Teknologi Informasi
( 850 )Microsoft, Apple, dan NVdia, Investasi Rp 33,6 Triliun
Tiga perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, NVidia Corp, Apple Inc, Microsoft Corp, telah menyatakan komitmen mereka untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai total sekitar Rp 33,63 triliun. Secara rinci, komitmen investasi NVidia dan Apple masing-masing sekitar Rp3,23 triliun dan Rp 3 triliun, sedangkan Microsoft mengumumkan rencana investasi US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 trilun. Investasi Apple akan digunakan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dan komputasi awan/pusat data (cloud computation/data center). Ketiganya berminat untuk berinvestasi di tanah Air karena yakin dengan potensi pasar dan ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Dalam kunjungannya ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024), Chairman dan CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan rencana investasi Rp US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,4 triliun (dengan kurs Rp 16,162 per dolar AS). (Yetede)
Aplikasi Super INA Digital Siap Diuji Coba Mei 2024
Pemerintah akan meluncurkan aplikasi super atau super app
yang mengintegrasikan layanan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Uji coba
platform bernama INA Digital ini, rencananys dilakukan pada Mei 2024, dengan
target bisa digunakan publik pada September 2024. Kementerian PAN dan RB
sebagai pemimpin proyek sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) menunjuk Perum
Peruri sebagai pengembang dan pengelola INA Digital. Perum Peruri dipilih atas
dasar kapasitas dan kapabilitas perseroan di bidang teknologi dan keamanan digital.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Kamis (25/4) Dirut Perum
Peruri Dwina Septiani mengatakan, kehadiran INA Digital merupakan salah satu wujud
dari langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi digital untuk birokrasi
dan layanan publik.
Aplikasi INA Digital diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2023
tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital
Nasional. Saat ini, pengembangan INA Digital telah mencapai lebih dari 50 % ”Presiden
menaruh harapan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif lewat digitalisasi
dengan membuat aplikasi yang saling terintegrasi dan interoperabilitas,”
ujarnya. Dwina mengatakan, peluncuran yang direncanakan pada Mei merupakan
tahapan pertama yang dilakukan sebagai langkah uji coba atau piloting. Adapun
penyelesaian produk hingga dapat digunakan oleh publik ditargetkan bakal
rampung pada September mendatang. (Yoga)
TEKNOLOGI INFORMASI : PEMERINTAH SIAP TAMBAH SPEKTRUM
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengupayakan spektrum tambahan sebesar 1.300 MHz hingga 2026 seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan ada konvergensi, mengingat Indonesia memiliki demografi dan geografis yang unik. “Sampai 2026 kita memerlukan 1.300 MHz tambahan spektrum,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4). Budi juga menyebutkan penggunaan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) di Indonesia masih terbatas, sehingga tergantung pada permintaan di pasar. Di samping itu, teknologi ini juga bukan hanya sekadar kecepatan jaringan saja. Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lain.
Dia menegaskan Indonesia memiliki tantangan geografis sebagai negara terbesar di kawasan Asia. Akan tetapi, dia menegaskan Kemenkominfo sebagai regulator dan juga pemangku kepentingan menyatakan terus berupaya agar terjadi peningkatan kecepatan internet di Tanah Air. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail menambahkan bahwa kebutuhan spektrum 1.300 MHz itu terdiri atas lower band, middle band, hingga high band atau band bawah, tengah, dan tinggi. Dia menegaskan tingginya kebutuhan spektrum itu seiring dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga frekuensi perlu ditambah.
Terkait dengan lelang spektrum frekuensi, Ismail juga menyatakan Kemenkominfo telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan harga awal lelang alias reserve pricespektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Untuk harga lelang, Ismail menjelaskan bahwa akan dirilis dengan adanya insentif. “Bukan diturunkan harganya, harganya spektrumnya ya segitu, jelas, tapi kan ada insentifnya. macam-macam opsi bentuk insentif itu,” katanya. Sebaliknya, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan bahwa perusahaan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional. SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler merupakan langkah penting memperkuat infrastruktur layanan telekomunikasi seluler.
Dia berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efi sien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa antusiasme operator mengikuti lelang spektrum frekuensi akan tergantung dari insentif yang diberikan pemerintah dan harga lelang yang ditawarkan.
Selain mahal, Heru menambahkan bahwa membangun infrastruktur juga menyedot angka persentase regulatory cost yang besar bisa mencapai 20% dari kewajiban universal service obligation (USO), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, serta retribusi di daerah untuk tower dan kabel.
Dunia yang Menua dan Peluang AI
Sejumlah negara mengalami penyusutan populasi, karena angka
kelahiran terus menurun. Kondisi itu berdampak pada tak terpenuhinya kebutuhan
tenaga kerja. Muncul harapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence
bisa mengisi ruang kosong itu meskipun tidak sepenuhnya. Salah satu negara
tersebut ialah Jepang. Pada 2023, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran
selama delapan tahun beruntun. Menurut laporan Reuters, angka kelahiran di
Jepang pada 2023 turun 5,1 % dibanding 2022 menjadi 758.631. Angka pernikahan turun
5,9 % menjadi 489.281. Untuk pertama kali dalam 90 tahun, angka pernikahan di
bawah 500.000. Bagaimanapun, ketersediaan SDM menjadi faktor penting dalam pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, di tengah penyusutan populasi, artificial
intelligence (AI) diharapkan menjadi solusi untuk mengisi gap antara kebutuhan dan
ketersediaan tenaga kerja. Terlebih, selama ini Jepang dikenal sebagai salah
satu negara terdepan dalam inovasi dan teknologi.
Dikutip dari BBC, Sabtu (20/4) Eat&Holdings, perusahaan
induk jenama Osaka Ohsho, yang terkenal akan produksi gyoza (pangsit khas Jepang),
telah memanfaatkan AI. Inovasi itu terdorong oleh terbatasnya tenaga kerja saat
permintaan melonjak kala pandemi Covid-19. Padahal, untuk menjaga kualitas
gyoza yang dihasilkan, dibutuhkan pengecekan berulang oleh para pekerja. Akhirnya
ditemukan solusi pada teknologi. Pada Januari 2023, mereka membuka tempat
produksi gyoza berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera AI. Dengan teknologi
itu, kamera mampu mendeteksi kesalahan dalam produksi gyoza. Fasilitas itu
mampu mem- produksi dua gyoza per detik, dua kali kecepatan tempat produksi
Osaka Ohsho lainnya. ”Dengan mengimplementasikan AI, kami telah mengurangi
tenaga kerja di jalur produksi hingga 30 %,” kata jubir perusahaan tersebut,
Keiko Handa. (Yoga)
Pasar Cloud Publik Indonesia Berpotensi Tembus USD 2 Miliar
Pekerja Berkeahlian AI di Indonesia Digaji Rp 62 Juta
Kebutuhan Ahli Keamanan Siber Terus Melonjak
Seiring perkembangan ekonomi digital Indonesia, kebutuhan
ahli keamanan siber juga meningkat. Tanpa pembangunan SDM, pasokan dan
kebutuhan yang saat ini sudah senjang akan semakin senjang. Situasi ini menjadi
tantangan menuju Indonesia maju sekaligus peluang lowongan kerja bagi generasi
muda Tanah Air. Sejumlah kolaborasi di antara pemangku kepentingan mulai
muncul. ”Keamanan siber dimulai dengan pengembangan kapasitas SDM. Jika tidak
memiliki ahli keamanan siber, akan sangat sulit menjalankan ekonomi digital
dalam skala besar,” kata CEO Mastercard, Michael Miebach, dalam wawancara
khusus dengan Kompas di Jakarta, Kamis (18/4).
Keamanan siber menjadi salah satu tema yang Michael bicarakan
dalam pertemuannya secara terpisah dengan empat menteri Kabinet Indonesia Maju,
17-18 April, yaitu Menteri BUMN ErickThohir, Menko Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, serta Menkominfo Budi Arie Setiadi. Salah satu tujuan pertemuan
Michael dengan para menteri itu adalah menjajaki kemitraan strategis. Pengembangan
aspek keamanan siber adalah salah satunya. ”Sebagai bentuk keterlibatan dalam
sebuah pasar dan sebagai perusahaan global, kami harus memahami, mendatangi,
serta menemui pemerintah untuk mengetahui apa misinya.
Dari pertemuan dengan sejumlah kementerian, visi besar yang
hendak dicapai ialah 2045, Indonesia Emas,” katanya. Ia berpendapat, butuh sebuah pendekatan
keamanan siber kuat guna mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi
digital. ”Pendekatan kami di sini (dengan Indosat) terkait dengan pengembangan
kapasitas dan kemitraan dengan universitas, mulai dari membuat kurikulum,
pelatihan, hingga akhirnya diharapkan dapat menciptakan efek berganda,” ujar
Michael. Kebutuhan ahli keamanan siber dalam jumlah besar vital mengingat
ancaman keamanan siber di dunia terus meningkat.
Ancaman keamanan siber diperkirakan dapat menyebabkan
kerugian hingga 14 triliun USD pada 2028. Sebuah survei global terbaru
menunjukkan, 72 % serangan siber di Asia disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli
di bidang siber. Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison telah menandatangani
nota kesepahaman sekaligus meresmikan kerja sama dalam bentuk Indosat-Mastercard
Cybersecurity Center of Excellence (CoE). Kerja sama ini juga melibatkan ITB. Fokus
Indosat-Mastercard CoE adalah edukasi, inovasi, serta kolaborasi dengan
industri guna meningkatkan kapasitas tenaga ahli bidang siber. (Yoga)
Apple Tertarik Investasi Smartfren City di IKN
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Apple, raksasa produsen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) asal Amerika Serikat, sangat antusias merespons ajakan untuk berinvestasi pada pengembangan kota pintar (Smart City) di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh CEO Apple Inc Tim Cook ketika berkunjung dan bertemu dengan Presiden ( Jokowi ) di Istana Kepresidenan. Menurut Budi Arie, pertemuan itu, Presiden menawarkan peluang investasi pengembangan smart city di IKN, selain dorongan untuk membangun pabrik produk perangkat telekomunikasi, salah satunya smartphone iPhone di Indonesia. "Presiden menyampaikan kepada Apple bagaimana bisa berpatisipasi dalam pengembangan smart city di IKN," kata Budia Arie. (Yetede)
LAYANAN INTERNET : WANTI-WANTI KEHADIRAN STARLINK
Operator telekomunikasi di dalam negeri mesti mewaspadai kehadiran satelit internet Starlink di Indonesia. Uji coba satelit milik Elon Musk itu diyakini bisa membuat industri telekomunikasi di Tanah Air mengalami remapping.n Sejumlah pengamat industri telekomunikasi menilai kehadiran Starlink di Indonesia bisa membuat bisnis operator terancam, bahkan mengalami gulung tikar. Hal itu disebabkan oleh kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah tersebut berpotensi memberikan pengaruh kuat terhadap industri telekomunikasi nasional dalam jangka menengah dan panjang. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kehadiran Starlink di Indonesia akan banyak memakan bisnis Internet Service Provider (ISP) dan operator telekomunikasi. Imbasnya, ISP dan operator telekomunikasi akan terkena dampak yang cukup signifikan. Bukan hanya ISP, Heru menyebut operator telekomunikasi juga akan tertekan, di mana Starlink akan mengambil pasar operator telekomunikasi di Indonesia. Hal itu memberikan ancaman tersendiri bagi operator telekomunikasi hingga 3—5 tahun ke depan.
“Karena Starlink merupakan trade off dengan rencana investasi Tesla di Indonesia, perlu ada batasan waktu bilamana hingga 6 bulan ke depan Tesla tidak jelas jadi atau tidaknya investasi di Indonesia,” ujarnya. Dia pun mengimbau agar pemerintah terus memantau dampak terhadap ISP dan operator seluler. Heru juga mewanti-wanti Starlink bisa mematok layanan internet yang harga lebih rendah dibandingkan dengan pemain lain. Senada, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa kehadiran Starlink akan berdampak pada penyelenggara telekomunikasi lokal. Dari sisi kecepatan internet, Ian menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia berada pada kisaran 10 Mbps, dan diharapkan mencapai minimal 30—100 Mbps per pelanggan sharing. “Dengan Starlink, tentu akan ditawarkan model asimetrik download yang lebih besar dibandingkan dengan upload, download diharapkan berada pada level lebih besar atau sama dengan 30 Mbps, dan upload lebih besar atau sama dengan 5—10 Mbps,” tuturnya. Sementara itu, emiten telekomunikasi punya pandangan berbeda. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) optimistis Starlink bakal berdampak positif pada pertumbuhan pelanggan perusahaan. VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan bahwa masuknya Starlink ke Indonesia bakal memicu peningkatan jumlah pelanggan Telkom Group. Pasalnya, TLKM melalui Telkomsat telah bekerja sama dengan Starlink yang bersifat business-to-business (B2B).
Terpisah, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) memandang kehadiran Starlink bisa memberikan pilihan ketersediaan teknologi yang dapat mendukung operator dalam menyediakan layanan Internet kecepatan tinggi khususnya di wilayah pelosok. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa kehadiran Starlink di Indonesia menjadi salah satu solusi dalam memberikan layanan ke daerah rural. XL Axiata pun selalu terbuka untuk menjajaki peluang kerja sama dengan semua pihak untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik. SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang menilai bahwa masuknya Starlink ke Indonesia akan meningkatkan ekosistem industri telekomunikasi. Pada perkembangan lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa satelit Starlink milik Elon Musk akan melakukan uji coba perdana di Indonesia, tepatnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024. “Rencana uji coba Mei nanti. Kita tunggu saja, tanggalnya belum, tetapi kisarannya pada Mei,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Selasa (16/4).
AS-China dan ”Techno-nationalism”
Teknologi ikut menentukan kemenangan dalam persaingan geopolitik. Pihak yang menguasai sarana penting dalam pengembangan kecerdasan buatan akan unggul. Rivalitas AS dan China dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain teknologi. AS mengeluhkan China bisa mencapai kemajuan teknologi seperti sekarang, mampu membuat cip dan produk berbasis kecerdasan buatan, seperti ponsel dan drone, berkat ”bantuan” dari AS, berupa produk cip yang dihasilkan perusahaan AS atau layanan pendidikan tinggi bidang teknologi yang dinikmati mahasiswa China. Maka, dalam upaya menghambat China menguasai teknologi pembuatan cip, pejabat Kementerian Perdagangan AS untuk Urusan Industri dan Keamanan, Alan Estevez, dijadwalkan bertemu pejabat Belanda pekan ini.
Dilaporkan Kompas.id edisi 5 April 2024, pertemuan mereka akan dihadiri pemimpin perusahaan penghasil mesin pencetak layout sirkuit cip asal Belanda, ASML. Intinya, AS hendak meminta ASML berhenti merawat mesin pencetak layout sirkuit cip yang dimiliki China. Sebelumnya, AS meminta penjualan mesin ASML ke China dihentikan. AS beralasan, jika China mampu memproduksi cip yang kian canggih, keamanan nasional AS terancam. China akan bisa membuat senjata pintar yang menyaingi AS. Pada 2022, AS juga menerapkan US CHIPS and Science Act yang melegalkan pemberian subsidi bagi perusahaan AS yang bergerak di sektor pembuatan cip.
Syaratnya, penerima subsidi tidak boleh memiliki kaitan apa pun dengan China. Semua itu bagian fenomena techno-nationalism, yakni upaya menghambat pertukaran dan penyebaran teknologi atas dasar nasionalisme, juga melarang ekspor dan menghambat alih teknologi, serta menyeleksi super ketat pertukaran ilmuwan/mahasiswa asing. Kondisi ini menyebabkan ketidakmenentuan bagi perusahaan di dunia. Tukar-menukar teknologi dan perdagangan tak bisa lagi dilakukan hanya berdasarkan alasan ekonomi. Dunia telah memasuki era techno-geopolitical uncertainty atau ketidakpastian geopolitik teknologi (Luo and Assche). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Perkebunan Sawit Rakyat Tumbuh Berkelanjutan
31 Dec 2021 -
Mengembangkan EBT harus Utamakan Komponen Lokal
30 Dec 2021 -
Transformasi Sistem Pangan
31 Dec 2021 -
Core Petani Tak Menikmati Penetrasi Digital
30 Dec 2021









