;
Tags

Perdagangan

( 594 )

Surplus Dagang RI Bisa Terkikis Impor AS

HR1 21 Apr 2025 Kontan
Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi perdagangan berisiko menggerus surplus neraca dagang nasional, terutama terhadap AS yang selama ini menjadi kontributor surplus terbesar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan peningkatan impor produk energi (seperti elpiji, fuel oil, dan gasoline), agrikultur (gandum, kedelai), serta barang modal sebagai strategi diplomatik agar tarif ekspor Indonesia ke AS dapat dikurangi.

Namun, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah ekonom. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengingatkan bahwa surplus dagang dengan AS bisa menyusut drastis—bahkan berpotensi berubah menjadi defisit—jika peningkatan impor tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor. Ia memproyeksikan surplus neraca dagang Indonesia pada Maret 2025 sudah menyempit menjadi US$ 2,62 miliar dari sebelumnya US$ 3,12 miliar.

Bhima Yudhistira dari Celios menambahkan bahwa surplus dagang bisa berakhir antara kuartal III atau IV tahun 2025, terutama akibat masuknya produk impor dari negara lain yang mencari pasar baru. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah bersikap jeli dalam menangani isu kuota impor, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan hambatan non-tarif.

Sementara itu, ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menghitung peningkatan impor dari AS bisa mencapai US$ 1,5—2 miliar per tahun, yang dapat mempersempit surplus dan menambah risiko defisit—terutama jika ekspor tidak naik dan nilai tukar rupiah tertekan. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada diversifikasi pasar ekspor, hilirisasi industri, serta menjaga stabilitas makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar.

Strategi meningkatkan impor dari AS dinilai bisa memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia, namun harus diimbangi dengan langkah mitigasi ekonomi yang cermat agar tidak berbalik melemahkan fundamental neraca perdagangan nasional.

Masa Depan QRIS dan GPN Bergantung pada Hasil Negosiasi

HR1 21 Apr 2025 Kontan
Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keluhan dari pihak AS dengan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI), terutama mengenai isu-isu di sektor pembayaran digital.

Namun dari dalam negeri, tokoh industri keuangan seperti Santoso Liem (Direktur BCA dan Ketua ASPI) menilai bahwa Visa dan Mastercard masih sangat dominan, terutama untuk transaksi internasional, meski penggunaan QRIS makin meluas karena lebih murah bagi konsumen. Ia menekankan bahwa pada akhirnya, pilihan sistem pembayaran ditentukan oleh preferensi konsumen.

Agus Hendra Purnama dari Bank Mandiri dan Grace Situmeang dari BNI juga menyampaikan bahwa transaksi menggunakan Visa dan Mastercard tetap tumbuh di kuartal I-2025, meski secara paralel transaksi QRIS juga meningkat.

Secara keseluruhan, meskipun tekanan dari AS terkait GPN dan QRIS menyoroti aspek pembatasan bagi perusahaan asing, para pelaku industri domestik melihat bahwa sistem ini justru memberikan efisiensi dan inklusi bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional sambil tetap menjaga hubungan dagang strategis dengan AS.

Penambahan Impor Pangan Masuk Paket Negosiasi Demi Menyeimbangkan Neraca Perdagangan

KT1 19 Apr 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.

Sementara itu, AS  mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)

ASEAN Diajak Memperkuat Perdagangan Dengan China

KT3 17 Apr 2025 Kompas (H)

Malaysia menyambut meriah kunjungan Presiden China Xi Jinping. China mengajak Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya melawan upaya pelemahan sistem global. Xi disambut secara resmi Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVII Sultan Ibrahim, Rabu (16/4) di Istana Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Kekuatan hubungan Malaysia-China, tergambar di neraca perdagangan kedua negara. China menjadi mitra dagang teratas Malaysia. Dari China, Malaysia mengakumulasi surplus 147 miliar USD pada 2015-2024. Dari tiga negara ASEAN yang disambangi Xi dalam lawatan ini, cuma Malaysia yang selalu surplus dengan China. Pada lawatan kali ini, Xi mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. ASEAN merupakan salah satu sumber surplus China. Pada 2015-2024, akumulasi surplus China dari ASEAN bernilai 989 miliar USD. Di periode sama, Indonesia hanya menikmati surplus pada 2021-2023.

Otoritas kepabeanan China, GAC, menyebut ASEAN mitra dagang terbesar China. Pada caturwulan I-2025, 16,6 % perdagangan luar negeri China dilakukan dengan ASEAN. Jubir GAC, Lu Daliang pada harian Global Times, menyebutkan, 90,1 % komoditas perdagangan ASEAN-China berupa produk manufaktur. Konektivitas pembangunan infrastruktur antara China dan negara-negara ASEAN yang terus berkembang membuka jalan bagi pertukaran perdagangan yang lebih lancar sehingga meningkatkan hubungan ekonomi. Ia juga mencatat perundingan untuk Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) China-ASEAN Versi 3.0 telah diselesaikan secara substantif. ”Kedua pihak akan memperluas kerja sama saling menguntungkan dalam industri yang sedang berkembang, seperti ekonomi digital dan hijau, serta konektitivitas rantai pasokan sekaligus meningkatkan integrasi di bidang standar dan peraturan,” kata Lu.

Meski sudah surplus 1 triliun USD, China masih mengajak ASEAN menjalin hubungan ekonomi lebih dekat. Pesan itu dibawa Xi dalam rangkaian lawatan ke Asia Tenggara kali ini. ”Kita harus menjunjung sistem perdagangan multilateral, menjaga rantai pasok dan industri global stabil, serta menjaga keterbukaan dan kerja sama internasional,” tulis Xi. China akan bekerja sama dengan Malaysia dan anggota lain ASEAN melawan upaya pelemahan sistem global. Kerja sama juga untuk menolak proteksionisme dan unilateralisme. Perdagangan bebas memang menjadi salah satu pesan Xi dalam lawatan ini. Ia menampilkan negaranya sebagai entitas stabil, bisa dipercaya, dan punya kepastian. (Yoga)


19 Miliar USD Produk AS Bakal Diborong RI

KT3 15 Apr 2025 Kompas

Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).

Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)


Indonesia Memanfaatkan Peluang melalui OSAKA EKSPO 2025

KT3 14 Apr 2025 Kompas

Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Jepang, resmi dibuka pada 13 April 2025 dengan membawa misi ”Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future” sebagai terjemahan tema ekspo Osaka, ”Designing Future Society for Our Lives”. Menteri PPN / Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy membuka resmi Paviliun Indonesia. Kementerian PPN / Bappenas bertanggung jawab untuk Paviliun Indonesia dan pekerjaan sudah dimulai sejak tahun 2022. Indonesia telah ikut ekspo dunia di Osaka sejak 1970, menampilkan budaya dan sumber daya alamnya.

Di tengah tantangan global dan nasional, partisipasi kali ini menjadi peluang untuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama. Paviliun Indonesia tak hanya menampilkan budaya dan alam, tetapi juga membuka forum bisnis. Target kunjungan ditingkatkan dari 2,5 juta di Dubai menjadi 2,8 juta-3,5 juta dengan harapan transaksi bisnis melebihi 3 miliar USD. Wali Kota Hirakata Takashi Fushimi yang menerima tumpeng saat pembukaan pavilion dari Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, dengan mengenal budaya dan alam Indonesia melalui pameran ini, hubungan antara masyarakat Jepang dan Indonesia dapat terjalin dan selanjutnya adalah membangun investasi dan bisnis. (Yoga)


Volatilitas Valas Dipicu Kombinasi Komoditas dan Tarif

HR1 12 Apr 2025 Kontan
Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang baru, yang diberlakukan sejak Maret 2025, menghadapi tantangan berat dari kondisi global dan tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan muncul dari dua arah utama: penurunan harga komoditas dan respons negatif dari Amerika Serikat.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mencatat bahwa harga beberapa komoditas utama seperti batu bara dan CPO mengalami penurunan, sehingga berdampak pada turunnya nilai ekspor bulan Maret 2025 hingga diperkirakan hanya mencapai US$ 21,73 miliar. Ini menurunkan potensi pemasukan DHE SDA menjadi sekitar US$ 3 miliar.

Selain itu, kebijakan tarif resiprokal 32% dari Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia menjadi tekanan tambahan. Trump menganggap kebijakan DHE SDA sebagai penghambat perdagangan bebas, sehingga memicu tindakan balasan dari AS.

Mohamad Dian Revindo, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM UI, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan relaksasi kebijakan DHE secara bertahap. Ia menekankan pentingnya jalan tengah antara menjaga stabilitas valas domestik dan memenuhi tekanan perdagangan internasional. Revindo juga mendorong pendekatan pasar yang ramah, seperti memperdalam pasar valas dan memperbaiki iklim investasi agar eksportir mau secara sukarela menyimpan DHE di dalam negeri.

Kebijakan DHE SDA Indonesia menghadapi ujian berat dari kondisi pasar global dan tekanan geopolitik, dan pemerintah perlu bersikap fleksibel namun tetap menjaga tujuan strategis nasional.

Strategi Agar Tarif Tak Timbulkan Tekanan Kinerja

HR1 11 Apr 2025 Kontan
Penundaan tarif impor oleh Amerika Serikat selama 90 hari tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran para pelaku ekspor Indonesia. Ketidakpastian hasil negosiasi tarif dengan AS membuat para eksportir waswas, terutama karena potensi penurunan volume perdagangan dan meningkatnya biaya ekspor dapat mengganggu arus kas serta berdampak pada kualitas kredit perbankan nasional.

Data OJK menunjukkan tren kenaikan Non Performing Loan (NPL), terutama di sektor perdagangan dan perikanan. NPL sektor perdagangan mencapai 3,72% per Februari 2025, naik dari 3,29% di Desember 2024, sementara NPL sektor perikanan meningkat menjadi 5,1%.

Menghadapi risiko ini, Bank Mandiri melalui Corporate Secretary M. Ashidiq Iswara telah mengambil langkah mitigasi, seperti stress test, analisa sensitivitas, diversifikasi portofolio kredit, dan peningkatan pencadangan sebesar 59,5% menjadi Rp 900 miliar.

Sementara itu, Bank Central Asia (BCA) yang diwakili oleh Hera F. Haryn juga menyatakan bahwa BCA terus memantau risiko kredit dan menetapkan batasan kredit berdasarkan prospek industri. BCA mencatat rasio Loan at Risk (LAR) turun menjadi 5,3% dan memiliki pencadangan NPL kuat di level 208,5%.

Bank CIMB Niaga (BNGA) pun bersiap menghadapi tekanan ini. Presiden Direktur Lani Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan assessment dan stress test terhadap industri yang berisiko terdampak oleh kebijakan tarif ekspor.

Perbankan nasional telah mengantisipasi dampak lanjutan dari ketidakpastian tarif ekspor ke AS dengan strategi mitigasi risiko dan peningkatan pencadangan, demi menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan global.

Sinyal Tren Positif dari Manufaktur Indonesia

KT1 10 Apr 2025 Investor Daily

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan  (Kemenkeu)  menyatakan aktivitas manufaktur Indonesia terus berada pada tren positif. Pada Maret 2025, PMI Manufaktur Indonesia berada pada level 52,4, melanjutkan tren ekspansif sejak Desember 2024. Kepala BKF Febrio Kacaribu menerangkan aktivitas menufaktur yang terus ekspansif didorong pertumbuhan produksi yang berlanjut dalam beberapa bulan terakhir, baik akibat peningkatan permintaan domestik selama bulan Ramadan dan Idul Fitri maupun permintaan ekspor. Selain itu, optimisme terhadao prospek ekonomi ke depan juga menjadi pendorong," ujar dia. Febrio mengatakan beberapa mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok (51,2), India (58,1), dan Amerika Serikat (50,2) juga mencatatkan ekspansi menufaktur.

Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia yang tetap stabil dan kompeititif di kawasan, di samping memperkuat permintaan ekspor dari negara-negara mitra utama tersebut. "Kinerja ini memberikan sinyak positif bagi prospek sektor manufaktur nasional ke depan dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang diwarnai perang tarif," kata dia. dari sisi konsumen, ketahanan ekonomi tercermin dari indikator konsumsi yang masih berada pada level optimis. Indeks Kepuasan Konsumen pada Februari 2025 tercatat sekitar 126,4, menunjukkan peningkatan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi baik saat ini maupun prospeknya ke depan. (Yetede)

Dampak Ekonomi Regional Merembet ke Indonesia

HR1 10 Apr 2025 Kontan
Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, menjelaskan bahwa pelemahan ekonomi AS dan negara-negara besar lain seperti Uni Eropa, Jepang, dan terutama China, akan berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri menghitung bahwa setiap penurunan ekonomi China sebesar 1% bisa menurunkan ekonomi RI sebesar 0,39%, bahkan lebih besar dibanding dampak dari AS yang mencapai 0,37%.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan dampak kebijakan tarif Trump akan memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekspor-impor seperti tekstil dan alas kaki. Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Indef, menambahkan bahwa Vietnam dan China justru menjadi negara yang paling terdampak secara langsung, dengan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,84% untuk Vietnam akibat tarif tinggi yang dikenakan AS.

Kebijakan proteksionisme Trump menciptakan tekanan global yang berimbas pada Indonesia. Dengan sektor manufaktur sebagai penopang utama PDB, dan ketergantungan terhadap ekspor, perekonomian Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap perlambatan ekonomi mitra dagang utama, terutama jika tidak segera dilakukan antisipasi dari sisi kebijakan domestik.