Fasilitas pusat data milik patungan Singtel, Telkom Indonesia, dan MedCo yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil, Batam, yakni NeutraDC NXera Batam, dengan total investasi Rp 1,4 triliun, ditargetkan siap beroperasi pada triwulan III-2025. Fasilitas pusat data berkapasitas 51 megawatt IT Load ini disiapkan khusus untuk melayani permintaan pusat data perusahaan yang tengah mengembangkan serta memanfaatkan kecerdasan buatan. Proses groundbreaking sudah dilakukan November 2022. Namun, pemasangan tiang pancang (piling) baru dilakukan pada Kamis (13/6).

Dirut PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) Andreuw Th AF mengatakan, tak ada kendala investasi maupun regulasi di balik jeda waktu dari proses groundbreaking ke piling. Namun, perusahaan di balik NeutraDC NXera memilih berhati-hati menetapkan fokus segmen yang akan disasar NeutraDC NXera Batam. ”Satu-dua tahun lalu, animo inovasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan belum terlalu kuat. Namun, semakin ke sini, era teknologi kecerdasan buatan semakin pasti. Kami juga memperhatikan situasi geopolitik global karena akan memengaruhi logistik peralatan teknologi serta persaingan fasilitas pusat data di ASEAN. Maka, kami melakukan penyesuaian dengan menetapkan NeutraDC NXera Batam adalah fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan,” ujarnya.

Targetnya, NeutraDC NXera Batam akan 70 % melayani permintaan perusahaan yang tengah mengembangkan inovasi kecerdasan buatan dan 30 % sisanya melayani segmen perusahaan pada umumnya. Karena fokus menjadi fasilitas pusat data siap kecerdasan buatan, pembangunan NeutraDC NXera Batam butuh pendekatan khusus. Misalnya, mekanisme liquid cooling atau pendinginan cair dan daya kekuatan lantai gedung dinaikkan menjadi 2,5 ton. Mekanisme ini dilakukan karena teknologi kecerdasan buatan lazim mengonsumsi energi listrik dan infrastruktur yang besar. (Yoga)

PT Astra Digital Arta (AstraPay) tahun ini mengincar pertumbuhan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) sebesar 30% secara yoy. Selain itu, sejumlah pengguna AstraPay juga didorong hingga 15 juta user di akhir 2024. CEO AstraPay Rina Apriana mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pengembangan. Sejak didirikan pada September 2021, saat ini terdapat 13 juta pengguna dan akan terus ditingkatkan hingga 15 juta pada akhir tahun ini. Selain itu, jumlah transaksi mencapai 138 juta dengan GTV mencapai Rp93,2 triliun hingga saat ini. AstraPay juga memiliki lebih dari 100 partner, dengan jumlah merchant UMKM mencapai 24 ribu, dimana 7.000 diantaranya merupakan channel Astra. (Yetede)

Tekad Ahmat Nuri, Kades Sepakung sejak 2013, menghadirkan internet ke Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Semarang, Jateng diawali keluhan masyarakat. Tahun 2016, masyarakat Sepakung belum mencicipi berbagai manfaat internet, seperti terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mengakses pengetahuan dan hiburan, serta melakukan aktivitas jual beli daring. Padahal, di daerah lain, hal itu bisa diakses dengan mudah. Kondisi geografis Desa Sepakung di lembah yang dikepung sejumlah gunung dan perbukitan membuat kawasan itu tak terlingkupi sinyal internet. ”Jangankan sinyal internet, sinyal telepon seluler saja sulit. Kalau mau menelepon atau mengirim SMS, kami harus pergi ke titik-titik tertentu,” kata Ahmat, Selasa (21/5).

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk mendatangi kantor-kantor penyedia jasa jaringan internet. Tak berbilang jumlah kantor penyedia jasa jaringan internet yang didatangi Ahmat. Sayang, tak satu pun yang tertarik menambah jaringan atau membuka akses internet ke Sepakung. Atas saran pakar-pakar teknologi informasi, Ahmat membuat sendiri jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya. ”Akhirnya ada satu orang yang mau membantu saya. Dia bilang, pembuatan jaringan internet di Sepakung sangat sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan,” ujarnya. Ia lantas membuat konsep pengelolaan penyediaan internet, dan melalui BUMDes Mandiri Jaya di Sepakung membeli berbagai perlengkapan pendukung teknologi jaringan nirkabel atau WiFi. Termasuk pemancar mini atau mini BTS, yang dipasang di setiap dusun

Dari pemancar-pemancar mini tersebut, internet disalurkan ke rumah-rumah warga yang berlangganan menggunakan kabel, dengan biaya bulanan Rp 150.000 untuk jaringan internet tak terbatas atau unlimited. Dalam waktu dua tahun, dari 2016-2018, Pemerintah Desa Sepakung mengeluarkan anggaran Rp 30 juta-Rp 40 juta untuk menyediakan jaringan internet bagi masyarakat. Hingga kini, 80 % dari total penduduk 4.600 jiwa yang tersebar di 12 dusun sudah bisa menikmati internet. Sejak adanya internet, sebagian pelayanan masyarakat di Desa Sepakung menjadi berbasis internet. Bahkan, pemerintah desa setempat membuat aplikasi bernama Pamdesa. Melalui aplikasi itu, warga bisa mengajukan surat permohonan dan surat pengantar, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga akta. ”Dengan adanya aplikasi itu, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih praktis dan lebih cepat. Warga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor desa untuk mengurus beberapa dokumen tersebut,” tutur Ahmat.

Keberadaan internet juga berpengaruh pada sektor pariwisata di Desa Sepakung. Keindahan alam di desa tersebut awalnya tidak pernah terpublikasikan. Sejak internet masuk, pemerintah desa setempat dan warga gencar melakukan publikasi dan promosi pada potensi-potensi wisata setempat. Potensi-potensi wisata baru pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Ahmat menyebut, kunjungan wisata ke desanya meningkat sepuluh kali lipat berkat gencarnya promosi dan sejumlah pengembangan yang dilakukan. Sebelumnya, jumlah kunjungan wisata di Desa Sepakung berkisar 1.000-2.000 orang per bulan. Kini mencapai 10.000 orang per bulan, yang membuat perekonomian masyarakat meningkat. Warga yang tadinya bekerja di luar wilayah mulai kembali bekerja di Sepakung. (Yoga)

Sebanyak 76 % dari 31.000 karyawan di 31 negara yang disurvei untuk laporan Work Trend Index 2024 mengungkapkan, mereka membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mereka merasa kompetitif di pasar kerja ketika menguasai AI. Laporan tahunan yang dilakukan Microsoft dan LinkedIn itu dirilis pada Mei 2024. 31 negara yang disurvei berasal dari Amerika utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Eropa. Sebanyak 69 % responden yang menyatakan membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan supaya tetap kompetitif itu menyatakan, AI dapat membantu mereka dipromosikan lebih cepat. 

Ada pula yang menyatakan, dengan memiliki keterampilan AI, peluang kerja mereka semakin luas.”Kecerdasan buatan generatif mendobrak batas karier. Semua profesi di semua sektor industri sekarang memerlukan keterampilan kecerdasan buatan. Karyawan dari level bawah ke atas juga membutuhkan kecerdasan buatan,” ujar Head of Sales and Emerging Markets LinkedIn Rohit Kalsy dalam konferensi pers paparan laporan Work Trend Index 2024, Selasa (11/6) di Jakarta. Tahun lalu LinkedIn menemukan jumlah pengguna LinkedIn secara global yang menambahkan AI buatan dalam profil mereka naik 142 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 

Mereka di antaranya berprofesi sebagai penulis, desainer, dan tenaga pemasaran. Rohit menambahkan, dari tahun 2016 hingga 2030 diperkirakan secara global terjadi perubahan permintaan keterampilan sampai 50 % di pasar kerja. Kemunculan AI generatif diperkirakan akan mempercepat perubahan ini. Managing Director LinkedIn untuk Asia Pasifik Feon Ang mengatakan, ”Sudah banyak pemimpin perusahaan di Asia Pasifik bersedia merekrut seseorang yang kurang berpengalaman dalam AI, tetapi memiliki kemauan untuk mengembangkan keterampilan di bidang itu. Hal ini menekankan urgensi dan pentingnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang AI. (Yoga)

Meta mengungkapkan fitur lokapasar kreator Instagram atau Instagram creator marketplace sudah beroperasi di Indonesia. Fitur yang mewadahi para kreator konten ini diharapkan lebih memudahkan mereka terhubung dengan pemilik merek yang ingin bekerja sama. ”Hampir sebulan kami meluncurkan fitur Instagram creator marketplace di Indonesia. Kami berharap fitur ini bisa memudahkan para kreator konten ditemukan oleh para pemilik merek,” ujar Manajer Kemitraan Global Meta untuk kawasan Asia-Pasifik Rifky Septiaji, saat konferensi pers, Senin (10/6) di Jakarta. Instagram diketahui pertama kali mulai menguji lokapasar kreator Instagram di AS pada 2022.

Perusahaan telah melibatkan ribuan kreator dan pemilik merek pada produk tersebut. Pembuat konten harus berusia minimal 18 tahun, memiliki akun profesional, dan memenuhi persyaratan jejaring sosial, seperti memiliki ”pengikut yang signifikan”. Namun, Meta tidak menentukan jumlah pengikut untuk terdaftar di lokapasar kreator Instagram. Pada Februari 2024, Instagram meluncurkan fitur ini di delapan pasar baru, antara lain Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, India, dan Brasil. Pada 13 Mei 2024, Techcrunch melaporkan, Instagram memperluas Instagram creator marketplace ke 10 negara baru, yaitu Korea Selatan, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, Israel, Turki, Meksiko, Argentina, dan Indonesia.

Menurut Rifky, selama ini rata-rata pemilik merek bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menemukan mana Kreator konten yang tepat untuk diajak kerja sama iklan. Cara seperti ini relatif memakan waktu. Sejumlah pemilik merek sempat mengusulkan supaya ada produk platform khusus yang memudahkan mereka menjangkau sendiri kreator konten yang cocok dengan karakteristik segmen pasar pemilik merek. ”Kami tidak memungut fee,” katanya. Dosen Ilmu Komunikasi UI, Firman Kurniawan, berpendapat apa yang dilakukan Meta membuat para kreator konten di platformnya lebih ”terorganisasi” dan mudah dipasarkan. ”Sebagai implikasi, platform media sosial dan digital lama-lama bisa berkembang bak perusahaan media. Yang pasti strategi fitur lokapasar yang mereka buat berpotensi menjadi pesaing perusahaan media,” ujarnya. (Yoga)

Kontroversi Starlink yang diizinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk, si pemilik, sudah membuat kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (Twitter) miliknya dibolehkan. Kedaulatan digital, yang salah satu unsurnya adalah platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya di mana platform itu beroperasi, tak diperhatikan oleh Musk. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan dan implementasi terkini kedaulatan digital. Dalam perkembangan awal internet dunia, teknologi membawa misi politik ingin mewujudkan cita-cita konsep internet global, world-wide-web, yaitu internet tanpa batas negara. Banyak tokoh, terutama di AS, termasuk Musk, memiliki ideologi internet bebas dan penyokong liberalisme internet.

Musk tidak hanya ingin memeratakan layanan internet di wilayah terpencil, tetapi juga pendukung konsep internet global yang liberal. Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dan tak setuju pemfilteran lokal dan nasional, serta anti-firewall dari pemerintah/negara mana pun. Tunduk hanya pada regulasi hokum nasional tempat kantor pusatnya berada. jika Starlink ingin melayani 13.000 pulau berpenghuni di Indonesia lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri.

Teknologi Starlink tak butuh kerja sama dengan ISP lokal karena teknologinya mampu melayani publik di mana pun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan, jika mungkin, tanpa harus izin. Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway Starlink tak terfilter atau tak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU kian membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan kian mencemaskan jika tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat. Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan.

Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasa dari negara lain, berarti memercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi jadi isu politik karena harus merelakan data penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku di negara asal perusahaan teknologi. Maka, kemandirian teknologi mutlak dan sangat penting agar data digital penduduk tak dikuasai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi risiko dan menciptakan kedaulatan digital di Indonesia. (Yoga)

Realisasi pengintegrasian rencana detail tata ruang atau RDTR ke dalam sistem online single submission belum mencapai seperlima target pemerintah.Masih minimnya jangkauan digitalisasi RDTR kontradiktif dengan ambisi besar pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di daerah. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga Juni 2024, baru ada 234 RDTR digital yang terintegrasi dengan online single submission (OSS), baru mencapai 12,73 % dari target 1.838 RDTR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, masih banyak proses perizinan usaha dan investasi di daerah yang belum otomatis diterbitkan melalui layanan berbasis daring yang terintegrasi dan terpadu dengan perizinan berbasis risiko dalam sistem OSS.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengakui RDTR punya peranan penting sebagai pintu masuk bagi investasi. Sayangnya, komitmen pemda dalam menyusun RDTR masih rendah. Sejauh ini, baru ada 508 RDTR yang telah menjadi perda atau peraturan kepala daerah (perkada). ”Pekerjaan kita cukup banyak karena pada akhirnya kita mengejar hampir 2.000 RDTR. Ini tidak mudah karena bukan hanya kita yang bekerja, melainkan juga pemda,” ujar Agus dalam konferensi pers 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, di Jakarta, Jumat (7/6).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Sanny Iskandar mengatakan, RDTR merupakan dasar acuan diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan karena menjadi pedoman penataan ruang di kabupaten/kota. Dunia usaha mendorong pertumbuhan realisasi RDTR daerah kabupaten/kota secara terintegrasi dalam sistem OSS, mengingat RDTR digital sangat diperlukan seluruh pelaku usaha sebagai dasar melakukan rencana atau ekspansi bisnis. (Yoga)

Polisi menangkap sembilan tersangka penipuan dan pencurian data identitas kartu kredit yang beraksi di Jabar. Para pelaku mengelabui korban yang ingin mengakses layanan kartu kredit dan terkumpul dana hingga Rp 2 miliar dari aksi tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, dari serangkaian penyelidikan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jaksel, Rabu (15/5) dan di sebuah ruko di Jaktim, Jumat (31/5). Satu pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas dan delapan lainnya karyawan swasta. Para tersangka adalah DR, F, G, RR, W, RW, AL, AD, dan NE. Penangkapan ini menjadi tindak lanjut dari laporan empat korban dan pemeriksaan hingga 20 saksi. Dari penangkapan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat komunikasi.

Selain sembilan telepon genggam dari berbagai jenis dan merek, polisi menyita tiga telepon dan tiga router. Telepon ini untuk menghubungi para korban dan melakukan penipuan terkait layanan kartu kredit. ”Para pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian identitas dengan menelepon dan mengaku sebagai analis dari pihak perbankan. Mereka melakukan manipulasi terhadap korban nasabah kartu kredit,” kata Jules di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa (4/6). Pelaku berpura-pura membantu penonaktifan kartu kredit sehingga korban memberikan informasi dan identitasnya. Data itu dipergunakan untuk melakukan transaksi daring dengan menggunakan kartu kredit milik korban sehingga mereka menerima tagihan kartu kreditnya. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelisik dugaan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh kehadiran Starlink, penyedia layanan satelit orbit rendah milik miliader Elon Musk, di pasar ritel mulai April 2024. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam diskusi kelompok terfokus secara tertutup di Jakarta, Rabu (29/5).

”Kemunculan teknologi baru internet adalah keniscayaan. Namun, kemunculannya harus diikuti dengan kesetaraan perlakuan kebijakan untuk industri telekomunikasi. Kami mendorong pemain telekomunikasi yang sudah ada tetap bisa menjalankan usahanya setelah pemain baru (Starlink) mendistribusikan layanannya ke masyarakat,” kata Komisioner KPPU Hilman Pujana.

Kabar yang mengemuka sekaligus menjadi perhatian KPPU, menurut Hilman, adalah perilaku Starlink di pasar telekomunikasi Indonesia. ”Isu yang mengemuka adalah kesetaraan perlakuan yang semestinya regulator bisa mengonfirmasi. Kami akan terus monitoring, termasuk kaitannya dengan dugaan jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh Starlink,” ujarnya.

Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5) pagi. PT Starlink Services Indonesia adalah badan hukum Starlink di Indonesia. Sejak peluncurannya, Starlink menerima sejumlah tudingan. Salah satunya adalah bahwa bisnis milik Musk itu mendapat ”karpet merah” oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan lainnya adalah Starlink belum memiliki kantor fisik untuk layanan konsumen Indonesia. Ada juga tudingan bahwa Starlink belum memiliki pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Starlink juga dituduh belum membayar pajak. (Yoga)

AGUS PAMBAGIO melihat ada dua sisi dari rencana pemerintah menerapkan pelayanan publik terpadu secara digital atau Government Technology (GovTech). Pengamat kebijakan publik itu menilai GovTech tersebut akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Sebab, pemerintah akan mengintegrasikan pelayanan publik di berbagai kementerian dan lembaga dalam satu aplikasi. Kondisi tersebut akan membuat masyarakat lebih efisien ketika membutuhkan berbagai pelayanan pemerintah secara bersamaan. “Secara waktu, keberadaannya akan memberikan efisiensi,” kata Agus, Rabu, 29 Mei lalu.

Meski begitu, kata Agus, penerapan GovTech tersebut dipastikan akan menghadapi berbagai kendala dan kekurangan di lapangan. Misalnya, kondisi wilayah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang dapat mendukung layanan digitalisasi secara terpadu tersebut. Tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah. “Kondisi ini akan mengakibatkan penerapan program ini tak berjalan optimal,” kata dia Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar sependapat dengan Agus. Wahyudi menilai transformasi layanan publik secara digital tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah mulai tersadar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang terpadu tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.  Di samping kemudahan ini, kata Wahyudi, ada risiko penyalahgunaan data pribadi dari GovTech tersebut nantinya. Ia mencontohkan program One ID—satu akses login untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Program ini menghimpun data pribadi masyarakat dalam satu database yang dikelola oleh pemerintah. (Yetede)