Dibalik karya UMKM ada ide, kreativitas, dan upaya keras mewujudkannya. Nilainya tak terhingga sehingga pantas menjadi tuan rumah di negeri sendiri. UMKM di Indonesia telah menjalani berbagai babak dalam dunia usaha dan situasi perekonomian, awalnya UMKM membuat barang dan menjualnya secara luring. Saat ekonomi digital berkembang, sebagian UMKM masuk ke platform digital dan menjual barang secara daring, baik secara langsung maupun bergabung dengan lokapasar. Produksi UMKM kian berkembang, menggunakan bahan baku lokal dan ada yang impor. Pada masa pandemi Covid-19, ada UMKM yang bertahan, ada pula yang kalah dan mati. Pada 2019 terdapat 65,46 juta UMKM di Indonesia, meningkat dari 2013 di 57,9 juta UMKM. Tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM pada 2019 sebanyak 119,56 juta orang, meningkat dari 114,1 juta orang pada 2013. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada 2019 sebesar 60,51 % dan kontribusi terhadap ekspor nonmigas 15,65 %.

Tapi, UMKM menghadap beragam persoalan, termasuk gempuran produk impor yang diperoleh konsumen dengan mudah dan murah. Terbaru, muncul kekhawatiran Tiktok akan menerapkan inisiatif Proyek S (Project S) di Indonesia. Mengutip Financial Times, 21 Juni 2023, bisnis ini memungkinkan ByteDance, perusahaan induk Tiktok, menjual produk mereka langsung kepada  konsumen untuk menyaingi penjual ritel daring, seperti Shein dan Amazon. Di Inggris, Proyek S digulirkan melalui fitur baru Trendy Beat. Tiktok membantah dugaan dan kecurigaan perihal inisiatif Proyek S akan diterapkan di Indonesia. Ditegaskan juga, sejak beroperasi di Indonesia dua tahun lalu, Tiktok tidak berniat menerapkan proyek yang membuka perdagangan barang impor untuk Indonesia (Kompas, 27/7). Pernyataan dan penegasan Tiktok itu melegakan. Sebab, shoppertainment menjadi peluang baru bagi UMKM dalam menawarkan produk dan menjangkau pembeli lebih luas melalui konten interaktif dan menghibur agar UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. (Yoga)

Mayoritas produk yang diperjual belikan di platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang   bukan produk sendiri yang dimiliki oleh mitra penjual platform, melainkan produk orang lain yang di antaranya dari luar negeri. Kebijakan melindungi dan meningkatkan daya saing produk buatan UMKM dalam negeri dinilai perlu untuk menyikapi fenomena ini. Menurut peneliti Center of Digital Economy and Small Medium Enterprises di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha, dalam diskusi publik ”Proyek S TikTok Shop: Ancaman atau Peluang?” secara daring, Senin (24/7) algoritma platform bisa mendorong merek tertentu dari luar negeri terus muncul meski konsumen tidak sedang mencari atau memakai merek bersangkutan.

Sistem seperti ini bisa dikatakan promosi. ”Sesuai hasil penelusuran Google, 29 Mei 2022-26 Maret 2023, produk kecantikan dan perawatan pribadi dari luar negeri cenderung mengungguli produk buatan dalam negeri. Contohnys, Skintific dan Originote, merek asal China dan pencariannya cenderung menyalip merek Scarlett dan Ms Glow, merek lokal Indonesia,” ujar Izzudin di Jakarta.

Peneliti Indef lainnya, Nailul Huda, di acara yang sama, menambahkan, dalam menyusun kebijakan e-dagang, pemerintah perlu melihat perilaku konsumen. Sejauh ini konsumen Indonesia cenderung sensitif terhadap harga. Beberapa penyedia platform e-dagang masih memerlukan suntikan pendanaan investor sehingga mereka mengejar kuantitas transaksi. Akibatnya, diskon besar untuk barang diterapkan. ”Sejumlah kategori produk luar negeri relatif mampu diproduksi secara efisien sehingga bisa menghasilkan kuantitas yang masif. Akibatnya, mereka bisa dijual dengan harga yang lebih rendah di platform e-dagang. Ini cocok dengan karakter kebanyakan konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga,” kata Nailul. (Yoga)

Perusahaan taksi PT Blue Bird Tbk mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan mobil swakemudi dalam layanannya. Wakil Direktur Teknik dan Pemeliharaan Blue Bird Astu Rahino Adi di Jakarta, Senin (24/7/2023), mengatakan, opsi itu jadi bagian rencana jangka panjang Blue Bird. ”Arahnya ke sana. Namun, pertimbangannya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah didesak mengatur lebih ketat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, seiring dengan perkembangan pesat TikTok Shop di Indonesia yang mengancam UMKM dengan serbuan produk impor. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membeberkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik masih longgar. Padahal, aktivitas transaksi melalui social commerce seperti TikTok Shop per April 2022 mencapai 99 juta pengguna, berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai pengguna TikTok terbanyak di dunia mencapai 136,4 juta orang. Social commerce adalah proses jual beli barang dan layanan secara langsung melalui media sosial. Menurutnya, pemerintah perlu menyempurnakan definisi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Selama ini, lanjutnya, social commerce seperti TikTok Shop bebas dari peraturan tersebut karena dianggap bukan untuk transaksi perdagangan, melainkan komunikasi secara umum. Adapun, dalih TikTok dan platform media sosial lainnya mengeklaim hanya sebagai penyelenggara komunikasi people to people (P2P). Bukan hanya TikTok, dia menyatakan platform percakapan dan pesan singkat terdahulu, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan Kaskus juga marak dengan aktivitas niaga antarpenggunanya. Di sisi lain, pengendalian barang impor di dalam social commerce dan e-commerce juga perlu ditekankan dalam Permendag No. 50/2020. Musababnya, ada korelasi antara peningkatan aktivitas belanja online dan impor barang konsumsi. Nailul menyebut bahwa 74% produk yang dijual di platform digital masih berasal dari impor. Bahkan, pada 2021 peningkatan impor barang konsumsi mencapai 20% dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, revisi Permendag No.50/2020 tengah menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah Threads, aplikasi media sosial baru besutan Meta yang menawarkan pengalaman blog singkat untuk pengguna Instagram, dirilis, banyak jenama besar bergabung. Contohnya, Pizza Hut Indonesia, Netflix, Olipop, dan Wendy’s. Mereka menggunakan bahasa ramah dan slang internet trendi sebagai bagian promosi. Tak sedikit pula pemengaruh dan selebritas menggunakan Threads. Threads belum memiliki iklan, tetapi mereka bergegas memakai Threads karena mengejar konsumen. Platform media sosial lain, Snapchat dan Tiktok, juga dipenuhi konten video para pemengaruh. Bahkan, Tiktok melebarkan sayap ke fitur e-dagang dalam platform yang sama, yakni Tiktok Shop. Fitur ini memungkinkan jenama skala kecil sampai besar berjualan. Selain e-dagang, Tiktok juga merambah bisnis baru, yaitu Tiktok Music. Ini merupakan layanan musik jenis baru yang menggabungkan kekuatan penemuan musik di media sosial Tiktok dengan layanan streaming music yang menawarkan jutaan lagu dari ribuan artis. Tiktok Music sudah meluncur di pasar Indonesia dan Brasil serta sedang diujicobakan di pasar Australia, Singapura, dan Meksiko.

Saat ini, feed Instagram dan Facebook cenderung amat mudah dipenuhi iklan atau unggahan bersponsor. Di Twitter, unggahan yang mendapatkan visibilitas paling banyak dapat disimpan oleh pelanggan berbayar. Platform media sosial besar itu cenderung bernuansa ”korporat”, tak lagi ”sosial”. Disadari atau tidak, media sosial bukanlah ruang alami untuk bekerja, bersosialisasi, dan bermain. Meski begitu, tiga perilaku itu jadi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Meta dan lainnya menikmati peningkatan besar dalam keuntungan iklan berbasis data terkait yang dibuat oleh ekonomi konten. Konten tersebut digerakkan oleh perhatian warganet. Pemerhati budaya dan komunikasi digital UI, Firman Kurniawan, saat dihubungi Minggu (23/7) di Jakarta, berpendapat, media sosial tidak akan mati. Pengembangan aneka fitur yang kini dilakukan oleh perusahaan platform media sosial raksasa itu bertujuan agar bisa bersaing satu sama lain. Mereka ingin memastikan warga tetap betah berlama-lama di platform. Dengan begitu, mereka bisa membuat profil data untuk keperluan pengiklan hingga aktivitas politik. (Yoga)

Karena ChatGPT dapat terlibat dalam percakapan dan menghasilkan esai, kode komputer, bagan, dan grafik yang sangat mirip hasil yang dibuat manusia, para pendidik khawatir para siswa dapat menggunakannya untuk menyontek. Semakin banyak distrik sekolah di seluruh negeri yang memutuskan memblokir akses ke ChatGPT di komputer dan jaringan mereka. Sebagai profesor psikologi pendidikan dan teknologi pendidikan, kami menemukan bahwa alasan utama siswa menyontek adalah motivasi akademis mereka. Sebagai contoh, terkadang siswa hanya termotivasi untuk mendapatkan nilai tinggi. Di lain waktu, siswa termotivasi untuk mempelajari semua yang mereka bisa tentang suatu topik. Karena itu, keputusan untuk menyontek atau tidak sering kali berkaitan dengan bagaimana tugas dan tes akademik dibuat serta dinilai, bukan pada ketersediaan jalan pintas teknologi. Ketika mereka memiliki kesempatan menulis ulang esai atau mengulang tes jika mereka tidak mengerjakannya dengan baik pada awalnya, siswa cenderung tidak akan menyontek. Kami percaya bahwa guru dapat menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan benar-benar mencegah kecurangan. Berikut ini tiga strategi untuk melakukannya. (Yetede)

Peringkat dan nilai indeks kinerja logistik Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada 2023 merosot dibandingkan sebelumnya. Pelaku industri menilai, Indonesia perlu memperbaiki tata kelola logistik melalui digitalisasi sehingga dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Berdasarkan laporan yang dirilis Bank Dunia tahun 2023, indeks kinerja logistik (logistics performance index/LPI) Indonesia sebesar 3 dan menduduki peringkat ke-63 dari 139 negara, merosot dari laporan sebelumnya yang dirilis tahun 2018, dengan angka LPI mencapai 3,15 dan peringkat ke-46 dari 167 negara.

Nilai LPI terbentuk dari enam indikator, yakni bea cukai (customs), infrastruktur, kualitas pelayanan, ketepatan waktu (timeliness), pengiriman internasional (international shipments), serta kemampuan melacak dan menelusur (tracking and tracing). Angka LPI Indonesia merosot lantaran terdapat empat indikator yang nilainya melorot, yakni pengiriman internasional yang turun 7,12 % dibandingkan 2018, kualitas layanan (turun 6,45 %), ketepatan waktu (turun 10,08 %), serta kemampuan melacak dan menelusur (turun 9,09 %). Penurunan LPI Indonesia tersebut menjadi sorotan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, secara hibrida, Selasa (18/7/2023).

 Untuk mendorong kinerja logistik, Kepala Lembaga National Single Window Agus Rofiudin, Kamis (20/7), mengatakan, pemerintah tengah menggencarkan implementasi pelantar digital ekosistem logistik nasional (national logistics ecosystem/NLE). Pelantar NLE mencakup  layanan logistik dari hulu ke hilir atau dari kedatangan kapal hingga muatan sampai di pabrik. Dia optimistis, kolaborasi dengan pelaku usaha dalam penerapan NLE dapat memperkuat akurasi kemampuan lacak dan telusur serta ketepatan waktu. Saat ini, terdapat 14 pelabuhan yang menerapkan NLE dan 6 bandara yang dalam masa uji coba. Targetnya, pada akhir tahun, ada 32 pelabuhan yang sudah menerapkan NLE. (Yoga)

Asal muasal uang 1,8 juta USD yang diduga terkait proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo belum juga terungkap. Kejaksaan Agung masih terus menyelisi uang Rp 27 miliar  tersebut, sementara pihak penerima juga masih bungkam, tidak bersedia mengungkapkan kepada publik. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya masih mendalami dana 1,8 juta USD yang diterima oleh Maqdir Ismail, kuasa hukum dua terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak. Saat ini, penyidik Kejagung juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri dugaan aliran dana terkait proyek BTS 4G tersebut.

Ketut memastikan bahwa penyidik akan segera menentukan status hukum dari uang tersebut dalam waktu dekat. ”Mungkin dalam waktu dekat, dalam satu minggu ke depan teman-teman (penyidik) akan menetapkan status (uang),” ujarnya, Kamis (20/7). Pada Selasa (4/7), setelah sidang pembacaan  dakwaan Irwan dan Galumbang, Maqdir mengaku ada orang tak dikenal yang membawa uang dalam pecahan dollar AS yang nilainya setara Rp 27 miliar. Saat itu, Maqdir menyebut bahwa yang menerima adalah salah seorang anggota staf di kantornya yang kemudian diketahui bernama Handika Hogowongso. Ditemui seusai sidang pembacaan tanggapan eksepsi kliennya di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Handika mengelak ketika ditanya tentang sosok orang yang menyerahkan uang 1,8 juta USD tersebut. (Yoga)

PERNYATAAN Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bahwa perlu ada lembaga pengawas media sosial patut dikritik. Pembentukan lembaga tersebut tak mendesak. Tak ada pula jaminan bahwa lembaga ini kelak tak akan disalahgunakan. Sulit bagi kita untuk tidak mengaitkan pembentukan lembaga pengawas media sosial ini dengan tahun politik dan musim elektoral. Lembaga ini rentan diselewengkan untuk membungkam suara kritis dan menutup akses informasi terhadap calon tertentu. Apalagi Budi Arie, pemimpin organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, Pro-Jokowi (Projo), baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Obsesi Budi Arie bisa membawa republik ini menjadi negara Orwellian. Semua hal dimatai-matai dan dikontrol negara. Pada situasi terburuk, tak akan ada lagi keberagaman pendapat. Informasi cuma berasal dari satu arah, dari pemegang otoritas. Budi Arie seyogianya tak mempertaruhkan hak dan kepentingan publik demi ambisi pribadi yang bisa membuat negeri ini mundur. Alasan Budi Arie bahwa banyak konten media sosial yang dinilai meresahkan masyarakat di sejumlah platform ataupun aplikasi bukanlah landasan untuk membentuk lembaga pengawas media sosial. Toh, Indonesia telah memiliki lembaga yang bertugas mengawasi media sosial, seperti yang dijalankan oleh kepolisian dan Kemenkominfo sendiri. Boleh dibilang konten hoaks, misinformasi, pornografi, ujaran kebencian, serta terorisme tak leluasa beredar dan gampang diturunkan atau diblokir. Karena itu, Budi Arie tak perlu lagi membentuk lembaga pengawas. (Yetede)

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)