Pemerintah mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terjadi sejak Kamis (20/6) disebabkan serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan dan mengabaikan permintaan tebusan dari pelaku peretas sebesar 8 juta USD atau Rp 131,6 miliar. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (24/6), pihaknya masih terus fokus pada pemulihan PDNS. ”Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Kami mengetahuinya setelah meneliti sampel,” katanya. Lockbit merupakan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019.

Grup operator ransomware ini sudah mengeluarkan Lockbit dan Lockbit 2.0. Terakhir, grup itu mengeluarkan versi terbaru, Lockbit 3.0, yang juga penyebab gangguan di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, dimana data nasabah BSI hilang dan layanan terganggu beberapa hari. Dalam hal pemulihan, BSSN telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurut dia, peretas meminta uang tebusan 8 juta USD, tapi permintaan itu tak akan dipenuhi. Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah tak akan memenuhi permintaan peretas. Ia juga membantah jika sistem proteksi data nasional disebut lemah. ”Jangan salah, ini bukan PDN, tapi PDNS 2 di Surabaya, bukan PDN. Ini PDNS karena sedang dibangun PDN-nya,” ujarnya. (Yoga)

Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Wacana pemerintah memblokir platform media sosial yang memperbolehkan konten pornografi diproduksi dalam platform dianggap kurang tepat. Selain fungsi keseluruhanyang ada dalam platform ikut tertutup, pemblokiran platform media sosial juga melanggar kebebasan berpendapat. Tagar #tolakblokirx dan #elaelo ramai dibicarakan di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pada Selasa (18/6) pukul 15.00 WIB, kedua tagar menjadi trending nasional urutan pertama dan kedua di platform X (dulu Twitter). Konteks kemunculan kedua tagar sebenarnya berkaitan. Banyak warganet menduga platform media sosial Elaelo sebagai pengganti X. Apalagi, X baru-baru ini dikecam oleh Pemerintah Indonesia karena kebijakan terbarunya yang memperbolehkan konten pornografi dewasa yang diproduksi secara suka sama suka asalkan ”diberi label dengan benar dan tidak ditampilkan secara mencolok”. Platform X juga diduga menjadi salah satu tempat maraknya konten judi daring.

Saat menghadiri raker dengan Komisi I DPR, Senin (10/6), di Kompleks DPR, Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengancam akan menutup X jika masih membolehkan peredaran konten pornografi. Kementerian telah bersurat ke X sebagai bentuk peringatan. Dalam siaran pers sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (14/6), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya tidak memuat konten yang mengandung pornografi ataupun judi daring. Menanggapi adanya platform media sosial yang memperbolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, dia memastikan Pemerintah Indonesia akan memutus akses platform tersebut. (Yoga)

Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, di Indonesia ditanggapi beragam. Kelompok yang mendukung kehadiran Starlink berpandangan jaringan itu dapat melayani internet di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sementara itu, mereka yang keberatan dengan kehadiran jejaring bisnis milik Elon Musk tersebut menilai pasar yang dilayani Starlink bertubrukan dengan bisnis di industri telekomunikasi maupun penyedia jasa internet berbasis kabel optik. Pemerintah memastikan kehadiran Starlink tak akan mengganggu ekosistem di industri telekomunikasi. Akan tetapi, apa jaminannya?Jauh sebelum layanan Starlink beroperasi pun, perangkat untuk mengakses layanan itu sudah dijual di berbagai platform. Pemerintah bergeming dengan fenomena tersebut. Pemain industri telekomunikasi pun mewanti-wanti agar bisnis yang dijalankan Starlink dibatasi, tidak merambah segmen yang selama ini sudah digarap oleh penyedia layanannya yang ada.

Setelah melewati masa uji coba, layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink resmi beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024. Pemerintah memastikan aspek legalitas dan pemenuhan regulasi mesti dipenuhi oleh korporasi itu. Menjawab kekhawatiran sejumlah anggota Komisi I DPR dalam Rapat Kerja pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh regulasi untuk operasional Starlink terpenuhi. “Kami terus mengupayakan equal playing fi eld[kesetaraan regulasi]. Starlink harus memiliki NOC [network operation center] di Indonesia. Customer servicejuga harus di Indonesia. Aspek perpajakan juga kami koordinasikan dengan Kemenkeu dan DJP,” katanya. Budi menjamin Starlink tidak diberlakukan sebagai anak emas dalam kegiatan investasi di Indonesia. Pangsa pasar penggunaan Starlink di berbagai negara, katanya, tak mencapai 1% dari total populasi. Dengan penyerapan yang rendah tersebut, mestinya operator seluler masih dapat bersaing. “Enggak perlu khawatir soal Starlink, karena data terakhir di Amerika Serikat hanya 0,2% dari market share [pengguna Starlink]. Di Kanada hanya 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru hanya 0,8% pengguna Starlink,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo Falatehan menuturkan bahwa SpaceX melalui suratnya kepada Kemenkominfo pada 16 September 2021, menyampalkan maksud untuk menghadirkan layanan satellite broadband ke hampir setiap negara dan lokasi, termasuk wilayah paling terpencil dan belum terhubung di Indonesia. Saat ini, lanjut dia, Starlink telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Layanan Jaringan Tetap Tertutup Media VSAT pada 6 Aprll 2024 dan Layanan Akses Internet/ISP pada 21 April 2024. Awalnya, kata Falatehan SpaceX sempat menolak membangun perusahaan di Indonesia. Proses perjalanan izin usaha Starlink Services Indonesia untuk beroperasi di Indonesia berlangsung alot. “Kami memaksa mereka harus punya gatewaydan perangkat yang ada di Indonesia, tadinya mereka [Starlink] enggak mau. Itu kenapa ini [prosesnya] alot,” tuturnya. Dia menyampaikan kantor layanan Starlink di Indonesia berlokasi di kawasan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Sudirman Central Business District (SCBD). Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koorfi nasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Starlink berinvestasi sekitar Rp30 miliar di Indonesia.

Tenaga kerja terampil semakin banyak dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pusat data. Di Indonesia, Batam dan Jabodetabek menjadi wilayah target pembangunan pusat data. ”Industri fasilitas pusat data kekurangan suplai tenaga kerja. Pada saat pandemi Covid-19, kebiasaan warga bergeser ke digital dan berbagai industri mengikuti tren itu dengan gencar melakukan transformasi digital,” ujar CEO NeutraDC Nxera Batam Indrama YM Purba seusai sharing session di Jakarta, Jumat (14/6). Transformasi digital terus berlanjut setelah pandemi dan membutuhkan fasilitas pusat data. Kebutuhan talenta terampil untuk pusat data berasal dari berbagai latar pendidikan.

Ini mengikuti komponen-komponen di pusat data, antara lain, bangunan fisik, jaringan, keamanan siber, dan UPS. ”Talenta untuk fasilitas pusat data itu banyak, dari konsultan, tenaga konstruksi, hingga operasional. Baik di Batam atau Jabodetabek sedang (marak) pembangunan pusat data. Ketika ditanya apakah kekurangan talenta, ya, jawabannya kurang,” kata Indrama. Mengutip laporan riset Uptime Institute, 53 % operator fasilitas pusat data di dunia pada 2022 melaporkan kesulitan menemukan karyawan yang memenuhi syarat. Padahal, pada 2021, hanya 47 % operator pusat data yang melaporkan susahnya mencari talenta terampil. Pada 2018, hanya 38 % operator yang kesulitan.

Laporan yang sama menyebut, setidaknya 2,3 juta pekerja penuh waktu akan dibutuhkan untuk menjaga pusat data tetap beroperasi secara global pada 2025. Permintaan itu terutama datang dari raksasa internet dan penyedia kolokasi pusat data di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Guna mengatasi kekurangan talenta fasilitas pusat data, Uptime Institute menyarankan, para pemimpin industri harus bekerja sama meningkatkan perekrutan dan pelatihan. Strategi perekrutan dan pendampingan tradisional harus diganti dengan pendekatan baru yang memanfaatkan transformasi digital dan tren inovasi terkini. NeutraDC Nxera Batam, kata Indrama, akan mengombinasikan tenaga kerja dari dalam dan luar Batam dengan harapan supaya ada transfer ilmu. (Yoga)

Tomiji Suzuki (89) pernah lupa membawa gigi palsu. Pengalaman itu menginspirasinya membuat aplikasi pengingat menggunakan suara cucunya. Ia telah mengembangkan 11 aplikasi untuk pengguna ponsel. Ia fokus mengembangkan aplikasi untuk keperluan orang lansia seperti dirinya. Seluruhnya gratis. ”Hal-hal seperti lupa gigi palsu dan lain-lain itu betul terjadi pada orang lansia. Generasi muda tidak akan memahami kebutuhan dan keinginan orang lansia,” ujarnya pada AFP, Kamis (13/6). Hampir 33 % penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas, menjadikan Jepang sebagai negara tertua di dunia setelah Monako. Setelah pensiun pada 2010, Tomiji mulai belajar pemrograman perangkat lunak.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membantunya membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Sejak pensiun, ia mendalami penyusunan kode (coding) aplikasi. ”Saya suka menciptakan sesuatu. Saya bisa mengembangkan aplikasi sendiri. Saya pikir ide yang bagus juga kalau, misalnya, saya bikin aplikasi dan Apple akan memasarkannya ke seluruh dunia,” kata Tomiji. Ia mengajukan 1.000 pertanyaan ke aplikasi AI saat mengembangkan Outing Prep Voice Slide Show. Menurut dia, AI guru terbaik. Bahkan, dia menerbitkan buku cara penggunaan AI sebagai pembimbing pemrograman. Aplikasi buatan Tomiji yang paling populer disebut Pee Count Record yang diunduh 30 kali setiap minggu.

Aplikasi ini dibuat setelah dia menjalani operasi hernia, dua tahun lalu. Perawat di rumah sakit selalu menanyakan sudah berapa kali dia buang air kecil. Setelah operasi, intensitasnya sampai 12 kali buang air kecil sehari. ”Saya tidak dapat mengingatnya dan harus dicatat. Karena itu, saya buat saja aplikasinya untuk membantu mengingat,” ujarnya. Tomiji sering dibantu teman-temannya di kelompok Senior Programming Network (SPN) untuk mengembangkan aplikasi. Pendiri SPN, Katsushiro Koizumi (51), menilai AI bisa sangat membantu mempermudah hidup orang lansia. Dia selalu mengajak anggota-anggota SPN menggunakan AI dalam aplikasi mereka. (Yoga)