“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”. Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang. Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN. Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan. Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability. Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional. Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. 

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan. Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar, pada 30 April 2024 menyebabkan ratusan pegawai kehilangan pekerjaan. Tumbangnya Bata menjadi contoh terkini dari industri padat karya yang mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Padahal, semakin banyak orang bekerja di sektor formal, semakin banyak pula keluarga yang memiliki kepastian pendapatan sehingga daya beli masyarakat lebih terjamin. Selain itu, pekerja di sektor formal lebih mampu berpartisipasi membayar pajak. Dari perhitungan tim Kompas. rata-rata pertumbuhan PDB di sektor padat modal menunjukkan kenaikan tajam. Sektor informasi dan komunikasi, tumbuh 459 % pada 2007-2022. Juga sektor transportasi dan pergudangan yang kenaikannya 132 %. Total, kenaikan kontribusi sektor padat modal pada 2022 mencapai Rp 3.389 triliun dibandingkan tahun 2017, sedangkan di sektor padat karya hanya Rp 2.092 triliun.

Meski demikian, kemampuan sektor padat karya dalam menyerap pekerja formal lebih tinggi. Selama 2007 hingga 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja, dibandingkan dengan sektor padat modal yang hanya 13,7 juta pekerja. Fenomena pergeseran dari padat karya ke padat modal terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, Indonesia menerima investasi besar,tetapi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. ”Atas dasar itu, kami meminta kepada para pengusaha, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang, tolong itu diprioritaskan. Sekalipun tidak efisien karena sudah pakai teknologi yang tinggi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/4).

”Negara lain yang juga butuh padat karya menawarkan insentif yang kompetitif, seperti harga tanah murah, tanpa demo, biaya listrik dan bahan baku terjangkau, harga pokok produksinya kompetitif dibandingk kita,” kata Bahlil. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Viktor Pirmana, mengatakan, ”Beberapa sektor terbesar kita, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, lebih rendah pertumbuhannya ketimbang sektor lain yang lebih padat modal seperti tambang dan jasa. Ketika pertumbuhannya rendah, otomatis penciptaan lapangan kerjanya lebih lambat. Terlebih, di sektor padat modal, kebutuhan tenaga kerjanya relatif spesifik,” kata Viktor. Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir lebih banyak berbentuk investasi padat modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Jaman berubah, artinya harus kita ucapkan selamat tinggal pada era padat karya yang telah berakhir. (Yoga)

Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama 2009-2014, serapan tenaga kerja di sektor formal 15,6 juta orang, turun menjadi 8,5 juta orang per 2014-2019 dan merosot pada 2019-2024 menjadi 2 juta orang. Ini menunjukkan, peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit, termasuk oleh lulusan baru (fresh graduate). Tim Jurnalisme Data Kompas menemukan bahwa generasi Z (lahir 1997-2012) lebih sulit mencari kerja.

Data Sakernas Agustus 2017 dan Agustus 2022 memperlihatkan adanya penurunan serapan kerja dan penambahan durasi waktu mendapatkan kerja oleh lulusan baru di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam Sakernas, waktu kelulusan dan masa tunggu mendapat pekerjaan, dihitung sejak pelaksanaan survei pada Agustus hingga setahun ke belakang. Pada Sakernas 2017, periode lulus dan dapat kerja dihitung sejak September 2016-Agustus 2017. Dalam selang waktu itu, ada 5,8 juta orang yang lulus di semua jenjang pendidikan. Sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal.

Selama September 2021-Agustus 2022 jumlah lulusan naik menjadi 7,1 juta. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % yang diterima bekerja di sektor formal. Dengan demikian, mereka yang lulus pada 2022 atau masuk kategori Generasi Z tidak semudah generasi sebelumnya, yakni generasi Y atau milenial (1981-1996), dalam mendapatkan pekerjaan formal. Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal dirasakan Taufik Adi (26), lulusan Pendidikan Agama Islam sekolah tinggi di Bekasi, Jabar. Sejak lulus lima tahun lalu, ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Taufik pernah mengajar di sebuah sekolah dengan honor Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Kini, ia berusaha mencari pekerjaan lain sambil berjualan buah-buahan, air mi-neral, dan pakaian. Ia sadar tak bisa terus melamar pekerjaan karena banyak perusahaan memberi batas usia pelamar maksimal 27 tahun. Setelah melewati batas usia itu, Taufik akan beralih merintis usaha.

Mereka yang tidak terserap di sektor formal beralih ke sektor informal, ditandai dengan dominannya proporsi pekerja sektor informal, misalnya pada Februari 2024 sebesar 59,17 %, seperti data BPS 6 Mei 2024. Tren jumlah pekerja informal cenderung meningkat dalam 15 tahun terakhir. Selama 2014-2019, jumlah pekerja formal meningkat 4,9 juta orang. Namun, selama 2019-2024, pekerja informal membesar jadi 8,4 juta orang. Pengajar UGM, Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, perizinan rumit hingga pungutan liar, membuat perusahaan enggan berinvestasi jadi pemicu turunnya serapan tenaga kerja formal, akibatnya sejumlah potensi investasi asing gagal terealisasi di Indonesia. ”Iklim usaha diperbaiki, peraturan yang tidak efisien dikurangi. Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja,” ucapnya. (Yoga)

Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, peluang lulusan perguruan tinggi berhasil mendapat pekerjaan di sektor formal sebesar 47,2 persen dari total lulusan perguruan tinggi, turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 55,5 %. Penurunan ini tak hanya berlaku di jenjang pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, pada 2022, jumlah lulusan dari semua jenjang pendidikan selama periode September 2021 hingga Agustus 2022 mencapai 7,1 juta orang. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % di antaranya yang diterima bekerja di sektor formal, yang terdiri dari lulusan perguruan tinggi 525.481 orang (54,3 %), SMA/sederajat 413.142 orang (42,7 %), dan SD/SMP 29.183 orang (3 %).

Pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017 dari semua jenjang pendidikan, sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai/buruh di sektor formal, yang berasal dari kelompok lulusan perguruan tinggi (54,4 %), SMA/sederajat (41,9 %), dan SD/SMP (3,7 %). Di kelompok perguruan tinggi, jurusan kependidikan dan keguruan adalah jurusan yang paling banyak mengantarkan lulusannya menjadi pegawai, yakni 65 % (tahun 2022) dan 72,5 % (2017). Jurusan ini juga menghasilkan lulusan terbanyak, yakni 441.660 orang (2022). Meski begitu, gaji awal para pencari kerja fresh graduate untuk jurusan pendidikan dan keguruan di bawah rata-rata lulusan jurusan lain, yakni Rp 1,4 juta per bulan pada tahun 2022. Adapun rata-rata semua jurusan Rp 3,3 juta per bulan.

Lima bulan sebelum lulus sarjana, Resy Aprianty (24) sudah ditawari mengajar di SMA Negeri 1 Sukabumi untuk mengisi kekosongan posisi guru Matematika. Teman-teman seangkatan dan sejurusan Resy juga sudah bekerja. Paling lama, setahun setelah lulus mereka sudah mendapat pekerjaan. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi dengan bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, danTeknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, lulusan dari jurusan yang spesifik relatif lebih cepat terserap, namun latar belakang jurusan sebenarnya bukanlah faktor utama seseorang diterima bekerja, melainkan lebih pada kecakapan kerja. Faktor lain yang berpengaruh adalah dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Haris mengakui, fakta bahwa 80 % mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya. (Yoga)

Perusahaan anak Bima Sakti Alterra menciptakan beragam solusi teknologi yang sukses membantu lebih dari 100 perusahaan air milik pemerintah dan swasta. Dengan teknologi yang ditawarkan, mampu meningkatkan prokdutivitas, efisiensi kerja, dan pelayanan, sehingga  menjadi solusi yang sangat diandalkan dalam transformasi industri air minum. "Di tengah era Revolusi Industri 4.0, banyak perusahaan air minum mengadopsi transformasi digital guna meningkatkan efisiensi operasional, layanan, kolektibilitas, dan meminimalisasi tingkat kehilangan air. untuk itu, kami berkomitmen menyediakan banyak solusi untuk berbagai tantangan teknis dan operasional administratif. Dengan inovasi teknologi yang terus ditingkatkan, sudah lebih dari 100 PDAM di Indonesia yang mengadopsi teknologi dari perusahaan kami dalam 14 tahun terakhir," kata Direktur Bima Sakti Alterra Putri Respati. (Yetede)

Kementerian BUMN ramai diperbincangkan publik karena menjadi instansi pertama di Indonesia yang mencetuskan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Dalam skema sistem kerja tersebut, pegawai Kementerian BUMN yang selama empat hari telah bekerja lebih dari 40 jam dapat mengambil jatah libur pada hari Jumat sehingga total libur menjadi tiga hari selain Sabtu dan Minggu. Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, saat ini lembaganya tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menerapkan skema empat hari kerja. Dua hal yang perlu dimatangkan adalah regulasi dan kesiapan platform digital terkait sistem kerja.

”Dari segi regulasi sedang kita matangkan. Selain itu, secara sistem juga perlu dipersiapkan untuk kemudian dapat diselaraskan,” ujarnya. Gagasan penerapan sistem kerja empat hari seminggu muncul sebagai jalan tengah upaya meningkatkan produktivitas pegawai. Namun, di saat bersamaan, pegawai juga memiliki keseimbangan dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan (work-life balance). Apa yang dicanangkan Kementerian BUMN dalam dunia bisnis global lazim disebut pemampatan jam kerja (compressed work schedule). Skema kerja ini sudah lumrah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di AS, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, hingga Jepang. Mengutip situs resmi Department of Commerce (DOC) AS, compressed work schedule merupakan jadwal kerja ketika seorang pegawai dapat menyelesaikan target kerja dua minggu dalam waktu kurang dari sepuluh hari.

Terdapat beberapa skema pemampatan waktu kerja. Umumnya terdapat dua skema yang diterapkan perusahaan-perusahaan di dunia, yakni skema 4/10 yang berarti 4 hari kerja dengan 10 jam kerja per hari, atau skema 9/80 yang berarti karyawan dituntut bekerja selama 9 hari dalam dua pekan untuk memenuhi 80 jam kerja. Sedikitnya ada 21 negara yang menjadi lokasi beroperasinya perusahaan yang mengimplementasikan sistem empat hari kerja sepekan. Belgia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang membuat UU atuaanr bekerja empat hari dalam seminggu. Sejak Maret 2022, karyawan di Belgia berhak memutuskan untuk bekerja empat atau lima hari dalam sepekan, dengan konsekuensi jika memilih bekerja empat hari dalam sepekan, jam kerja harian akan bertambah untuk mengejar target mingguan. (Yoga)

Seorang pencari kerja, terlihat mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dengan memindai kode QR yang tersedia dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2024). Bursa kerja seperti ini menjadi harapan bagi pencari kerja, walau persaingan diantara para pencari kerja sangat ketat karena banyaknya pencari kerja tak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. (Yoga)

Anak usaha BUMN karya belum kehilangan asa untuk memperbaiki kinerja bisnis yang lesu pada awal tahun ini. Anggaran infrastruktur yang meningkat, rencana konsolidasi BUMN karya, dan strategi internal perusahaan menjadi tumpuan harapan untuk meredam dampak pandemi yang belum mereda. Meski kondisi ekonomi cenderung membaik usai pandemi, kelompok usaha ini membutuhkan waktu lebih panjang untuk bangkit. Namun, sektor ini bukannya tanpa harapan sama sekali. BUMN karya beserta anak usahanya masih menjadi ujung tombak dalam membangun proyek-proyek infrastruktur ambisius pada tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Anggaran infrastruktur yang naik 5,8% menjadi Rp423,4 triliun pada 2024 berpeluang memberikan dampak positif bagi kinerja mereka. Di sisi lain, Kementerian BUMN telah menunjukkan upaya serius untuk menyelamatkan kelompok usaha ini. Terbaru, Kementerian BUMN menargetkan proses perampingan BUMN karya akan selesai pada September 2024 mendatang. Pemerintah akan merampingkan jumlah BUMN karya dari 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan.

Rencananya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) akan menjadi induk bagi PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) akan bergabung ke PT Hutama Karya (Persero). Adapun, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dipasangkan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Langkah ini diharapkan bisa menopang proses pemulihan bisnis kelompok usaha ni. Hanya saja, tantangan pemulihan sektor ini memang tidak mudah. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, mengungkapkan proyek sektor infrastruktur kurang cerah tahun ini karena masih memiliki segudang pekerjaan rumah, yakni restrukturisasi secara fundamental.

Sementara itu, ada enam emiten anak usaha BUMN karya yang tercatat di pasar modal mengalami penurunan laba pada kuartal I/2024. Perusahaan-perusahaan itu adalah anak usaha WIKA, yakni PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE). Selain itu, PT PP Properti Tbk. (PPRO) dan PT PP Presisi Tbk. (PPRE) yang merupakan anak usaha PTPP. Ada pula, PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) yang merupakan anak usaha ADHI. Terakhir, ada PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), yang merupakan anak usaha WSKT. Dari keenam anak usaha BUMN karya itu, tiga di antaranya bahkan berbalik rugi, yakni WSBP, PPRO, dan PPRE. Presiden Direktur WSBP, FX Poerbayu Ratsunu, menyatakan perseroan berkomitmen untuk mengakselerasi pemulihan kinerja dan kondisi keuangan melalui implementasi program transformasi bisnis. Di sisi lain, Direktur Utama PPRE, I Gede Upeksa Negara, menyatakan perusahaan membidik kenaikan pendapatan sebesar 30% pada 2024. Hal ini seiring dengan arah program penghiliran pemerintah di sektor pertambangan.

Sementara itu, Kementerian BUMN meyakini langkah perampingan BUMN karya dapat membantu mengakselerasi pemulihan kinerja sektor ini, termasuk bagi anak usahanya masing-masing. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, mengatakan peleburan 7 BUMN karya menjadi 3 entitas akan membuat perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. Di pasar saham, kinerja anak usaha BUMN karya masih terpuruk dan berada di bawah Rp100. Sebagai gambaran, saham PPRO sudah anjlok 78% year-to-date (YtD) ke level Rp11. Demikian juga WSBP yang turun 77,78% ke level Rp14. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa saham anak usaha BUMN karya tidak cukup menarik untuk dilirik karena fundamental keuangan perusahaan masih di jalur negatif. Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, juga memandang bahwa prospek saham anak usaha BUMN karya belum memperlihatkan adanya peluang perbaikan ke depan.

Sektor kesehatan (healthcare) masih menjadi salah satu primadona bagi investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbl (SRTG) pada tahun ini. Dana investasi tahunan senilai US$ 100-150 juta atau setara Rp2,39 triliun telah siap diperseroan, salah satunya untuk berburu aset potensial di sektor tersebut. Portfolio aset emiten milik Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno ini memang tersebar di berbagai industri. Mulai dari energi, energi baru terbarukan (EBT), konstruksi, media,  infrastruktur digital, logistik, industri, dan tanpa terkecuali sektor healthcare. Setahun belakangan bisa dibilang menjadi episode paling agresif bagi Saratoga. Disatu sisi perseroan melakukan divestasi atas  aset data center Atria DC dan saham Prima Hospital, namun pada saat bersamaan juga gencar berinvestasi di industri healthcare, yaitu klinik kecantikan ZAP. Bahkan teranyar perseroan resmi mengakuisisi mayoritas  saham rumah sakit Brawijaya dari perusahaan asal Singapura, Falcon House Partner. (Yetede)