Pemanfaatan teknologi digital di sector pendidikan tidak hanya penting dalam pembelajaran, tetapi juga untuk mengelola anggaran. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4 yang diluncurkan Kemendikbudristek diharapkan mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar lebih transparan. Penggunaan ARKAS jadi bagian transformasi digital di satuan pendidikan atau sekolah Dengan aplikasi itu, rancangan, penganggaran, dan pelaporan pemakaian dana BOS dapat lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengutarakan, Indonesia membutuhkan gerakan masif untuk mengakselerasi mutu pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. ”Pemanfaatan teknologi digital berperan penting mewujudkan pengelolaan dana BOS secara akuntabel dan transparan,” ujar Nadiem, dalam webinar ”Rilis Nasional ARKAS 4”, di Jakarta, Senin (7/8). ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Melalui aplikasi ini, satuan pendidikan terkoneksi dengan dinas pendidikan dalam merencanakan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta mengelola anggaran. (Yoga)

Per Juni 2023, jumlah gabungan pengguna Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren mencapai 346,8 juta. Jika dibandingkan dengan total populasi penduduk sebesar 227,8 juta jiwa, Indonesia memiliki 124,8 pengguna layanan telekomunikasi seluler untuk setiap 100 orang dalam populasi. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno, Sabtu (5/8/2023), mengatakan, ini menandakan tingkat ketergantungan penduduk terhadap telepon seluler untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari relatif tinggi. (Yoga)

Kementerian Perdagangan memperkirakan usulan pelarangan produk impor dengan harga di bawah US$100 dijual di platform dalam jaringan (daring), baik e-commerce maupun social commerce, bakal diterapkan mulai September 2023. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan pelarangan itu mengacu target selesainya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.50/2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada September 2023. “Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus buat kami. Kalau bisa bulan ini kelar biar September depan jadi,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (4/8). Menurutnya, harmonisasi revisi Permendag No.50/2020 dilakukan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kementerian terkait lainnya. Selain larangan produk impor seharga di bawah US$100, revisi Permendag No.50/2020 itu juga mengatur perlakuan sama antara platform daring dan luar jaringan (luring) seperti pengenaan pajak, izin, dan lainnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim sebelumnya menuturkan sejumlah ketentuan telah direvisi, terutama terkait dengan pembatasan peredaran produk impor di platform digital. Selain aturan batas minimum harga untuk produk impor yang diperdagangkan dalam marketplace, juga menetapkan persyaratan tambahan bagi pedagang luar negeri yang bertransaksi di marketplace domestik, mulai dari komitmen penjual asing memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

ChatGPT telah menggemparkan dunia. Dalam waktu dua bulan setelah dirilis, aplikasi ini telah mencapai 100 juta pengguna aktif, yang menjadikannya aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat yang pernah diluncurkan. Para pengguna tertarik dengan kemampuan canggih alat ini—dan khawatir dengan potensinya yang dapat menyebabkan gangguan di berbagai sektor. Implikasi yang jarang dibicarakan adalah risiko privasi yang ditimbulkan oleh ChatGPT terhadap kita semua. Baru-baru ini, Google meluncurkan artificial intelligence (AI) percakapannya sendiri yang disebut Bard, dan yang lainnya pasti akan menyusul. Perusahaan-perusahaan teknologi yang bekerja pada bidang AI telah memasuki perlombaan superioritas ini. Masalahnya, hal ini didorong oleh data pribadi kita. Ada 300 miliar kata. Berapa banyak yang milik kamu? ChatGPT didukung oleh model bahasa besar yang membutuhkan data dalam jumlah besar agar dapat berfungsi dan berkembang. Semakin banyak data yang dilatih, semakin baik model ini dalam mendeteksi pola, mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, dan menghasilkan teks yang masuk akal. OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, memberi alat ini sekitar 300 miliar kata yang diambil secara sistematis dari Internet: buku, artikel, situs web, dan unggahan, termasuk informasi pribadi yang diperoleh tanpa persetujuan. (Yetede)

Dibalik karya UMKM ada ide, kreativitas, dan upaya keras mewujudkannya. Nilainya tak terhingga sehingga pantas menjadi tuan rumah di negeri sendiri. UMKM di Indonesia telah menjalani berbagai babak dalam dunia usaha dan situasi perekonomian, awalnya UMKM membuat barang dan menjualnya secara luring. Saat ekonomi digital berkembang, sebagian UMKM masuk ke platform digital dan menjual barang secara daring, baik secara langsung maupun bergabung dengan lokapasar. Produksi UMKM kian berkembang, menggunakan bahan baku lokal dan ada yang impor. Pada masa pandemi Covid-19, ada UMKM yang bertahan, ada pula yang kalah dan mati. Pada 2019 terdapat 65,46 juta UMKM di Indonesia, meningkat dari 2013 di 57,9 juta UMKM. Tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM pada 2019 sebanyak 119,56 juta orang, meningkat dari 114,1 juta orang pada 2013. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada 2019 sebesar 60,51 % dan kontribusi terhadap ekspor nonmigas 15,65 %.

Tapi, UMKM menghadap beragam persoalan, termasuk gempuran produk impor yang diperoleh konsumen dengan mudah dan murah. Terbaru, muncul kekhawatiran Tiktok akan menerapkan inisiatif Proyek S (Project S) di Indonesia. Mengutip Financial Times, 21 Juni 2023, bisnis ini memungkinkan ByteDance, perusahaan induk Tiktok, menjual produk mereka langsung kepada  konsumen untuk menyaingi penjual ritel daring, seperti Shein dan Amazon. Di Inggris, Proyek S digulirkan melalui fitur baru Trendy Beat. Tiktok membantah dugaan dan kecurigaan perihal inisiatif Proyek S akan diterapkan di Indonesia. Ditegaskan juga, sejak beroperasi di Indonesia dua tahun lalu, Tiktok tidak berniat menerapkan proyek yang membuka perdagangan barang impor untuk Indonesia (Kompas, 27/7). Pernyataan dan penegasan Tiktok itu melegakan. Sebab, shoppertainment menjadi peluang baru bagi UMKM dalam menawarkan produk dan menjangkau pembeli lebih luas melalui konten interaktif dan menghibur agar UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. (Yoga)

Mayoritas produk yang diperjual belikan di platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang   bukan produk sendiri yang dimiliki oleh mitra penjual platform, melainkan produk orang lain yang di antaranya dari luar negeri. Kebijakan melindungi dan meningkatkan daya saing produk buatan UMKM dalam negeri dinilai perlu untuk menyikapi fenomena ini. Menurut peneliti Center of Digital Economy and Small Medium Enterprises di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha, dalam diskusi publik ”Proyek S TikTok Shop: Ancaman atau Peluang?” secara daring, Senin (24/7) algoritma platform bisa mendorong merek tertentu dari luar negeri terus muncul meski konsumen tidak sedang mencari atau memakai merek bersangkutan.

Sistem seperti ini bisa dikatakan promosi. ”Sesuai hasil penelusuran Google, 29 Mei 2022-26 Maret 2023, produk kecantikan dan perawatan pribadi dari luar negeri cenderung mengungguli produk buatan dalam negeri. Contohnys, Skintific dan Originote, merek asal China dan pencariannya cenderung menyalip merek Scarlett dan Ms Glow, merek lokal Indonesia,” ujar Izzudin di Jakarta.

Peneliti Indef lainnya, Nailul Huda, di acara yang sama, menambahkan, dalam menyusun kebijakan e-dagang, pemerintah perlu melihat perilaku konsumen. Sejauh ini konsumen Indonesia cenderung sensitif terhadap harga. Beberapa penyedia platform e-dagang masih memerlukan suntikan pendanaan investor sehingga mereka mengejar kuantitas transaksi. Akibatnya, diskon besar untuk barang diterapkan. ”Sejumlah kategori produk luar negeri relatif mampu diproduksi secara efisien sehingga bisa menghasilkan kuantitas yang masif. Akibatnya, mereka bisa dijual dengan harga yang lebih rendah di platform e-dagang. Ini cocok dengan karakter kebanyakan konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga,” kata Nailul. (Yoga)

Perusahaan taksi PT Blue Bird Tbk mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan mobil swakemudi dalam layanannya. Wakil Direktur Teknik dan Pemeliharaan Blue Bird Astu Rahino Adi di Jakarta, Senin (24/7/2023), mengatakan, opsi itu jadi bagian rencana jangka panjang Blue Bird. ”Arahnya ke sana. Namun, pertimbangannya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada,” ujarnya. (Yoga)