Setelah mencatatkan laju positif selama 4 bulan berturut-turut, kinerja manufaktur justru lunglai pada April. Hal ini terlihat dari merosotnya Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur  Indonesia pada April 2025, yang berada di level 46,7 atau berada di fase kontraksi (di bawah poin 50), sesuai hasil laporan S&P Global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, kontraksi kinerja manufaktur secara tidak langsung dikontribusikan oleh kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap nilai tukar.  "Ini menyebabkan cost push inflation di sisi impor bahan baku/penolong sektor manufaktur, dan menurunkan confidence konsumsi di pasar global yang mempengaruhi demand ekspor Indonesia," terang Shinta kepada Investor Daily. Dia menambahkan, terjadinya koreksi dan normalisasi dalam hal ini penurunan demand pasar domestik pasca periode Ramadhan-Lebaran juga memberikan pengaruh yang besar. "Apalagi inflasi di Maret hanya 1,03% (yoy) atau di bawah target inflasi nasional," kata Sintha. Keseluruhan faktor ini menyebabkan rendahnya confidence di sisi pelaku usaha sektor manufaktur untuk melakukan ekpansi kerja. "Selain beban produksi yang meningkat, demand di pasar dalam dan luar negeri juga terjadi sluggish," imbuh dia. (Yetede)

Keputusan Pemerintah yang menetapkan Uni Eropa (UE) sebagai target pasar strategis berikutnya  dalam mendiversifikasi pasar ekspor, menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presdien AS  Donald Trump, dinilai tepat. Kalah dibandingkan negara-negara Asean lain, hingga saat ini Indonesia belum menggarap secara maksimal dan serius pasar ekspor  potensial yang meliputi 27 negara itu. Padahal, Indonesia dan UE memiliki ekonomi yang komplementer. Artinya komoditas yang diproduksi di Indonesia umumnya tidak diproduksi di UE atau sebaliknya. Karenanya, hampir semua produk yang dibuat di Indonesia bisa di ekspor ke UE bila mampu memenuhi persyaratan dagang di kawasan itu. Apalagi, ekspor Indonesia ke UE selama ini juga baru terkonsentrasi di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Spanyol, dan Italia. Sementara di banyak negara UE seperti Perancis, Jerman, Irlandia, Autria dan Swedia, Indonesia masih memiliki defisit perdagangan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan, Indonesia belum memanfaatkan potensi ekspor ke negara-negara tersebut dengan baik. Sejumlah komoditas yang bisa diekspor  ke pasar UE di antaranya produk agrikultur tropis seperti teh kopi, rempah-rempah, karet, dan produk-produk perikanan aquaculture. (Yetede)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)

Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)

Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.

Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.