Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA).  Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)

Kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) diperkirakan mengalami penurunan pada 2025 akibat turunnya harga batubara, meskipun produksi meningkat.

Revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan Badan Legislasi DPR. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) yang lebih luas kepada perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, langkah ini membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung dalam sektor pertambangan, tidak hanya yang berada di sekitar lokasi tambang, tetapi juga yang lebih luas.

Dalam draf revisi, Pasal 51A dan 51B mengatur pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi dan UMKM dengan cara prioritas. Perguruan tinggi yang dapat menerima WIUP harus memiliki akreditasi minimal B, sementara pemberian WIUP untuk UMKM akan diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor seperti peningkatan tenaga kerja dalam negeri dan pemenuhan rantai pasok. Selain itu, ketentuan tentang pemberian WIUP juga mengatur tentang badan usaha, koperasi, dan bahkan organisasi keagamaan yang dapat terlibat dalam usaha pertambangan.

Namun, pembahasan revisi UU ini menuai kontroversi. Putra Nababan, anggota Badan Legislasi DPR, mengkritik proses pembahasan yang terkesan terburu-buru tanpa melihat naskah akademik dengan cermat. Selain itu, pemberian WIUP kepada organisasi keagamaan, seperti yang dilakukan dengan Nahdlatul Ulama (NU), menimbulkan pro dan kontra. NU, misalnya, berencana mengelola penghiliran batu bara melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, meski masih mencari investor untuk membiayai kegiatan reklamasi dan memastikan keberlanjutan bisnis tambangnya.

Secara keseluruhan, revisi UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM dalam industri pertambangan. Namun, implementasi dan dampak kebijakan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dan transparan agar tidak menimbulkan potensi risiko ekonomi dan sosial yang merugikan.

Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 2,24 miliar pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan November 2024 yang mencapai US$ 4,37 miliar. Sepanjang tahun 2024, surplus neraca dagang mencapai US$ 31,04 miliar, turun dari US$ 36,88 miliar pada 2023.

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan  Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)

Pencatatan saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia dikukuhkan hari Kamis (5/12). Saham induk perusahaan yang fokus di bidang tambang batubara ini merupakan hasil spin-off atau pemisahan usaha dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yang telah berubah nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Perusahaan yang berkode AADI ini menjadi perusahaan ke-40 dan segelintir dari perusahaan mercusuar atau beraset besar yang melaksanakan initial public offering (IPO) di BEI sepanjang 2024. Total terdapat tiga perusahaan Adaro yang menjadi perusahaan terbuka, yakni AADI, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna dalam sambutannya mengingatkan agar manajemen kepemimpinan di perseroan memiliki visi yang jelas agar dapat menavigasi lanskap perkembangan bisnis yang terus berkembang. Di antaranya dengan cara mengedepankan keberlanjutan secara jangka panjang.

”Perseroan juga perlu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi balik ke peningkatan kinerja perseroan. Kemudian, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kami menekankan agar tata kelola yang baik jadi fondasi tumbuhnya kepercayaan bagi investor kita,” tutur Nyoman dalam acara yang berlangsung secara hibrida. Dirut Adaro Andalan Indonesia Julius Aslan menyampaikan, Adaro Andalan menjadi perusahaan induk atau perusahaan holding yang memiliki fokus utama pada bisnis pertambangan batubara termal dan ekosistem penunjangnya. Ia tidak memungkiri bisnis ini sangat dinamis karena banyak dipengaruhi perdagangan komoditas dan tren pertumbuhan ekonomi global. Julius menyebut, harga batubara akan naik sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Contoh, dalam lima tahun terakhir, harga acuan batubara dunia di Global Coal Newcastle Index pernah mencapai rekor di atas 400 USD per ton pada 2022. (Yoga)

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menargetkan volume penjualan batubara sebesar 24,2 juta-24,5 juta ton pada tahun 2024, meningkat 17,22% dibandingkan capaian 20,9 juta ton pada tahun 2023. Hingga sembilan bulan pertama tahun ini, ITMG telah menjual 17,1 juta ton batubara, naik 11,76% dari periode yang sama tahun lalu.