknya patut memperpanjang napas lega. Setelah beberapa tahun bersaing untuk mendapatkan restu mengekspor CPO dengan harga istimewa ke negara di Eropa, akhirnya secercah harapan muncul. Adapun, harapan itu berkembang lantaran kampanye hitam CPO banyak merebak di negara-negara Eropa.

Ekspor CPO Indonesia ke Swiss dipastikan bakal aman setelah warga negara tersebut memberi lampu hijau terhadap kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara melalui sebuah referendum. Lewat kemitraan ini, ekspor seperti keju, produk farmasi, dan jam bakal dibebaskan dari bea masuk ke Indonesia. Begitu pula ekspor produk pertanian RI seperti minyak sawit yang akan menikmati pemangkasan tarif masuk. 

Lolosnya perjanjian dagang ini di parlemen Swiss menjadi angin segar karena Indonesia EFTA CEPA sempat tersandung penolakan dari berbagai kelompok sayap kiri menyatakan penolakan atas perjanjian ini karena mengakomodasi perdagangan CPO yang dinilai menjadi penyebab deforetasi di Indonesia. Pendukung perjanjian dagang ini menyatakan bahwa Indonesia-EFTA CEPA justru akan mengakomodasi masuknya CPO dengan standar keberlanjutan. Sebab, hanya produk bersertifikasi yang akan menikmati penurunan tarif. Kabar baik ini setidaknya menjadi angin segar tambahan bagi para produsen CPO nasional, terutama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terlebih sepanjang tahun lalu sejumlah emiten perkebunan berhasil memanen laba cukup tebal, yang didukung tren kenaikan harga minyak sawit.

(Oleh - IDS)