Perdagangan
( 594 )Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI
Risiko Perang Dagang Kian Nyata
Perdagangan Global di Bawah Bayang-Bayang Ketidakpastian
Kebijakan protektif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang fokus pada kepentingan domestik dengan menaikkan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China, berisiko memicu perang dagang global. Negara-negara tersebut sudah menyiapkan tindakan balasan, yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Konflik dagang yang semakin meluas, ditambah dengan kebijakan protektif negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan China, dapat menyebabkan kerugian ekonomi global, menurunkan GDP, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
Seiring dengan proses pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina, perang dagang yang meluas justru akan memperburuk kondisi ini. Negara-negara besar di dunia sebaiknya menjaga perdagangan global yang efisien, bebas, dan adil, dengan memperhatikan dampak kebijakan mereka terhadap negara mitra. China, misalnya, perlu menyesuaikan kebijakan subsidi dan nilai tukar mata uangnya yang dapat merangsang tindakan protektif dari negara lain. Sementara itu, negara seperti Indonesia perlu berhati-hati dalam kebijakan proteksi sektor industri dan pertanian.
Sayangnya, organisasi seperti World Trade Organization (WTO) tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mencegah perang dagang ini, dan proses penyelesaian sengketa bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, masa depan perdagangan global akan sangat bergantung pada kebijakan negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, China, dan negara berkembang seperti Brasil, India, Afrika Selatan, serta Indonesia. Pemimpin negara-negara ini perlu mempertimbangkan dampak perang dagang terhadap kesejahteraan global, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.
RI-Turki Pererat Kemitraan di Sektor Perdagangan & Pertahanan
Indonesia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Pada 12 Februari 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani 13 kesepakatan dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) untuk menurunkan bea masuk dan memperluas akses pasar produk kedua negara.
Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam produksi bersama industri pertahanan, pelatihan personel militer, serta kerja sama di bidang intelijen dan kontra-terorisme. Selain itu, Indonesia dan Turki juga akan membangun pabrik drone di Indonesia dengan melibatkan perusahaan Indonesia, Republikorp, dan perusahaan Turki, Baykar Makina. Kerja sama lain mencakup teknologi pertahanan dan produksi roket melalui perusahaan seperti Roketsan, Aselsan, dan Havelsan.
Prabowo dan Erdogan juga menegaskan pentingnya solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan Presiden Erdogan berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan melibatkan perusahaan konstruksi Turki.
Dengan berfokus pada peningkatan kerja sama ini, kedua negara berharap dapat menciptakan kemitraan strategis yang semakin kuat menjelang peringatan 100 tahun hubungan Indonesia-Turki pada 2050.
Negara-Negara Asia Jadi Sasaran Tarif Baru AS
Kebijakan Menyulut Perang Dagang
Kebijakan tarif Amerika terhadap Kanada, Meksiko, dan China akan mulai berlaku pada Selasa, pukul 00.01 dini hari waktu setempat. Kebijakan Presiden AS Donald Trumph yang memberlakukan tarif 25% atas Kanada dan Meksiko, serta tarif 10% terhadap China tersebut diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global, sekaligus mendongkrak harga-harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika. Indonesia bisa mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekspor untuk mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekpor dan menarik investasi serta mempekuat diplomasi dagang, meningkat daya saing industri, dan memanfaatkan insentif perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). Namun peluang, itu tampaknya sempit.
Berbagai kendala dan tantangan di dalam negeri masih membayangi iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyarankan agar pemerintah proaktif melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang dibutuhkan agar Indonesia tidak mengalami penyempitan akses pasar eskpor AS. "Justru kalau bisa Indonesia melobi agar menjadi rekan dagang preferensial bagi AS,"ucap dia. Dia menyebutkan, perang dagang bukan hal baru, karena sudah terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Jadi kebijakan Trump baru-baru ini hanya mengakselerasi tren fragmentasi perdagangan global yang sudah terjadi sejak 2018. (Yetede)
Perang Tarif Baru Dimulai
Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib
Bursa Karbon Bidik Transaksi 750 Ribu Ton tCO2e dan Pengguna Jasa pada 2025
Kementerian Lingkungan Hidup Meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional Perdana untuk Pasar Wajib
Pilihan Editor
-
Upaya Menegakkan Jurnalisme Berkeadilan
01 Aug 2022 -
Hati-hati Rekor Inflasi
02 Aug 2022 -
Kegagalan Sistem Pangan Indonesia
06 Aug 2022









