Sebanyak 76 % dari 31.000 karyawan di 31 negara yang disurvei untuk laporan Work Trend Index 2024 mengungkapkan, mereka membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mereka merasa kompetitif di pasar kerja ketika menguasai AI. Laporan tahunan yang dilakukan Microsoft dan LinkedIn itu dirilis pada Mei 2024. 31 negara yang disurvei berasal dari Amerika utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Eropa. Sebanyak 69 % responden yang menyatakan membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan supaya tetap kompetitif itu menyatakan, AI dapat membantu mereka dipromosikan lebih cepat. 

Ada pula yang menyatakan, dengan memiliki keterampilan AI, peluang kerja mereka semakin luas.”Kecerdasan buatan generatif mendobrak batas karier. Semua profesi di semua sektor industri sekarang memerlukan keterampilan kecerdasan buatan. Karyawan dari level bawah ke atas juga membutuhkan kecerdasan buatan,” ujar Head of Sales and Emerging Markets LinkedIn Rohit Kalsy dalam konferensi pers paparan laporan Work Trend Index 2024, Selasa (11/6) di Jakarta. Tahun lalu LinkedIn menemukan jumlah pengguna LinkedIn secara global yang menambahkan AI buatan dalam profil mereka naik 142 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 

Mereka di antaranya berprofesi sebagai penulis, desainer, dan tenaga pemasaran. Rohit menambahkan, dari tahun 2016 hingga 2030 diperkirakan secara global terjadi perubahan permintaan keterampilan sampai 50 % di pasar kerja. Kemunculan AI generatif diperkirakan akan mempercepat perubahan ini. Managing Director LinkedIn untuk Asia Pasifik Feon Ang mengatakan, ”Sudah banyak pemimpin perusahaan di Asia Pasifik bersedia merekrut seseorang yang kurang berpengalaman dalam AI, tetapi memiliki kemauan untuk mengembangkan keterampilan di bidang itu. Hal ini menekankan urgensi dan pentingnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang AI. (Yoga)

Meta mengungkapkan fitur lokapasar kreator Instagram atau Instagram creator marketplace sudah beroperasi di Indonesia. Fitur yang mewadahi para kreator konten ini diharapkan lebih memudahkan mereka terhubung dengan pemilik merek yang ingin bekerja sama. ”Hampir sebulan kami meluncurkan fitur Instagram creator marketplace di Indonesia. Kami berharap fitur ini bisa memudahkan para kreator konten ditemukan oleh para pemilik merek,” ujar Manajer Kemitraan Global Meta untuk kawasan Asia-Pasifik Rifky Septiaji, saat konferensi pers, Senin (10/6) di Jakarta. Instagram diketahui pertama kali mulai menguji lokapasar kreator Instagram di AS pada 2022.

Perusahaan telah melibatkan ribuan kreator dan pemilik merek pada produk tersebut. Pembuat konten harus berusia minimal 18 tahun, memiliki akun profesional, dan memenuhi persyaratan jejaring sosial, seperti memiliki ”pengikut yang signifikan”. Namun, Meta tidak menentukan jumlah pengikut untuk terdaftar di lokapasar kreator Instagram. Pada Februari 2024, Instagram meluncurkan fitur ini di delapan pasar baru, antara lain Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, India, dan Brasil. Pada 13 Mei 2024, Techcrunch melaporkan, Instagram memperluas Instagram creator marketplace ke 10 negara baru, yaitu Korea Selatan, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, Israel, Turki, Meksiko, Argentina, dan Indonesia.

Menurut Rifky, selama ini rata-rata pemilik merek bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menemukan mana Kreator konten yang tepat untuk diajak kerja sama iklan. Cara seperti ini relatif memakan waktu. Sejumlah pemilik merek sempat mengusulkan supaya ada produk platform khusus yang memudahkan mereka menjangkau sendiri kreator konten yang cocok dengan karakteristik segmen pasar pemilik merek. ”Kami tidak memungut fee,” katanya. Dosen Ilmu Komunikasi UI, Firman Kurniawan, berpendapat apa yang dilakukan Meta membuat para kreator konten di platformnya lebih ”terorganisasi” dan mudah dipasarkan. ”Sebagai implikasi, platform media sosial dan digital lama-lama bisa berkembang bak perusahaan media. Yang pasti strategi fitur lokapasar yang mereka buat berpotensi menjadi pesaing perusahaan media,” ujarnya. (Yoga)

Kontroversi Starlink yang diizinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk, si pemilik, sudah membuat kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (Twitter) miliknya dibolehkan. Kedaulatan digital, yang salah satu unsurnya adalah platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya di mana platform itu beroperasi, tak diperhatikan oleh Musk. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan dan implementasi terkini kedaulatan digital. Dalam perkembangan awal internet dunia, teknologi membawa misi politik ingin mewujudkan cita-cita konsep internet global, world-wide-web, yaitu internet tanpa batas negara. Banyak tokoh, terutama di AS, termasuk Musk, memiliki ideologi internet bebas dan penyokong liberalisme internet.

Musk tidak hanya ingin memeratakan layanan internet di wilayah terpencil, tetapi juga pendukung konsep internet global yang liberal. Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dan tak setuju pemfilteran lokal dan nasional, serta anti-firewall dari pemerintah/negara mana pun. Tunduk hanya pada regulasi hokum nasional tempat kantor pusatnya berada. jika Starlink ingin melayani 13.000 pulau berpenghuni di Indonesia lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri.

Teknologi Starlink tak butuh kerja sama dengan ISP lokal karena teknologinya mampu melayani publik di mana pun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan, jika mungkin, tanpa harus izin. Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway Starlink tak terfilter atau tak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU kian membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan kian mencemaskan jika tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat. Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan.

Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasa dari negara lain, berarti memercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi jadi isu politik karena harus merelakan data penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku di negara asal perusahaan teknologi. Maka, kemandirian teknologi mutlak dan sangat penting agar data digital penduduk tak dikuasai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi risiko dan menciptakan kedaulatan digital di Indonesia. (Yoga)

Realisasi pengintegrasian rencana detail tata ruang atau RDTR ke dalam sistem online single submission belum mencapai seperlima target pemerintah.Masih minimnya jangkauan digitalisasi RDTR kontradiktif dengan ambisi besar pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di daerah. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga Juni 2024, baru ada 234 RDTR digital yang terintegrasi dengan online single submission (OSS), baru mencapai 12,73 % dari target 1.838 RDTR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, masih banyak proses perizinan usaha dan investasi di daerah yang belum otomatis diterbitkan melalui layanan berbasis daring yang terintegrasi dan terpadu dengan perizinan berbasis risiko dalam sistem OSS.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengakui RDTR punya peranan penting sebagai pintu masuk bagi investasi. Sayangnya, komitmen pemda dalam menyusun RDTR masih rendah. Sejauh ini, baru ada 508 RDTR yang telah menjadi perda atau peraturan kepala daerah (perkada). ”Pekerjaan kita cukup banyak karena pada akhirnya kita mengejar hampir 2.000 RDTR. Ini tidak mudah karena bukan hanya kita yang bekerja, melainkan juga pemda,” ujar Agus dalam konferensi pers 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, di Jakarta, Jumat (7/6).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Sanny Iskandar mengatakan, RDTR merupakan dasar acuan diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan karena menjadi pedoman penataan ruang di kabupaten/kota. Dunia usaha mendorong pertumbuhan realisasi RDTR daerah kabupaten/kota secara terintegrasi dalam sistem OSS, mengingat RDTR digital sangat diperlukan seluruh pelaku usaha sebagai dasar melakukan rencana atau ekspansi bisnis. (Yoga)

Polisi menangkap sembilan tersangka penipuan dan pencurian data identitas kartu kredit yang beraksi di Jabar. Para pelaku mengelabui korban yang ingin mengakses layanan kartu kredit dan terkumpul dana hingga Rp 2 miliar dari aksi tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, dari serangkaian penyelidikan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jaksel, Rabu (15/5) dan di sebuah ruko di Jaktim, Jumat (31/5). Satu pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas dan delapan lainnya karyawan swasta. Para tersangka adalah DR, F, G, RR, W, RW, AL, AD, dan NE. Penangkapan ini menjadi tindak lanjut dari laporan empat korban dan pemeriksaan hingga 20 saksi. Dari penangkapan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat komunikasi.

Selain sembilan telepon genggam dari berbagai jenis dan merek, polisi menyita tiga telepon dan tiga router. Telepon ini untuk menghubungi para korban dan melakukan penipuan terkait layanan kartu kredit. ”Para pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian identitas dengan menelepon dan mengaku sebagai analis dari pihak perbankan. Mereka melakukan manipulasi terhadap korban nasabah kartu kredit,” kata Jules di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa (4/6). Pelaku berpura-pura membantu penonaktifan kartu kredit sehingga korban memberikan informasi dan identitasnya. Data itu dipergunakan untuk melakukan transaksi daring dengan menggunakan kartu kredit milik korban sehingga mereka menerima tagihan kartu kreditnya. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelisik dugaan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh kehadiran Starlink, penyedia layanan satelit orbit rendah milik miliader Elon Musk, di pasar ritel mulai April 2024. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam diskusi kelompok terfokus secara tertutup di Jakarta, Rabu (29/5).

”Kemunculan teknologi baru internet adalah keniscayaan. Namun, kemunculannya harus diikuti dengan kesetaraan perlakuan kebijakan untuk industri telekomunikasi. Kami mendorong pemain telekomunikasi yang sudah ada tetap bisa menjalankan usahanya setelah pemain baru (Starlink) mendistribusikan layanannya ke masyarakat,” kata Komisioner KPPU Hilman Pujana.

Kabar yang mengemuka sekaligus menjadi perhatian KPPU, menurut Hilman, adalah perilaku Starlink di pasar telekomunikasi Indonesia. ”Isu yang mengemuka adalah kesetaraan perlakuan yang semestinya regulator bisa mengonfirmasi. Kami akan terus monitoring, termasuk kaitannya dengan dugaan jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh Starlink,” ujarnya.

Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5) pagi. PT Starlink Services Indonesia adalah badan hukum Starlink di Indonesia. Sejak peluncurannya, Starlink menerima sejumlah tudingan. Salah satunya adalah bahwa bisnis milik Musk itu mendapat ”karpet merah” oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan lainnya adalah Starlink belum memiliki kantor fisik untuk layanan konsumen Indonesia. Ada juga tudingan bahwa Starlink belum memiliki pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Starlink juga dituduh belum membayar pajak. (Yoga)

AGUS PAMBAGIO melihat ada dua sisi dari rencana pemerintah menerapkan pelayanan publik terpadu secara digital atau Government Technology (GovTech). Pengamat kebijakan publik itu menilai GovTech tersebut akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Sebab, pemerintah akan mengintegrasikan pelayanan publik di berbagai kementerian dan lembaga dalam satu aplikasi. Kondisi tersebut akan membuat masyarakat lebih efisien ketika membutuhkan berbagai pelayanan pemerintah secara bersamaan. “Secara waktu, keberadaannya akan memberikan efisiensi,” kata Agus, Rabu, 29 Mei lalu.

Meski begitu, kata Agus, penerapan GovTech tersebut dipastikan akan menghadapi berbagai kendala dan kekurangan di lapangan. Misalnya, kondisi wilayah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang dapat mendukung layanan digitalisasi secara terpadu tersebut. Tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah. “Kondisi ini akan mengakibatkan penerapan program ini tak berjalan optimal,” kata dia Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar sependapat dengan Agus. Wahyudi menilai transformasi layanan publik secara digital tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah mulai tersadar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang terpadu tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.  Di samping kemudahan ini, kata Wahyudi, ada risiko penyalahgunaan data pribadi dari GovTech tersebut nantinya. Ia mencontohkan program One ID—satu akses login untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Program ini menghimpun data pribadi masyarakat dalam satu database yang dikelola oleh pemerintah. (Yetede)

Kemenkominfo menyatakan akan mengizinkan satelit orbit rendah milik Elon Musk, yakni Starlink, menjalankan usaha di Indonesia. Sejauh ini, Kemenkominfo belum bisa menilai apakah pelayanan telekomunikasi yang dilakukan Starlink menjurus ke praktik banting harga atau tidak. Keputusan penilaian soal banting harga layanan itu harus melewati kajian. ”(Starlink) biarkan berusaha dulu. Kami belum melihat apakah Starlink melakukan predatory pricing. Lagi pula, kebenaran sebuah operator telekomunikasi melakukan predatory pricing harus diuji dulu di pasar,” ujar Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Aju Widya Sari kepada media di acara Ericsson Imagine Live Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (28/5).

Pada 4–5 April 2024 telah dilaksanakan uji petik-uji laik operasi serta pemeriksaan terhadap sistem dan perangkat penyelenggaraan jaringan tertutup satelit (VSAT) PT Starlink Services Indonesia, badan hukum Starlink di Indonesia. Uji petik-uji laik operasi ini mensyaratkan beberapa hal, termasuk pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Aju menekankan, PT Starlink Services Indonesia sudah memenuhi persyaratan sehingga lolos uji petik-uji laik operasi. Aju menekankan, keberadaan satelit orbit rendah seperti Starlink akan melengkapi layanan telekomunikasi dari operator telekomunikasi seluler. Karena itu, hal tersebut bukan ancaman. Penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi akses seluler 5G dan teknologi generasi berikutnya juga akan tetap berjalan. (Yoga)

Pemerintah resmi meluncurkan pemaduan data antarkementerian/lembaga melalui govtech atau government technology yang diberi nama INA Digital. Instansi pemerintah tak bisa lagi membuat proyek aplikasi yang tidak terhubung. Interoperabilitas data antar kementerian/lembaga akan memudahkan penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, dan makan bergizi gratis. Presiden Jokowi pada peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat makin ruwet dengan beragam aplikasi. Di seluruh kementerian, lembaga, serta pemda di Indonesia saat ini tercatat 27.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.

Di Kemenkes saja, seperti disampaikan Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai 5.000 aplikasi. ”Mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Ganti kepala daerah, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden. Pada tahun 2024 saja, dalam penyusunan anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang diajukan untuk membuat aplikasi baru. Hal ini harus dihentikan dan infrastruktur digital publik harus diperkuat. Melalui transformasi digital, layanan masyarakat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung dan terpadu.

”Kita harus memperkuat transformasi govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Presiden. Proses memadukan data dan layanan publik pun diakui bertahap sembari menyiapkan ASN, menyosialisasikan sistemnya, serta terus memperbaiki sistem. Menteri BUMN ErickThohir dalam laporannya menambahkan, langkah awal govtech bisa diluncurkan setelah ratusan rapat. Dia akan memastikan supaya sistem yang dibuat mudah digunakan masyarakat. Portal yang mencakup semua layanan pemerintah, kata Menpan RB Azwar Anas, baru akan diluncurkan pada September 2024.

Menuju September, uji coba dan perbaikan dilakukan agar proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur bisa terwujud, agar program yang diluncurkan tepat sasaran. Untuk tahap awal, hanya tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kemenkes, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter, sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari POLRI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik. Kelima, layanan Kemensos terkait bansosl. Keenam, layanan untuk ASN. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kemenkeu. (Yoga)

PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) berambisi menjadi perusahaan teknologi dengan melebarkan sayapnya di industri teknologi seperti information, communication & technology (ICT) dan Artificial Intelegence (AI). Berlanjut, dana sebesar Rp 2,3 triliun juga disiapkan untuk melanjutkan ekspansi.  Presiden Direktur dan CEO Indosat ooredoo Hutchison Vikram Sinha menungkapkan bahwa perseroan saat ini fokus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dari sebelumnya perusahaan telekomunikasi. Indosat pun melakukan investasi besar-besaran dari sisi SDM untuk mewujudkan transformasi tersebut. Vikram berkeyakinan, investasi teknologi tidak mungkin dilakukan apabila tidak diimbangi dengan investasi dari human capital. "Sebagai contoh, dalam hal perencanaan kapasitas, kami biasanya mengivestasikan hampir 5-6 triliun untuk mengelola kapasitas. Dikerjakan secara manual dengan tingkat akurasi sebesar 70-75%, namun, ketika kami mengerjakan pengelolaan kapasitas itu melalui bantuan AI, tingkat akurasinya naik menjadi 98%," beber Vikram. (Yetede)