Teknologi Informasi
( 857 )Menilik Dark Web Tempat Jualan Data Hingga Kokain
Data Pribadi, mulai dari nama, alamat surat elektronik atau e-mail, nomor telepon, hingga tanggal lahir dari 91 juta akun pengguna Tokopedia telah diretas. Kini, tumpukan data itu dijual di ”dark web” alias jaringan gelap internet. Satrio Pangarso Wisanggeni arian Kompas, Senin (4/5/2020), mengunjungi dark web yang menggunakan jaringan Tor untuk menilik langsung sebuah situs marketplace bernama Empire Market yang disebut oleh si peretas sebagai tempat ia menjual basis data (database) Tokopedia tersebut. Melalui fitur pencarian cepat (quick search) di situs Empire Market, ditemukan item bernama ”Tokopedia 91M” yang dijual oleh akun bernama ShinyHunters seharga harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 75,7 juta.
Membaca keterangannya, basis data Tokopedia ini dipasang di Empire Market sejak Minggu (3/5/2020). Sudah ada tiga orang yang membeli basis data tersebut hingga Senin malam (4/5). ShinyHunters tak hanya menjual basis data hasil retasan Tokopedia. Melalui lamannya, dapat dilihat bahwa pada hari Minggu lalu, akun itu juga menjual empat basis data hasil retasan di sejumlah situs.
Ia menjual 20 juta akun pengguna Unacademy, sebuah layanan edukasi digital yang populer di India. Basis data ini dijual dengan harga 2.000 dollar AS atau Rp 30,2 juta. Selain itu, ShinyHunters juga menjual basis data akun dari situs pencetakan buku foto di Amerika Serikat, Chatbooks. Tumpukan berisi 15 juta akun ini dijual dengan harga yang sama dengan akun pengguna Unacademy, yakni 2.000 dollar AS. Situs web milik media juga tak lepas dari aksi ShinyHunters. Ia menjual data 3 juta akun yang terdaftar di situs The Daily Chronicle dengan harga 1.500 dollar AS atau sekitar Rp 22 juta. Adapun 15 juta data dari layanan manajemen pelanggan (customer relationship management/CRM) real estat dan properti Knock dijual 1.200 dollar AS (Rp 18 juta). Meski demikian, tidak bisa dipastikan apakah basis data yang dijual tersebut dapat benar-benar dikonfirmasi isinya.
Semua transaksi di Empire Market menggunakan tiga mata uang kripto: bitcoin (BTC), litecoin (LTC), dan monero (XMR). Pengguna dapat bertransaksi dengan memasukkan bitcoin ke dalam deposit di Empire Market. Berdasarkan situs forum dark web, Dread, Empire Market adalah situs jual-beli paling populer dalam jaringan Tor. Empire Market memang menjual barang-barang yang ilegal. Di laman utamanya, terlihat sejumlah featured listings atau barang-barang yang mendapat lokasi tampilan utama. Barang-barang itu antara lain bibit ganja, minyak tetrahydrocannabinol yang didapatkan dari daun mariyuana, kokain, obat Adderall, hingga heroin. Sebanyak 2 gram kokain asal sebuah negara di Amerika Selatan dijual dengan harga 169 dollar AS atau sekitar Rp 2,5 juta.
Apabila masuk lebih dalam, pengunjung juga bisa melihat bahwa barang ilegal yang dijual di Empire Market tidak hanya narkoba, tetapi juga uang palsu, dari dollar AS hingga euro. Suratizin mengemudi palsu dari sejumlah negara hingga kunci TSA untuk membuka tas di bandara juga dijual. Beberapa basis data hasil peretasan pun dijual di Empire Market. Informasi dari 164 juta akun Linkedin yang dibobol pada 2016 dijual dengan harga 9,99 dollar AS. Basis data yang berisis 49 juta data kependudukan warga Turki yang bocor pada 2016 pun terlihat masih tersedia di Empire Market, juga dengan banderol 9,99 dollar AS.
Empire Market adalah situs dark web yang berada dalam jaringan Tor, kependekan dari The Onion Router. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, Tor adalah jaringan dark web yang paling populer. ”Selain Tor, ada I2P dan banyak lainnya,” kata Ardi saat dihubungi Kompas.
Menurut Ardi, ada tiga jenis jaringan internet. Ia menggambarkannya sebagai sebuah gunung es. Bagian pertama adalah bagian gunung es yang tampak berada di atas permukaan laut. Ardi menyebut bagian ini sebagai internet biasa; yang terlihat oleh mesin pencari, Google misalnya. Bagian kedua adalah deep web. Bagian ini mengacu pada konten atau situs dalam jaringan internet yang harus diakses menggunakan en kripsi atau password. Kaspersky mengatakan, 90 persen internet adalah deep web, yang tidak selalu bersifat berbahaya.
Adapun bagian ketiga disebut dark web. Di area ini, situs tidak terdeteksi oleh mesin pencari dan harus menggunakan aplikasi perambah (browser) khusus. Situs-situs dalam dark web bersifat anonim. ”Nah, area ini menjadi tempat aktivitas ilegal, kegiatan kriminal,” kata Ardi. Tor merupakan salah satu jaringan yang berada dalam kategori dark web.
Operation Onymous, operasi pembongkaran jaringan Tor yang digawangi oleh Europol, FBI, pada November 2014 berhasil membongkar 410 situs marketplace ilegal. Sebanyak 17 vendor dan administrator ditangkap. Otoritas juga menyita bitcoin senilai 1 juta dollar AS dan 180.000 euro dalam bentuk narkoba serta logam mulia. Operation Notarise yang digelar oleh National CrimeAgency (NCA) Inggris pada 2014-2015 juga dilaporkan BBC telah berhasil menangkap 746 paedofil yang berada di dalam dark web.
Dalam jaringan Tor, identitas pengguna dan server mengalami proses anonimisasi sehingga tak bisa dimonitor. Hal ini dilakukan dengan melewatkan jaringan pengguna melewati ribuan lapis titik pengguna.
Berdasarkan dokumentasi resmi Tor, per 3 Mei 2020, ada 6.780 lapisan relay. Karakteristik berlapis inilah yang menjadi alasan mengapa disebut onion atau bawang. Seluruh alamat dalam Tor menggunakan .onion sebagai domainnya. Berdasarkan dokumentasi resmi Tor, kini terdapat 193.750 situs yang berada dalam jaringan Tor.
Alamat dalam jaringan Tor tidak sesederhana dalam jaringan internet biasa.Alamat situs dalam jaringan Tor berisi kombinasi huruf dan angka yang panjang. Alamat Empire Market yang diakses Kompas pada Senin malam terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang acak sepanjang 56 digit.
Tor bermula pada 1990-an ketika sejumlah pakar komputer di Pusat Riset Angkatan Laut Amerika Serikat memikirkan cara untuk membuat jaringan internet anonim. Pada 2006, proyek Tor menjadi sebuah yayasan nonprofit. Yayasan ini dibiayai donasi pribadi dari puluhan ribu orang hingga sejumlah instansi dan organisasi besar dunia.
Perusahaan teknologi seperti Google, Reddit, sejumlah perguruan tinggi, organisasi nonprofit seperti Human Rights Watch, hingga instansi pemerintahan dari sejumlah negara pernah menjadi donatur Tor. Salah satu sponsor aktif Tor saat ini adalah Biro Demokrasi, Ketenagakerjaan dan HAM Kementerian Dalam Negeri AS.
Sejumlah media ikut membuat situs dalam jaringan dark web, seperti New York Times, BBC, dan Propublica. Platform media sosial Facebook juga menyediakan situs dalam jaringan Tor sejak 2014.
”Konten BBC World Service kini tersedia di jaringan Tor untuk melayani pemirsa yang berada di negara-negara yang menutup akses terhadap BBC. Hal ini segaris dengan misi BBC World Service untuk menyediakan berita tepercaya di seluruh dunia,” ungkap BBC pada 23 Oktober 2019.Sebagian Anggaran untuk Komisi Mitra Daring
Ditengah pandemi dan keterbatasan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, desakan meniadakan kelas-kelas pelatihan daring yang tidak relevan kian menguat apalagi perusahaan platform digital selaku mitra diketahui boleh mendapat komisi dari biaya pelatihan program berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini turut dikonfirmasi Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky yang dikonfirmasi, Senin (27/4/2020), Dari anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, sebanyak Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk biaya pelatihan daring. Ada delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja, Delapan mitra itu adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sumber persoalan Kartu Prakerja adalah kelas-kelas pelatihan daring yang tidak efektif dan tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 dan cara terbaik untuk menyudahi polemik Kartu Prakerja adalah menghapus kelas-kelas pelatihan itu. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andi W Sinaga setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan Kartu Prakerja terbukti tidak membantu perekonomian, ia berpendapat bantuan tunai lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja
Lahirnya Profesi-Profesi Digital Baru
Co- founder Creative 360 Labs yang berbasis di Portland, Oregon, Thomas Hayden, mengungkapkan, kemajuan teknologi memang telah datang. Namun, akses mendapatkannya menjadi masalah yaitu, pembuatan gear yang lambat dan poin harga yang terlalu tinggi. Ketika ia melihat teknologi ini seperti 15 tahun yang lalu, ia melihat peluang untuk menjadi pemandu sungai digital. Sekarang, Hayden senang bisa membawa lebih banyak orang untuk perjalanan digital daripada yang pernah ia lakukan secara fisik di Colorado Plateau.
Produser video luar ruangan lainnya, Tim Kemple, mengatakan, rasanya cukup menarik ketika memiliki kemampuan untuk membawa orang bertualang. Kemple mengakui, hal tersebut tidak cukup hanya dengan memandang ponsel dan laptop. Headset akan membuat pengalaman tersebut menjadi ideal. Musim gugur yang lalu, Colorado Parks and Wildlife mengadopsi konsep yang selama ini diterapkan Pokemon Go dan bermitra dengan aplikasi Agents of Discovery. Seorang administrator taman, Jeanette Lara, mengungkapkan, begitu banyak anak- anak muda yang selama ini sudah telanjur terpaku pada layar atau gim video.Pemanfaatan teknologi, menurutnya, akan bisa menjembatani kesenjangan itu.
Penggunaan Internet Melonjak karena WFH
Endy Kurniawan, praktisi digital di Open Parliament Institute, pada keterangannya di Jakarta pada Sabtu (4/4), mengingatkan operator telekomunikasi Tanah Air perlu mengantisipasi kendala terkait dengan masalah laten konektivitas di Indonesia, yaitu reliabilitas untuk transmisi konten yang sifatnya interaktif.
Meningkatnya layanan data/internet yang tinggi (high data internet) terutama dari pemanfaatan aplikasi remote working dan distance learning yang menjadi kebanjiran pengguna, hal ini seiring dengan imbauan agar masyarakat bekerja dan belajar dari rumah (work from home / WFH) sebagai akibat diberlakukannya aturan jaga jarak fisik (physical distancing) sampai isolasi wilayah (lockdown) di beberapa negara akibat pandemi corona (Covid-19)
Lonjakan terjadi di beberapa kategori, diantaranya :
- Aplikasi untuk rapat virtual (Zoom, Cisco-Webex, Google Meeting & Hangout, Skype, Apple Facetime, dan juga Microsoft Team)
- Platform penyedia pembelajaran jarak jauh (Ruang Guru, Great Edu, Coursera dan Udemy)
- Media sosial dan komunikasi (Whatsapp, Instagram, Facebook, Game Elektronik)
Aplikasi video konferensi Zoom misalnya, hampir 200 juta orang melakukan rapat virtual jarak jauh pada tahun 2020 ini dibanding akhir 2019 yang berkisar hanya 10 jutaan pengguna saja.
Tren Saat Pembatasan Sosial, Konferensi Video, Awas Data Dilego
Imbauan pembatasan interaksi fisik membuat aplikasi konferensi video menjadi primadona bagi nyaris semua kalangan masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Dilansir Statqo Analytics, saat ini penggunaan aplikasi rapat secara daring meningkat setiap pekannya. Hingga pekan keempat Maret, peningkatan yang sangat signifikan diraih oleh aplikasi Zoom dengan kenaikan penggunaan hingga 183%. Namun, hal yang sering kali luput dari perhatian masyarakat adalah faktor keamanan dari aplikasi konferensi video. Saat ini yang sedang ramai menjadi pembicaraan adalah keamanan Zoom yang berbagi data dengan Facebook. Zoom menggunakan enkripsi TLS, standar yang sama dengan yang digunakan perambah situs jejaring untuk mengamankan situs HTTPS. Dalam praktiknya, data dienkripsi antara pengguna dan server Zoom, mirip dengan konten Gmail atau Facebook. Namun, istilah enkripsi E2E biasanya mengacu pada perlindungan konten sepenuhnya di antara pengguna, tanpa akses perusahaan sama sekali, mirip dengan yang dilakukan Whatsapp. Di sisi lain, Zoom tidak menawarkan tingkat enkripsi itu. Zoom mengklaim tidak menjual data pengguna dalam bentuk apa pun. Namun, ada kemungkinan perusahaan dipaksa menyerahkan rekaman pertemuan jika terjadi proses hukum.
Banyak hal yang sering luput dari perhatian masyarakat soal keamanan data. Padahal, tanpa disadari, manusia tengah menghadapi fase hidup yang makin terpengaruh oleh dunia dalam jaringan. Pelaku kejahatan siber bisa memanfaatkan, mengeksploitasi dan menyusup melalui pintu masuk yang berbeda, seperti Wifi, jaringan tanpa enkripsi, penggunaan kata sandi yang lemah, dan izin aplikasi yang buruk atau diabaikan. Pada prinsipnya risiko konferensi video sama dengan risiko aktivitas lain yang melibatkan transmisi data. Data tersebut bisa disadap di tengah jalan atau jika perangkat terinfeksi malware, data bisa disadap dari perangkat yang terinfeksi. Selain itu, jika data disimpan, juga rentan untuk disadap. Untuk itu, harus ada perlindungan yang baik atas data tersebut.
Pada saat seperti inilah Indonesia sangat perlu memiliki undang-undang
tegas soal perlindungan data pribadi. Pemerintah pun perlu mewajibkan
perusahaan yang mengendalikan dan memproses data harus berbadan hukum
Indonesia. Jika tidak, perlindungan data pribadi masyarakat akan tumpul,
terlebih di tengah ketergantungan yang makin tinggi terhadap layanan
daring.
Hadirkan Ceisa National Logistic Ecosystem Fasilitas Non-Fiskal
Pemerintah sejak lima tahun terakhir mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Bahkan di APBN 2020, anggaran infrastruktur naik empat persen lebih menjadi Rp 423,3 triliun. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, terminal, bandara, dan pelabuhan akan menciptakan konektivitas yang baik yang dapat menghubungkan sentra-sentra produksi dengan jalur distribusi mempermudah akes ke tempat-tempat destinasi wisata dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga terus memperluas konektivitas digital berupa perluasan jaringan Internet.
Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal, perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya agar tujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing dapat terwujud. Berkenaan dengan hal ini Bea Cukai memandang penting untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakselerasi penerimaan manfaat bagi dunia industri. Saat ini biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik di sisi permintaan (demand) dan sektor logistik di sisi persediaan (supply), sehingga timbul informasi asimetris. Pihak importir/eksportir kesulitan untuk mencari truk yang dapat disewa sementara harus mencari truk lewat pihak ketiga, pengusaha gudang kesulitan memasarkan ruang kosong gudangnya, sementara banyak produsen kesulitan mennyimpan barangnya karena gudangnya penuh.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengembangkan National Logistic Ecosistem (NLE) sebuah platform yang dapat mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan yang saat ini sudah ada di CEISA, yaitu importir/eksportir dengan komunitas logistik di sektor penyedia jasa logistik. Dengan konsep Collaboration API (Application Programming interface) semua platform logistik seperti trucking, warehousing, shipping, forwarding, baik domestik maupun global dapat bergabung untuk dapat bertukar informasi. CEISA NLE memfasilitasi importir/eksportir dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan truk, vessel, dan warehouse dalam satu aplikasi.
Klausula, Kewajiban Menempatkan Data Center Dihapus
PP 71/2019 secara resmi mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).Salah satu poin penting dengan berlakunya PP 71/2019 tersebut adalah terkait dengan kewajiban menempatkan data center di Indonesia. Hadirnya PP 71/2019 menjawab ketidakpastian tersebut dengan cara menghapus kewajiban menempatkan data center di Indonesia bagi perusahaan swasta. Ini artinya sekarang perusahaan swasta dapat memilih untuk menempatkan data center di Indonesia atau di luar Indonesia. Aturan sebelumnya, tujuan diberlakukan kewajiban menempatkan data center di Indonesia adalah untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan masalah-masalah hukum. Namun, dalam perkembangannya, kewajiban menempatkan data center di Indonesia ini mendapatkan banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Kewajiban ini dinilai tidak efisien. Adanya kewajiban menempatkan data center di Indonesia dapat membuat terhambatnya pemanfaatan teknologi cloud computing di Indonesia. Dengan menghapus kewajiban ini bagi pelaku usaha, artinya pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan kemajuan di bidang teknologi dalam membuat aturan. Dan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan bisnis digital di Indonesia yang semakin mengandalkan teknologi cloud computing.
Laporkan Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi
Sulit mencegah kasus penyahgunaan data pribadi milik nasabah terkait layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Kasus baru bisa ditindaklanjuti jika nasabah korban melapor kepada penegak hukum. Dalam keterangan pers 12 Desember 2018, OJK menegaskan telah melarang penyelenggara aplikasi legal mengakses daftar kontak seluler, berkas gambar dan informasi pribadi dari posel pintar nasabah.
Pedoman perilaku pemberian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Pedoman ini turut mengatur perlindungan data pribadi. Pada pokok ketiga penerapan prinsip itikad baik, disebutkan soal larangan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data pribadi tanpa izin nasabah. Sementara di luar entitas legal, menurut Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko, perusahaan pinjam meminjam ilegal masih banyaj beredar di pasar. Teknologi yang dipakai kian canggih.
Otomasi Buka Peluang Kerja Baru
Sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia bakal digantikan oleh proses otomasi pada 2030. Meski demikian, 27 juta-46 juta lapangan pekerjaan baru bisa diciptakan dalam kurun waktu yang sama. Peluang bisa dioptimalkan jika tenaga kerja di Indonesia memiliki ketrampilan baru.
Philia Wibowo, Preseiden Direktur PT McKinsey Indonesia mengatakan, otomasi bakal mengubah struktur dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Aktivitas paling rentan diganti otomasi ialah pekerjaan yang mengandalkan aktivitas fisik berulang dan pengolahan data. Adapun pekerjaan yang sulit diotomasi antara laij manajerial yang butuh keahlian spesifik dan interaksi dengan para pihak.
Disisi lain peluang pekerjaan baru muncul di era otomasi. Akan ada 27 juta, pekerjaan tambahan dari otomasi ini, 9 juta pekerjaan tambahan jika ada peningkatan bidang infrastruktur dan konstruksi, serta 10 juta jenis pekerjaan baru. Jadi Indonesia bisa mendapatkan keuntungan bersih pekerjaan 4 sampai dengan 23 juta pekerjaan pada 2030.
Komputasi Awan, Google Bangun Pangkalan Data Lokal
Google Cloud akan membuka Region Cloud Jakarta pada semester I/2020 sebagai investasi jangka panjang perusahaan dalam bidang infrastruktur teknologi di Indonesia. Pemerintah tidak dapat menghiraukan layanan komputasi awan, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan rintisan di Indonesia yang dianggap sebagai penunjang ekonomi pada masa mendatang.
Sebelum Google, Amazon Web Services (AWS) telah mengumumkan rencana untuk membuka pangkalan data pada 2022. Perusahaan milik Jeff Bezos tersebut akan membangun tiga lokasi data fisik yang diberi nama Availability Zone di sekitar Jakarta.
Karawang merupakan salah satu dari tiga lokasi pembangunan pangkalan data di Jabar yang ditawarkan pemerintah kepada Amazon. Menurut rencana, nilai investasi yang digelontorkan bisa mencapai Rp1 triliun. Sedangkan Alibaba Cloud saat ini telah mengoperasikan pangkalan data di dua lokasi di Indonesia.
Berdasarkan penelitian Boston Consulting Group berjudul Dampak Ekonomi Cloud di Asia Pasifik untuk Indonesia diperkirakan bahwa adopsi komputasi awan publik dapat berkontribusi sebesar US$35 miliar—US$40 miliar ke perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2019 hingga 2023.
Pilihan Editor
-
Bank Sentral Waspadai Kepanikan di Pasar Uang
09 Mar 2020









