PT XL Axiata Tbk dan Google Cloud mengumumkan kemitraan strategis untuk melanjutkan transformasi digital. Hal ini dilakukan agar bisa melayani kebutuhan dari jutaan perusahaan yang menjadi bagian dari ekonomi Indonesia yang sedang beralih secara pesat ke era digital. Google Cloud Anthos memungkinkan perusahaan untuk membangun dan mengelola aplikasi berbasis Kubernetes, baik yang ada di pusat data lokal, Google Cloud, atau solusi cloud lainnya tanpa perlu dimodifikasi. Chief Information and Digital Officer XL Axiata Yessie D Yosetya mengatakan, XL Axiata berkomitmen untuk memodernisasi infrastruktur demi meningkatkan fleksibilitas bisnis dan mempercepat deployment aplikasi.

Peluncuran region GCP Google Cloud di Jakarta juga akan memampukan XL Axiata untuk menyimpan, memproses, serta menganalisis data secara real time dan lokal untuk melayani pelanggan lama dan yang baru di Indonesia dengan lebih baik. Pada saat yang sama, XL Axiata juga mengumumkan telah menjadi  partner interkoneksi Google Cloud. Dengan kesepakatan ini, keduanya akan bisa menyajikan konektivitas berkecepatan tinggi, layanan cloud, dan peluang pertumbuhan digital terbaik bagi pelanggan di Indonesia.

Pelaku industri pangkalan data optimistis akan adanya peluang untuk lebih ekspansif pada tahapan pembukaan kembali perekonomian pascapandemi Covid-19. 

CEO Telkomsigma Sihmirmo Adi menyatakan era kenormalan baru membuka pintu cuan bagi bisnis pangkalan data (data center), seiring dengan keyakinan akan terjadinya pergeseran tren pola bisnis di Indonesia yang bakal lebih mengedepankan penggunaan layanan digital yang andal. 

Menurutnya, antisipasi pemetaan bisnis yang dipilih oleh Telkomsigma saat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka panjang dengan membangun beberapa pangkalan data serta antisipasi terhadap pasar global, dan untuk jangka pendek akan menambah space serta variasi ketersediaan produk.

Selain itu, dia mengatakan agar pangkalan data lokal dapat bersaing pada masa depan, pelaku industri harus terus memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM). 

President Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma menilai penyedia pangkalan data lokal secara kapasitas, kualitas, dan kemanan sudah sangat siap untuk mendukung ekosistem digital Indonesia. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi juga mengatakan pangkalan data penting untuk menopang segala macam transaksi serta akses digital yang bakal melonjak semasa pandemi dan pascapandemi.

Bekerja dari rumah bukan hal baru. Namun, situasi pandemi memaksa sebagian besar perusahaan menerapkan pola kerja tersebut. Pandemi kemudian menjadi ujian bagi kesiapan berbagai perusahaan dan individu dalam menerapkan sistem bekerja dari rumah atau sistem kerja jarak jauh (remote working). Meski terdengar sederhana, bekerja dari rumah atau kerja jarak jauh memiliki landasan konsep dan sistem yang berbeda dengan kerja harian di kantor secara konvensional.

Dalam artikel jurnal berjudul ”The Option to Work at Home: Another Privilege for the Favoured Few?” (2002), pertimbangan bekerja dari rumah dititikberatkan pada kondisi pekerja dengan melibatkan berbagai aspek. Preferensi atau kecenderungan bekerja dari rumah disandingkan dengan faktor keseimbangan kehidupan kerja atau work life balance.

Ada beberapa pertimbangan penting, misalnya terkait status dan jenis kelamin pekerja. Perihal status, penting untuk diketahui bahwa pekerja tersebut masih lajang, sudah menikah, memiliki anak, hingga memiliki tanggungan anggota keluarga (orangtua, saudara, dan anak). Aspek lain yang harus dimasukkan pertimbangan adalah sejauh mana perusahaan mampu menyediakan kebutuhan karyawan untuk bekerja. Selain itu, perlu ada dukungan teknologi, seperti listrik, internet, dan komputer, serta kebutuhan perlengkapan lainnya, misalnya alat tulis, buku, dan akses jurnal.

Di atas kertas, biaya listrik, internet, konsumsi, dan lainnya yang biasa diberikan oleh perusahaan bagi para karyawan di kantor dapat diminimalkan dengan penerapan kerja jarak jauh. Akan tetapi, perusahaan juga patut mempertimbangkan risiko terkait kepegawaian dan produktivitas sehingga sepatutnya merancang regulasi tersendiri (peraturan perusahaan) sebelum menerapkan sistem kerja dari rumah guna mengantisipasi konflik internal di kemudian hari.

Sistem kerja jarak jauh atau kerja dari rumah sudah dan sedang diterapkan oleh sejumlah perusahaan di dunia, terlebih perusahaan multinasional. Sejumlah pengalaman, tantangan, dan peluang pola kerja ini dapat ditemukan, antara lain, dalam survei yang dilakukan perusahaan teknologi OWL Labs berjudul ”State of Remote Work 2019”. Survei ditujukan bagi pekerja di Amerika Serikat kepada 1.202 orang pekerja dengan proporsi 62 persen pekerja jarak jauh (remote workers) dan 38 persen pekerja di kantor (on-site workers). Semua responden berusia 22 tahun hingga 65 tahun dengan jabatan berbeda-beda,. Dari segi persepsi, keinginan para pekerja untuk dapat bekerja jarak jauh terlihat masih besar dibandingkan dengan bekerja di ruangan kantor. Alasan cukup beragam, mayoritas menyeimbangkan kehidupan kerja (work life balance), lainnya lebih fokus bekerja, menghindari mobilitas atau kemacetan, dan mengurangi stress.

Lebih lanjut para responden juga menyoroti beberapa hal yang patut diperhatikan oleh perusahaan ketika menerapkan sistem kerja jarak jauh seperti jaminan kesehatan serta kompensasi dasar seperti listrik, konsumsi, internet, dan sebagainya termasuk terkait aturan liburan atau cuti dan kompensasi kinerja (reward) yang diperoleh.

Survei tersebut menemukan pula keterkaitan antara rasa bahagia dan loyalitas kepada perusahaan. Sebanyak 71 persen pekerja jarak jauh merasa bahagia dengan pola kerja ini dan menyatakan akan bertahan di perusahaan tersebut setidaknya sampai lima tahun ke depan

Survei oleh OWL Labs tak hanya menggali persepsi dari segi pekerja di tingkat karyawan, tetapi juga di tingkat manajer. Temuan mendapati bahwa pelatihan bagi para manajer terkait sistem jarak jauh sangat perlu diberikan sebelum diterapkan ke anggota tim mereka. Manajer yang belum memiliki pelatihan memiliki perhatian atau kekhawatiran lebih besar ketimbang mereka yang sudah mendapatkan pelatihan. Dimana dari segi tantangan masih berpusat pada isu penurunan produktivitas dan fokus pada kerja karyawan atau anggota tim dimana adanya penurunan keterlibatan karyawan dalam tim dan pekerjaan yang berhasil dituntaskan anggota mereka.

Jika disarikan, temuan dari survei menekankan pentingnya persiapan oleh perusahaan, pemimpin tim kerja, dan para pekerja. Perusahaan perlu menimbang aspek modal, tantangan, dan peluang ke depan. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan khusus bagi manajer dan karyawan sebelum menerapkan sistem ini.

Menurut survei lainnya dari US Census Bureau American Community Survey di AS, pola kerja jarak jauh mengalami peningkatan mulai tahun 2008 hingga 2018 meski jumlah tidak drastis secara persentase dan diprediksi hingga 2025 dan seterusnya, tren ini akan meningkat. Bagi masyarakat AS, mahalnya harga properti untuk menyewa gedung perkantoran dapat disiasati dengan menerapkan sistem ini. Adapun sistem kerja jarak jauh setidaknya dilakukan lima kali dalam sebulan atau tidak sepenuhnya kerja jarak jauh.

Kendati saat ini belum ada survei terkait sistem kerja jarak jauh di kalangan perusahaan dan pekerja di Indonesia, ada asumsi yang dapat digunakan. Asumsi itu ialah sistem kerja ini diterapkan oleh banyak perusahaan rintisan yang jumlahnya juga meningkat setiap tahun. Hingga 19 Januari 2020, ada 2.218 perusahaan rintisan.

Dalam publikasi Kementerian Keuangan RI pada Mei 2020, konsep sistem kerja jarak jauh dikenal juga dengan The New Thinking of Working (NTOW) atau perwujudan konsep bekerja di era modern yang berdampak positif pada produktivitas kerja. Konsep ini memungkinkan masyarakat lebih fleksibel terkait waktu, tempat, dan ruangan bekerja, berkat dukungan teknologi informasi. Dalam menerapkan budaya kerja yang cukup baru di Indonesia itu, aspek kematangan organisasi dan individu pekerja menjadi hal yang perlu diutamakan. Dua hal ini merupakan aspek di luar regulasi perusahaan dan hal-hal teknis.

Penilaian lain dikemukakan oleh Hadiyando, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam wawancara di publikasi tersebut. Menurut dia, transformasi institusi harus segera diwujudkan agar dapat beradaptasi di tengah disrupsi. Ada paradigma kerja yang perlu diubah dan disesuaikan, apalagi pandemi Covid-19 ”memaksa” sejumlah institusi mulai terbiasa menerapkan sistem ini. Penerapannya selama PSBB dapat dijadikan momentum uji coba dan evaluasi. Bagi pekerja, tentu harus menimbang dengan baik semua persiapan dan kematangan secara individu

Data Pribadi, mulai dari nama, alamat surat elektronik atau e-mail, nomor telepon, hingga tanggal lahir dari 91 juta akun pengguna Tokopedia telah diretas. Kini, tumpukan data itu dijual di ”dark web” alias jaringan gelap internet. Satrio Pangarso Wisanggeni arian Kompas, Senin (4/5/2020), mengunjungi dark web yang menggunakan jaringan Tor untuk menilik langsung sebuah situs marketplace bernama Empire Market yang disebut oleh si peretas sebagai tempat ia menjual basis data (database) Tokopedia tersebut. Melalui fitur pencarian cepat (quick search) di situs Empire Market, ditemukan item bernama ”Tokopedia 91M” yang dijual oleh akun bernama ShinyHunters seharga harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 75,7 juta.

Membaca keterangannya, basis data Tokopedia ini dipasang di Empire Market sejak Minggu (3/5/2020). Sudah ada tiga orang yang membeli basis data tersebut hingga Senin malam (4/5). ShinyHunters tak hanya menjual basis data hasil retasan Tokopedia. Melalui lamannya, dapat dilihat bahwa pada hari Minggu lalu, akun itu juga menjual empat basis data hasil retasan di sejumlah situs.

Ia menjual 20 juta akun pengguna Unacademy, sebuah layanan edukasi digital yang populer di India. Basis data ini dijual dengan harga 2.000 dollar AS atau Rp 30,2 juta. Selain itu, ShinyHunters juga menjual basis data akun dari situs pencetakan buku foto di Amerika Serikat, Chatbooks. Tumpukan berisi 15 juta akun ini dijual dengan harga yang sama dengan akun pengguna Unacademy, yakni 2.000 dollar AS. Situs web milik media juga tak lepas dari aksi ShinyHunters. Ia menjual data 3 juta akun yang terdaftar di situs The Daily Chronicle dengan harga 1.500 dollar AS atau sekitar Rp 22 juta. Adapun 15 juta data dari layanan manajemen pelanggan (customer relationship management/CRM) real estat dan properti Knock dijual 1.200 dollar AS (Rp 18 juta). Meski demikian, tidak bisa dipastikan apakah basis data yang dijual tersebut dapat benar-benar dikonfirmasi isinya.

Semua transaksi di Empire Market menggunakan tiga mata uang kripto: bitcoin (BTC), litecoin (LTC), dan monero (XMR). Pengguna dapat bertransaksi dengan memasukkan bitcoin ke dalam deposit di Empire Market. Berdasarkan situs forum dark web, Dread, Empire Market adalah situs jual-beli paling populer dalam jaringan Tor. Empire Market memang menjual barang-barang yang ilegal. Di laman utamanya, terlihat sejumlah featured listings atau barang-barang yang mendapat lokasi tampilan utama. Barang-barang itu antara lain bibit ganja, minyak tetrahydrocannabinol yang didapatkan dari daun mariyuana, kokain, obat Adderall, hingga heroin. Sebanyak 2 gram kokain asal sebuah negara di Amerika Selatan dijual dengan harga 169 dollar AS atau sekitar Rp 2,5 juta.

Apabila masuk lebih dalam, pengunjung juga bisa melihat bahwa barang ilegal yang dijual di Empire Market tidak hanya narkoba, tetapi juga uang palsu, dari dollar AS hingga euro. Suratizin mengemudi palsu dari sejumlah negara hingga kunci TSA untuk membuka tas di bandara juga dijual. Beberapa basis data hasil peretasan pun dijual di Empire Market. Informasi dari 164 juta akun Linkedin yang dibobol pada 2016 dijual dengan harga 9,99 dollar AS. Basis data yang berisis 49 juta data kependudukan warga Turki yang bocor pada 2016 pun terlihat masih tersedia di Empire Market, juga dengan banderol 9,99 dollar AS.

Empire Market adalah situs dark web yang berada dalam jaringan Tor, kependekan dari The Onion Router. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, Tor adalah jaringan dark web yang paling populer. ”Selain Tor, ada I2P dan banyak lainnya,” kata Ardi saat dihubungi Kompas.

Menurut Ardi, ada tiga jenis jaringan internet. Ia menggambarkannya sebagai sebuah gunung es. Bagian pertama adalah bagian gunung es yang tampak berada di atas permukaan laut. Ardi menyebut bagian ini sebagai internet biasa; yang terlihat oleh mesin pencari, Google misalnya. Bagian kedua adalah deep web. Bagian ini mengacu pada konten atau situs dalam jaringan internet yang harus diakses menggunakan en kripsi atau password. Kaspersky mengatakan, 90 persen internet adalah deep web, yang tidak selalu bersifat berbahaya.

Adapun bagian ketiga disebut dark web. Di area ini, situs tidak terdeteksi oleh mesin pencari dan harus menggunakan aplikasi perambah (browser) khusus. Situs-situs dalam dark web bersifat anonim. ”Nah, area ini menjadi tempat aktivitas ilegal, kegiatan kriminal,” kata Ardi. Tor merupakan salah satu jaringan yang berada dalam kategori dark web.

Operation Onymous, operasi pembongkaran jaringan Tor yang digawangi oleh Europol, FBI, pada November 2014 berhasil membongkar 410 situs marketplace ilegal. Sebanyak 17 vendor dan administrator ditangkap. Otoritas juga menyita bitcoin senilai 1 juta dollar AS dan 180.000 euro dalam bentuk narkoba serta logam mulia. Operation Notarise yang digelar oleh National CrimeAgency (NCA) Inggris pada 2014-2015 juga dilaporkan BBC telah berhasil menangkap 746 paedofil yang berada di dalam dark web.

Dalam jaringan Tor, identitas pengguna dan server mengalami proses anonimisasi sehingga tak bisa dimonitor. Hal ini dilakukan dengan melewatkan jaringan pengguna melewati ribuan lapis titik pengguna.

Berdasarkan dokumentasi resmi Tor, per 3 Mei 2020, ada 6.780 lapisan relay. Karakteristik berlapis inilah yang menjadi alasan mengapa disebut onion atau bawang. Seluruh alamat dalam Tor menggunakan .onion sebagai domainnya. Berdasarkan dokumentasi resmi Tor, kini terdapat 193.750 situs yang berada dalam jaringan Tor.

Alamat dalam jaringan Tor tidak sesederhana dalam jaringan internet biasa.Alamat situs dalam jaringan Tor berisi kombinasi huruf dan angka yang panjang. Alamat Empire Market yang diakses Kompas pada Senin malam terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang acak sepanjang 56 digit.

Tor bermula pada 1990-an ketika sejumlah pakar komputer di Pusat Riset Angkatan Laut Amerika Serikat memikirkan cara untuk membuat jaringan internet anonim. Pada 2006, proyek Tor menjadi sebuah yayasan nonprofit. Yayasan ini dibiayai donasi pribadi dari puluhan ribu orang hingga sejumlah instansi dan organisasi besar dunia.

Perusahaan teknologi seperti Google, Reddit, sejumlah perguruan tinggi, organisasi nonprofit seperti Human Rights Watch, hingga instansi pemerintahan dari sejumlah negara pernah menjadi donatur Tor. Salah satu sponsor aktif Tor saat ini adalah Biro Demokrasi, Ketenagakerjaan dan HAM Kementerian Dalam Negeri AS.

Sejumlah media ikut membuat situs dalam jaringan dark web, seperti New York Times, BBC, dan Propublica. Platform media sosial Facebook juga menyediakan situs dalam jaringan Tor sejak 2014.

Ditengah pandemi dan keterbatasan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, desakan meniadakan kelas-kelas pelatihan daring yang tidak relevan kian menguat apalagi perusahaan platform digital selaku mitra diketahui boleh mendapat komisi dari biaya pelatihan program berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini turut dikonfirmasi Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky yang dikonfirmasi, Senin (27/4/2020), Dari anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, sebanyak Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk biaya pelatihan daring. Ada delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja, Delapan mitra itu adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sumber persoalan Kartu Prakerja adalah kelas-kelas pelatihan daring yang tidak efektif dan tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 dan cara terbaik untuk menyudahi polemik Kartu Prakerja adalah menghapus kelas-kelas pelatihan itu. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andi W Sinaga setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan Kartu Prakerja terbukti tidak membantu perekonomian, ia berpendapat bantuan tunai lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja

Co- founder Creative 360 Labs yang berbasis di Portland, Oregon, Thomas Hayden, mengungkapkan, kemajuan teknologi memang telah datang. Namun, akses mendapatkannya menjadi masalah yaitu, pembuatan gear yang lambat dan poin harga yang terlalu tinggi. Ketika ia melihat teknologi ini seperti 15 tahun yang lalu, ia melihat peluang untuk menjadi pemandu sungai digital. Sekarang, Hayden senang bisa membawa lebih banyak orang untuk perjalanan digital daripada yang pernah ia lakukan secara fisik di Colorado Plateau.

Produser video luar ruangan lainnya, Tim Kemple, mengatakan, rasanya cukup menarik ketika memiliki kemampuan untuk membawa orang bertualang. Kemple mengakui, hal tersebut tidak cukup hanya dengan memandang ponsel dan laptop. Headset akan membuat pengalaman tersebut menjadi ideal. Musim gugur yang lalu, Colorado Parks and Wildlife mengadopsi konsep yang selama ini diterapkan Pokemon Go dan bermitra dengan aplikasi Agents of Discovery.  Seorang administrator taman, Jeanette Lara, mengungkapkan, begitu banyak anak- anak muda yang selama ini sudah telanjur terpaku pada layar atau gim video.Pemanfaatan teknologi, menurutnya, akan bisa menjembatani kesenjangan itu.

Endy Kurniawan, praktisi digital di Open Parliament Institute, pada keterangannya di Jakarta pada Sabtu (4/4), mengingatkan operator telekomunikasi Tanah Air perlu mengantisipasi kendala terkait dengan masalah laten konektivitas di Indonesia, yaitu reliabilitas untuk transmisi konten yang sifatnya interaktif.

Meningkatnya layanan data/internet yang tinggi (high data internet) terutama dari pemanfaatan aplikasi remote working dan distance learning yang menjadi kebanjiran pengguna, hal ini seiring dengan imbauan agar masyarakat bekerja dan belajar dari rumah (work from home / WFH) sebagai akibat diberlakukannya aturan jaga jarak fisik (physical distancing) sampai isolasi wilayah (lockdown) di beberapa negara akibat pandemi corona (Covid-19)

Lonjakan terjadi di beberapa kategori, diantaranya :

1. Aplikasi untuk rapat virtual (Zoom, Cisco-Webex, Google Meeting & Hangout, Skype, Apple Facetime, dan juga Microsoft Team)
2. Platform penyedia pembelajaran jarak jauh (Ruang Guru, Great Edu, Coursera dan Udemy)
3. Media sosial dan komunikasi (Whatsapp, Instagram, Facebook, Game Elektronik)

Imbauan pembatasan interaksi fisik membuat aplikasi konferensi video menjadi primadona bagi nyaris semua kalangan masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Dilansir Statqo Analytics, saat ini penggunaan aplikasi rapat secara daring meningkat setiap pekannya. Hingga pekan keempat Maret, peningkatan yang sangat signifikan diraih oleh aplikasi Zoom dengan kenaikan penggunaan hingga 183%. Namun, hal yang sering kali luput dari perhatian masyarakat adalah faktor keamanan dari aplikasi konferensi video. Saat ini yang sedang ramai menjadi pembicaraan adalah keamanan Zoom yang berbagi data dengan Facebook. Zoom menggunakan enkripsi TLS, standar yang sama dengan yang digunakan perambah situs jejaring untuk mengamankan situs HTTPS. Dalam praktiknya, data dienkripsi antara pengguna dan server Zoom, mirip dengan konten Gmail atau Facebook. Namun, istilah enkripsi E2E biasanya mengacu pada perlindungan konten sepenuhnya di antara pengguna, tanpa akses perusahaan sama sekali, mirip dengan yang dilakukan Whatsapp. Di sisi lain, Zoom tidak menawarkan tingkat enkripsi itu. Zoom mengklaim tidak menjual data pengguna dalam bentuk apa pun. Namun, ada kemungkinan perusahaan dipaksa menyerahkan rekaman pertemuan jika terjadi proses hukum.

Banyak hal yang sering luput dari perhatian masyarakat soal keamanan data. Padahal, tanpa disadari, manusia tengah menghadapi fase hidup yang makin terpengaruh oleh dunia dalam jaringan. Pelaku kejahatan siber bisa memanfaatkan, mengeksploitasi dan menyusup melalui pintu masuk yang berbeda, seperti Wifi, jaringan tanpa enkripsi, penggunaan kata sandi yang lemah, dan izin aplikasi yang buruk atau diabaikan. Pada prinsipnya risiko konferensi video sama dengan risiko aktivitas lain yang melibatkan transmisi data. Data tersebut bisa disadap di tengah jalan atau jika perangkat terinfeksi malware, data bisa disadap dari perangkat yang terinfeksi. Selain itu, jika data disimpan, juga rentan untuk disadap. Untuk itu, harus ada perlindungan yang baik atas data tersebut.

Pada saat seperti inilah Indonesia sangat perlu memiliki undang-undang tegas soal perlindungan data pribadi. Pemerintah pun perlu mewajibkan perusahaan yang mengendalikan dan memproses data harus berbadan hukum Indonesia. Jika tidak, perlindungan data pribadi masyarakat akan tumpul, terlebih di tengah ketergantungan yang makin tinggi terhadap layanan daring.

Pemerintah sejak lima tahun terakhir mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Bahkan di APBN 2020, anggaran infrastruktur naik empat persen lebih menjadi Rp 423,3 triliun. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, terminal, bandara, dan pelabuhan akan menciptakan konektivitas yang baik yang dapat menghubungkan sentra-sentra produksi dengan jalur distribusi mempermudah akes ke tempat-tempat destinasi wisata dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga terus memperluas konektivitas digital berupa perluasan jaringan Internet.

Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal, perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya agar tujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing dapat terwujud. Berkenaan dengan hal ini Bea Cukai memandang penting untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakselerasi penerimaan manfaat bagi dunia industri. Saat ini biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik di sisi permintaan (demand) dan sektor logistik di sisi persediaan (supply), sehingga timbul informasi asimetris. Pihak importir/eksportir kesulitan untuk mencari truk yang dapat disewa sementara harus mencari truk lewat pihak ketiga, pengusaha gudang kesulitan memasarkan ruang kosong gudangnya, sementara banyak produsen kesulitan mennyimpan barangnya karena gudangnya penuh.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengembangkan National Logistic Ecosistem (NLE) sebuah platform yang dapat mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan yang saat ini sudah ada di CEISA, yaitu importir/eksportir dengan komunitas logistik di sektor penyedia jasa logistik. Dengan konsep Collaboration API (Application Programming interface) semua platform logistik seperti trucking, warehousing, shipping, forwarding, baik domestik maupun global dapat bergabung untuk dapat bertukar informasi. CEISA NLE memfasilitasi importir/eksportir dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan truk, vessel, dan warehouse dalam satu aplikasi.

PP 71/2019 secara resmi mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).Salah satu poin penting dengan berlakunya PP 71/2019 tersebut adalah terkait dengan kewajiban menempatkan data center di Indonesia. Hadirnya PP 71/2019 menjawab ketidakpastian tersebut dengan cara menghapus kewajiban menempatkan data center di Indonesia bagi perusahaan swasta. Ini artinya sekarang perusahaan swasta dapat memilih untuk menempatkan data center di Indonesia atau di luar Indonesia. Aturan sebelumnya, tujuan diberlakukan kewajiban menempatkan data center di Indonesia adalah untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan masalah-masalah hukum. Namun, dalam perkembangannya, kewajiban menempatkan data center di Indonesia ini mendapatkan banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Kewajiban ini dinilai tidak efisien. Adanya kewajiban menempatkan data center di Indonesia dapat membuat terhambatnya pemanfaatan teknologi cloud computing di Indonesia. Dengan menghapus kewajiban ini bagi pelaku usaha, artinya pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan kemajuan di bidang teknologi dalam membuat aturan. Dan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan bisnis digital di Indonesia yang semakin mengandalkan teknologi cloud computing.