Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan total nilai dan volume transaksi masing-masing sebesar Rp77,91 miliar dan 1,59 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) dari sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 17 April 2025. Pencapaian ini menjadikan IDXCarbon unggul dibanding sejumlah bursa karbon regional, termasuk Jepang, Malaysia, dan Thailand. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan daya tarik kuat IDXCarbon, baik dari pelaku domestik  maupun internasional. Bahkan permintaan dari pemilik proyek carbon  luar negeri untuk mendaftarkan kredit karbon mereka di Indonesia terus meningkat. "Transaksi kita dua kali lipat lebih  tinggi dibandingkan bursa karbon di Jepang. IDXCarbon juga unggul dibandingkan dengan bursa karbon di Thailand  dan Vietnam," kata Iman. Iman mengungkapkan  jasa bursa karbon di IDXCarbon meningkat drastis sebesar 58% dari 16 partisipan saat peluncuran, menjadi 111 partisipan pada April 2025. Volume transaksi pada kuartal I-2025 saja telah mencapai 690.675 tCI2e, melampaui total transaksi tahun 2024 sebesar 413.764 tCO2e dan 494.254 tCO2e pada tahun 2023. (Yetede)

Perang tarif antara AS dan China kembali memanas dengan ancaman yang lebih sistemik dan berdampak luas ke negara-negara ketiga. Namun demikian, Indonesia tidak boleh menyikapi situasi ini dengan mentalis inferior, melainkan tampil sebagai negara berdaulat dan percaya diri, dengan tidak memilih antara AS atau China. Baik AS maupun China sama-sama mitra dagang utama, yang membuat posisi Indonesia memang cukup sulit. Data dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor nonmigas Indonesia ke China relatif cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, 2023, dan 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke China masing-masing lebih dari US$ 60 miliar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dari China ke Indonesia sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp136 triliun. Sementara AS  konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Oktober 2024 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 2,34 miliar, menempatkannya sebagai tujuan  ekspor terbesar kedua setelah China. Sepanjang tahun 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai US$ 16,84 miliar. Secara umum, seraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama sepuluh tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Laporan USTR (United States Trade Representative) menyoroti berbagai praktik kepabeanan Indonesia yang dianggap sebagai hambatan non-tarif, seperti penggunaan harga referensi alih-alih nilai transaksi aktual dalam penilaian barang impor, serta ketidakkonsistenan antar pelabuhan. Kebijakan verifikasi pra-pengapalan dan regulasi barang tidak berwujud juga menjadi perhatian karena dinilai menambah beban administratif dan mengurangi transparansi.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Harga minyak kelapa sawit kian mahal lantaran produksi turun dan menguatnya permintaan biodiesel. Banyak pihak menilai sudah saatnya melakukan reindustrialisasi dengan hilirisasi sektor pertanian. Dorab Mistry, Direktur India Godrej International, perusahaan barang konsumen terbesar di India, mengungkap, pada November 2022 minyak sawit dijual dengan diskon 782 USD per ton, lalu turun pada 2024 menjadi 400 USD per ton. Kini, diskon itu terancam hilang. Ancaman itu kian nyata dengan komitmen Indonesia yang menggunakan minyak sawit lebih banyak untuk membuat biodiesel. ”Hari-hari diskon 400 USD per ton sudah berakhir. Minyak kelapa sawit tidak akan semurah itu lagi selama Indonesia terus memprioritaskan biodiesel,” katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (10/4).

Komitmen biodiesel itu diwujudkan Indonesia dengan meningkatkan campuran wajib minyak kelapa sawit dalam biodiesel menjadi 40 % tahun ini dan bakal meningkat menjadi 50 % pada 2026 serta campuran 3 % untuk bahan bakar jet tahun depan, untuk membatasi impor bahan bakar. Ini membuat India, pasar sawit terbesar RI, menaikkan bea masuk impor minyak nabati mentah serta produk turunannya. Pada September 2024, Pemerintah India menaikkan bea masuk dasar komoditas-komoditas tersebut sebesar 20 % guna melindungi para petani dan industri di dalam negeri.

Apalagi negara itu telah memiliki peta jalan pengembangan minyak nabati nasional, yakni Misi Nasional Minyak Nabati-Kelapa Sawit (NMEO-OP) 2024-2031. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memperkirakan, dorongan biodiesel akan mengurangi ekspor Indonesia menjadi hanya 20 juta metrik ton pada 2030, turun sepertiga dari 29,5 juta pada 2024. Apalagi selama ini produksi kelapa sawit di Indonesia juga lambat, bahkan cenderung turun. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga minyak kelapa sawit. (Yoga)

Respons cepat pemerintah Indonesia dalam menegosiasi tarif perdagangan bilateral dengan AS mencerminkan keseriusan menjaga akses ekspor nasional tetap kompetitif.  Hal ini menjadi katalis positif bagi pelaku pasar, khususnya pada sektor karya. Di sisi lain, potensi tercapainya kesepakatan dagang AS-China juga membuka ruang bagi perbaikan sentimen global, termasuk terhadap aliran modal asing ke emerging market seperti Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat yang mendapat perhatian khusus dari AS, menyusul Vietnam, Jepang, dan Italia, sejak ketegangan perdagangan global mencuat pada Rabu (2/4/2025) lalu. Kedua belah pihak sepakat menargetkan penyelesaian negosiasi tarif dalam waktu 60 hari, dengan fokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh, penguatan kemitraan industri, serta penyusunan peta jalan perdagangan yanag saling menguntungkan. Dalam tim negosiasi Indonesia, terdapat empat tokoh utama yang semuanya berlatar pendidikan AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Wharton School), Menlu Sugiono (Norwich University), Wamenkeu Thomas Djiwandono (John Hopkins), serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu (PhD US Davis). Mereka telah melakukan pertemuan untuk negosiasi tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menlu Marco Rubio, Mendag Howard Lutnick, dan USTR Jamienson Greer. Pada pertemuan selanjutnya, para  delegasi RI ini akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent. (Yetede)

Performa neraca perdagangan diperkirakan akan tetap berada dalam tren surplus pada Maret 2025. Namun, surplus tidak setinggi bulan sebelumnya lantaran ekspor terkontraksi dan impor meningkatnya karena permintaan domestik saat Ramadan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan  mengumumkan kondisi neraca perdagangan pada Senin (21/4/2025). Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata  Faisal Rachman memperkirakan akan turun menjadi US$ 2,62 miliar pada Marte 2025. Angka ini lebih rendah dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2025 yang sebesar UA$ 3,12 miliar. Nilai ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun sebesar 3,52% secara yoy pada maret 2025, pembalikan dari pertumbuhan 14,05% yoy yang tercatat pada Februari 2025. Pada Maret 2025 ekspor diproyeksikan mengalami kontraksi, sejalan dengan pola musiman historisnya selama periode Ramadan. Ekspor cenderung menurun selama periode Ramadan didorong oleh pergeseran fokus kepermintaan domestik menjelang Lebaran. Sedangkan impor pada Maret 2025 diperkirakan meningkat menjadi 6,48% yoy pada Maret 2025, naik dari 2,30% yoy pada Februari 2025. Impor didorong oleh peningkatan musiman permintaan domestik selama periode Ramadan. (Yetede)

Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah melakukan perundingan dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif ekspor terhadap produk unggulan nasional, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan. Produk-produk ini menjadi tumpuan besar penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, namun kini dikenakan tarif tinggi oleh AS—bahkan mencapai 47% untuk produk tekstil dan garmen—yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.