Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih optimis bahwa penjualan ritel dapat tumbuh di tengah-tengah tantangan yang ada. Ketua Umum Aprindo Solihin menargetkan pertumbuhan penjualan ritel mencapai 8-10% di tahun ini. "Angka 8-10% itu ada kenaikan dibandingkan waktu yang sama tahun sebelumnya," jelas dia. Solihin optimistis bahwa penjualan ritel bisa tercapai di tengah-tengah tantangan yang ada, Hal ini tercermin dari adanya lonjakan penjualan ritel selama masa Ramadan. "Masa festive di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, ini masa-masa yang memang akan terjadinya lonjakan penjualan, ya hampir di semua lini," jelas dia. Solihin melihat sektor fast moving goods (FMCG) terjadi lonjakan dari biasanya. "Lonjakan-lonjakan memang memang sudah kita perkirakan akan terjadi, persiapan kita untuk menyediakan barang kebutuhan itu dengan segala upaya agar konsumen tidak sulit untuk mencari barang itu selalu tersedia. "Jadi kalau same store atau toko yang sama katakan dibandingkan memang ada kenaikan juga rata-rata nggak sampai dua digit," kata Solihin. Selama momen Ramadan atau Lebaran terjadinya pergeseran pola beli masyaralat terhadap produk-produk. Oleh karenanya, Aprindo melakukan beberapa strategi dalam menyesuaikan pergeseran tersebut di masa-masa sulit seperti ini. (Yetede)

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Perayaan Idul Fitri turut berkontribusi terhadap penjualan ritel. Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Dia mengatakan, rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada saat Ramadan dan Idul Fitri serta liburan Idul Fitru sampai saat ini tetap meningkat dibandingkan dengan tahun lalu meskipun tidak signifikan. "Pertumbuhan tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan sampai dengan akhir liburan Idul Fitri nanti diperkirakan rata-rata hanya sekitar 10% saja," jelas Alphonzus. Dia memperkirakan, penjualan ritel pada Ramadham dan idul Fitru tahun ini akan tetap tumbuh dibandingkan dengan tahun 2024.

"Namun tingkat pertumbuhannya tidak akan signifikan, diprediksi hanya single digit saja," ucap Alphonzus. Di tengah kondisi masih melemahnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah, masyarakat masih tetap berkunjung ke Puat Perbelanjaan dan berbelanja. Dia melihat terjadinya perubahan pola maupun tren belanjanya. Masyarajat kelas menengah  bawah cenderung membeli barang maupun produk yang harga satuannya (unit price) rendah/kecil. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin melihat terjadinya tren shifting belanja pada industri ritel di momen lebaran ini. "Terjadi shiting, orang membeli barang yang berarti lebih terjangkau. Mungkin volume itu naik, tapi reveneu-nya semakin kecil," kata dia (Yetede)

Perayaan Idul Fitri turut berkontribusi terhadap penjualan ritel. Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Dia mengatakan, rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada saat Ramadan dan Idul Fitri serta liburan Idul Fitru sampai saat ini tetap meningkat dibandingkan dengan tahun lalu meskipun tidak signifikan. "Pertumbuhan tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan sampai dengan akhir liburan Idul Fitri nanti diperkirakan rata-rata hanya sekitar 10% saja," jelas Alphonzus. Dia memperkirakan, penjualan ritel pada Ramadham dan idul Fitru tahun ini akan tetap tumbuh dibandingkan dengan tahun 2024.

"Namun tingkat pertumbuhannya tidak akan signifikan, diprediksi hanya single digit saja," ucap Alphonzus. Di tengah kondisi masih melemahnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah, masyarakat masih tetap berkunjung ke Puat Perbelanjaan dan berbelanja. Dia melihat terjadinya perubahan pola maupun tren belanjanya. Masyarajat kelas menengah  bawah cenderung membeli barang maupun produk yang harga satuannya (unit price) rendah/kecil. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin melihat terjadinya tren shifting belanja pada industri ritel di momen lebaran ini. "Terjadi shiting, orang membeli barang yang berarti lebih terjangkau. Mungkin volume itu naik, tapi reveneu-nya semakin kecil," kata dia (Yetede)

Anak buah kapal terlihat dengan latar belakang dermaga pelayaran rakyat yang masih sepi tanpa aktivitas sama sekali di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/4/2025). Aktivitas perdagangan barang dan jasa skala regional dan nasional hampir semua belum kembali pulih karena masa libur lebaran yang panjang sampai hari Minggu (6/4). Diperkirakan aktifitas berangsur pulih seiring dimulainya hari kerja pada Hari Senin (7/4) dan kembali normal seperti biasa seminggu kemudian. (Yoga)

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)